Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Sistem Zonasi Sekolah – RDPU Komisi 10 dengan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 24/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 08/Aug/2018

Mitra Kerja: Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Sistem Zonasi Sekolah – RDPU Komisi 10 dengan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB

Pada 24 Juli 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan RDPU dengan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB tentang sistem zonasi sekolah. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Golkar dapil Kalimantan Timur pada pukul 10:45 WIB.  

Sebagai pengantar rapat, Hetifah mengatakan Komisi 10 siap mendiskusikan hal-hal terkait kependidikan dan kependudukan bersama dengan mahasiswa yang hadir dalam rapat. Hetifah menjelaskan, DPR-RI memiliki fungsi utama yaitu legislasi anggaran dan pengawasan. Hetifah turut menjelaskan pula Komisi 10 bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Perpustakaan Nasional RI, dan Badan Ekonomi Kreatif RI dan selama periode 2014-2019, telah mengesahkan 2 Undang-Undang mengenai Sistem Perbukuan dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta yang sedang dikerjakan saat ini yaitu UU Serah Simpan Cetak Karya Rekam.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Telah mengkaji isu-isu pendidikan saat ini dan fokus pada isu zonasi atau Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Tupoksi Kemendikbud RI yaitu mengenai kualitas pendidikan di pra sekolah tinggi.
  • Dalam Permendikbud No. 14/2018 mengenai zonasi dikatakan bahwa dianjurkan untuk mendaftarkan anak-anak ke sekolah terdekat sebab dijelaskan bahwa jarak dapat mempengaruhi prestasi anak, namun sebenarnya tidaklah seperti itu. Memang jarak memengaruhi prestasi, namun itu disebabkan karena tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal anak tersebut.
  • Banyak sekolah yang belum merata mengenai fasilitas, sebab ada sekolah yang memiliki visi agar murid-murid di sekitarnya dapat bersekolah, namun adapula sekolah yang memiliki visi bahwa agar anak-anak bisa memiliki kemampuan di kancah internasional.
  • Ada kebijakan mengenai kepala sekolah yang dirotasi seperti kepala sekolah favorit dirotasikan ke sekolah tidak menonjol untuk meningkatkan akreditasi,namun pada nyatanya, hal tersebut tidak meningkatkan apapun ataupun pemerataan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
  • Fasilitas di setiap sekolah di berbagai daerah agar ditingkatkan, mulai dari pengajar, sarana dan prasarana,supaya akreditasnya menjadi sama, sehingga secara alamiah, warga akan langsung memilih sekolah di dekat tempat tinggalnya.
  • Banyak siswa yang tidak terakomodir pada sistem zonasi dan sistem ini memberikan dampak yang tidak sederhana.
  • Banyak beredar berita-berita mengenai SKTM palsu dan syarat bila guru ingin mendapat sertifikasi harus memenuhi 10 jam dalam seminggu, namun sayangnya semenjak sistem zonasi diberlakukan, guru-guru SMA tidak mampu memenuhi jam yang telah ditetapkan.
  • Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada sistem by name by address, dimana dapat diketahui dengan detail mengenai data warga miskin, namun pada kenyataannya tetap mucul SKTM palsu yang dipergunakan oleh orang mampu untuk mengaku menjadi warga miskin.
  • Adapun kesimpulan bahwa Permendikbud No. 14/2018 mengenai zonasi telah mencederai UU 1945, terutama pasal 28 yaitu melindungi hak warga negara dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Permendikbud No. 14/2018 tidak dapat dijalankan sebab akan memberikan diskriminasi dan dampak buruk untuk jangka panjang maupun pendek.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP : My Esti Wijayati dari Yogyakarta. My Esti berpendapat, terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat di sekitar sekolah negeri yang sulit untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. My Esti mengatakan, ini bukan tahun pertama pemberlakukan sistem zonasi namun hanya masih bertahap dan belum secara keseluruhan. My Esti mengatakan, apa yang dipelajari dan melihat proses yang ada, sistem zonasi bagus sebab pemerintah sudah melakukan kajian namun memang kualitas guru dan jumlah gurunya tidak merata sebab ada sekolah yang menumpuk gurunya namun ada juga daerah yang kekurangan guru. Dari persoalan-persoalan itulah, My Esti menjelaskan bahwa siswa-siswa menjadi tidak mampu untuk mengakses sekolah di sekitarnya. My Esti mengatakan, sesungguhnya kita berbicara mengenai keadilan sosial, hanya karena kendala-kendala evaluasi harus dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap proses sehingga guru-guru tidak hanya di sekolah favorit saja.

Fraksi Golkar: Popong Otje Djundjunan dari Jawa Barat 1. Popong mengapresisasi mahasiswa ITB yang telah hadir di Komisi 10 dan ini menggambarkan bahwa anak muda zaman sekarang turut memikirkan mengenai pendidikan. Popong melanjutkan, bahwa anak muda harus memiliki nilai positif termasuk kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi. Popong menuturkan bahwa setiap tujuan yakni baik adanya, namun mungkin langkah-langkah yang ditempuh menjadikan hasilnya kurang baik. Popong menjelaskan, memang sebelum sistem zonasi diberlakukan, semua akreditasi sekolah harus disamakan sehingga tidak perlu lagi ada sekolah-sekolah favorit, dimana yang favorit semakin meningkat sementara sekolah tidak favorit terasa dilupakan. Popong mengatakan dirinya bukan tidak setuju dengan sistem zonasi namun bila dilaksanakan, memang yang terjadi akan seperti ini.  Popong berpendapat, mahasiswa zaman sekarang lebih beruntung sebab dapat belajar untuk bisa menjadi presiden, ketua menteri dan ketua DPR-RI dan harus lebih baik dari dirinya.  Popong menuturkan, mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pemerintah memiliki niat baik untuk membantu warga miskin dan memenuhi amanah untuk mencerdaskan bangsa, namun sayangnya apa yang terjadi memang banyak orang yang menyalahgunakannya. Popong berpendapat, kekacauan yang terjadi sumbernya dari masyarakat bukan pemerintah.

Oleh Ferdiansyah dari Jawa Barat 11. Ferdiansyah mengomentari tentang PPDB, sebab dalam Permendikbud No 14/2018, pasal 19 dikatakan bahwa 20% warga tidak mampu, sehingga daerah tersebut dikategorikan mampu walaupun pasti akan ada yang mencari-cari yang tidak mampunya. Ferdiansyah menyarankan agar paparan yang disampaikan oleh mahasiswa ITB diperbaiki agar dapat disampaikan kepada Kemendikbud RI. Ferdiansyah menuturkan, sistem zonasi sudah baik, namun harus melalui beberapa persyaratan.Ferdiansyah menuturkan bahwa zonasi tidak memperhitungkan akreditas sehingga mana ada orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berakreditasi C. Dalam Permendikbud No. 14/2018 pasal 7 ayat 1, Ferdiansyah menyampaikan bahwa ini adalah pasal yang melindungi para orang tua sebab dikatakan bahwa orang tua memiliki hak untuk mendakftarkan anaknya ke sekolah favorit.

Oleh Noor Achmad dari Jawa Tengah 2. Noor mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Kabinet KM ITB sudah cukup bagus dan mengkritisi terhadap kebijakan Kemendikbud mengenai PPDB. Terkait Permendikbud No. 17/2017 tentang rayonisasi, Noor mengatakan bahwa Permendikbud ini bertujuan pada demokrasi pendidikan, bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang kayak. Noor menjabarkan bahwa jangan sampai hanya sekolah favorit saja yang dikejar oleh anak-anak, tetapi sekolah tidak favorit menjadi terlupakan. Noor menjelaskan, zonasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Kemendikbud memiliki kemampuan baik agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia tidak hanya diisi orang-orang pintar namun setiap orang bisa mengisinya. Terkait SKTM, Noor mengatakan bahwa memang SKTM dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin masuk ke sekolah tertentu dan terkait rayonisasi, Noor memaklumi bila mahasiswa ITB merasa gelisah dengan hal tersebuut sebab ini dapat berimbas ke perguruan tinggi karena, ITB menerima mahasiswa dari seluruh kota di Indonesia.

Fraksi PKS: Abdul Fikri Faqih dari Jawa Tengah 9. Abdul menjelaskan, standar nasional pendidikan menengah memiliki 8 standar, jadi sarana dan prasarana, guru dan sebagainya dan hal ini tidak bisa lepas dari diskusi aktual seperti rapat ini. Fikri menyatakan, dirinya sebagai ketua Panja Dikdasmen, tidak bisa langsung menentukan, namun harus tetap mengevaluasi sehingga tidak menimbulkan problematika sosial. Fikri juga menjelaskan, kalau sekolah tidak favorit menarik uang banyak maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) datang dan memprotesnya, namun bila sekolah favorit menarik uang banyak, LSM hanya membiarkan saja dan inilah yang menyebabkan diskriminasi yang dijalankan di tengah masyarakat dan pemerintah. Fikri menyampaikan, sistem radius juga menimbulkan masalah pula karena ada wilayah-wilayah tertentu yang akhirnya ada area untuk mendirikan sekolah banyak dan di daerah lain tidak ada sekolah. Fikri mengatakan,  semua kebijakan tidak boleh ada yang berpihak dan semua harus diungkapkan.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Ketika zonasi disetujui untuk kebijakan nasional sementara daerah memiliki kebijakannya tersendiri, tetapi sosialisasi masih kurang untuk melakukan pemberian wewenang dari nasional ke daerah. Harapan dari sebuah zonasi yakni untuk demokrasi pendidikan sewarna dengan kebijakan lain di sektor-sektor lain dan dapat mengaktivasi daerah-daerah tertinggal.
  • Untuk mewujudkan keadilan sosial yakni dengan menggunakan konsep koperasi yang telah digunakan oleh beberapa negara di beberapa sektor dan mungkin di sektor pendidikan.
  • Koperasi itu bukan hanya koperasi konsumtif,tetapi juga menerima dana dari pihak luar dengan memanfaatkan modal untuk pembangunan fasilitas guru dan murid itu sendiri, serta sebenarnya Indonesia memiliki solusinya, namun mungkin pemerintahnya lupa.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB yang dipimpin oleh Ade Hilmy M.A. menyampaikan hasil kajian terhadap Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
  • Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi membatasi hak warga negara Indonesia dan tidak mendukung pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.
  • Kebijakan pemerataan mutu pendidikan oleh pemerintah harus dimaknai sebagai peningkatan fasilitas sekolah, meningkatkan kesejahteraan pendidik, pemberian bimbingan kepada daerah serta melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan sehingga zonasi akan terbentuk dengan sendirinya.
  • Pasal 30 ayat 2 dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018 hanya mengatur non diskriminasi terhadap gender atau agama, kelas, status, dan kemampuan ekonomi.
  • Permendikbud No. 14 Tahun 2018 telah melanggar:
  • UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 28B ayat 2, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28H ayat 2, dan Pasal 28I ayat 2.
  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pada Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, dan Pasal 11 ayat 1.
  • Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB yang dipimpin oleh Ade Hilmy M.A. menyampaikan hasil kajian terhadap Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
  • Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada KKM ITB atas hasil kajian terhadap implementasi Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Seluruh permaslahan dan masukan telah dicatat dan menjadi bahan yang tidak terpisahkan untuk perbaikan kebijakan terkait bidang pendidikan dasar dan menengah.

 

Penutup

RDPU Komisi 10 dengan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB tentang sistem zonasi sekolah ditutup oleh Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Golkar dapil Kalimantan Timur pada pukul 12:21 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet RDPU Komisi 10 dengan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB tentang sistem zonasi sekolah, kunjungi https://chirpstory.com/li/399148

 

Ilustrasi: km.itb.ac.id

WikiDPR/nee/fy