Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
Home  > RUU  >  Prolegnas Prioritas 2016

Prolegnas Prioritas 2016

Telah didiskusikan di DPR selama:
776 hari

Pengantar RUU / UU

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2016:

  1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - draft & RUU disiapkan oleh DPR
  2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - DPR
  3. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam - DPR
  4. RUU tentang Jasa Konstruksi - DPR
  5. RUU tentang Penyandang Disabilitas - DPR
  6. RUU tentang Perlidungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri - DPR
  7. RUU tentang Merek - Pemerintah
  8. RUU tentang Paten - Pemerintah
  9. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Pemerintah
  10. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan - Pemerintah
  11. RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Pemerintah
  12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pemerintah
  13. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan - Pemerintah
  14. RUU tentang Wawasan Nusantara - DPD
  15. RUU tentang Sistem Perbukuan - DPR
  16. RUU tentang Kebudayaan - DPR
  17. RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - Pemerintah
  18. RUU tentang Pertembakauan - DPR
  19. RUU tentang Kewirausahaan Nasional - DPR
  20. RUU tentang Pertanahan - DPR
  21. RUU tentang Arsitek - DPR
  22. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah - DPR
  23. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - DPR
  24. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - DPR
  25. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang - Pemerintah
  26. RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum) - Pemerintah
  27. RUU tentang Jabatan Hakim - DPR
  28. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan - DPR
  29. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) - DPR
  30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - DPR
  31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - DPR
  32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - DPR
  33. RUU tentang Kebidanan - DPR
  34. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - DPR
  35. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - DPR
  36. RUU tentang Pengampunan Pajak - Pemerintah
  37. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - DPR
  38. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang - Pemerintah
  39. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Pemerintah 
  40. RUU tentang Ekonomi Kreatif - DPD

Usulan RUU Untuk Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2016 (RUU ini akan menjadi Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 apabila sudah ada RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 yang diselesaikan pembahasannya):

  1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (di dalam Prolegnas tertulis: RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD) - DPR
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - DPR/Pemerintah
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem - DPR/Pemerintah
  4. RUU tentang Jalan - DPR
  5. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia - DPR
  6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - DPR
  7. RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman (di dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman) - DPD
  8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia - DPR
  9. RUU tentang Kepalangmerahan - DPR
  10. RUU tentang Perkelapasawitan - DPR
  11. RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/Pertekstilan - DPR
  12. RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi - DPR/Pemerintah
  13. RUU tentang Bea Material - Pemerintah
  14. RUU tentang Pajak Penghasilan - Pemerintah
  15. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia - Pemerintah
  16. RUU tentang Bahan Kimia - Pemerintah
  17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - DPR
  18. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan - DPD
  19. RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah - DPR
  20. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - DPR
  21. RUU tentang Metrologi Legal - Pemerintah
  22. RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjual Barang Mewah - Pemerintah
  23. RUU tentang Rahasia Negara - Pemerintah
  24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan - Pemerintah
  25. RUU tentang Desain Industri - Pemerintah
  26. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan - DPR
  27. RUU tentang Keamanan Laut - DPR/Pemerintah
  28. RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur - DPD
  29. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa - Pemerintah/DPD
  30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah - Pemerintah
  31. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga - Pemerintah
  32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan - Pemerintah

Tambahan 6 Juni 2016:

  1. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - DPR
  2. RUU tentang Perkelapasawitan - DPR
  3. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 199 tentang Bank Indonesia - DPR
  4. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan - DPR
  5. RUU tentang Bea Materai - Pemerintah
  6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan - Pemerintah
  7. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi - Pemerintah

Hasil Pleno Fraksi

Belum ada hasil pleno

Dokumen

Belum ada dokumen

Share