Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Sahroni sebagai Pimpinan mengatakan ada kegiatan lain di Bali untuk forum internasional yang belum bisa digantikan. Mungkin nanti di lain waktu Menkeu bisa kita undang kembali.
Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Sahroni sebagai Pimpinan mengatakan kalau memang ada hal yang perlu disampaikan oleh Kepala PPATK secara tertutup, nanti bisa disampaikan saja, tetapi kalau tidak ada karena ini masalah sudah terbuka lebih baik terbuka saja.
Penanganan Kasus Korupsi Nazaruddin — Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yulianis
Ahmad mengatakan sebenarnya Yulianis fokus untuk keadilan yang seperti apa.
Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
Ahmad S mengatakan ia pernah komplain mengenai premanisme kepada OJK namun belum ada penanganan secara detail. Ie menyampaikan itu sudha bulan. Ia menanyakan kemampuan OJK berkaitan dengan banyaknya anggaran yang diminta, tetapi hal kecil yang berhubungan dengan masyarakat tidak bisa diurus.
Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Sahroni mengatakan masyarakat yang berada di kawasan hutan rotan harus diawasi agar tidak terjadinya illegal.
Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2019 - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Seluruh Indonesia
Sahroni mengatakan jajarn Polres kurang responsif kepada pejabat daerah dan hal itu terbukti. Sahroni menyampaikan bahwa di Surabaya mafia tanah sangat luar biasa dan mungkin ini bisa jadi atensi Kapolri.
Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
Sahorni menanyakan bagaimana kelanjutan tugas-tugas pengamanan parlemen dan ia juga akan menyerahkan draft aspirasi.
Keberadaan dan Permasalahan RUU tentang Permusikan – Audiensi Pimpinan DPR, Bambang Soesatyo, dengan Kami Musik Indonesia
Sahroni mengatakan kalau dari dirinya sama seperti Pak Desmond, maunya dari musisi sebenarnya apa saja. Sahroni juga mengatakan tingkat komunikasi harus intens baik dari perwakilan maupun dari musisi-musisi Indonesia untuk dapat berdialog langsung dengan DPR dan Pemerintah agar apa yang diharapkan musisi itu dapat terpenuhi. Pada akhirnya inilah yang menjadi bagian untuk dapat disatupadukan dari perspektif semua stakeholders dan DPR akan membantu agar kehidupan musisi di Indonesia menjadi lebih baik.
Latar Belakang
Ahmad Sahroni terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 73,938 suara.
Ahmad Sahroni, lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 8 Agustus 1977. Ia merupakan putra dari orang tua yang berprofesi sebagai penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priok. Dikenal dengan sebutan Roni oleh pendukungnya, Roni terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil DKI III setelah memperoleh 60.683 suara.
Roni adalah seorang pengusaha transportasi sukses. Roni adalah pemilik dan Presiden Direktur dari PT. Ekasamudra Lima (perkapalan), PT. Ruwanda Satya Abadi dan PT. Sagacos Intec. Salah satu bidang usahanya adalah pengangkutan BBM.
Roni adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jakarta dan juga Bendahara DPP Nasdem.
Pada masa kerja 2014-2019, Roni bertugas di Komisi XI yang membidangi perbankan, keuangan dan perencanaan pembangunan. Pada bulan September 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi III DPR-RI.
Di Juni 2014, Roni diadukan oleh Himpunan Anti Mafia Subsidi BBM (Hamas BBM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan dugaan korupsi kuota subsidi BBM. (sumber)
Pendidikan
SDN Kebon Bawang Tahun 1985-1991
SMP Yappenda Tahun 1991-1994
SLTA, SMU Negeri 114, Jakarta Utara (1997)
S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Bangsa, Bekasi (2013)
Perjalanan Politik
Pria yang menjadi Ketua Ferrari Owner's Club of Indonesia ini memulai karir politiknya dengan menjadi Bendahara DPW Partai Nasdem DKI Jakarta sejak 2013.
Program Kerja
Belum Ada
Sikap Politik
RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya
24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Ahmad dari perwakilan Nasdem memberikan pandangan umum atas RAPBN 2018 beserta nota keuangan diawali dengan mengharapkan keharmonisan politik ditengah momentum kemerdekaan. Ahmad mengatakan bahwa RKP mengacu pada infrasturktur dan pembangunan, dalam kesempatan tersebut, Fraksi Nasdem menghargai pemerintah yang telah menjaga kebijakan ekonomi, karena Fraksi Nasdem memahami jeri payah pemerintah yang telah menjaga stabilitas ekonomi makro. Fraksi Nasdem menekankan bahwa kenaikan ekonomi seharusnya terlaksana dan berkeadilan, tanggapan Fraksi Nasdem yakni Fraksi Nasdem menekankan kenaikan pertumbuhan ekonomi seharusnya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Fraksi Nasdem optimis 3,5% dapat dicapai. Fraksi Nasdem juga optimis dapat terjaga dengan baik tingkat 3,0% Fraksi Nasdem meminta nilai tukar rupiah dipandang cukup realistis. Fraksi Nasdem meminta pemerintah terus menjaga nilai tukar mata uang asing. Penetapan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.500/USD. Fraksi Nasdem menilai cukup realistis untuk harga minyak dunia. Fraksi Nasdem mengingatkan pemanfaatan hutang benar-benar dipergunakan secara produktif. Fraksi Nasdem memberi apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan sarana dan prasarana yang telah berjalan, juga untuk pembangunan jalan antar lintas provinsi. Demi pemerataan wilayah, kiranya lebih membngun dan desa bias diperhatikan seksama, karena pada dasarnya hanya mereka yang tahu apa yang dibutuhkan daerahnya masing-masing. Fraksi Nasdem meminta pemerintah stabilitas rupiah dan inflasi. [sumber]
Tanggapan
belum ada