Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Tupoksi, Sinergisitas, dan Isu Terkini – Raker Komisi 3 Dengan Jaksa Agung-RI

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 12/Apr/2017,  Ditulis Tanggal: 05/May/2017

Mitra Kerja: Kejaksaan Agung RI Tupoksi, Sinergisitas, dan Isu Terkini – Raker Komisi 3 Dengan Jaksa Agung-RI

Komisi 3 mengadakan Raker pada tanggal 12 April 2017 dengan Jaksa Agung membahas tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, serta sinergisitas dan isu terkini. Raker dimulai pukul 10:54 WIB, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Benny Kabur Harman. Benny membuka rapat dengan menjelaskan pembahasan raker yaitu terkait tugas pokok dan fungsi Kejaksaan-RI dan berbagai persoalan hukum aktual yang menjadi perhatian masyarakat.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari Mitra, Jaksa Agung–Muhammad Prasetyo::

  • Pemberantasan dan perang melawan korupsi dipandang belum cukup, perkara korupsi selalu dijadikan tolak ukur. KPK lebih menekankan pada penegakan hukum represif, dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
  • Cara penanganan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat KPK sdipuji dan dijadikan idola masyarakat, sedangkan aparat hukum lain dianggap tidak memenuhi keinginan mereka.
  • Hukum dan penegakannya harus mencerminkan keadilan kepastian dan bermanfaat bagi pembangunan nasional dan segenap aspek kehidupan manusia.
  • Bukan sekadar penghukuman tetapi juga mengedepankan perbaikan dan rekonsiliasi yang bertolak dari paradigma korektif dan restoratif.
  • Dalam menjalankan tugas baik KPK, Kejaksaan, dan Polri memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam bekerja.
  • Mmemandang, perlunya menjamin hubungan kerja sama untuk berkolaborasi dalam menangani suatu perkara.
  • Pada tanggal 29 Maret 2017, Kejaksaan, KPK, dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman terkait hubungan kerja sama, koordinasi, dan penyelidikan kasus-kasus, saling mengontrol terhadap kualitas, kuantitas, dan pelayanan masyarakat. Melalui kerja sama saling mendukung maka penegakan hukum pada perkara korupsi akan lebih baik.
  • Berkaitan dengan penanganan beberapa perkara yang menjadi perhatian baik pada tingkat regional maupun mancanegara, kasus yang terkesan sangat dekat dan berhimpitan, saling tarik menarik dan memengaruhi fakta yang tidak bisa dipungkiri.
  • Beberapa kasus yang paling menonjol ialah kasus terhadap penistaan Agama, Sdr Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini sedang menjalankan kontestasi politik menjadi cagub DKI. Perkara ini membuat kondisi masyarakat tidak stabil dan terjadi pro-kontra beberapa belah pihak.
  • Segala keputusan yang dibuat harus mengangkat kebenaran realitas yang dinilai secara obyektif dan profesional. Hal itu pula yang melatarbelakangi pada sidang ke-18 terpaksa meminta penundaan karena ketidaklengkapan naskah.
  • Kalaupun ada yang mempertanyakan terhadap keputusan Jaka Penuntut Umum (JPU) tersebut dikarenakan adanya permasalahan yuridis.
  • Karenanya semua pihak diharapkan memiliki keinginan yang sama bahwa pilkada dan proses hukum yang sedang berlangsung harus berjalan dengan baik dan beriringan.
  • Ada perkara lain yang tidak kalah menarik yaitu kasus Buni Yani, dalam waktu dekat perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Perkara lain adalah perkara yang disebut undercover, lalu perkara Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Perkara lain yang juga menonjol ialah Jokowi undercover yang menyerang nama baik Kepala Negara yang saat ini sedang disidangkan.
  • Untuk tindak pidana pemilu pilkada 2017, kejaksaan menerima 23 perkara di 8 provinsi, berdasarkan catatan, yang terbanyak adalah di Sulawesi tenggara dan itu berbeda dari prediksi sebelumnya yaitu Papua, DKI Jakarta, Banten, dan Aceh. Di Aceh tidak ditemukan adanya pelanggaran, sedangkan di Banten terdapat 2 perkara yang sudah dituntut.
  • Pada 11 April, kejaksaan menerima Bawaslu Awards 2017 karena telah menjalankan fungsi dan pelayanan yang baik. Selanjutnya penanganan perkara vaksin palsu ada 20 perkara dan 13 tersangka.
  • Dugaan tindak pidana korupsi mobil listrik, terdakwa sudah dihukum penjara selama 1 tahun. Penanganan perkara korupsi oleh kejaksaan, jumlah sebanyak 75 anggota yang dibagi menjadi 15 Tim, dibawah kendali pejabat struktural, perkara berasal dari laporan masyarakat.
  • Perkara berasal dari laporan masyarakat, informasi media, dan Laporan Hasil Analisa (LHA) bekerja dengan KPK, PPATK, BPK dan BPKP. Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Kejaksaan Agung telah dibentuk oleh Kajati di Kajari masing-masing.
  • PNBP untuk pemulihan aset telah diterima sebesar 28 Milyar dan realisasi anggaran sampai 31 Maret 2017 sebesar 800 juta lebih. Saya telah melakukan kunker ke Sumut, ada beberapa kesulitan dihadapi terkait sosialisasi dan pengawasan.
  • Khusus untk Adhyaksa Monitoring Center telah berjalan tapi mengalami kendala terkait perwakilan anggaran yang saat ini sedang diselesaikan.
  • Terdapat 90 perkara di bidang perikanan dan pelakunya adalah nelayan asing.
  • Bidang Pidana Umum (PIDUM) terdapat penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan dan Karhutla. Kami sudah mengusulkan barang bukti berupa kapal tidak usah dirampas untuk ditenggelamkan melainkan bisa dirampas untuk negara. Bidang perdata dan tata usaha negara, telah dilaksanakan bantuan hukum sebanyak 38 perkara dan 10 pelayanan hukum.
  • Sampai dengan 31 Maret telah mendapatkan laporan tentang penanganan perkara masyarakat bidang Pengawasan dengan rincian jenis pelaku dan jenis perbuatan sebanyak 359.
  • Sebagai laporan ada penambahan anggota di Eselon II. Penambahan Eselon tersebut merupakan kebutuhan agar lebih efisien. Sebagai penutup, saya menyampaikan laporan terkait pengembangan, penyempurnaan struktur organisasi untuk segera mendekati final.
  • Kita akan menambah 1 direktur HAM berat, 1 direktur Pidana Umum (PIDUM), serta 1 direktur pada Narkotika dan Terorisme.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan Jaksa Agung:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Herman Heri dari NTT 2. Herman merasa pesimis satgasus anti korupsi yang Jaksa Agung bentuk, menurutnya ini hanya gagah-gagahan dengan membuat satgas. Herman setuju dengan paparan Jaksa Agung, mengenai penandatanganan nota kesepahaman. Herman melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung "Silent Operation" dalam rangka penegakkan hukum telah dilakukan secara profesional. Herman terkaget-kaget bahwa satgasus telah memperlihatkan bahwa tidak hanya dengan kasus yang ecek-ecek. Terkait teknis penegakan hokum, menurut Herman, Komisi 3 tidak bisa ikut campur, namun dapat turut andil melihat kinerja mitra terkait anggaran di Badan Anggaran. Herman menarik kesimpulan bahwa Jaksa Agung tidak main-main dengan integritas karena Jaksa Agung telah berani melakukan langkah-langkah terhadap Jaksa nakal. Herman memberikan apresiasi sebagai Anggota DPR-RI kepada Jaksa Agung yang telah bekerja sesuai harapan, walaupun masih jauh dari sempurna.

Oleh Junimart Girsang dari Sumut 3. Junimart menjelaskan bahwa hampir di seluruh Kejaksaan Negeri khusus Tipikor, hanya ada 3 Jaksa, ada yang merangkap Pidum, di pemaparan Jaksa Agung tidak ada yang membicarakan anggaran, bagaimana caranya Memorandum Of Understanding (MoU) bisa berjalan tetapi ada kekurangan dalam hal keuangan. Junimart mencoba untuk membolak-balik nota kesepakatan ini namun kendalanya ada di KPK. Junimart mempertanyakan apakah dengan Nota kesepahaman ada fasilitas yang bisa digunakan, karena menurutnya ini perlu dikritisi lagi agar nota tidak digunakan untuk saling melindungi dan tidak banci. Junimart juga meminta penjelasan mengenai nota kesepahaman dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apa hasilnya dan dari mana anggarannya. Junimart meminta Jaksa Agung agar mengkritisi kembali tentang Peraturan MA (perma) no. 13, menurutnya bagaimana mungkin yudikatif bekerja seperti legislatif.

Oleh Masinton Pasaribu dari DKI 2. Masinton mempertanyakan bagaimana grand design terkait penanganan hukum di Kejaksaan Agung, sehingga Komisi 3 bisa tahu kebutuhan anggaran dari Kejaksaan Agung. Terkait pelanggaran HAM berat, Masinton mempertanyakan sampai kapan korban bisa menemukan keadilannya di negeri ini.

Fraksi Gerindra: Oleh Wenny Warouw dari Sulut. Wenny menyatakan bahwa UU No.30 Tahun 2002 ini tidak efektif untuk dicantumkan. Menurut Wenny Penyelidik harus kuat, lembaganya juga harus kuat, 15 tahun masih tidak efektif dan efesien itu tidak benar.

Fraksi Demokrat: Oleh Benny Kabur Harman dari NTT1. Benny mempertanyakan apakah sudah ada wakil Jaksa Agung, di dalam UUD-nya bahwa Jaksa Agung dibantu oleh wakil Jaksa Agung. Benny juga mempertanyakan mengapa Wakil Jaksa Agung belum juga mengusulkan Wakil Jaksa Agung Definitif kepada Presiden, apakah sudah mengusulkan tetapi ditolak atau adakah penjelasan lainya. Terkait nota kesepahaman, Menurut Benny ada kesan nota ini dibuat untuk saling melindungi, tetapi ketika dibaca secara teliti, Komisi 3 tidak menemukan hal-hal yang lebih subtansif sifatnya. intinya ada redistribusi tugas yang jelas, agar tidak ada saling sikut tugas. Benny mempertanyakan bagaimana kalau salah satu pihak melakukan tangkap tangan terhadap personil salah satu pihak lainnya. Benny mempertanyakan tujuan yang ingin dicapai dengan nota kesepakatan ini selain sinergitas, karena Benny tidak melihat point ini diatur. Benny meminta penjelasan kenapa nota kesepahaman ini tidak meaningful, 3 lembaga ini tidak equal, karena seharusnya dalam kasus korupsi ini KPK sebagai supervisor penegakan hukum bagi Kejaksaan dan Polri, karena ada banyak kasus penegakan hukum korupsi tidak pantas untuk dicontoh. Menurut Benny Jaksa-Jaksa yang melakukan malpraktek dihukum dan dibuang di NTT, karena seharusnya mereka dibina.

Oleh Didik Mukrianto dari Jatim 9. Didik memberi apresiasi atas capaian kinerja yang selama ini ditingkatkan oleh Jaksa Agung. Didik mengetahui informasi terkait penanganan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan berujung pada SP3, pada kenyataannya saat kasus tersebut di-SP3 oleh kejaksaan lalu diambil alih oleh KPK dan terbukti kasus tersebut merugikan Negara. Terkait hal tersebut ada sebuah persoalan yang harus Komisi 3 perbaiki bersama dengan Aparat Kejaksaan, kemudian Didik menanyakan apakah ini bagian kagagalan dari KPK terhadap supervisi penegakkan hukum, dan bagaimana kejaksaan melihat hal ini tidak perlu ditindaklanjuti dengan SP3 sedangkan KPK menyatakan sebaliknya. Selanjutnya Didik meminta penjelasan terkait pelaksanaan PERPPU Hukuman Kebiri. Mengenai operasi penangkapan pungli, Didik menilai sudah berjalan dengan baik, namun harus didorong agar bisa diminimalisir. Didik juga menanyakan bagaimana komitmen kejaksaan dalam mengawal kasus HAM masa lalu. Didik menyatakan akan menyampaikan apresiasi kawan-kawan di Trisakti untuk itu ia mengingatkan bagaimana komitmen kejaksaan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu. Didik menambahkan bahwa banyak persoalan-persoalan yang tidak selesai terkait persoalan sengketa tanah, payung hukumnya harus clear agar mempunyai kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Didik tidak ingin tanah yang ada di Indonesia ini hanya dipahami segelintir orang yang ingin menguasai tanah dengan menggunakan tangan-tangan rakyat, untuk itu seberapa jauh Kejaksaan Agung menyikapi retribusi tanah ini, dan seperti apakah payung hukumnya. Kemudian Didik menyarankan agar Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan masalah baru dan tidak memberikan kepastian hukum.

Fraksi PKB: Oleh Jazilul Fawaid dari Jatim 10. Jazilul ingin melihat sistem yang dibuat Kejaksaan Agung terkait Saber Pungli, untuk sertifikat tanah banyak masyarakat yang kena saber pungli. Jazuli mempertanyakan seperti apa penghargaan yang diberikan terhadap kasus penanganan Seber Pungli. Jazuli meminta pnjelasan terhadap pidana mati, ada masalah apa sampai sekarang tidak dieksekusi terkait dengan kejahatan-kejahatan narkoba karena kalau tidak keras dalam penanganan ini tentu saja anak-anak kita.keluarga kita bisa terkena kejahatan ini. Pihaknya dari fraksi PKB mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung sampai saat ini.

Fraksi PAN: Oleh Daeng Muhammad dari Jabar 7. Wenny menjelaskan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah status akredutasu kajarinya masih tipe B. Wenny ingin kejaksaan mulai melihat kondisi real terhadap pelayanan dan penanganan hukum Pidana Umum (PIDUM) agar lebih baik dan melakukan supervisi terhadap pelayanan serta penyelidikan dapat dilakukan sejak dini. Daeng meminta kejaksaan melakukan inovasi sehingga ada pendampingan dari awal atau early warning system. Menurut Daeng harus ada perbaikan di internal Kejaksaan dan mensupervisi Pemerintah Daerah yang APBD-nya besar. Daeng menjelaskan bahwa di Cikarang dengan tipe B tidak optimal, meskipun telah dilakukan evaluasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang. Daeng meminta kepada Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi internal terhadap Kejaksaan Tinggi (KEJATI) yang ada di Cikarang.

Fraksi PKS: Oleh Habib Aboe Bakar dari Kalsel 1. Habib mempertanyakan mengapa sidang kasus Penistaan Agama ditunda, apakah begitu cara JPU, apakah perlu dibantu mesin tik, ia ingin untuk hal yang seperti itu Kejaksaan harus lebih cekatan. Menurut Habib pada akhir bulan Maret pada membuat MoU, ada 15 MoU, perlu ada rasa saling mengingatkan, apakah hal ini tidak menghambat peoses penegakan hukum. Habib mempertanyakan sejauh mana koordinasi dan konsolidasi 3 lembaga tersebut. Habib menjelaskan bahwa SP3 di Bengkulu ada 14 kasus korupsi, ia meminta Jampidsus menjelaskan apakah informasinya benar atau tidak.

Fraksi Nasdem: Oleh T.Taufiqulhadi dari Jatim 4. Taufiqulhadi mempertanyakan bagaimana meletakkan porsi apa yang telah dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan. Menurut Taufiqulhadi personil Kejaksaan Agung cukup banyak tidak bisa dibandingkan dengan KPK, kelebihan ini harusdimaksimalkan. Taufiqulhadi mengusulkan harus ada trobosan yang dilakukan Kejaksaan apakah itu dalam tugas tertentu, meskipun ada keterbatasan dalam anggaran atau apapun maka Kejaksaan jangan sampai berhenti di situ. Taufiqulhadi juga mengusulkan agar Personil Kejaksaan ini harus punya gugus tertentu atau tim-tim kecil agar Kejaksaan Agung Menjadi pelopor dari penegakkan hukum ini.

Fraksi PPP: Oleh Arsul Sani dari Jateng 10. Arsul menjelaskan di dalam Panja KUHP, diajukan konsep pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan sebagai pidana alternative. Arsul menambahkan, terkait dengan perubahan kebijakan hukum pidana kita pada KUHP, kira-kira apakah Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi atau moratorium kepada 130 mati yang belum dieksekusi. Arsul meminta penjelasan Jaksa Agung seperti apa teknis terkait obyek yang akan digeledah dan disita sesuai Pasal 3 Ayat (7) ini dilaksanakan. Arsul mencoba bandingkan dengan MA, di tahun 2016 mereka mengunggah putusan sebanyak 2800 putusan, dengan surat dakwaan baru ada 120 surat dakwaan yang diupload. Arsul takut persepsi masyarakat tidak percaya dengan kinerja Jaksa Agung yang sudah cukup baik, kalau sistem informasi di kejaksaan diperbaiki maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Oleh Hasrul Azwar dari Sumut 1. Hasrul menjelaskan bahwa KPK dikenal dengan fasilitas dan anggaran yang tinggi, berbeda dengan jaksa agung. Menurut Hasrul problem yang utama yang dihadapi oleh mitra kita adalah problem anggaran, hanya 4,7 Triliun. Hasrul kira 10 Triliun saja ia rasa masih kurang, bagaimana kalau ditambah. Hasrul mengaku pernah berkunjung ke daerah Sumatera, dan menurutnya kondisi fasilitas di sana sangat memprihatinkan, apa adanya. Pihaknya banyak mendapat masukan mengenai MoU dari 3 penegak hukum ini, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Hasrul berharap ada kesimpulan rapat yang menambah anggaran kejaksaan agung di APBN-P di bulan Juni.

Fraksi Hanura: Oleh Dossy Iskandar Prasetyo dari Jatim 8. Dossy mempertanyakan sudah sejauh mana perkara jaringan pita frekuensi Indosat ditangani. Dossy memberi tahu di Kejaksaan Negeri Kendari, ada laporan polisi tindak pidana pemilu, mohon Jampidum mengecek ke sana, ini perlu perhatian. Menurt Dossy hakim jelas independen, tetapi kalau Kejaksaan tidak ada yang menyatakan independen, karena melakukan tututan dan dakwaan, apakah ada perbedaan jaksa dalam menjalankan keprofesiannya, apakah atasan JPU diperbolehkan ikut dalam penututan dan dakwaan. Dossy juga mempertanyakanhak terduga korupsi tindak pidana tidak terbukti dalam proses penegakkan hukum progresif yang ditngani oleh KPK, bagaimana norma yang mengatur kesalahan oleh negara, Jangan hanya dengan retribusi karena ini tidak seimbang.

Respon Mitra

Berikut respon dari Mitra Rapat, Jaksa Agung – Muhammad Prasetyo terhadap pertanyaan dan masukan dari Komisi 11:

  • Kejaksaan tidak menghendaki apabila ada anggota kejaksaan yang terkena kasus hukum tetapi hukum harus ditegakkan. Mengenai kebijakan Presiden tentang retribusi tanah sedang dilakukan tindak lanjut penanganannya.
  • Sekarang memang pemerintah sedang membahas rencana revisi UU pertanahan, yang akan ditertibkan adalah lintas sektoral. Saat ini sedang ditindaklanjuti UU No. 5 tahun 1990 tentang pertanahan dan mungkin akan dibahas juga oleh DPR-RI.
  • Mengenai hukuman kebiri, UU-nya sudah ada namun belum ada yang layak menerima hukuman itu. Kita berurusan dengan IDI terkait kebiri tetapi kita berurusan dengan kementerian kesehatan. Kejaksaan tidak berurusan dengan Hukum Kebiri karena yang bertindak adalah Kemenkes. Yang masih menjadi masalah adalah pertimbangan jika kebiri ini dilakukan saat baru atau setelah dihukum.
  • Terkait perkara Trisakti, penyidiknya akan kesulitan untuk mendapatkan bukti, karena perkara pelanggaran HAM ini tidak ada kedaluwarsa, oleh karena itu kejaksaan mengusulkan rekonsiliasi. Namun yang jelas kejaksaan punya semangat yang sama untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  • Kejaksaan tentunya paham betul kasus HAM tahun 1965 atau 1966, hal tersebut menjadi pertimbangan Kejaksaan untuk pendekatan-pendekatan HAM berat ini kita usut dengan hukum non yuridis. Saat ini sedang terjadi rekonsiliasi karena terjadi perdebatan. Tapi tentunya Kejaksaan akanmenyelesaikan warisan penegakan HAM ini.
  • Berdasarkan hasil penyelidikan dari Komnasham ini maka dilakukan penelitian oleh kejaksaan, ternyata buktinya belum cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan.
  • Dalam kasus pelanggaran HAM, pelimpahannya ini berada di Komnas HAM dan hasilnya ketika diselesaikan oleh Komnas HAM diberikan kepada Kejaksaan, kami sedang melakukan penyelidikan namun belum selesai.Pengadilan ad hoc-nya belum ada, maka kita harus bawa kemana perkara ini. Jika kita semua ingin hal ini diselesaikan melalui pendekatan yudisial, kenapa tidak.
  • Bagaimanapun KPK keberadaannya diatur oleh UU, walaupun ad hoc selama tidak dibubarkan maka akan berjalan terus.
  • Saya pernah bertugas di Cikarang sebelum adanya pemekaran. Dari sisi demografis, intensitas masalah yang ada serta kelengkapan instrumen yang ada di sana saya kira layak ditingkatkan dari B menjadi A. Ketika kejaksaan ditingkatkan dari tipe B ke tipe A maka Kejarinya langsung naik tingkat.
  • Mengenai masalah perkara jaringan satelit indosat dan M2, ini kembali ke masalah Pemerintah juga. Memang ada upaya untuk mengajukan BK tapi tidak tau kelanjutannya sekarang bagaimana. Bagaimanapun meraka tetapi secara administratif ada di lingkungan Kejaksaan.
  • Terduga tidak sama dengan terdakwa, kalaupun KPK menyatakan terduga A dan B, menurut kejaksaan hal tersebut tidak perlu disampaikan.
  • Keterbatasan anggaran tidak membuat Kejaksaan menjadi lemah, namun jika ada bantuan dari Komisi 3, syukur Alhamdulillah. Hal yang menjadi atensi konsentrasi Pemerintah secara massif saat ini adalah terkait pungli.
  • Mengenai usul penghargaan untuk daerah yang bebas pungli akan Kejaksaan pikirkan lagi kemudian hari.
  • Satu hal yang memang menjadi masalah kita adalah semakin meningkatnya narkoba di Indonesia karena kita memiliki bentangan pantai terpanjang kedua di dunia sehingga pengamanan ini harus ditingkatkan.
  • Mengenai MoU saya rasa sudah banyak kita jelaskan, bukan jumlahnya yang kita permasalahan tetapi kualitasnya.
  • Mengenai masalah anggaran yang kami hadapi, rendahnya anggran bukan jadi rendahnya kinerja kita.
  • Mengenai MoU memang tidak didukung oleh anggaran tapi tetap kita laksanakan.
  • Kami membutuhkan perhatian dari Komisi 3 untuk memberikan perhatian kepada Kemenkeu terkait dengan anggaran Kejaksaan ini. Penghitungan kerugian negara ini juga dilakukan oleh BPKP. Sementara di sisi lain BPKP pun memiliki kapasitas dan penanganan audit. Mengenai kendala dengan BPK itu memang cukup besar, sesungguhnya jika kita tengok ke belakang sejarahnya tidak ada seperti itu. Tentunya kita perlu membuat terobosan. Ketika kita minta audit dari BPK pun, tidak mudah.
  • Tapi kami sudah meminta untuk audit dari BPK, namun belum ada hasilnya. Kenapa kami memilih BPKP karena di setiap tempat itu ada BPKP. Oleh karena itu Kejaksaan Agung berjuang keras untuk membuat Jaksa Agung Audit.
  • Mengenai pengguna narkoba jangan dimasukkan penjara semuanya itu kita tamping namun pelaksaan atas usul tersebut tidaklah mudah. Fakta tidak bisa kita pungkiri bahwa penghuni Lapas bukan sekedar pengguna karena ada juga klarifikasi bahwa pengedar juga pengguna.
  • Mengenai PERMA kejahatan korporasi sudah lebih dulu kami singgung, dan MA juga sudah kita pelajari keduanya. Kejaksaan berharap MoU yang dibangun dengan ketua KPK dan Kapolri tidak menimbulkan masalah baru.
  • Dari 4,7 Triliun bukan sepenuhnya untuk belanja barang tetapi untuk belanja pegawai, saya berharap MoU yang dibangun dengan KPK dan POLRI untuk meningkatkan integritas dan konsolidasi. Kami memang berharap banyak dari APBN-P.
  • Mestinya sebelum penyidikan min 4 hari, harus ada SPDP-nya.
  • Mengenai Karhutla, kalau bisa dimulai oleh POLRI lagi karena POLRI yang menghentikan. Karena kami tidak menerima sama sekali terkait SPDP-nya.
  • Mengenai parameter pelimpahan perkara ke KPK ketika Conflict of Interest  penanganannya berlarut-larut, itulah alasannya kenapa KPK ambil alih.

 

Kesimpulan Rapat

 

Berikut adalah beberapa kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi 3:

  1. Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung untuk melakukan koordinasi dengan apparat penegak hukum lainnya terkait pola kebijakan penegak hukum dengan mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta meningkatkan kinerja dan professional internal kejaksaan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara.
  2. Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengoptimalkan pelkasanaan SIMKARI terutama dalam informasi dalam Informasi manajemen penanganan perkara di Kejaksaan RI, sehingga dapat meningkatnya transparasi dan akuntabilitas Kejaksaan.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dengan Jaksa Agung tentang pembahasan isu-isu aktual, kunjungi https://chirpstory.com/li/353443

 

wikidpr/sh/kit

 Ilustrasi: cdnimage.terbitsport.com