Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan - Raker Komisi 4 dengan Mentan, MenKP, MenLHK, MenPAN-RB dan Menkumham

Komisi/AKD: Komisi 4, Tanggal Rapat: 11/Sep/2017,  Ditulis Tanggal: 22/Sep/2017

Mitra Kerja: Menkumham MenLHK Mentan MenKP MenPan-RB RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan - Raker Komisi 4 dengan Mentan, MenKP, MenLHK, MenPAN-RB dan Menkumham

Pada tanggal 11 September 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Raker (Rapat Kerja) dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pembahasan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Agenda rapat merupakan rapat lanjutan dari rapat yang dilaksanakan pada 3 April 2017 dengan pembahasan yang sama. Rapat dijadwalkan pukul 10:00 WIB dan di skors selama 5 menit untuk memenuhi kuorum. Rapat baru dibuka 10:52 WIB oleh Herman Khaeron.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Mentan, Amran Sulaiman

  • Mendukung saran komisi 4 untuk membentuk BKN (Badan Karantina Nasional), namun tidak mendapatkan izin oleh Presiden untuk membentuk lembaga tersebut.
  • Mengusulkan proses karantina dilakukan dengan koordinasi yang terintegrasi.

MenKP, Susi Pudjiastuti

  • Keluarnya Undang-Undang Karantina agar tidak diikuti dengan pembentukan lembaga baru.
  • Sesuai dengan arahan Presiden pada tanggal 20 September 2016, mengharapkan proses karantina dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dan tidak terpisah dari pemerintah.

MenPAN-RB, Asman Abnur

  • Prinsip pembentukan lembaga karantina harus sesuai dengan peraturan Presiden
  • Mengenai pembahasan lembaga, agar dibahas di dalam undang-undang, cukup dengan satu pasal dan dua ayat.

 

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Rahmad Handoyo dari Jawa Tengah 5. Rahmad memberikan masukan agar pembahasan mengenai BKN (Badan Karantina Nasional) dibahas dalam satu pasal, untuk selanjutnya pemerintah yang memutuskan terkait tugas-tugas yang menjadi wewenang BKN. Pada akhirnya, BKN tetap di atur oleh Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Rahmad mengaku khawatir jika pembahasan BKN diteruskan terlalu lama akan mengabaikan UU lain yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, Rahmad mengusulkan agar tidak terpaku pada pembahasan yang sama berkali-kali, karena masih banyak pasal yang perlu dibenahi.

Oleh Agustina Wilujeng dari Jawa Tengah 4. Agustina berharap akan ada koordinasi tambahan agar pembahasan mengenai BKN (Badan Karantina Nasional) tetap dilanjutkan, sementara mimpi untuk mendirikan BKN merupakan mimpi yang telah direncanakan selama dua tahun. Agustina berharap agar BKN dapat terealisasi dengan baik.

Fraksi Golkar: Azhar Romli dari Bangka Belitung. Azhar mengatakan bahwa pembahasan tentang UU Karantina telah dibahas cukup lama. Menurut Azhar, hak untuk membuat UU ada pada tangan DPR, namun tetap harus dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak, yakni antara DPR dan mitra. Azhar mengaku belum mendengar alasan yuridis terkait pelarangan izin pembentukan BKN (Badan Karantina Nasional). Azhar sendiri menilai pembentukan BKN merupakan persoalan yang sangat penting. Azhar berharap pemerintah dan DPR dapat sama-sama mempertimbangkan dan mengkaji kembali prinsip yuridis, sosiologis dan filosofis terkait kebijakan yang diambil.

Fraksi Gerindra: Darori Wonodipuro dari Jawa Tengah 7. Darori menegaskan bahwa pembentukan BKN (Badan Karantina Nasional) hanya menggabungkan seluruh badan karantina di Indonesia, bukan membentuk badan baru. Darori mempertanyakan terkait permainan apakah yang tengah dilakukan pemerintah sehingga izin dipersulit, padahal masalah-masalah serupa juga sebelumnya pernah terjadi, misalnya pada penyelundupan kayu garuh dan trenggiling. Darori mengaku pembentukan BKN merupakan syarat penting sebagai upaya mengamankan hewan dan tumbuhan dari praktik penyelundupan yang kerap terjadi.

Fraksi Demokrat: Herman Khaeron dari Jawa Barat 8. Herman menyayangkan dari empat kali masa sidang, komisi 4 baru dapat menghasilkan satu UU dari RUU Karantina. Menurut Herman, terdapat dua UU yang tengah dibahas di komisi 4. Sementara, di tahun 2016, komisi 4 telah menyelesaikan sembilan UU. Herman berharap pemerintah dapat memberikan pertimbangan terkait dengan lembaga karantina yang diusulkan. Herman menuturkan, berdasarkan pengalaman yang terjadi, tempat karantina hewan dan tumbuhan di daerah-daerah mempunyai masalah yang hampir sama, yakni kekurangan pos, tenaga kerja dan sarana prasarana. Herman berharap dengan didirikannya BKN (Badan Karantina Nasional) dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, sekaligus memperkaya fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Namun, Herman mengungkapkan komisi 4 akan tetap menghormati keputusan yang dibuat pemerintah jika BKN tidak diizinkan.

Fraksi PKB: Daniel Johan dari Kalimantan Barat. Daniel mengatakan bahwa berdasarkan surat dari Presiden tentang RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, komisi 4 telah menggelar pembicaraan terkait pentingnya penyatuan lembaga karantina yang saat ini dinilai masih terpisah-pisah. Menurut Daniel, dengan dibentuknya badan karantina nasional, prinsip-prinsip dan mekanisme karantina dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, badan karantina nasional juga merupakan saran dari Ombudsman RI. Daniel berharap raker yang dilaksanakan dapat melahirkan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

OlehTaufiq R Abdullah dari Jawa Tengah 7. Taufiq menegaskan bahwa saran pembentukan BKN (Badan Karantina Nasional) tidak didasarkan pada kemauan DPR, melainkan juga berdasarkan masukan yang komprehensif dari banyak pakar. Selain itu, Taufiq juga berusaha mengkritisi surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dianggap tidak ada dasarnya. Selain itu, menanggapi usulan pemerintah terkait pelarangan pembentukan BKN, Taufiq mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan pola pikirnya bersifat ekstrimis, ketika masa reformasi pertama kali, Indonesia sangat ekstrim dalam membentuk badan-badan baru,  kini justru sangat ekstrim dalam melarang badan baru. Taufiq juga menyayangkan terkait tidak adanya kemajuan dari rapat-rapat yang diadakan.

Fraksi PKS: Hermanto dari Sumatera Barat 1. Hermanto mengatakan bahwa inti dari gagasan RUU Karantina telah mengerucut kepada pemahaman bahwa BKN akan dibentuk. Fungsinya, adalah sebagai garda terdepan untuk mencegah berbagai macam penyakit hewan dan tumbuhan yang masuk maupun keluar. Dengan dibentuknya BKN (Badan Karantina Nasional), juga diharapkan proses karantina hewan, ikan dan tumbuhan menjadi lebih efektif dan dapat mengambil langkah cepat terkait urusan karantina. Hermanto mengatakan jika badan karantina masih terpisah, akan sulit untuk mencapai tingkat efektifitas yang baik. Hermanto berharap pemerintah dapat memahami secara jelas mengenai hakikat badan karantina yang terintegrasi (sesuai dengan saran pemerintah) tersebut.

Fraksi PPP: Fadly Nurzal dari Sumatera Utara 3. Fadly mangatakan bahwa komisi 4 dan mitra harus segera mengambil jalan keluar yang dapat mengantisipasi agar kejadian di lapangan dapat ditangani dengan cepat. Fadly berharap agar baik mitra maupun komisi 4 dapat diberikan hidayah agar dapat menyelesaikan UU dengan cepat.

Fraksi Hanura: Fauzih H Amro dari Sumatera Selatan 1. Fauzih mengatakan dalam UU MD3, porsi UU yakni 50 persen DPR dan 50% Pemerintah. Fauzih mengatakan, terkait perizinan BKN (Badan Karantina Nasional) tersebut, komisi 4 akan menerima kebijakan pemerintah jika BKN tidak diizinkan berdiri. Fauzih mengatakan bahwa masalah bangsa Indonesia pada umumnya hampir sama, yakni baru mengambil tindakan jika telah terjadi masalah. Sama halnya dengan masalah karantina, saat ini belum ada masalah yang darurat, sehingga tindakan yang diambil tidak maksimal.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

MenLHK

  • Konsep perubahan RUU Bab 10 pasal 73 dan 74 akan diganti satu pasal dan dua ayat saja.

MenKP

  • Pemerintah tetap menyetujui RUU Karantina, tetapi koordinasi antarlembaga tetap diatur oleh Peraturan Presiden.

Mentan

  • Akan melanjutkan diskusi antarkementerian terkait saran-saran yang diusulkan.

 

Kesimpulan Rapat

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil rapat:

  • Komisi 4 DPR-RI dan Pemerintah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 dengan membahas seluruh substansi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI dengan sandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah.
  • Komisi 4 DPR-RI dan Pemerintah bersepakat untuk membahas lebih lanjut pada Rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terutama terkait dengan substansi penyatuan Kelembahgaan Karantina.
  • Komisi 4 DPR-RI meminta Menteri Pertania sebagai koordinator Pembahasan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pemerintah bersama-sama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membicarakan kembali dengan Presiden dan segera ada keputusan atas usulan DPR-RI terkait dengan penyatuan Kelembagaan Karantina.

 

Penutup

Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ditutup oleh Herman Khaeron pukul 12:27 WIB.

Untuk membacara rangkaian livetweet rapat kerja komisi 4 tentang RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, kunjungi https://chirpstory.com/li/368804.

 

wikidpr/blp/rhs

Ilustrasi: industri.bisnis.com