Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RKA K-L dan RKP K-L TA 2017, pembahasan APBN-P TA 2016 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Komisi/AKD: Komisi 4, Tanggal Rapat: 22/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 22/Dec/2017

Mitra Kerja: MenKP RKA K-L dan RKP K-L TA 2017, pembahasan APBN-P TA 2016 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Pada 14 Juni 2016, komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti pada pukul 14:04 WIB dari yang semula dijadwalkan pukul 13:00 WIB yang dibuka oleh Edhy Prabowo dari fraksi Gerindra dapil Sumsel 1. Agenda pembahasan antara lain RKA K-L dan RKP K-L TA 2017, pembahasan APBN-P TA 2016 dan lain-lain.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan :

  • MenKKP Susi Pudjiastuti menjabarkan sasaran utama pertumbuhan PDB perikanan sebesar 9,5%, ekspor sebesar 7,6%, nilai tukar sebesar 108%, dan kepatuhan sebesar 76%. Sementara pagu indikatif sebesar 10,76 T terdiri dari 10 program pembangunan dan anggaran terbesar pada pengelolaan sebesar 2,2 T jika dibandingkan dengan tahun 2016, RAPBN P sebesar 11,16 T.
  • Rencana kerja dirjen sebesar 2,2 T pada tahun 2017 digunakan untuk menambah 2500 unit kapal penangkap ikan dan 20.000 bidang sertifikasi tanah nelayan. Dirjen perikanan budidaya sebesar 1,25 T dianggarkan untuk 300 unit bantuan dan 2200 kincir. Pengkajian stok sumber daya perikanan 1 unit kapal untuk kontrak tahun kedua dan kegiatan utama lainnya. Serta pendidikan vokasi bagi 6950 siswa sekolah lapangan, 3 unit teknik, pelatihan kepada 46.000 kelautan perikanan.Setjen rancangan pagu sebesar 393 M untuk penyediaan produk hukum serta kegiatan utama lainnya.
  • MenKKP juga melanjutkan pembahasan RAPBN P bahwa penyusunan TA 2016 dilakukan sesuai dengan inpres 4 tahun 2016 terdapat perubahan alokasi belanja KL dalam RAPBN P 2016, penghematan sebesar 2,89T, penyesuaian PHLN sebesar 99M, reward sebesar 159 M,pengehematan pemotongan TA 2016 sebesar 2,89T dari perhitunganterkait kesiapan di lapangan seperti lahan dan lain-lain sesuai dengan harga satuan yang berlaku di pasar.
  • MenKKP juga meminta RAPBNP dapat dibahas secara detail dalam waktu setengah hari ke depan dengan RDP lanjutan sebagai dasar penyusunan TA 2017.

 

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Ono Surono dari Jabar 8. Ono menyatakan belum bisa menerima usulan dari MenKKP karena ia menyayangkan perencanaan sebaiknya dibuat sedemikian rupa dari awal. Ia berbicara terkait 80% anggaran yang difokuskan untuk rakyat, paling tidak ada spesifikasi program. Ono juga mengatakan bahwa pendapatan nelayan indonesia turun sehingga dilakukan tindakan pengamanan perdagangan serta adanya keberadaan mafia ikan impor karena saat ini ada 2300 ton ikan yang tersandar di Muara Baru dan 400 ton di Surabaya. Ia juga menyikapi APBN bahwa hal-hal yang memangmenjadi tugas utama dari MenKKP dihadapkan pada kebijakan yang selama ini dikeluarkan yang juga dilakukan oleh TNI AL, polisi air, bakamla, tidak bias terpisah dengan pengawasantetapi juga tugas dari institusi keamanan yang ada di laut. Bagaimana MenKKP menyikapi agar nelayan lebih sejahtera walaupun harga solar dan bbm turun atau harga ikan yang naik dan bagaimana kita tidak impor ikan seperti ikan cangkalang dan tuna.

Oleh Sudin dari Lampung 1. Sudin mengatakan bahwa semua hal tentu ada ketentuannya, UU No.23 tahun 2015 yang berbunyi pekerjaan kontrak telah memenuhi kelayakanteknis atau rekomendasi yang kompeten, misalnya pesawat dari AU. Sudin mempertanyakan jika tidak memenuhi UU ini bagaimana program bisa berjalan dengan baik. Selain itu, menurut Sudin, di pelabuhan sewa tempat terjadi kenaikan sebesar 450% sedangkan banyak yang gulung tikar. Pengawan juga dilakukan hanya 150 hari dari yang sebelumnya 12 bulan. Sudin berpendapat hal ini akan lucu juka tidak dikaji lebih dalam lagi.

Fraksi Gerindra: Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Edhy menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKKP) mengusulkan pagu anggarantahun 2017 sebesar Rp.10,763,278,100,- program manajemen sebesar Rp.383,271,000,- pengawasan sebesarRp.82,905,900,- pengembangan SDM sebesar Rp.1,241,206.000,-penguatan daya saing sebesar Rp.1,101,146,800,- pengelolaan ruang laut sebesar Rp.1,207,901,000,-karantina ikan sebesar Rp.624,743,100,000,-. Ia juga mengatakan bahwa penghematan eselon 1 tidak menggunakan skala prioritas sehingga dirasa masih sangat kurang. Selain itu, terkait asuransi nelayan, komisi 4 meminta agar melakukan sinkronisasi di daerah pemilihan khusus pelaku utama pengadaan kapal markas, pesawat patroli, dan angkut ikan hidup.

Edhy menemukan apa yang terjadi pasca pemotongan dan yang direncanakan ke depan itu belum berpihak pada masyarakat khususnya nelayan. Peraturan tidak boleh menggunakan alat tertentu seharusnya dipikirkan karna nelayan tidak semuanya mampu, apakah sudah mencerminkan dari jumlah nelayan atau belum. Edhy juga menyarankan untuk menunda pembelian pesawat karna sudah ada kapal laut atau alternatifnya bias bekerja sama dengan TNI AL/AU karena jika bisa dimaksimalkan, anggarannya bisa digunakan untuk menutupi kekosongan alat pengadaan yang dilarang itu. Edhy mempertanyakan apakah tujuan MenKKP memodernisasi kawasan atau memperbaiki masalah nelayan karena ia merasa jika membeli pesawat itu memang lebih hemat, tetapi tidak efektif karena penggunaannya bisa memakan biaya 35 M setahun.

Edhy juga mempersilahkan semua fraksi untuk menyuarakan aspirasi dan didapat hasil sebagai berikut ; PDIP ditunda, Golkar ditunda, Gerindra ditunda, Demokrat ditunda, PAN ditunda, PKB ditunda, PKS ditunda, PPP ditunda, Nasdem ditunda, dan Hanura ditunda.

Oleh Darori Wonodipuro dari Jateng 7. Darori menyarankan MenKKP untuk menyewa pesawat terlebih dahulu selama 1000 jam sambil menunggu proses untuk tahun yang akan datang.

Fraksi Demokrat: Herman Khaeron dari Jabar 8. Herman berpendapat bahwa apa yang disampaikan MenKKP adalah bagus urgensinya. Namun, ia berpendapat bahwa semua ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Herman berpendapat jika alasan pemotongan dengan alasan berbagai efisiensi. Maka, kegiatan mercusuar sebaiknya ditunda dulu. Jika fiskal negara sudah membaik baru bisa berorientasi ke modernisasi. Sehingga, program dan anggaran tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Ia berprinsip jangan sampai kita sedang melakukan penghematan karna fiskal kita tidak baik tapi di sisi lain tidak ada afirmatifnya. Ia mengatakan bahwa dulu merepresentasikan UU yang dibuat sebagai koordinator di keamanan laut yang nantinya bisa fokus terhadap pemberdayaan masyarakat.

Fraksi PKB: Daniel Johan dari Kalbar. Daniel berpendapat bahwa pembahasan APBN-P bukannya mengalami kemajuan malah mengalami kemunduran. Contohnya, per 3 November 2014 Indonesia punya kemampuan untuk mengangkut ikan lewat 4964 kapal, 619,400 per 17 Maret 2016 kemarin kemampuan untuk keluarkan ikan ke darat turun menjadi 3122 kapal. Sehingga, kemampuan aset anjlok dalam mengeluarkan dan mengangkut ikan.Bebannya naik 320%, padahal dulu hanya 10 ton pertahun. Daniel mempertanyakan kondisi demikian bagaimana cara mengatasinya. Daniel juga meminta persetujuan dan menyarankan bahwa pembahasan ini ditunda sampai ada perbaikan yang berpihak kepada nelayan, bukan sebagai panglima angkatan laut.

Fraksi PPP: Fadly Nurzal dari Sumut 3. Fadly berpendapat bahwa harus ada empati terhadap kondisi nelayan karena harus ada langkah ke arah itu dan kegiatan yang di udara sebaiknya dikurangi dulu. Ia ingin mengetahui program apa yang terbuka dan berdampak kepada nelayan dari MenKKP karena ia tidak ingin negara menjadi masalah untuk rakyatnya. Fadly juga merasa tidak melihat program tersebut bergeser penting dari pertemuan yang sebelumnya.

Fraksi Nasdem: Hamdhani dari Kalteng. Sebaiknya dilakukan rapat konsultasi tupoksi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini.

Oleh Fadholi dari Jateng 1. Fadholi menyuarakan aspirasinya bahwa ia memilih rapat diadakan skorsing terlebih dahulu sebelum selanjutnya diadakan tupoksi.

 

Respons Mitra

Berikut ini respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKKP)

  • MenKKP Susi Pudjiastuti menerangkan bahwa terkait pembelian pesawat sudah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dan sudah bekerja sama juga dengan TNI AU boeing untuk survey per malam 180 liter dan kapal pengawas berjumlah 16 dengan konsumsi per liter 1190 per jam dengan kecepatan 200 kemudian konsumsi bbm total 59.500 liter utk 50 jam dan kapasitas pesawat 1810 liter.
  • Total pengeluaran BBM per 50 jam yang dikeluarkan kapal laut sebesarRp.529,130.000 sedangkan jika pakai pesawat hanya sekitar 14juta sekiandengan perlengkapan kamera yang dipasang dalam pesawat dengan total hitung kalau 1 tahun bekerja selama 5 hari dalam seminggubiayanya hanya sekitar 35 M untuk operasionalnya sehingga lebih hemat dan kita bisa menambah kapal-kapal laut kecil untuk di pulau-pulau kecil, kerusakan di NTT contohnya.
  • Dengan biaya hanya 35 M untuk 6 pesawat dalam setahun. Itu sudah jauh sangat murah untuk menyelusuri ke semua pantai serta pengadaan bakti social dan pengobatan. Sudah saatnya KKP punya kapal yang bisa mendisplay dan membuktikan ke stakeholder jika KKP ini sudah besar.Akan ada rumah sakit dan processing untuk pembelajaran sekolah-sekolah perikanan.
  • Dirjen juga harus berjalan kelilingkepada masyarakat stakeholder kelautan dan perikanan di seluruh indonesia.Jadi, di satu sisi untuk memberdayakan stakeholders dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di daerah-daerah. Ia juga mengemukakan bahwa perlu diadakannya RDP di laut terutama dengan perlengkapan laboratorium, karantina, ruang meeting, medical, klinik, dsb. Sedangkan untuk yang atas jumlah kapal sudah dikembalikan kesana sesuai dengan jumlah awal.
  • Susi berpendapat 2,89 T bukan pemotongan dalam jangka waktu sekarang  tapi merupakan self blocking dan bukan penghematan atas anjuran Menkeu. Hal itu juga bermula dengan penyediaan. Dari situ juga bisa mengefisiensi pemberdayaan, pengembangan, dll serta tidak mengurangi portofolio 80% untuk stakeholder.

 

Penutup

Raker komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditutup pada pukul 15:33 WIB oleh Edhy Prabowo dari fraksi Gerindfra dapil Sumsel 1. Untuk membaca rangkaian Livetweet komisi 4 DPR RI denganKementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat menunjungi https://chirpstory.com/li/319488.

 

wikidpr/af/rhs

Ilustrasi: http://nationalgeographic.co.id