Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
Home  > RUU  >  Prolegnas Prioritas 2018

Prolegnas Prioritas 2018

Telah didiskusikan di DPR selama:
55 hari

Pengantar RUU / UU

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2018:

(Nomor_Judul Rancangan Undang-Undang-Naskah Akademik (NA) dan RUU disiapkan oleh)

 

1. RUU tentang Pertanahan-DPR/Komisi 2

2. RUU tentang Jabatan Hakim-DPR/Komisi 3

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan-DPR/Komisi 4

4. RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (dalam prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman) -DPR/Komisi 4

5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat- DPR/Komisi 6

6. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah-DPR/Komisi 8

7. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual-DPR/ANGGOTA

8. RUU tentang Perubahan atas Undang-UNdang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri-DPR/Komisi 9 (telah disetujui menjadi UU sebelum raker pengesahan) maka RUU ini digantikan dengan RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia

9. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara-DPR/ANGGOTA

10. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan/MD3 (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD)-DPR/ANGGOTA

11.RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol/Minol-DPR/ANGGOTA

12. RUU tentang Pertembakauan-DPR/ANGGOTA

13. RUU tentang Kewirausahaan Nasional-DPR/ANGGOTA

14. RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana/KUHAP-PEMERINTAH

15. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP-PEMERINTAH

16. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan-PEMERINTAH

17. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan-PEMERINTAH

18. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang-PEMERINTAH

19. RUU tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneltian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/SisnasIPTEK-PEMERINTAH

20. RUU tentang Kepalangmerahan-PEMERINTAH

21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi-PEMERINTAH

22.  RUU tentang Ekonomi Kreatif-DPD

23. RUU tentang Wawasan Nusantara-DPD

24. RUU tentang Daerah Kepulauan (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan)-DPD

25. RUU tentang tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya)-DPR/ANGGOTA

26. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran-DPR/Komisi 1

27. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia/RTRI-DPR/Komisi 1

28. RUU tentang Sumber Daya Air-DPR/Komisi 5

29. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN-DPR/Komisi 6

30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi/MIGAS-DPR/Komisi 7

31. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara/MINERBA-DPR/Komisi 7

32. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial-DPR/Komisi 8

33. RUU tentang Kebidanan-DPR/Komisi 9

34. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam)-DPR/Komisi 10

35. RUU tentang Perkelapasawitan-DPR/ANGGOTA

36. RUU tentang Masyarakat Adat (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat)-DPR/ANGGOTA

37. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah-DPR/ANGGOTA

38. RUU tentnang Lembaga Pendidikan dan Keagamaan dan Pesantren-DPR/ANGGOTA

39. RUU tentang Konsultasi Pajak-DPR/ANGGOTA

40. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP-DPR/ANGGOTA

41. RUU tentang Penyadapan-DPR/ANGGOTA

42. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran-DPR/ANGGOTA

43. RUU tentang Bea Meterai-PEMERINTAH

44. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan/BPK-PEMERINTAH

45. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)-PEMERINTAH

46. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)-PEMERINTAH

47. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan-PEMERINTAH

48. RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal-PEMERINTAH

49. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia (dalam Prolegnas 2015-2019, tertutlis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia)-PEMERINTAH

50. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2015-2019, tertutlis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)-PEMERINTAH

 

 

 

Hasil Pleno Fraksi

Belum ada hasil pleno

Dokumen

Belum ada dokumen

Share