Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
Home  > RUU  >  RUU Sumber Daya Air

RUU Sumber Daya Air

Telah didiskusikan di DPR selama:
1206 hari

Pengantar RUU / UU

seluruh pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh MK pada Februari 2015.

Pada 18 Juli 2018 Komisi V DPR-RI mengadakan Raker dengan MenPU-PR untuk menyetujui mekanisme pembahasan RUU SDA pada bulan JULI yakni

18 Juli       -> raker pengantar musyawarah, penetapan mekanisme pembahasan serta jadwal

19-22 Juli  -> Pemerintah menyiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM)

23 Juli       -> Penyerahan DIM RUU SDA dan pembentukan panjja

23-28 Juli  -> Konsinyering

[sumber]

 

Pada Paripurna 26 Juli 2018 DPR-RI menerima surat presiden yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas 5 RUU salah satunya adalah RUU tentang Sumber Daya Air.

Rapat Tentang RUU / UU

1 Mei 2015: RUU Sumber Daya Air - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri LHK dan Menteri PU-Pera
Pada 31 Maret 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terkait pembahasan revisi UU Sumber Daya Air (UU SDA).UU SD... Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

Baleg-Pandangan Mini Fraksi Sebagai RUU Usul Inisiatif DPR-3 April 2018

1. PDI Perjuangan
setuju

2. Golkar
setuju

3. Gerindra
setuju

4. Demokrat
setuju

5. PKB
setuju

6. PAN
setuju

7. PKS
setuju catatan: -RUU SDA sdh mengatur konservasi, tetapi hanya dilakukan pemerintah pusat dan pemda sehingga hrs melibatkan masy dan pihak swasta utk pengusahaan air dgn peraturan -negara menjamin masyarakat atas hak air agar dpt diakses sebanyak-banyaknya oleh masyarakat -setiap pengusahaan air tdk boleh menggangu, sehingga hrs memenuhi kebutuhan masyarakat dan pertanian, jk sudah maka barulah dipakai utk hal lain

8. PPP
setuju

9. Nasdem
setuju

10. Hanura
setuju

Paripurna127 - Pandangan Fraksi Sebagai RUU Usul Inisiatif DPR - 10 April 2018

1. PDI Perjuangan
Setuju

2. Golkar
Setuju

3. Gerindra
Setuju

4. Demokrat
Setuju

5. PKB
Setuju

6. PAN
Setuju

7. PKS
Setuju

8. PPP
Setuju

9. Nasdem
Setuju

10. Hanura
Setuju

Dokumen

Belum ada dokumen

Share