Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RUU Masyarakat Adat – Rapat Pemaparan Badan Legislasi dengan Tenaga Ahli DPR-RI RI

Komisi/AKD: Badan Legislasi, Tanggal Rapat: 23/Aug/2017,  Ditulis Tanggal: 14/Dec/2017

Mitra Kerja: Tenaga Ahli Baleg RUU Masyarakat Adat – Rapat Pemaparan Badan Legislasi dengan Tenaga Ahli DPR-RI RI

Pada 23 Agustus 2017, Badan Legislasi DPR-RImengadakan rapat dengan Tenaga Ahli. Rapat membahas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Rapat dipimpin Arif Wibowo dari Jatim 4. Sesuai laporan sekretariat, rapat ditandatangani 20 anggota dari 7 fraksi, sedangkan anggota izin berjumlah 5 orang. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Arif Wibowo membuka rapat pukul 14:03 WIB. Sebelum masuk ke pemaparan, pimpinan rapat menyampaikan pengantar rapat. Pimpinan mengatakan Baleg DPR-RI telah terima 26 surat dari anggota Fraksi Nasdem terkait kajian harmonisasi RUU Masyarakat Adat. Pengharmonisasian meliputi aspek teknis, substansi, dan aspek pembentukan perundang-undangan.

 

Pemaparan Mitra

  • Berdasarkan surat yang dikeluarkan pada 27 Juli 2017 tentang usulan RUU Masyarakat Adat dari 26 anggota Fraksi Nasdem, maka RUU Masyarakat Adat merupakan RUU inisiatif yang diajukan anggota DPR-RI dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

  • RUU ini merupakan RUU Prioritas 2017 dengan posisi urut ke-44 dan RUU ini sudah ada draft serta naskah akademiknya.

  • Terdapat 24 poin yang perlu disempurnakan terkait aspek teknis dalam RUU ini.

  • Contoh yang perlu diperbaiki yakni judul ‘Perlindungan Masyarakat Adat’ menjadi ‘Perlindungan Hukum Masyarakat Adat’.

  • Sebaiknya Bab 2 dirumuskan ulang.

  • Pasal 8 ayat (1) dan (2) kata 'pengakuan’ sebaiknya menggunakan huruf kapital.

  • Aspek substansi ‘pengakuan’ adalah pernyataan tertulis yang diberikan negara ke masyarakat adat.

  • Azas kesetaraan gender sebaiknya diubah menjadi kesetaraan.

  • Paragraf ke-5 mengenai hak atas Sumber Daya Alam (SDA) sebaiknya dijabarkan terlebih dahulu khususnya pengelolaan dan kompensasi.

  • Kewenangan tata ruang wilayah pada Pasal 34 tidak hanya kewenangan pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan pemerintah kota.

  • Pasal 35 huruf K perlu diperjelas.

  • Bab 9 tentang penyelesaian sengketa perlu dirumuskan ulang karena belum diatur prosesnya.

  • RUU ini telah memenuhi ketentuan namun perlu perbaikan terutama pada kejelasan rumusan.

  • Berdasarkan informasi yang didapat, banyak terjadi konflik terkait sumber daya alam (SDA) dan agrarianya. Maka, pengusulan RUU ini guna meningkatkan peran negara untuk melindungi masyarakat adat dan aset-aset yang mereka kelola.

  • Berkaitan dengan mekanisme pengolahannya, justru yang menjadi fokus kajian RUU ini tidak diatur menjadi pokok-pokok RUU.

  • Banyak penyelesaian sengketa karena seringnya terjadi benturan ketika mereka berhadapan dengan masyarakat di luar masyarakat adat. Dalam penyelesaian sengketa, seringkali masyarakat adat dikalahkan. Oleh karenanya, mereka meminta perlindungan dan pendampingan.

  • Dalam Prolegnas, RUU ini dinamakan RUU Pengakuan Perlindungan Hak dan Hukum Masyarakat Adat. Namun, ada perubahan nama RUU yang diajukan pengusul, yakni menjadi RUU Masyarakat Adat.

 

Pemantauan Rapat

Fraksi PDIP: Arif Wibowo dari Jatim 4. Arif mengatakan RUU ini sebelumnya telah dibahas pada periode lalu tetapi tidak dituntaskan. Pada periode lalu, RUU ini terdiri atas 57 pasal. Saat ini, RUU menjadi lebih ringkas karena hanya 50 pasal. Arif menanggapi pendapat Rufinus dari Sumut 2 yang mengatakan isi RUU Masyarakat Adat salah semua. Menurut Arif, RUU ini sudah menjadi pembahasan lama yang cukup matang pada DPR-RI periode sebelumnya meskipun tidak selesai. Arif meminta tim ahli menyampaikan latar belakang pembuatan RUU Masyarakat Adat termasuk penjelasan terkait apa yang berlangsung pada masa lalu.

Ono Surono dari Jabar 8. Ono mengatakan perlu adanya pendalaman terkait hal-hal substantif dan filosofis RUU Masyarakat Adat. Ia juga meminta agar dilakukan pengecekan alasan mengapa RUU Masyarakat Adat tidak sampai disahkan pada periode sebelumnya. Ono mengatakan, terkait permasalahan ini pihaknya bisa mengundang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) untuk mendengar penjelasan terkait apa yang menjadi substansi dan yang mendorong agar RUU ini perlu disahkan, serta untuk mengetahui sikap pemerintah terhadap pembahasan RUU Masyarakat Adat pada periode sebelumnya.

 

Fraksi Golkar: Tabrani Maamun dari Riau 1. Tabrani mengatakan RUU Masyarakat Adat melanggar UU Nomor 23 Tentang Penetapan Tata Ruang Wilayah yang merupakan kewenangan DPR-RI. Ia berpendapat jika ingin membentuk masyarakat adat maka memerlukan biaya yang sangat besar. Tabrani pun memberi contoh gambaran pembentukan masyarakat adat di dapilnya, Riau yang sampai menghabiskan dana sebesar Rp10 Miliar.

Azhar Romli dari Babel. Azhar mengatakan, pengakuan masyarakat adat secara struktural dari pemerintah di dalam RUU Masyarakat Adat dapat menimbulkan distorsi. Ia pun menegaskan agar jika pemerintah melakukan verifikasi kepada masyarakat adat agar tidak menggunakan cara yang merumitkan. Menurut Azhar, terkait perlindungan, hak dan kewajiban masyarakat adat sudah disusun secara baik di dalam RUU Masyarakat Adat. Azhar pun menyatakan setuju RUU ini dinamakan RUU Masyarakat Adat karena di dalamnya terdapat hukum adat. Azhar pun mengusulkan agar pemerintah melakukan identifikasi terkait jumlah masyarakat adat yang ada di Indonesia berjumlah berapa, dengan klasifikasi ada yang sudah modern dan masih tradisional.

 

Fraksi Demokrat: Bahrum Daido dari Sulsel 3. Bahrum mengatakan keberadaan RUU Masyarakat Adat justru memperkeruh keadaan. Bahrum membagikan pengalaman ketika dirinya menjadi Bupati, ketika ingin membangun suatu infrastuktur, namun masyarakat adat marah. Bahrum mengatakan menemukan penjelasan yang tidak masuk akal pada pembahasan hak dan kewajiban di pasal 20 RUU Masyarakat Adat.

Bahrum mengusulkan agar perlu dibuat semacam diskusi seperti seminar untuk mengulas naskah akademik. Karena menurutnya, isi RUU Masyarakat Adat salah semua.

 

Fraksi PKS: Hermanto dari Sumbar 1. Hermanto mengatakan sudah ada hukum adat dan masyarakat adat, dan saat ini akan dikompilasi menjadi Masyarakat Adat. Ia mengatakan perlu ada penguatan dalam aspek filosofis, ekologis, dan sosiologis dalam RUU Masyarakat Adat. Ia menambahkan, perlu ada pembatas yang tegas di dalam RUU ini. Ia bertanya apakah objek yang sebenarnya dituju, apakah membuat hukum adat, masyarakat adat, atau masyarakat hukum adat. Ia pun meminta agar dibuat kajian yang lebih mendalam terkait RUU ini. Hermanto menambahkan, jika di dalam UU Pertanahan terdapat istilah wilayah adat, maka dalam RUU Masyarakat Adat ini perlu diberi penegasan terpisah terkait terminologinya. Hermanto bertanya apa yang sebenarnya diinginkan melalui RUU ini, apakah memberi penguatan hukum yang sudah ada atau lainnya. Menurutnya, tujuan pembuatan RUU ini seharusnya untuk menyeragamkan atau memperkuat hukum adat yang ada. Ia memberi contoh di dalam masyarakat Makassar, jika ada yang melanggar aturan maka akan diusir ke laut. Hukum yang berbeda lagi dengan masyarakat Minang. Ia menambahkan, jika ingin menyeragamkan peraturan, sulit dilakukan. Hermanto mempertanyakan apakah yang ingin diakui di dalam RUU Masyarakat Adat ini adalah pengakuan jika di sana ada masyarakat adat dan ada hukum adatnya, atau lainnya.

Adang Daradjatun dari DKI 3. Adang mengatakan, dengan sendirinya masyarakat akan berkembang, justru kalau pemerintah masuk dan terlibat terlalu dalam bisa menimbulkan konflik.

 

Fraksi Hanura: Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumut 2. Rufinus mengatakan jika judul RUU ini sanat melenceng dari judul RUU sebelumnya yang ada di Prolegnas. Ia menambahkan jika substansi di Prolegnas sudah gagal, lalu untuk apa memaksa pembentukan RUU ini. Rufinus mengatakan aspek filosofis RUU Masyarakat Adat tidak terlihat. Ia pun bertanya apa subyek hukum dari masyarakat adat. Ia mengatakan tidak perlu membuat panitia untuk melakukan identifikasi masyarakat adat, biar masyarakat adat sendiri yang datang untuk diidentifikasi. Rufinus bertanya apakah sanksi pidana masyarakat hukum adat bisa diterima di KUHP. Ia mengatakan jika masyarakat adat memiliki struktur dan budaya. Ia pun mengaku tidak paham terkait RUU Masyarakat Adat ini, karena menurutnya tidak memiliki arah yang jelas. Ia menyatakan jika aspek filosofis RUU Masyarakat Adat ini berantakan.

Rufinus pun mengajak peserta rapat menjelaskan masyarakat adat mana yang dimarjinalkan. Rufinus mengaku heran mengapa di dalam RUU Masyarakat Adat harus membahas tata ruang dan SDA yang dapat mereka kelola sendiri. Ia menambahkan, secara fakta sosiologis, tenaga ahli (TA) tidak memberi penjelasan masyarakat mana yang akan diberikan perlindungan. Ia juga mengatakan jika frasa yang digunakan di dalam RUU keliru.

Rufinus mengusulkan diadakan kunjungan kerja ke Leiden, Belanda untuk melihat naskah hukum adat sebagai rujukan perumusan RUU Masyarakat Adat tersebut. Hal itu guna mencari rujukan terkait bagaimana cara negara dalam memberi perlindungan dan proteksi, dan pemberian hak kepada masyakarat adat. Ia mengatakan DPR-RI tidak perlu sampai masuk ke dalam sistem peradilan, karena banyak putusan pengadilan berkekuatan hukum adat yang tetap menggunakan hukum adat, contohnya Minang.

Rufinus pun meminta agar TA yang mengusulkan pembentukan RUU ini dapat menjelaskan tujuan pembentukan RUU. Ia mengatakan, seharusnya jika ingin masuk ke dalam substansi perlindungan, maka berilah perlindungan. Rufinus juga menerangkan jika masalah substansi baru sekadar pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI-RI. Untuk itu Ia mengusulkan agar TA yang bersangkutan dapat membuat kajian yang lebih komprehensif. Sebagai tambahan, Rufinus mengusulkan jika dalam kajian masih ada yang kurang lagi, maka Baleg akan memanggil pihak pengusul, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem).

Rufinus menebak jika RUU Masyarakat Adat ini memiliki tujuan lain dari apa yang disampaikan di Baleg. Ia kemudian menduga meski ini menyangkut masalah masyarakat adat, namun tujuannya berbeda dan tidak sama dengan tujuan sesungguhnya.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

Rapat ditutup oleh Arif Wibowo dari Jatim 4 pukul 14:56 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RUU Masyarakat Adat – Rapat Pemaparan Baleg dengan Tenaga Ahli, silakan kunjungi https://chirpstory.com/li/366794.

 

Ilustrasi: greeners.co

WikiDPR-RI/ncm/kit