Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

Komisi/AKD: Badan Legislasi, Tanggal Rapat: 15/Jan/2018,  Ditulis Tanggal: 23/Jan/2018

Mitra Kerja: APHA RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

 

Pada 15 Januari 2018, Baleg mengadakan rapat dengan APHA membahas tentang RUU masyarakat adat, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Firman Subagyo dari Jateng 3 Fraksi Golkar pada pukul 14:08 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Firman meminta maaf sebagai pimpinan karena sebagai anggota Fraksi Golkar diharuskan menghadiri rapat Badan Musyawarah DPR-RI (Bamus) untuk menentukan ketua DPR-RI. Sehingga Ia melimpahkan kepada Arif Wibowo dari Jatim 4 Fraksi PDI-P dan karena beliau juga tidak kunjung datang sampai 14:00 WIB. Ia juga meminta agar rapat ini dibahas sampai tuntas. Namun Friman meminta izin untuk pamit  pada pukul 15:00 WIB karena harus menghadiri agenda lainnya. Sehingga rapat diserahkan kepada Rufinus sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra, APHA Indonesia:

 

  • Dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan adanya rumusan masyarakat hukum adat yang dilakukan dalam fakultas Hukum UP, APHA menjelaskan definisi masyarakat adat yang dibagi menjadi 3 yaitu adat atau kebiasaan, adat istiadat, dan hukum adat.

  • Asas-asas yang meliputi masyarakat adat ada di dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika. ketika judulnya masyarakat adat itu maka ada 2 bagian yaitu masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

  • APHA sudah mendiskusikan agak lama untuk mendapatkan kesepakatan seperti Pasal 1, Pasal 2 mengenai asas-asas, Pasal 3 ada lingkup dan tujuannya, Pasal 4 ada prinsip-prinsip.

  • RUU masyarakat adat tidak pernah ada ujungnya, masih terus memberikan keresahan. Mudah-mudahan DPR-RI ini bisa cepat menyelesaikan ini sebagai sesama bangsa Indonesia karena jika dilihat kembali, bangsa Indonesia seperti tukang cuci di negaranya sendiri karena terlalu mementingkan pengusaha-pengusaha.

  • Dari pasal yang sudah ada di UU sebelumnya ada pembagian masyarakat adat yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional tetapi masayarakat tradisional tdk perlu ada UU tersendiri.

  • Sebagai tambahan, karena persoalan keadilan ini penting sekali untuk masyarakat adat karena perlindungan hukum itu dibutuhkan sekali oleh mereka dan pemanfaatannya juga, dan pemindahan masyarakat adat ini juga perlu dibahas lebih mendalam.

  • Sampai saat ini APHA Indonesia masih mencari apa yang akan mjd acuan hukum di Indonesia. Dari banyak pertanyaan ini anggota DPR juga memiliki keresahan yang sama rupanya, hukum adat dengan hukum negara maupun sebaliknya.

  • Lembaga adat dan lembaga tradisional di daerah-daerah itu juga masih banyak yang ada. Ada yang mengatakan jika negara memiliki Hukum, jika masyarakat itu juga memiliki adatada 1 UU perkebunan yang terbaru walaupun ada 3 pasal tapi ada 1 pasal dimana jika peruhasaan ingin membuka lahan itu harus memerlukan izin masyarakat adat tersebut.

  • Dalam RUU yang APHA konsepkan itu ada ciri-ciri dan kriteria masyarakat adat itu sndiri. masyarakat hukum adat itu tidak bisa digeneralisasikan, dan yang mengatur masyarakat hukum adat ini yang diatur adalah pengakuannya, keberadaannya, keadilannya. Kita tidak mengatur adatnya itu.

  • APHA mau semua investor yang ingin melakukan inestasi di tanah masyarakat hukum adat ini harus melalui izin masyarakat hukum adat itu sendiri secara musyawarah, jadi dengan begitu kita mengakui keberadaannya contoh di Papua sana kenapa banyak terjadi konflik.

  • Karena peraturannya itu tidak ada, maka kita mau mengakui keberadaan mereka ini. Sebelum kita mengatur masyarakat hukum adat ini kita harus tahu juga sebelumnya ciri-ciri masyarakat hukum adat tersebut. Jika tidak termasuk ciri-cirinya berarti dia bukan masyarakat hukum adat.

  • Sebagai tambahan sedikit, masyarakat hukum adat ini banyak sekali diskriminasinya seperti dari lahir sampai dia meninggal tdk pernah ada yang mencatat itu, bahkan ketika mereka menikah juga banyak yang tidak diakui pernikahannya karena tidak tercatat.

 

 

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar Firman Subagyo dari Jawa Tengah 3. Firman mengatakan bahwa di berbagai UU banyak mengatur masyarakat adat termasuk di UU kehutanan. Tetapi hal tersebut tidak cukup. Ia juga mengatakan bahwa kedepannya masyarakat adat ini harus mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu harus ada UU yang mengatur.

Fraksi Gerindra Bambang Riyanto dari Jawa Tengah 5. Bambang mengatakan bahwa dalam membuat UU ini harus ada masukan yang sangat mendetail sehingga menjadi UU yang sempurna. Maka menurut Bambang pemahaman tentang apa definisi masyarakat hukum adat ini menjadi spesifik.

Fraksi PAN Ammy Amalia Fatma Surya dari Jawa Tengah 8. Ammy mengatakan, bahwa sebenarnya Ia juga belum membaca semuanya tentang masyarakat adat. Sehingga Ia merasa perlu mengerti apa yang harus dicapai setelah RUU masyarakat adat ini dibuat. Ia mengambil contoh hukum perkawinan masyarakat adat di Jawa dimana terdapat rumah adat yang harus dijadikan acara berlangsungnya pernikahan tersebut, namun kini sudah jarang terjadi. Terkait hal tersebut, Ammy menanyakan apakah dimaksudkan untuk mengatur hukumnya saja atau memang mengatur masyarakat hukum adatnya atau bagaimana nantinya. Ammy menyarankan untuk mendalami lewat panitia kerja (panja).

Fraksi Nasdem Muchtar Luthfi A. Mutty dari Sulawesi Selatan 3. Muchtar mengatakan memang hal ini memerlukan adanya prinsip keadilan, karena masyarakat adat ini memang harus diuntungkan dalam hal tersebut.

Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumatera Utara 2. Rufinus mengatakan bahwa penjelasan APHA sudah sangat baik dan sekarang tinggal pendalaman dari anggota. Kira-kira 3 menit saja per anggota. Rufinus juga memperpanjang rapat sampai 15:30 karena memang sudah terang menderang apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman semuaSebelumnya ada pertanyaan yang menarik aplikasinya yaitu tentang bagaimana masyarakat adat ini. Karena sebelum negara ini ada mereka (masyarakat adat-red) juga sudah ada. Dari pertanyaan tersebut Rufinus meminta respon dari APHA IndonesiaIa juga mengatakan masyarakat adat adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Yang membedakan adalah masyarakat tradisional menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya. Kemudian Ia menanyakan apakah masyarakat hukum adat tidak menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya. Ia mengatakan bahwa pertanyaan itu sebagai catatan saja dan bisa dijawab secara tertulis karena waktu yang sempit.

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan apapun.

Penutup

Rapat mengenai RUU Masyarakat Adat RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) ditutup oleh Rufinus pada pukul 15:46 WIB.

Untuk mengunjungi rangkaian livetweet mengenai RUU Masyarakat Adat RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), kunjungi https://chirpstory.com/li/379661

WikiDPR/krn/kit
ilustrasi: greeners.co