Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Tata Niaga Impor Bawang Putih - Audiensi Komisi 4 dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih

Komisi/AKD: Komisi 4, Tanggal Rapat: 10/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 09/May/2018

Mitra Kerja: Perkumpulan Pedagang Bawang Putih Tata Niaga Impor Bawang Putih - Audiensi Komisi 4 dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih

Pada 10 April 2018, Komisi 4 DPR-RI mengadakan audiensi dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih tentang tata niaga impor bawang putih. Audiensi dipimpin dan dibuka oleh Viva Yoga Mauladi dariFraksi PAN dapil Jawa Timur 10 pada pukul 13:20 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Perkumpulan Pedagang Bawang Putih mengaku sedih dan menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengetahui atau pura-pura saja padahal sudah 20 media cetak, 3 media elektronik dan TV One yang telah meliput keadaan pedagang bawah putih.
  • Tidak ada yang bisa dijual, padahal kami pedagang bawang putih. Bawang putih seperti narkoba. Perkumpulan Pedagang Bawang Putih mengatakan kepada Presiden untuk melihat keadaan di Pasar Induk yang tidak jauh dari Istana Presiden dan Gedung MPR/DPR.
  • Tidak ada pemerintah yang menjembatani importer sampai ke konsumen dan bila mengadu pada Menteri Pertanian, pihak Menteri Pertanian mengatakan tidak ada masalah dan kesalahan ada pada importer, sementara pihak importer menuturkan ada masalah karena bea cukai berbelit-belit dan harus diperiksa masing-masing kontainer. Ketika diperiksa, bea cukai tidak ada pemeriksaan dan apa yang dikatakan oleh importer tidak benar.
  • Keadaan ini sangat kacau sebab semua pejabat mengaku benar, lalu pihak yang mana harus bertanggung jawab.
  • Di Banyuwangi, terdapat 15 ton bawang putih lokal namun barang itu tidak pernah sampai ke pedagang.
  • Tata niaga perlu diatur dan tidak dikuasai dari hulu sampai hilir. Perkumpulan Pedagang Bawang Putih meminta tolong untuk menyisakan bagi pedagang bawang putih.
  • Menjual bawang putih import bukan lokal dan tidak pernah mengetahui asal bawang putih dan hanya mengetahui itu berasal dari importir.
  • Ketika ada bawang putih, jumlahnya sedikit dan harga terlampau mahal.
  • Perkumpulan Pedagang Bawang Putih merasa difitnah sebab dikasih bawang Rp27 ribu namun pedagang lain menjual Rp25 ribu. Perkumpulan Pedagang Bawang Putih tidak bisa bertindak sebab yang terpenting adalah pedagang bisa menjual.
  • Keadilan hanya berlaku bagi beberapa orang saja dan korbannya ratusan juta penduduk Indonesia. Tidak berjualan seminggu dan hanya menjual bawang putih kating sementara ada yang difasilitasi oleh Papico sehingga harga bawang di bawah harga yang telah ditetapkan.
  • Perkumpulan Pedagang Bawang Putih sulit mendapatkan barang dan memohon untuk ketersediaan barang menjadi lebih mudah.
  • Harga bawang putih di Bogor hampir sama dengan Pasar Induk Kramat Jati, sekitar Rp18 ribu sampai Rp22 ribu, dan hampir tidak pernah jualan bawang putih local.
  • Menjual 100% bawang putih impor dan hampir 5 tahun lebih, bawang putih impor beredar di pasaran.
  • Perkumpulan Pedagang Bawang Putih meminta perlindungan kepada DPR sebab dirinya pernah hampir ditembak oleh orang yang tidak dikenal.
  • Perkumpulan Pedagang Bawang Putih tidak pernah melapor kepada polisi sebab merasa takut dan hanya menyita waktu untuk berdagang.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra: 

Fraksi PDI-P: Sudin dari Lampung I. Sudin berpendapat tidak mungkin importir mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura(RIPH) wajib tanam 5 persen dan 15 ton bawang putih untuk Banyuwangi hanya omong kosong. Sudin meminta Komisi 4 untuk sidak ke Banyuwangi karena tempat menanam bawang putih tidak mudah dan harus di atas 1.000 lebih dari permukaan laut serta lerengnya yang curam. Sudin berpendapat bila importir menyatakan bea cukai mempersulit, itu hanya kebohongan sebab selama suratnya lengkap, maka tidak akan ada yang mengambil, dan terdapat 13 perusahaan yang dimiliki oleh 3 orang. Sudin berpendapat bahwa Indonesia mengimportir bawang putih sekitar 400 ribuan ton dan per kg untuk 15 ribu, hal ini bagi Sudin sangatlah jahat. Sudin menjelaskan untuk memanggil Kementerian Perdagangan RI, ketika isu impor beras, pihak Kemendag tidak hadir dan masalah bawang putih ini akan terus berlanjut bila tidak ada efek jera. Sudin melaporkan ketika dirinya dipanggil oleh Pimpinan DPR untuk membahas isu bawang putih, dijelaskan dengan gamblang bahwa terdapat permainan dan perlu membentuk Satgas pangan serta turun ke lapangan. Sudin merasa bingung sebab hanya diam saja terkait masalah bawang putih ini. Sudin menegaskan dalam wkatu dekat akan mengundang importir yang mendapat kuota dan Dirjen Hortikultura serta Kemendag agar tidak ada pihak yang disalahkan. Sudin berpendapat, bila tidak datang dengan alasan tertentu, maka buat Panja agar tidak ada salah paham sebab pedagang kecil yang akhirnya dirugikan. Sudin berpendapatlebih bagus buat koperasi pedagang pasar induk buat badan usaha minta jatah untuk mensejahterakan pedagang, namun bila mendapat jatah, tidak seenaknya menjual harga. 

Oleh Rahmat Nasution Hamka dari Kalimantan Tengah. Rahmat melaporkan akan mengadakan RDPU dengan eksportir dan importir sebab ada peraturan dari Kementerian Pertanian untuk bekerja sama dengan petani bawang dan jangan sampai bangsa Indonesia dininabobokan dari bangsa pedagang. Rahmat melaporkan pula bahwa ada oknum-oknum tertentu yang membuat perusahaan baru dan harus dicegah sebab belum ada fasilitas mitra yang lain namun mendapat jatah impor luar biasa. Rahmat menuturkan, konsumen membutuhkan harga yang ekonomis dan jangan sampai ada kontaminasi dari Negara, asal murah namun dijual dengan harga tinggi. Rahmat juga berpendapat perlu ada RDPU agar seimbang dan mengundang Dirjen Holtikultura.

Fraksi Golkar: Agung Widyantoro dari Jawa Tengah 9. Agung meminta Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) di Brebes dan Mabes Polri untuk diundang dan menjadi rujukan untuk dipanggil karena tata niaga bawang merah ada masalah. Agung melaporkan, belum ada impor bahwa Kemendag, Kementan, dan Bulog bila mereka mengeluarkan statement tidak akan ada impor dan distabilkan oleh Bulog, tetapi tidak ada legal standing dan dananya. Agung menyatakan untuk mendukung kunjungan inspeksi ke lokasi.

Fraksi PAN: Viva Yoga Mauladi dari Jawa Timur 10. Viva menjelaskan data per 10 April 2018 di Pasar Induk adalah 22 ribu per kg dan Pasar Senen 32 ribu per kg sementara bapak dan ibu pedagang bawang putih tidak pernah menjual bawang putih lokal padahal ada peraturan importir harus tanam 5% dari yang diimpor. Viva berpendapat sangat gawat bila pedagang tidak mengetahui bentuk bawang putih lokal. Ketika rapat dengan Kementerian Pertanian, Viva menjelaskan bahwa penanaman bawang putih lokal hanya di daerah tertentu dan mungkin inilah yang menyebabkan bapak dan ibu pedagang bawang putih tidak mendapatkannya, namun Viva merasa heran ketika hampir bertahun-tahun pedagang bawang putih tidak memperolehnya. Viva menjelaskan target pemerintah swasembada pada tahun 2017 adalah 92% import dan di tahun 2019 0% import dan akan menanyakan kepada pemerintah mengenai realisasinya, sebab pedagang tidak mengetahui bentuk dan rasa bawang putih lokal. Viva menarik kesimpulan bahwa tata niaga perdagangan bawang putih itu oligopoli dan akan membentuk mekanisme tata niaga bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Satuan Petugas Pangan. Viva akan menyampaikan seluruh aspirasi kepada pemerintah untuk keadilan bagi masyarakat.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Audiensi Komisi 9 dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih tentang tata niaga impor bawang putih ditutup oleh Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN dapil Jawa Timur 10 pada pukul 14:11 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet Audiensi Komisi 9 dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih tentang tata niaga impor bawang putih, kunjungi chirpstory.com/li/388502

 

Ilustrasi: bisnis.tempo.co

WikiDPR/nee/fy