PDI Perjuangan - Jawa Timur VIII

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Arsitek - RDPU Komisi 5 dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Sadarestuwati menyampaikan bahwa sekarang banyak temuan desain minmalis, supaya mempertahankan desain lokal saja, maka dengan adanya UU Arsitek ini nanti mampu memberikan brainstorming pula dalam desain-desain yang kaya.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Sadarestuwati mengatakan tujuan dari RUU Sumber Daya Air adalah mengatur rezim perizinan yang tepat dan selektif karena selama ini ditemukan pelanggaran ataupun komersialisasi sumber daya air. Oleh karenanya, untuk memastikan kinerja dan koordinasi antar BUMN, BUMD, dan Bumdes, maka PDIP menyetujui RUU Sumber Daya Air dilanjutkan ke tingkat pembahasan II.

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Prioritas Masing-masing Unit Eselon I Tahun Anggaran 2024 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan  Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Sadarestuwati mengucapkan terima kasih untuk program usulan-usulan yang sudah dikerjakan termasuk penanganan pasca bencana banjir di dapil saya, tetapi tolong Kaligunting bisa dilanjutkan dan jalur dari Rolak 70 ke Nganjuk maupun Jombang segera ditangani, karena akibat dari Galian C yang tidak terkendali di sekitar Rolak 70 yang mengakibatkan air menjadi kemana-mana dan tidak terbendung sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang luar biasa, selain karena pendangkalan tentunya. Di Bengawan Solo, ia mohon ditangani sungai yang melintasi Mojokerto karena ada beberapa rumah dan mushola yang menggantung, kalau tidak akan jadi masalah nantinya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), dan Dirjen Perkeretaapian (DJKA)

Sadarestuwati mengatakan pengadaan bus sejak dulu ditanyakan terus tetapi jawabannya belum. Dulu sudah terealisasi 1.000 bus. Ia membahas dari beberapa kegiatan yang ada hanya disampaikan perlengkapan dan pengadaan barang. Ia menanyakan itu dimana saja. Ia menyampaikan di Jombang ada program jalan baru, tinggal penerangannya saja yang belum ada, sedangkan di Mojoagung dan Mojokerto belum ada. Ia meminta untuk manajemen rekayasa lalu lintas khusus jalan yang dijadikan pintu masuk atau keluar tol. Untuk DJKA, ia meminta agar tambahan Gerbong di Madiun sampai Surabaya diperhatikan lagi. Ia mengatakan pekerja sampai Surabaya seringkali terlambat kalau naik kereta. Ia mengatakan hampir setiap pagi hari dari Madiun ke Surabaya sangat luar biasa.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan dalam Bidang Perhubungan serta Evaluasi terhadap Keamanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara (Rapat Lanjutan) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Sadarestuwati mengatakan bahwa pemberian pembinaan dan pengawasan secara khusus kepada Ditjen Perhubungan Udara sangat penting, karena masih ditemukan banyaknya kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh navigasi dan gangguan frekuensi.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, BMKG, BPLS, dan BPWS

Sadarestuwati menilai kinerja dari BMKG dan Basarnas cukup baik jika dilihat dari segi penyerapan anggarannya yang di atas 40%. Ia menilai program yang dijalankan oleh BMKG dan Basarnas bermanfaat bagi masyarakat. Untuk BPLS, ia meminta agar BPLS dapat meminimalisir kegaduhan soal pencairan dana.  Terakhir, untuk BPWS, ia mengimbau agar lebih aktif dalam merealisasikan program prioritasnya.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sadarestuwati mengatakan jika lahan untuk masyarakat banyak tapi masyarakat diajak duduk bersama. Padahal, masyarakat akan dapat mengerti jika diajak duduk bersama, karena permasalahan sejak lama adalah sosialisasi. Ia melihat begitu banyak program sharing dengan daerah, tapi tidak berjalan dan meminta koordinasi juga dengan BMKG, karena mungkin dapat terjadi El-Nino, dan bahkan di tahun depan akan ada La-Nina yang luar biasa.

Realisasi Anggaran Tahun 2015 — Komisi5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sadarestuwati mengatakan ada temuan terkait penyimpangan penggunaan dana desa, dimana dana desa
digunakan untuk tambahan intensif bagi petugas desa. Sadarestuwati meminta hal tersebut di cross check.

Penyesuaian Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kemendes PDTT, BMKG, dan Basarnas

Sadarestuwati menegaskan masih banyak daerah yang sudah ada bandara, lalu lintas cukup nyaman, tapi belum ada petugas BMKG. Termasuk belum ada sarana dan prasarana. Keterbatasan Sumber Daya Manusia tolong diperhatikan oleh BMKG, personil harus upaya untuk ada penambahan PNS untuk BMKG bisa dilakukan. Dukungan Anggota Komisi 5 DPR RI juga dibutuhkan. Kemudian, Sadarestuwati menegaskan Basarnas dan BMKG perlu ditambahkan anggaran karena menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Sadarestuwati mengatakan bahwa tidak semua lembaga harus melakukan pemotongan anggaran, seperti pemotongan anggaran untuk kalibrasi peralatan di BMKG dan operasional Basarnas. Ia juga berharap agar BPLS dan BPWS dapat mengoptimalkan penggunaan anggarannya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Sadarestuwati mengatakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat multiyears, mohon kiranya Komisi 5 DPR RI selalu diberikan progress, sehingga dalam proses pengawasan bisa melaksanakannya dengan baik. Terkait kegiatan Padat Karya Tunai, KemenPUPR tidak ada tandingannya, namun bukan berarti tidak ada sedikit keluar dari yang seharusnya, maka dari itu pengawasan bersama harus dioptimalkan.

Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sadarestuwati meminta klarifikasi benar atau tidaknya Kemendes PDTT bekerja hanya untuk memenuhi program partai atau pesanan dari Anggota DPR-RI. Ia berpandangan bahwa program kerja yang dilakukan oleh Kemendes PDTT hanya berjalan sendiri dan seperti program dari satu partai saja. Sadarestuwati menyampaikan bahwa Kemendes PDTT dibentuk untuk membangun desa di seluruh Indonesia agar merata pembangunannya. 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sadarestuwati menyampaikan bahwa dalam membuat skala prioritas harus realistis. Ia mengingatkan pada Dirjen Binamarga agar pemeliharaan jalan tetap ditingkatkan. Menurutnya, percuma jika membangun jalan dalam jumlah banyak, namun pemeliharaannya tidak bermutu. Kualitas jalan nasional seharusnya lebih baik daripada jalan kabupaten. Ia meminta dibuat jalan alternatif pada pembangunan jalan tol, karena sangat berdampak pada kemacetan. Ia juga meminta pembangunan tol Surabaya-Malang untuk segera diselesaikan dan meminta untuk diprioritaskan. Sadarestuwati juga mengingatkan bahwa tol daerah lain juga berpengaruh dalam mendukung potensi wisata daerah. Mengenai Sumber Daya Air, ia meminta adanya perlakuan inventarisasi embung, karena sudah banyak yang  menjadi kolam. Ia melihat ada air yang debitnya sangat besar di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), namun lahan di samping kanan-kirinya sangat kering. Menurutnya, perlu prioritas pembangunan di daerah pasca bencana, misalnya di Bengkulu.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sadarestuwati mengatakan sejauh mana Ditjen Bina Marga menghadapi musim penghujan dan kapan target jalan tol Solo-Kertosono selesai. Sadarestuwati meminta Ditjen Bina Marga memperhatikan pelebaran jalan dari Ngawi ke Mojokerto dan membuat exit tol antara tol Solo-Kertosono untuk menghidupkan daerah setempat. Sadarestuwati berharap jembatan Ploso dapat diselesaikan dan beroperasi tahun 2019.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Sadarestuwati bertanya kepada BPSDM Kementerian PUPR terkait gambaran kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilakukan. Ia juga bertanya kepada Balitbang Kementerian PUPR terkait dengan sarang laba-laba. Ia berharap adanya keinginan dari Balitbang untuk kerjasama dalam mengembangkan uji coba sarang laba-laba. Menurutnya, lebih baik biaya mahal, tapi perawatannya murah. Terakhir, Sadarestuwati mengatakan kepada Dirjen Bina Konstruksi bahwa ia tidak menyetujui terkait pengurangan kegiatan pelatihan.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sadarestuwati mengatakan bagaimana Ditjen Bina Kontruksi berjalan padahal anggaran selalu mengalami penghematan.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sadarestuwati mengatakan banjir terjadi di areal pertanian, ini gorong-gorong lebih tinggi dibanding lahan pertanian. Mohon dari Dirjen Bina Marga, bisa menegur pihak yang mengerjakan.

Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR

Sadarestuwati meminta untuk diberikan progresnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat multiyears, sehingga di dalam proses pengawasan kami bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terkait kegiatan padat karya tunai, di Kementerian PUPR tidak ada tandingannya. Namun bukan berarti tidak ada sedikit keluar dari yang seharusnya, maka dari itu pengawasan bersama harus kita optimalkan. Sadarestuwati mengatakan bahwa Komisi 5 DPR-RI tidak ingin interversi tetapi ketika melihat kualitas bangunan dan harganya jauh bagaimana. Karena ini semua sudah ada standarnya. Kita ingin mewujudkan keinginan masyarakat tetapi tidak bisa memberikan kualitas yang terbaik.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Sadarestuwati memberikan apresiasi secara keseluruhan atas kinerja lembaga-lembaga terkait, sehingga terjadi penurunan angka kecelakaan dan masih perlu ada perbaikan target untuk tidak ada sama sekali atau zero accident untuk transportasi ini.

BMKG walaupun selama ini sudah disampaikan informasi melalui berbagai media, tetapi kini dapat diakses menggunakan aplikasi, dan ini harus disosialisasikan.

Selain itu Sadarestuwati juga mengingatkan Kementerian Perhubungan, untuk tegas melaksanakan prosedur penerbangan untuk pilot.

Kejadian kecelakaan ataupun carut marut transportasi darat ketika natal, lebaran dan tahun baru adalah membangun sinergi yang baik antar kementerian.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Sadarestuwati mengatakan bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi pencapaian perlu diapresiasi.

Terkait BMKG, dari semua peralatan yang ada ini belum dapat dinikmati oleh masyarakat dengan maksimal, contohnya di Aceh akan sering terjadi bencana, baik gempa bumi mungkin juga tsunami akan datang lagi.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Setelah Sadarestuwati melihat pemaparan dari Kementerian PUPR RI, seharusnya program-program tersebut sudah dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, ternyata implementasinya yang terjadi saat ini adalah masih jauh dari harapan dimana banyak ketimpangan terutama dalam pengerjaan jaringan irigasi yang menurutnya sudah sangat efektif dari keadaan yang ada saat ini. Sadarestuwati juga mengkritik seharusnya dalam menjalankan program kerja, tidak bergantung dengan permintaan dari para Bupati atau Kepala Daerah. 

Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS

Sadarestuwati mengatakan bahwa efisiensi terjadi di hampir semua kementerian/lembaga. Ia mewakili Fraksi PDI-P menyatakan keprihatinannya atas pemotongan besar yang terjadi di BMKG. Menurutnya, tanggung jawab BMKG kepada masyarakat cukup besar yaitu berupa informasi akurat. Ia mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia bergantung kepada keakuratan informasi yang diberikan oleh BMKG. Seharusnya Anggota Komisi 5 DPR-RI yang bertugas di Banggar DPR-RI dapat memperjuangkan anggaran mana yang perlu dipertahankan dan bahkan ditambahkan. Anggaran BMKG perlu ditambahkan yang diperuntukkan untuk maintenance peralatan-peralatan yang diperlukan di BMKG. 

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Rincian Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BMKG, Sekretaris Utama BNPP, dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel BPWS

Sadarestuwati mengaku sampai saat ini dirinya belum memahami program BPWS, karena menurutnya program tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). 

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)

Sadarestuwati mengatakan Indonesia ini beberapa wilayah mempunyai letak geografisnya sangat rawan bencana longsor. Kemudian, ia menanyakan apakah hasil ini sudah disosialisasikan pada masyarakat. Selanjutnya, Sadarestuwati menegaskan tentunya Pemerintah harus memberikan solusi pada masyarakat yang rumahnya berada di daerah rawan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Sadarestuwati menanyakan tentang pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dipotong pajak 10%, sehingga ada daerah yang tidak menerima anggarannya full 100%. Sadarestuwati menganggap penting untuk menghidupkan kembali pasar tradisional yang kini sudah redup akibat pasar modern. Sadarestuwati juga menyoroti bahwa persoalan sampah tidak hanya di kota saja, melainkan juga di daerah. Dengan tidak adanya peralatan yang memadai, Sadarestuwati menyarankan perlu adanya penanganan lebih lanjut, terlebih bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Driver Online

Sadarestuwati mendukung keberadaan transportasi online, aturan dan persyaratan memang diutamakan, tetapi safety, security, dan pelayanan juga harus diutamakan. Sadarestuwati mengatakan akhir-akhir ini banyak transportasi online berkendara keluar aturan, sadarestuwati bertanya apakah ada pelatihan khusus untuk driver online.

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sadarestuwati mengatakan bangga atas capaian Kementerian PUPR tahun 2017, meskipun masih ada yang belum dapat dikerjakan akibat kendala pembebasan lahan, namun jika serius maka target tahun 2018 dapat tercapai. Sadarestuwati mengatakan program pengadaan rumah masih belum didengar oleh banyak masyarakat, sehingga Kementerian PUPR perlu melakukan sosialisasi. Selain itu peraturan terkait lembaga atau orang yang berhak mendapatkan rusun perlu ditegaskan. Sadarestuwati mengatakan tahun ini adalah tahun politik, maka program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disepakati dan merupakan usulan Komisi 5 bisa disampaikan ke satker di bawah agar diketahui.

Permasalahan Transportasi Online dan Permohonan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Forum Peduli Transportasi Online (FPTO) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI)

Sadarestuwati mengatakan bahwa pada prinsipnya, Anggota DPR-RI sebagai wakil rakyat akan selalu mendengarkan dan memperjuangkan hal-hal yang menjadi keinginan dari masyarakat. Terkait transportasi online, menurut Sadarestuwati dapat diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) maupun peraturan yang lainnya. Sadarestuwati sebagai bagian dari Komisi 5 DPR-RI sepakat untuk memperjuangkan hak-hak daripada driver ojek online. Sadarestuwati juga mengimbau agar para pihak yang hadir untuk memenuhi kewajibannya, sebab hak dan kewajiban harus seimbang. Menurut Sadarestuwati, kewajibannya itu adalah tetap tertib dalam berkendaraan. Para driver harus mampu menunjukkan bahwa transportasi online khususnya ojek online dapat menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan. 

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sadarestuwati mengatakan setuju jika Panja dibentuk, tetapi harus bisa menangani masalah yang terjadi dan pembentukannya tidak terburu-buru. Selain itu, Komisi 5 juga harus memanggil Kementerian BUMN untuk menyelidiki kesalahan yang terjadi pada kecelakaan kontruksi.

Prediksi Gempa dan Antisipasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Sadarestuwati mengatakan tentunya ini harus membuat kita, bukan ingin menakuti, tetapi harus mempersiapkan diri sehingga semuanya harus dipersiapkan secara rinci. Sadarestuwati menuturkan, bila berbicara berkaitan dengan data-data prakiraan dan melihat anggaran BMKG sangat jomplang dan seharusnya setiap elemen masyarakat harus bisa mengetahui informasi ini sehingga dapat mempersiapkan diri. Sadarestuwati menuturkan, dibutuhkan anggaran untuk sosialisasi terhadap warga. Sadarestuwati mengatakan, cukup banyak peralatan BMKG yang mengalami kerusakan di Jakarta dan menanyakan di provinsi lain. Sadarestuwati mengatakan, bila mendapatkan data yang valid namun tidak bisa ditindaklanjuti karena peralatannya rusak. Sadarestuwati menuturkan, dapat melakukan kegiatan preventif maka dari itu, berharap kejadian ini tidak ada namun tetap mempersiapkan diri. Sadarestuwati menuturkan, BMKG dan Basarnas adalah lembaga yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan terus memperhatikan anggaran dan mendukung dua lembaga ini. Sadarestuwati mengatakan, untuk Basarnas masih banyak potensi yang bisa digali karena keterbatasan personil, sedangkan hampir setiap bulan mendapatkan bencana dimana-mana.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Sadarestuwati mengatakan Ditjen Hubdat, laut, udara selalu teriak zero accident, tetapi tidak pernah terpenuhi dan yang disaksikan jauh dari keinginan. Semua orang menginginkan jangan sampai terjadi kecelakaan, tetapi harus disesuaikan dengan anggaran. Sadarestuwati mengatakan anggaran Ditjen Hubdat paling kecil dibandingkan perhubungan laut, udara dan perkeretaapian, Komisi 5 perlu menyuarakan kepada Menteri Perhubungan untuk menambahkan anggaran Ditjen Hubdat. Sadarestuwati berpendapat meskipun banyak tuntutan pengadaan kapal ferry, tetapi apakah harus selalu pemerintah yang mengadakan, sebaiknya PT Pelni juga berperan aktif dalam pengadaan kapal. Setiap daerah menuntut kesamaan jumlah kapal, Sadarestuwati berpendapat perlu dibuat skala prioritas. Sadarestuwati bertanya kecelakaan dalam pelayanan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemda.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Menurut Sadarestuwati, Anggota Komisi 5 DPR-RI yang ada di Badan Anggaran perlu memperjuangkan anggaran Dirjen Perhubungan Darat karena anggarannya perlu untuk ditingkati. Sadarestuwati juga mengatakan bahwa di tahun politik, DPR-RI membutuhkan banyak program yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Sadarestuwati mengatakan bahwa BMKG ada ketidakseimbangan anggaran baik meteorologi, klimatologi dan geofisika. Untuk geofisika kecil sekali hanya 2,6 Miliar. Untuk pemeliharan gedung lebih besar, sedangkan tidak harus setiap tahun. Sadarestuwati memberikan saran alangkah lebih baik untuk pemeliharaan digeser ke deputi yang lebih membutuhkan.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sadarestuwati menanyakan kepada Dirjen Bina Marga soal program jembatan Jombang yang hilang dan meminta untuk diprioritaskan. Namun dirinya berterima kasih atas pembangunan flyover. Untuk Dirjen SDA, berkaitan dengan embung dan waduk, ia menanyakan penjelasan soal lambatnya pembangunan kedua hal tersebut. sadares

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)

Sadarestuwati mengira kita semua bisa untuk menunggu kebijakan selanjutnya yang dengan harapan segera kondisi ini bisa pulih kembali dan program Tapera dan penyediaan perumahan untuk masyarakat yang kurang mampu dapat tertangani. Sadarestuwati berpendapat bahwa ini menjadi tugas kita bersama untuk tetap memberikan dan mengingatkan kepada pemerintah agar segera diperhatikan apa yang menjadi usulan Komisi 5 DPR-RI tentunya untuk meringankan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sadarestuwati mengusulkan rusun atau rumah khusus bagi pegawai rumah sakit, untuk lansia dan yatim piatu bentuknya rusun atau rumah tapak.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Sadarestuwati mengatakan mengenai RKP 2021 bawa ia berharap anggaran mengacu pada kondisi saat ini dimana dengan wabah Covid-19 dan dihadapkan pada persoalan ekonomi. Ia menyampaikan ketika transportasi tidak lancar, masyarakat desa seperti petani dan peternak terkena dampak luar biasa di Blitar, bahkan harga telur dibawah Rp12.000/kg. Hal tersebut benar-benar terjadi. Jadi, dampak Covid-19 sampai ke bawah karena transportasi tidak lancar. Oleh karena itu, menurutnya tidak bisa terus seperti ini sehingga harus ada ruang untuk masyarakat desa agar bisa produktif. Ia juga menyampaikan bahwa pariwisata belum benar-benar berada pada titik nol. Begitu juga UMKM dan pedagang yang biasa berjualan di sekitar tempat pariwisata. Ia mengatakan bahwa dalam perencanaannya harus matang perhitungan dan prioritasnya. Ia juga mengatakan agar jangan terlalu banyak membicarakan proyek besar yang muluk-muluk. Menurutnya, lebih baik fokus pada pemulihan ekonomi nasional, baik di udara, darat, laut, dan kereta api. Ia mengatakan perlu dilakukan sosialisasi kepada pengguna transportasi untuk melindungi dirinya sendiri karena kalau Pemerintah membuat persyaratan, menurutnya tidak bisa bangkit dan ekonomi tidak bisa naik. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan untuk transportasi umum seperti ojek online harus dipikirkan secara mendalam. Ia berharap program-program Kemenhub nyambung dan sinkron dengan K/L lainnya terutama PUPR. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada pemikiran bahwa apa yang dikatakan Presiden terjemahannya tidak tepat.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Sadarestuwati mengatakan bahwa tidak ada satu pelanggaran regulasi yang dilakukan untuk semua maskapai. Ia juga mengatakan setiap melakukan kenaikan tarif harus ada sosialisasinya yang dilakukan sejak jauh-jauh hari, seperti 2 bulan sebelumnya sehingga masyarakat tidak terkaget-kaget dan kenaikannya pun harus bertahap. Menurutnya, daya beli masyarakat juga harus diperhitungkan dalam pertimbangan kenaikan tarif agar semua lapisan masyarakat bisa menerimanya. Ia mengatakan bahwa perlu ada pengkajian kembali mengenai kenaikan harga. Selain itu, jika memang ingin menaikan harganya juga harus diikuti dengan pelayanan yang baik. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah perlu mengevaluasi kembali hal tersebut dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Menurutnya, masalah utamanya adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Sadarestuwati mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan laut di Blitar dan dua orang sampai hari ini belim ketemu karena Basarnas cukup jauh dan kantor SAR di Trenggalek petugasnya hanya beberapa saja. Terkait menginformasikan cuaca, menurut Sadarestuwati itu adalah hal penting. Sdarestuwati juga mengaku kaget ketika BPWS diganti dengan Badan Pengembangan Wilayah Madura. Sadarestuwati meminta BMKG ketika ada rapat dengan Bappenas atau Menkeu untuk menjelaskan kalau BMKG dengan Badan Geologi itu berbeda.

Distribusi dan Realisasi Anggaran serta Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Sadarestuwati mengatakan kepada BMKG bahwa tidak perlu semuanya dikabarkan. Contoh seperti kemarin erupsi, tidak perlu terlebih dahulu. Menurutnya, seharusnya ada vulkanologi terlebih dahulu. Komisi 5 adalah mitra BMKG dan tidak ingin BMKG dibully terus. Komisi 5 juga berusaha memaksimalkan kedua badan lainnya untuk ditingkatkan anggarannya karena mau tidak mau negara ini berdiri disamping dengan bencana sehingga harus siaga setiap saat.

Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Sadarestuwati mengatakan, sudah ber api-api agar ketiga mitra hari ini mendapat penambahan anggaran tetapi ketika sudah naik, Kom 5 tidak diberitahu padahal bisa menjadi bahan untuk disampaikan kepada masyarakat secara tepat bukan perkiraan. Untuk BMKG Sadarestuwati menanyakan, mengapa BNPB lebih dahulu menyampaikan peringatakan iklim dan cuaca dibanding BMKG, apakah tugas dan fungsi BMKG mau diambil alih oleh BNPB. Sadarestuwati merasa greget dan gemes karena BNPB lebih cepat dari BMKG, meskipun ini sesuatu yang sederhana tetapi bagi Komisi 5 hal ini tidak sederhana. Saderastuwati menyampaikan, jika informasi dari BMKG terlambat maka para petani bisa gagal panen, BMKG harus lebih cepat dan jangan tumpang tindih karena jika info BMKG dan BNPB berbeda maka masyarakat bisa bingung. Sadarestuwati mengatakan, Komisi 5 memperjuangkan BMKG dan Basarnas meskipun Komisi 5 selalu menjadi bahan omongan di masyarakat dan disebut Komisi basah, mungkin basah karena hujan atau lainnya. Sadarestuwati menyarankan Basarnas untuk menambah peralatan menghadapi banjir karena dengan kehadiran Basarnas di daerah boleh membantu masyarakat dalam menghadapi bencana. Sadarestuwati mengatakan, anggaran BPWS kecil jadi diharapkan fokus kepada pengembangan Madura dan membiarkan PU mengurus yang lainnya.

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 — Komsi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen dan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sadarastuwati menyampaikan, sudah melewati tahun politik dan UMKM di Jombang yang punya potensi besar berharap ada tindak lanjutnya. Sadarastuwati mengatakan, dana desa banyak salah pengertian di otak Kepala Desa, dimana hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur padahal Presiden sudah katakan bahwa dana desa bisa juga digunakan untuk peningkatan SDM. Sadastuwati menyampaikan contoh dengan bertanya apakah semua desa terkecil dekat dengan puskesmas karena ini terkait kualitas SDM, banyak anak-anak di desa jalan kaki selama 1,5 jam dan 3 jam pulang pergi, kalo sungai banjir maka anak-anak tersebut akan menunggu. Sadarastuwati mengatakan bahwa dana desa bukan hanya untuk infrastruktur yang mana jika sudah masif maka dana itu bisa digunakan untuk memperhatikan SDM.

Peyampaian Rencana Strategis, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019 dan Program Legislasi Nasional - Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas), dan Plt. BPWS

Sadarestuwati menanyakan tentang untuk BMKG, kenapa peralatan deteksi dini tidak segera dilengkapi tapi harus menunggu adanya bencana. Kemudian sudah bulan November tapi anggaran baru terserap 76%. 15 tahun BPWS mau dikemanakan. Harus fokus supaya tujuannya tercapai. Untuk Basarnas, sudah waktunya modernisasi peralatan untuk menjaga safety para petugas di lapangan. Sadarestu akan mendorong kedua lembaga ini dinaikkan anggarannya karena setiap hari menghadapi bencana.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Restu mengatkan berkaitan dengan FLPP, Restu pernah menanyakan siapa saja yang berhak mendapatkan FLPP. Karena ada yang seharusnya bisa mendapatkan FLPP malah tidak bisa padahal gaji lebih dari 2,5 juta. Maka dari itu Restu meminta penjelasannya. Restu pun memberikan apresiasi apa yang sudah dicapai dalam pembangunan selama periode Presiden Jokowi yang pertama. Semoga dengan capaian saat ini belum menyentuh 70% bisa terealisasikan semua.

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 RDP Komsi 5 dengan Setjen dan Eselon 1 KemenDes-PDTT

Sadarastuwati menyampaikan, sudah melewati tahun politik dan UMKM di Jombang yang punya potensi besar berharap ada tindak lanjutnya. Sadarastuwati mengatakan, dana desa banyak salah pengertian di otak kepala desa, yang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur padahal presiden sudah katakan bahwa dana desa bisa juga digunakan untuk peningkatan SDM. Sadastuwati menyampaikan contoh dengan bertanya apakah semua desa terkecil dekat dengan puskesmas karena ini terkait kualitas SDM, banyak anak - anak di desa jalan kaki selama 1,5 jam dan 3 pulang pergi, kalo sungai banjir maka mereka nunggu, Sadarastuwati mengatakan bahwa dana desa bukan hanya untuk infrastruktur yang mana jika sudah masif maka dana itu bisa digunakan untuk memperhatikan SDM.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Sadarestuwati mengatakan untuk Dirjen Perkeretaapian, di Jombang ada kelanjutan pembangunan jembatan pelosok dan satu masalah yaitu keberadaan tanah PJKA dan menjadi persoalan tersendiri dan dirinya meminta untuk memperhatikan hal tersebut. Sadarestuwati mengatakan, untuk BPTJ memiliki pagu anggaran Rp162
Miliar sementara kebutuhan Rp2 Triliun, lalu Sadarestuwati menanyakan apa yang akan dilakukan sementara banyak tugas yang harus dilakukan oleh BPTJ. Sadarestuwati meminta penjelasan dan menurutnya harus ada penambahan anggaran.

Konsultasi Program Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada 2019 di Kabupaten Nganjuk – RDPU Komisi 5 dengan DPRD Kabupaten Nganjuk

Sadarestuwati mengatakan sebenarnya sudah cukup banyak program bantuan Komisi 5 ke Nganjuk dan diantaranya adalah pembedahan rumah dan telah dilakukan untuk ribuan rumah. Sadarestuwati meminta data dead-lock untuk program bedah rumah di Nganjuk. Sadarestuwati mengatakan adapula program pembangunan jaringan irigasi tersier dan 2019 ini, terdapat 25 desa yang diusulkan untuk dilakukan pembangunan dan Komisi 5 selalu berkomunikasi mengenai desa tersebut. Sadarestuwati menuturkan jembatan gantung juga sudah terbangun di salah satu desa di Ngantuk dan jumlahnya akan ditambah lagi. Sadarestuwati menyampaikan konstruksi jembatan gantung ini sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya dan untuk uji coba, Sadarestuwati menyarankan untuk menggunakan kendaraan beroda empat. Sadarestuwati mengatakan banyak daerah yang meragukan pembangunan jembatan gantung ini dengan asumsi jembatan gantung tidak akan kuat tetapi sebenarnya pembangunan jembatan ini sudah memperhatikan seluruh aspek. Sadarestuwati mengusulkan agar program pipanisasi dapat dilanjutkan dan air dapat dialirkan ke seluruh daerah. Berkaitan dengan bendungan Semantok, Sadarestuwati memang sudah mengusulkan untuk melakukan kunjungan kerja spesifik khususnya ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto. Berkaitan dnegan hal tersebut, Sadarestuwati menuturkan bahwa dirinya mendapat laporan bila pembangunan bendungan Semantok baru mencapai 20% dan dirinya menuturkan bahwa pembangunan ini sedikit mengalami kesulitan karena terhambat masalah lahan. Sadarestuwati menginginkan untuk selalu adanya komunikasi dengan DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mengetahui hal yang masih dibutuhkan di Kabupaten Nganjuk.

Latar Belakang

Sadarestuwati terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur VIII setelah memperoleh 76.244 suara.

Pendidikan

S1 Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Pascasarjana Agribisnis Universitas Wijaya Kusuma

Perjalanan Politik

Sadarestuwati memegang jabatan sebagai Ketua HKTI sejak 2005 hingga saat ini. Beberapa posisi terkait divisi Pertanian juga dipegang Sadarestuwati baik di tingkat DPD maupun DPP PDIP. Sadarestuwati kurang terlihat aktif dalam rapat-rapat dengan mitra kerja (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan) dalam membahas berbagai proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah. Meski demikian, dalam beberapa kasus terkait keselamatan penumpang perempuan di transportasi umum, dirinya cukup intens mengingatkan saat brada di Komisi V.

Sikap Politik

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, Sadarestuwati mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

RUU Arsitek

26 Agustus 2015 - Sadarestuwati menggaris bawahi tujuan dari adanya peraturan adalah agar supaya bisa digunakan sebagai batasan yang mengatur segala perihal terkait arsitektur. Sadarestuwati juga minta agar para arsitek di Indonesia lebih mempertahankan desain lokal di karya-karya mereka. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Sadarestuwati mewakili Komisi 5 mengucapkan selamat atas keberhasilan dalam melakukan penanganan baik dalam lalu lintas maupun infrastruktur dalam menghadapi mudik Natal dan Tahun Baru, juga dalam transportasi, walaupun masih ada kecelakaan, terjadi bencana di sana sini pada bulan November, Desember 2017, dan Januari 2018 ini terjadi di beberapa waktu yang lalu. Sadarestuwati bertanya kepada BMKG terkait program yang bagus namun informasi tidak sampai ke bawah. Sadarestuwati juga menanyakan terkait hasil dari prakiraan yang dihasilkan oleh BMKG yang tidak sampai karena banyak korban jiwa dan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keadaan cuaca padahal sudah ada prakiraan cuaca. Berkaitan dengan anomali cuaca ekstrim, Sadarestuwati berharap agar informasi tidak berhenti hanya di atas saja namun juga ke bawah yaitu masyarakat secara keseluruhan. Sadarestuwati juga meminta sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus khususnya di daerah rawan bencana. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Sadarestuwati menekankan bahwa ia belum setuju dengan pemaparan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT). [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Menurut Sadarestuwati APBD tidak akan mampu untuk selesaikan persoalan jalan di daerah. Sadarestuwati menilai daerah tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan, apalagi melakukan pembangunan. Pemeliharaan dan pembangunan yang dilakukan umurnya hanya 6 bulan lalu jalannya rusak lagi. Menurut Sadarestuwati alangkah baiknya bila pemeliharaan jalan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA).

Sadarestuwati minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) mengenai infrastruktur irigasi dan jalan dari kawasan pertanian ke kota. Karena kalau tidak petani tidak dapat menentukan harga yang kompetitif dan berpotensi untuk pindah haluan profesi. Sadarestuwati menyoroti khususnya Jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Jombang-Kertosono yang sudah 10 tahun lebih tidak bisa digunakan jalan tolnya. [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2016

10 Juni 2015 - Sadarestuwati menyoroti kinerja Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS). Sadarestuwati menilai banyak peralatan yang tidak ditaruh pada tempatnya sehingga tidak berfungsi sebagai mestinya. Sadarestuwati minta didukung BASARNAS dengan peralatan dan prasarana memadai untuk daerah bencana di darat. Sadarestuwati minta Kepala BASARNAS agar rig yang ada di Trenggalek dipindahkan karena tidak bermanfaat. Sadarestuwati juga minta Kepala BASARNAS agar menambah Pos SAR di Jawa Timur agar tidak terlalu jauh menjangkau daerah-daerah rawan bencana di Jawa Timur.

Sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo, menurut Sadarestuwati tugas dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) adalah mencari solusi bagi para pengusaha di Sidoarjo. Pengusaha juga merupakan rakyat dan tolong dibantu selesaikan mencari solusi untuk mereka. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Menurut Sadarestuwati walaupun kabupaten tidak termasuk kawasan tertinggal tapi ada banyak desa yang tertinggal di dalam kabupaten. Contohnya di Madiun ada 1 desa yang jauh dan sulit dijangkau mobil dan makanannya bukan beras tapi hasil hutan apa adanya. Sadarestuwati minta ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) data-data desa mana saja yang masuk desa tertinggal dan program optimalisasi potensi apa saja yang cocok untuk desa-desa tersebut. [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Sadarestuwati menilai Program Tol Laut akan sukses bila ditopang dengan infrastruktur konektivitas yang memadai, terutama kereta api. Sadarestuwati saran perlu dilakukan studi kelayakan untuk pembangunan KRL di beberapa daerah di Jawa Timur.

Sadarestuwati minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) mekanisme penggajian tenaga keamanan pelabuhan yang berasal dari TNI. Sadarestuwati dorong Menhub untuk memberikan sanksi bagi kapal-kapal yang mengangkut beban lebih dari kapasitas. [sumber]

Kualitas Keamanan Penerbangan

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia tanggal 7 April 2015 - Sadarestuwati merespon dengan meminta data jumlah airline yang akan datang, pilot, awak kabin, teknisi, dan lain-lain. Selain itu Sadarestuwati meminta diberikan tingkat kesulitan pendaratan tinggi, data pilot dan kebutuhan yang diperlukan agar tahun 2017, airline menggunakan pilot pribumi. Sadarestuwati menjelaskan bahwa PANJA ini ingin visioner 50 tahun ke depan. Sadarestuwati juga meminta data bandara yang belum terdapat peralatan keselamatan. Jika tidak meng-upgrade menjadi kategori 1, tidak bisa jadi council. [sumber]

Penyelesaian Klaim Korban Kecelakaan Air Asia QZ-8501

6 April 2015 - Sadarestuwati menilai Pemerintah harus menjadi penengah untuk masalah korban Air Asia QZ-8501 ini. Sadrestuwati minta klarifikasi kepada OJK bagaimana caranya untuk mencairkan dana milik korban. [sumber]