Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RKA K/L Tahun 2019 dan Isu Terkait LHK – Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Komisi/AKD: Komisi 7, Tanggal Rapat: 07/Jun/2018,  Ditulis Tanggal: 26/Jun/2018

Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RKA K/L Tahun 2019 dan Isu Terkait LHK – Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 7 Juni 2018, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai RKA K/L Tahun 2019 dan isu terkait LHK. Raker dipimpin dan dibuka oleh Eni Maulani Saragih dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 10 pada pukul 11:00 WIB. Rapat dihadiri oleh 10 anggota dari 47 anggota dari 6 fraksi. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Program LHK di perhutanan sosial memang agak terlambat, namun sudah memiliki rencana untuk mendampingi prosedur-prosedur di lapangan karena MenLHK sudah membuat tim-tim agar bisa mendampingi, serta agar bisa dipercepat.
  • Program lain mengikuti pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan MenLHK mengeluarkan pedoman agar program bisa mengikuti sesuai pedoman.
  • Tahun 2019 KemenLHK memiliki program prioritas peningkatan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
  • Pagu indikatif KemenLHK sebesar Rp7T dan alokasi operasionalnya hampir Rp5T.
  • Alokasi program, belanja non operasional sebesar Rp5,2T dan alokasi mandat program prioritas nasional adalah sebesar Rp4,39T untuk penanaman.
  • KemenLHK memiliki persoalan dengan berbagai kejadian dan sedang dipikirkan terkait solusinya, serta di pagu indikatif terdapat penanaman sebesar Rp5,35T.
  • Pada tahun 2017, terjadi banjir 9 kali dan longsor 11 kali. MenLHK memerlukan reorientasi dalam rangka rehabilitasi lahan.
  • Pendanaan untuk bencana alam sebesar Rp3,3T.
  • Terdapat danau yang hulunya gundul dan ada dam karena masalah hulu.
  • Efektivitas menjaga alam lemah seperti konstruksi dan jika tidak dirawat akan hancur. Ditargetkan pada tahun ini memiliki 250 ribu hektar.
  • Setiap program peningkatan program berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kawasan konservasi.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: Nawafie Saleh dari Jawa Barat 5. Nawafie menanggapi penyampaian Menteri LHK terkait yang sudah dievaluasi, Nawafie menganggap terdapat 2 capaian yang angkanya masih di bawah, serta kaitannya dengan sampah dan planologi kehutanan. Nawafie menjelaskan bahwa Komisi 7 menyoroti mengenai pagu tahun 2019 dan merasa gembira karena Kementerian ESDM naik dan 2 kementerian lain turun. Nawafie juga menyinggung terkait Citarum harum di Jawa Barat dan menjelaskan bahwa sungainya sangat kotor.

Oleh Eni Maulani dari Jawa Timur 10. Eni menanggapi terkait tambahan anggaran Rp2T, bahwa Eni tidak keberatan untuk membicarakan dengan Komisi 7 ketika konsinyering.

Fraksi Gerindra: Ramson Siagian dari Jawa Tengah 10. Ramson melihat program-program yang langsung ke masyarakat, namun anggaran tergolong kecil, seperti permasalahan sampah. Ramson menanyakan mengenai Perhutani yang dikerjakan masyarakat.

Fraksi DemokratMuhammad Nasir dari Riau 2. Nasir menanggapi mengenai fungsi anggaran yang ditempatkan pada sasarannya, termasuk kendala yang terjadi dari fungsi dan program-program yang dilaksanakan dari program tersebut. Nasir meminta penjelasan detail anggaran karena di Riau sudah tidak ada hutan. Nasir menjelaskan bahwa hutan di Riau saat ini sudah menjadi ladang kelapa sawit. Nasir meminta perincian detail lokasi agar dapat dicek bersama. Nasir memberikan pendapat untuk mendenda perusahaan yang melanggar, karena perusahaan tersebut hanya menumbangkan dan dimasukkan kelapa sawit, serta tidak ada perkembangan hutannya.

Fraksi PAN: Bara Krishna Hasibuan dari Sulawesi Utara. Bara menanggapi terkait isu lingkungan yang sangat strategis dan mengharapkan untuk memulai kontribusi tantangan lingkungan hidup seperti climate change. Bara memaparkan terdapat penambangan liar di seluruh wilayah Indonesia. Bara menanyakan otoritas masyarakat yang tewas karena tanah longsor. Bara mengusulkan kepada Menkopolhukam untuk meningkatkan hukum berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup.

Oleh Andi Yuliani Paris dari Sulawesi Selatan 2. Andi menghormati MenLHK yang merupakan salah satu Menteri yang memiliki kinerja yang bagus. Andi berharap KemenLHK menjalankan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Andi juga menyinggung masalah terumbu karang di Raja Ampat berkaitan dengan pihak asing seperti masalah Pertamina.

Fraksi PKB: Peggi PatriSia Pattipi dari Papua. Peggi menanyakan kepada MenLHK mengenai taman hutan raya di Papua Timika

Fraksi PKS: Tifatul Sembiring dari Sumatera Utara 1. Tifatul menanyakan mengenai angka laju deforestasi Indonesia yang agak menurun. Tifatul berpendapat bahwa serapan anggaran sangat rendah dengan rata rata 21,06%. Tifatul mengharapkan untuk bisa mencapai 40% diakhir bulan Mei. Tifatul memberitahu bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah lebih dari Rp11T dan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika PDB tidak jalan akan menjadi kerugian. Tifatul berpendapat bahwa antisipasi kebakaran hutan terasa lumayan panas dan suhu mencapai 36 derajat. Tifatul menanyakan komponen yang paling besar dari Rp950M. Tifatul menjelaskan jika terdapat penambahan anggaran bisa didiskusikan di Badan Anggaran (Banggar). Tifatul mengusulkan untuk mengadakan campaign seperti di China yang sungainya bersih karena masyarakat China sangat menghargai sungai.

.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Terdapat 2 macam kegiatan, reforma agrarian dan perhutanan sosial.
  • Perhutani yang dikerjakan masyarakat merupakan Perhutani Sosial.
  • MenLHK sudah mengambil langkah pendek seperti korektif action untuk mengatasi limbah.
  • Penegakan Hukum KemenLHK (Gakkum) mencoba melakukan koreksi dan memperbaiki mengenai hukum acara serta administratif yang sudah mulai ditata.
  • MenLHK dan Dirjen Gakkum berkoordinasi untuk menegaskan perusahaan tambang.
  • MenLHK merancang Direktorat Generasi Lingkungan.
  • MenLHK mengapresiasi catatan dan arahan dari Ketua dan Anggota Komisi 7, serta akan memberikan jawaban secara tertulis.
  • Mengenai Taman Hutan Raya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua dan Dirjen akan segera memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK).
  • Kasus Pertamina di Balikpapan terhadap kapal sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi Daerah Kalimantan Timur.
  • KemenLHK memberikan surat ke Kementerian terhadap pencemaran dan Dirjen Gakkum sedang mempersiapkan dokumen.
  • Afirmasi khawatir hotspot dengan indeks kualitas udara, jika indeks jelek maka patut di waspadai.
  • Kebutuhan MenLHK setiap tahun sebesar 800 ribu hektar yang digunakan untuk emisi gas rumah kaca.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 7 DPR-RI mendesak KemenLHK untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran tahun 2018 agar program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.
  • Komisi 7 DPR-RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk memprioritaskan 5 Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2019 yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.
  • Komisi 7 DPR-RI memahami penjelasan pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada RAPBN TA 2019 sebesar Rp7,827,814,969,000 yang selanjutnya akan dilakukan pendalaman pada Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
  • Komisi 7 DPR-RI mendukung usulan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait tambahan anggaran sebesar Rp2,000,000,000,000 yang selanjutnya akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

 

Penutup

Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang RKA/KL tahun 2019 dan isu terkait LHK lainnya ditutup oleh Eni Maulani Saragih dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 10 pada pukul 13:25 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang RKA/KL tahun 2019 dan isu terkait LHK, kunjungi https://chirpstory.com/li/394456

Ilustrasi: infonawacita.com

WikiDPR/bes/fy