| Prolegnas | : | Prolegnas 2015-2019 |
| Status | : | Tahap Pembahasan Tingkat 1 |
| Pengusul | : | Pemerintah |
RUU KUHP.
Pada Paripurna 26 Juli 2018 bersamaan dengan penutupan masa sidang, RUU ini disepakati untuk diperpanjang waktu pembahasannya.
Pada Paripurna ke-96 18 Mei 2017, RUU ini termasuk salah satu RUU yang sangat diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ke-5 2016/2017 tersebut [sumber]
Pada 24 November 2022, Komisi 3 DPR-RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM mengenai Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Adies Kadir dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10:22 WIB. (Ilustrasi: sinpo.id) Baca Selengkapnya
Pada 14 November 2022, Komisi 3 DPR-RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP mengenai Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI-P dapil Jawa Tengah 4 pada pukul 10:29 WIB. (Ilustrasi: ntt.kemenkumham.go.id) Baca Selengkapnya
Pada 25 Mei 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Desmond dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Banten 2 pada pukul 14.25 WIB. (Ilustrasi: Jejak Parlemen) Baca Selengkapnya
Pada 18 September 2019, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 14:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya
Pada 30 Mei 2018, Panja KUHP Komisi 3 menggelar rapat Timus dan Timsin dengan Tim Pemerintah tentang perzinahan, hukuman mati, perjudian, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tindakan cabul, kumpul kebo, LGBT dan lainnya. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN dapil Sumut 1 pada pukul 15:34 WIB. Berdasarkan laporan sekretariat, rapat telah dihadiri oleh 8 angg Baca Selengkapnya
Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gyde Jensen (Chairwomen Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman) pada 27 Maret 2018, topik yang dibahas mengenai hukuman mati, Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender (LGBT) dan perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP). Rapat dipimpin oleh Arsul Sani dari Fraksi PPP Dapil Jateng 10. Rapat dijadwalk Baca Selengkapnya
Pada 8 Maret 2018, Badan Legislasi DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai RUU prolegnas 2018 (narkotika, terorisme, KUHP, Landas Kontinen dan Sumber Daya Nasional). Rapat ini dibuka dan dimpin oleh Firman Soebagyo dari fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 3 pukul 13:49 WIB. Baca Selengkapnya
Pada 5 Februari 2018 Komisi 3 DPR-RI mengadakan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi undang-undang dengan Tim Pemerintah untuk melanjutan pembahasan pending Issue, tindak pidana khusus, dan ketentuan peralihan dalam RUU KUHP. Rapat ditandatangani oleh 10 dari 17 anggota dari 8 fraksi. Benny Kabur Harman selaku pimpinan rapat menyatakan rapat terbuka untuk umum dan dibuka pukul 11:21 WIB. Benny Baca Selengkapnya
Pada 5 Februari 2018, Panja RUU KUHP Komisi 3 mengadakan rapat lanjutan pembahasan RKUHP bersama Tim Pemerintah dalam tahapan pembahasan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. skors rapat bagian pertama dicabut dan rapat dibuka oleh Benny Kabur Harman pukul 15:12 WIB. Pembahasan Rapat Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1 Fraksi Demokrat: Menegaskan bahwa tidak setuju juga, tapi saat-saat Baca Selengkapnya
Pada 17 Januari 2018 Panja RUU KUHP Komisi 3 RDP dengan Tim Pemerintah dan Tim Perumus dan dibuka pada pukul 20:03 WIB oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR-RI, Benny K. Harman dengan agenda Melanjutkan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup RKUHP. Rapat dihadiri 8 dari 10 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembahasan Rapat Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1 Fraksi Demokrat Baca Selengkapnya
Pada 16 Januari 2018, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dengan tim Pemerintah mengenai pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 09:56 WIB. Baca Selengkapnya
Pada 15 Januari 2018 Komisi 3 DPR-RI mengadakan rapat tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dengan Tim Pemerintah untuk melanjutan pembahasan pola ancaman pidana, pending issue, tindak pidana khusus, dan ketentuan peralihan dalam RUU KUHP. Rapat ditandatangani oleh 6 dari 10 Fraksi. Benny Kabur Harman selaku Ketua Panja dan pimpinan rapat menyatakan rapat terbuka untuk umum d Baca Selengkapnya
Pada 10 Oktober 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dengan Tim Pemerintah dan Ahli Bahasa mengenai Persetujuan Pasal-Pasal dalam RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat Timus dan Timsin ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara 1 pada pukul 14:16 WIB. Pengantar Rap Baca Selengkapnya
Pada 9 Oktober 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Mendengarkan Masukan Proofreader tentang Panja RUU KUHP. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 19:43 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya
Pada 13 Juni 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Narkoba, dan Penghinaan terhadap Presiden. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11:21 WIB. Baca Selengkapnya
Pada 13 Juni 2017, Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR-RI mengadakan rapat dengan Tim Pemerintah. Rapat diagendakan membahas Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Narkoba, dan Penghinaan terhadap Presiden. Rapat Panja RUU KUHP dibuka Benny Kabur Harmandari NTT 1 pukul 11:21 WIB. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Tim Pemerintah Baca Selengkapnya
Pada 27 Mei 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panitia Kerja (Panja) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 16:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya
Pada 22 Mei 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat pada pukul Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 10:51 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: klikhukum.id) Baca Selengkapnya
Pada 22 Mei 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KPK dan BNN mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Buku 2. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 10:51 WIB. Baca Selengkapnya
Pada 6 Februari 2017, Komisi 3 DPR RI Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rohaniawan, dan Tim Pemerintah mengenai tindak pidana pada agama. RDPU dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 1 pukul 10:56 WIB. Baca Selengkapnya
Pada 6 Februari 2017, Komisi 3 DPR RI Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pers, Komisi Informasi Publik (KIP), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), dan Tim Pemerintah mengenai berita hoax dan kebebasan pers. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) Baca Selengkapnya
Pada 30 Januari 2017, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Ikatan Dokter Indonesia tentang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat dapil NTT 1 pada pukul 10:55 WIB. (Ilustrasi: Kompasiana.com) Baca Selengkapnya
Pada 30 Januari 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Panja dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 1 pukul 10:55 WIB. Baca Selengkapnya
Pada 26 Januari 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panja RUU KUHP. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya
Pada 24 Januari 2017, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja Panja dengan Tim Pemerintah tentang pembahasan Panja RUU KUHP. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Benny K dari Fraksi Demokrat dapil NTT 1 pada pukul 14:08 WIB. Baca Selengkapnya
Pada 16 Januari 2017 Panja RUU KUHP Komisi 3 mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan bersama dengan Tim Pemerintah. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Benny Kabur Harman, dari NTT 1 pada10:52 WIB. Rapat dihadiri oleh 4 fraksi, antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat. Rapat kali ini membahas Buku II RUU KUHP. PEMAPARAN MITRA Berikut merupakan pemapa Baca Selengkapnya
Pada 13 Desember 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Buku II Bab XI tentang Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14.03 WIB. (ilustrasi: beritalangit.net) Baca Selengkapnya
Pada 23 November 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Tim Panja Pemerintah) mengenai Pembahasan Buku II Bab 9 tentang Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat DIM RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Baca Selengkapnya
Pada 22 November 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Tim Panja Pemerintah) mengenai Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11:05 WIB. Rapat dimulai dengan membahas D Baca Selengkapnya
Pada 5 Oktober 2016 Komisi 3 DPR RI Panja KUHP mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Para Pakar Hukum yaitu Romo Magnis Susesno, Todung Mulya Lubis, dan Letjend (Purn) Kiki Syahnarki. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KUHP dengan para pakar dimulai pukul 10.31 WIB oleh Benny K Harman dari Fraksi Demokrat dapil NTT1. Pada RKUHP terdapar 2 buku, 1 buku sudah disepakati dan telah diselesa Baca Selengkapnya
Pada 4 Oktober 2016 Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan International Committee Of Red Cross (ICRC). Rapat diagendakan membahas mengenai buku ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai kejahatan perang dan hukum humaniter. Rapat dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari NTT1. Rapat dibuka pukul 10.00 WIB dan dim Baca Selengkapnya
Pada 20 September 2016, Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 20.03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://reaktor.co.id) Baca Selengkapnya
Pada 19 September 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 20.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://reaktor.co.id) Baca Selengkapnya
Pada 25 Juli 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Benny dari Fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : newsdetik.com) Baca Selengkapnya
Pada 8 Maret 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum dan HAM mengenai Rapat Lanjutan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 11.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: benarnews.org) Baca Selengkapnya
Pada 16 Februari 2016, Panja RUU KUHP Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengenai Masukan terhadap Rancangan Undang - Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kahar dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 10.51 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.(Ilustrasi Baca Selengkapnya
Pada 11 Februari 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Pakar mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Benny K dari Fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 16.31 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : nasional.sindonews.com) Baca Selengkapnya
Pada 18 Januari 2016, Komisi 3 DPR RI Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RUU KUHP) dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Daftar Inventaris Masalah RUU KUHP. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: reaktor.co.id) Baca Selengkapnya
Pada 3 Desember 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM mengenai Panja Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsudin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Baca Selengkapnya
Pada 26 November 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 10.52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ber Baca Selengkapnya
Pada 25 November 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerag pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: news.detik.com) Baca Selengkapnya
Pada 23 November 2015, Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Prof. Barda Nawawi (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Prof. Muladi (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), dan Chairul Huda (Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta) mengenai Lanjutan Baca Selengkapnya
Pada 19 November 2015, Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI mengenai Lanjutan Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pad Baca Selengkapnya
Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 19 November 2015 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki membahas masukan dari KPK mengenai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh ketua komisi 3, Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Rapat diagendakan hingga pukul 17:30 WIB dengan kesimpulan. Selanjutnya Azis meminta kesediaan bagian hukum KPK Baca Selengkapnya
Pada 26 Oktober 2015, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM tentang pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan jadwal Panja RUU KUHP. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Azis Syamsudin dari Fraksi Golkar dapil Lampung 2 pada pukul 16.00 WIB. (Ilustrasi: Reaktor) Baca Selengkapnya
Pada 26 Oktober 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pembahasan Jadwal, dan Mekanismenya. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsudin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 15.00 WIB dan dinyatakan te Baca Selengkapnya
Pada 26 Oktober 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panja Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 19.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: zonautara.com) Baca Selengkapnya
Pada 22 Oktober 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Universitas Leiden mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Banten 2 pada pukul 12.28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: antaranews.com) Baca Selengkapnya
Pada 22 Oktober 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pakar mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 16.18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: antaranews.com) Baca Selengkapnya
Pada 29 September 2015, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) dengan Pakar mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Aceh 1 pada pukul 13.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: mediaindonesia.com) Baca Selengkapnya
Pada 8 September 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar tentang Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh Trimedya Panjaitan PDI Perjuangan dapil Sumatera Utara 2. Rapat dibuka pada pukul 14:34 dengan ditandatangani oleh 16 anggota. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional: Tidak ada Baca Selengkapnya
Pada 7 September 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung RI mengenai Penjelasan dan Masukan Jaksa Agung terhadap RUU tentang KUHP dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 10.00 WIB. (ilustrasi: news.detik.com) Baca Selengkapnya
Pada 1 September 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Hukum Pidana (Prof. Andi Hamzah, Prof. Ronny Nitibaskara, dan Dr. Yenti Garnasih) mengenai Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 13.21 WIB. (ilus Baca Selengkapnya
Pada 6 Juli 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Rika Mariska dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Jawa Barat 6 pada pukul 16.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: nasional.tempo.co) Baca Selengkapnya
Pada 25 Januari 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya
Pada 25 Februari 2020, Komisi 3 DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Hukum & HAM tentang Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan (Rapat Lanjutan 24 Februari 2020). Raker dipimpin oleh Desmond J. Fraksi Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 11:30 WIB. Baca Selengkapnya
Belum ada hasil pleno.
Belum ada dokumen.