Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 06/Jun/2018,  Ditulis Tanggal: 26/Jun/2018

Mitra Kerja: Menteri Perdagangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU

Pada 6 Juni 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L tahun 2019. Raker dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 14:54 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Azam menyampaikan bahwa Raker hari ini sesuai dengan surat dari Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 2 Mei 2018 yang menugaskan Komisi 6 menjadwalkan rapat pada 4–22 Juni 2018 untuk melakukan pembahasan RKA K/L dan RKP K/L.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan:

  • Penyerapan tahun 2017 adalah Rp2,9 triliun atau 86,1% dan tahun 2018 (hingga 31 Mei) sebesar Rp515,7 miliar atau 15,4%.
  • Untuk anggaran mitra kerja eselon 1 yang sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan (Menkeu), 16 April 2018 mengenai pagu indikatif K/L sebesar Rp3,526 triliun atau turun 0,5% jika dibandingkan pagu anggaran tahun 2018.
  • Urutan prioritas program yang sesuai pagu indikatif dengan tema ‘Pemerataan Pembangunan” diantaranya ada empat dari lima program yang didukung oleh Kemendag.
  • Kegiatan program prioritas yang didukung oleh Kemendag, antara lain: (1) Pengurangan kesenjangan; (2) Nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; (3) Pemantapan energi pangan dan air; dan (4) Stabilisasi nasional dan kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu).
  • Kemendag mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp4,346 triliun, tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Kemendag mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp3,532 triliun, sehingga terjadi selisih sebesar Rp814 miliar. Oleh karena itu, Kemendag akan melakukan optimalisasi.

Ketua KPPU:

  • Mengenai program satuan kerja tahun 2017 dan program kerja tahun 2018 per 31 Mei 2018, pagu anggaran tahun 2017 adalah Rp137,2 miliar, lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp134,5 miliar.
  • Serapan pagu anggaran tahun 2017 adalah Rp128,2 miliar atau 95%, sedangkan untuk tahun 2018 per 31 Mei adalah Rp49,6 miliar atau 36,82%.
  • Berdasarkan SK Kemenkeu dan KemenPPN/Bappenas pada 16 April 2018, maka alokasi pagu indikatif KPPU tahun 2019 pada program “Pengawasan Persaingan Usaha” yakni sebesar Rp130,2 miliar.
  • Berdasarkan hasil pembahasan trilateral meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu yang telah dilaksanakan pada 9 Mei 2018, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPPU akan mendukung dua program prioritas nasional pada tahun 2019, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan kegiatan prioritas percepatan pengurangan kemiskinan dan proyek prioritas melakukan pengawasan kemitraan di pusat dan daerah, serta peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya dengan kegiatan prioritas perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dan proyek prioritas melakukan peningkatan persaingan usaha yang sehat.
  • Sebagai tindak lanjut, maka KPPU akan melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kegiatan berikut: (1) Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; (2) Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil dalam hal kemudahan, kepastian dan perlindungan  usaha.
  • Dukungan terhadap prioritas nasional: (1) Bidang penegakan hukum (Rp28.100.000.000,-), (2) Bidang pencegahan (Rp17.879.000.000,-), dan (3) Pengawasan Persaingan Usaha di Daerah (8.140.600.000,-)
  • KPPU saat ini melanjutkan kegiatan yang menjadi tugas dalam rangka mendukung prioritas nasional sesuai dengan Undang-Undang (UU) 5/1999.
  • Dengan demikian KPPU akan senantiasa berupaya konsisten dalam pelaksanaannya, antara lain: (1) Monitoring public interest meliputi sektor pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ekonomi digital dan otomatif, (2) Mendukung efisiensi ekonomi nasional pada sektor logistik, transportasi dan ICT, (3) Mewujudkan sektor keuangan dan perbankan, serta sektor energi dan Sumber Daya Alam menjadi berjalan lebih baik, serta (4) Pengawasan kemitraan sebagaimana tercantum dalam UU 20/2018 untuk sektor industri, makanan dan minuman, ritel dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka equal business opportunity.
  • KPPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp36.557.100.000,-.
  • Untuk implementasi amandemen UU 5/1999 yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp25.488.000.000,- digunakan untuk: (1) Untuk mengantisipasi kenaikan gaji pegawai dengan adanya penyelarasan status Aparatur Sipil Negara (ASN), maka perlu penyesuaian tambahan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,- ;(2) Untuk kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum, hubungan masyarakat (humas) dan kerja sama berupa: (a) Sosialisasi UU 5/1999 secara lebih intensif dengan media advokasi online yang memanfaatkan platform learning management system pada seluruh kabupaten atau kota dengan tambahan dana sebesar Rp7.476.000.000,-, (b) Produksi materi sosialisasi digital, penambahan jurnal, serta koleksi buku perpustakaan dan pembangunan online library sebesar Rp2.000.000.000,- ; (3) Untuk kegiatan pengawasan kemitraan, yaitu penyelenggaraan pelatihan satgas kemitraan di lima wilayah KPD, membangun database UMKM, penambahan fasilitas penyimpanan data, membutuhkan dana sebesar Rp5.262.000.000,-
  • Untuk kegiatan pengkajian, kebijakan dan advokasi berupa: (a) Dukungan aktual data untuk kepentingan kajian, yaitu paket langganan data sebesar Rp2.500.000.000,-, (b) Kerja sama pengkajian pada sektor farmasi atau kesehatan, pangan, otomotif indeks persaingan usaha, ekonomi digital, ICT (smartcity), logistik dan transportasi sebesar Rp2.250.000.000,-
  • Kekurangan anggaran KPPU tahun 2019 untuk kegiatan operasional sebesar Rp11.069.100.000,- yang dapat dirinci sebagai berikut: (1) Belanja pegawai (Rp3.569.100.000,-); (2) Penyelenggaraan bantuan hukum, Humas dan kerja sama antar lembaga (2.500.000.000,-); (3) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (Rp5.000.000.000,-)
  • KPPU untu yang ketujuh kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), KPPU mengucapkan terima kasih atas segala dukungannyadari Komisi 6.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi DemokratAzam Asman Natawijana dari Jawa Timur 3. Azam meminta kepada Mendag terkait masalah sengketa data kebutuhan barang pokok dapat diselesaikan sebelum pelantikan anggota baru tahun 2019, kalau bisa disajikan secara online. Azam berpendapat jika masalah ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan masalah yang luar biasa di kemudian hari sesuai dengan amanat UU Perindustrian. Azam juga meminta agar pembahasan lebih detailnya dapat dilakukan setelah lebaran, saat melakukan konsinyering.

Fraksi PANNasril Bahar dari Sumatera Utara 3. Nasril mengucapkan selamat kepada jajaran baru KPPU yang baru saja bertugas untuk periode 2018 – 2023. Nasril ingat akan pesan Pak Azam pada periode terdahulu, agar data mengenai gudang dan anggaran tahun 2019 dapat terintegrasi, jadi kedepannya dapat dikontrol dan mudah melakukan inspeksi yang ditangani langsung oleh Kemendag, sesuai dengan amanat UU, Nasril meminta agar pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tetapi dijalankan. Nasril melihat bahwa pembahasan dari Kemendag sudah cukup, mulai dari kebutuhan dan tambahan dana, jadi berbuat baik agar bisa menjalankan empat dari lima program prioritas nasional, lebih cepat lebih bagus. Untuk KPPU, Nasril meminta agar dalam memaparkan jangan terlalu banyak membaca, kalau meminta tambahan akan kami tambah. Nasril meminta agar pembahasannya dicukupkan saja dan dilanjutkan saat konsinyering setelah lebaran. Terakhir, Nasril meminta dibuatkan kajian dan rilis mengenai masalah apakah suatu perusahaan atau badan usaha melakukan monopoli atau tidak.

Oleh Teguh Juwarno dari Jawa Tengah 9. Teguh meminta agar tubuh baru KPPU bisa tercipta sinergi yang baik dalam menciptakan iklim persaingan sehat. Untuk Mendag, Teguh menanyakan apa yang sudah diprogramkan sudah ada pendalaman lebih lanjut atau belum,Teguh berpesan bahwa kita harus berpikir kedepan, untuk membuat program yang terkait dengan masyarakat dapat kita gaungkan dan isu masalah data perdagangan dan komoditas segera diselesaikan, agar masalah komoditi yang oversupply, tetapi di lapangan tidak ada ini sangat memberatkan konsumen, jadi dari program yang telah dibuat harus ada arah kesana, untuk menyelesaikan masalah simpang siur yang selama ini terjadi.

Fraksi PPPIskandar D Syaichu dari Jawa Timur 10. Iskandar meminta agar pembahasan ini tidak terlalu lama, karena baru membahas pagu indikatif. Iskandar kemudian meminta agar KPPU dapat memaksimalkan alokasi anggarannya, karena dianggap tidak terlalu besar untuk menyelesaikan kasus besar seperti persaingan usaha, dari dulu Iskandar selalu mengingatkan masalah tersebut.

Fraksi Nasdem: Hamdhani dari Kalimantan Tengah. Hamdhani berharap agar ekspor dan impor ke Chile semakin meningkat, apalagi untuk tekstil, agar masalah tersebut dapat segera diatasi. Hamdhani kemudian meminta agar dana untuk program pengembangan perdagangan dalam negeri harus ditambahkan, bukannya dikurangi. Hamdhani juga meminta agar KPPU segera menyelesaikan kasus sengketa yang belum tuntas sebanyak ratusan, jadi Hamdhani memohon agar Ketua KPPU segera mengatasi ini.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

Kemendag:

  • Komisi 6 DPR-RI meminta Kemendag untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam pagu anggaran 2018 sebesar Rp3.534.508.009.000,- dengan tetap mengedepankan efisiensi.
  • Komisi 6 DPR-RI memahami pagu indikatif anggaran Kemendag tahun 2019 berdasarkan surat bersama Menkeu dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Nomor: S-269/M.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, 16 April 2018 sebesar Rp3.532.610.608.000,- yang dialokasikan ke dalam sepuluh program.
  • Komisi 6 DPR-RI meminta Kemendag untuk menyampaikan rincian program sebesar Rp814.150.825.730,- yang merupakan selisih antara baseline tahun 2019 sebesar Rp4.346.761.433.730,- dengan pagu indikatif Kemendag tahun 2019 Rp3.532.610.608.000,-. Selanjutnya akan dibahas dalam rapat konsinyering.

 

KPPU:

  • Komisi 6 DPR-RI meminta KPPU untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp134.795.052.000,- dengan mengedepankan efisiensi.
  • Komisi 6 DPR-RI memahami pagu indikatif anggaran KPPU tahun 2019, berdasarkan surat bersama Menkeu dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/  KU.01.01/04/2018, 16 April 2018, sebesar Rp130.297.030.000,-.
  • Komisi 6 DPR-RI meminta KPPU untuk menyampaikan rincian program sebesar Rp36.557.100.000,- yang merupakan selisih usulan awal KPPU sebesar Rp166.845.130.000,- dengan pagu indikatif KPPU tahun 2019 sebesar Rp130.297.030.000,-. Selanjutnya akan dibahas dalam rapat konsinyering.

 

Penutup

Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU tentang RA K/L dan RKP K/L TA 2019 ditutup oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 16:19 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU tentang RA K/L dan RKP K/L TA 2019, kunjungi https://chirpstory.com/li/394509

 

Ilustrasi: kemendag.go.id

WikiDPR/why/fy