Sikap Terhadap RUU

Penjelasan dan Masukan Jaksa Agung terhadap RUU tentang KUHP dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung RI

Tjatur mengatakan bahwa telah ada larangan Shalat Idul Adha di Tolikara dan ia meminta Jaksa Agung proaktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, mengenai kasus mobil listrik, menurut Tjatur, tersangka adalah orang yang mendapatkan penghargaan yang banyak serta tipe orang yang tidak banyak ditemui di Indonesia. Ia bertanya terkait penerapan hukum terhadap orang seperti ini, karena ia berpendapat bahwa Indonesia butuh orang bertipe tersebut untuk melakukan inovasi. Terakhir, Tjatur menyampaikan bahwa pejabat itu harus melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pejabat.

Penjelasan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Tjatur Sapto Edy mengatakan bahwa kami membahas UU minerba, DIM-nya dari fraksi-fraksi jadi relatif lama. Tapi dari kami tidak ada masalah. Ia menanyakan kepada Menteri ESDM, pemerintah sanggup atau tidak menyelesaikan sampai masa sidang ini berakhir.

Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Atas Nama Sujanarko

Tjatur menanyakan setuju atau tidak calon jika ada dewas KPK. Ia mengatakan sistem yang pernah didengarnya dari pembuat UU KPK awal. Ia menanyakan mengenai kemungkinan KPK akan menyentuh pada hal-hal yang bersifat antar lembaga. Ia mengatakan dulu pernah diusulkan KPK harus mempunyai lembaga yang sifatnya sama dengan kejaksaan dan kepolisian.

Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Pimpinan KPK Atas Nama Saut Situmorang

Tjatur menanyakan mengenai kesepakatan calon untuk merevisi KPK jika menjadi pimpinan KPK nanti. Ia mengatakan penetapan KPK kurang sempurna di mana ada orang yang lebih dari 5 tahun masih menjadi tersangka karena tidak ada SP3. Ia menanyakan mengenai rencana yang akan calon lakukan untuk 5 tahun ke depan. Ia membahas mengenai ketidaksetujuan calon dengan revisi UU KPK sekarang yang tidak ada peluang SP3nya. Ia khawatir dengan pola pikir calon, calon akan menimbulkan konflik dengan capim yang lain karena pikirannya akan melanggar UU. Ia menanyakan konsep calon tentang collective collegial karena ia melihat calon sangat dominan terhadap hal tersebut. Ia menanyakan persetujuan calon terhadap penyidik KPK jika seluruhnya penyidik independen.

Evaluasi Kinerja dan Isu-isu Terkait — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tjatur Sapto menjelaskan bahwa tugas KPK adalah koordinasi dan supervisi lalu penindakan, pencegahan, terakhir monitoring. Namun sayangnya fungsi koordinasi dan supervisi sudah ketinggalan, dan Tjatur mendesak agar diprioritaskan fungsi supervisi dan koordinasi. Tjatur juga mengatakan prestasi KPK adalah semakin kecilnya angka korupsi di negeri ini.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2017 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknolongi dan Pendidikan Tinggi

Tjatur Sapto Edy menjelaskan bahwa ia berharap antara Kementerian LHK dan Kementerian PUPR dapat bersatu agar bisa berjalan dengan baik.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Sertifikasi Tenaga Ahli (SKA) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur Sapto Edy mengatakan bahwa ia meminta pihak saudara ada yang ke Magelang untuk menjembati ini karena paradigma membuang sampah harus diubah dengan memanfaatkan sebaik mungkin.

Pemaparan tentang Indonesia Intended Nationally Determined Contribution (INDC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tjatur mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas INDC. Ia juga melontarkan pertanyaan mengenai pengendalian 35.000 watt listrik dan laju sepeda motor yang mencapai 2 juta unit per tahun, dan juga mengenai mobil hybrid yang dimahal-mahalkan di Indonesia. Menurutnya, Menteri LHK RI harus meminta otoritas khusus dari Presiden RI agar rencana tersebut dapat berjalan. Tjatur juga meminta agar rencana ini betul-betul diimplementasikan dan bukan hanya baik dalam lisan saja.

Pembahasan Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tjatur mengatakan paksaan Komisi 7 DPR RI terhadap SKK Migas untuk memasang data real time tahun 2017, hal ini dari dulu tidak pernah. Kemudian, ia menegaskan tambang di Indonesia lebih banyak yang tidak terawasi dibanding yang terawasi.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Tjatur mengatakan terobosan perlu dicari agar inspektor tambang dapat melakukan pengawasan. Tjatur mengusulkan pemerintah tidak perlu mengambil Pajak Penghasilan (PPh) migas sehingga harga gas bisa turun dan industri maju.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan penggabungan lingkungan hidup dan kehutanan menyebabkan satu pihak mengalami penguatan dan pihak lain tertinggal. Tjatur meminta program kehutanan sosial dan kampung iklim diperhatikan oleh KLHK.

Implementasi BBM 1 Harga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Tjatur menanyakan perhitungan kerugian Pertamina. Ia juga meminta adanya perbaikan payung hukum.

Pengawasan Kontraktor Pelaksana Proyek — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirut PLN

Tjatur ingin Komisi 7 membackup energi secara politis. Harga PLN dipatok, dijualnya tetap harga pasar. PLN adalah satu-satunya andalan kelistrikan di Indonesia. Ada BUMN lain yang memeras PLN.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Tjatur meminta penyelesaian masalah listrik karena berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tjatur mengatakan ada ketidaksinambungan antara komunikasi dengan implementasi soal BBM satu harga, penyederhanaan tarif serta Freeport. Sebab, lanjutnya, Pertamina mengeluhkan kerugian sebesar Rp3,8 Triliun/tahun dan apabila dibiarkan, maka itu merupakan pelanggaran hukum. Tjatur meminta adanya perbaikan peraturan menteri soal BBM dan harga listrik.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Tjatur S mengatakan resah melihat peradaban bangsa. Ia menanyakan siapa yang khusus berpikir untuk skala peradaban. Menurutnya, LIPI bisa menjadi lembaga untuk menyiapkan peradaban bangsa. Ia menyampaikan di Thailand bisa fokus dengan sesuatu yang orang lain tidak bisa bikin sehingga pada berdatangan kesana. Ia mengatakan di daerah orang-orang yang bijaksana itu sudah tidak ada, sekarang sudah pegang cangkul. Menurutnya harus dibetulkan melalui ilmu, tidak boleh terus seperti itu.

Penjelasan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Proyek Energi Baru Terbarukan yang Mangkrak dan Upaya Penyelesaian Bottleneck Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

Tjatur mengatakan nuklir belum ada keputusan yang kuat padahal sudah jelas dalam UU Energi. Tjatur bertanya bagaimana format penyediaan listrik EBT. Tjatur meminta data 68 PLTS, termasuk nama, status dan lokasi perusahaannya.

Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tjatur mengatakan ini ada infrastruktur melambat, lalu ada kenaikan BBM padahal janji tidak akan naik. Kemudian, Tjatur juga menanyakan apakah janji tidak akan naik itu tetap dipegang oleh Menteri. Tjatur juga mengatakan kita Komisi 7 kirim surat ke Presiden agar minyak dalam negeri itu tidak dikenai pajak.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

Tjatur mengatakan perlu adanya kesesuaian anggaran dengan kebutuhan negara. Tjatur meminta Pemerintah menangani Pertamini ilegal.

Realisasi Royalti, Dokumen Kontrak Karya, Investasi, dan Pengelolaan Limbah — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Dirut PT Merdeka Copper Gold Tbk

Tjatur mengatkan PT Freeport bangun smelter dengan modal sendiri atau nunggu divestasi. Perlu ada pengawasan yang dilakukan oleh negara, karena sekarang PT Freeport mengawasi Freeport sendiri dan dilaporkan oleh Freeport, negarapun percaya.

Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Tjatur menyesalkan ketika kejadian terjadi, Pertamina belum mengakui kemungkinan itu pipa Pertamina, seharusnya jika ada pipa yang patah maka real time harus ada. Tjatur mengatakan jangan-jangan kejadian ini bukan kelalaian, tetapi objek vital nasional yang tidak early warning system sehingga 3 hari kemudian baru ketahuan. Tjatur meminta UU tentang Pelayaran perlu didetailkan terkait pencemaran oleh KLHK. Tjatur juga meminta KSPO Balikpapan membuat analisis gangguan lingkungan agar diwajibkan, karena ada 40 kapal besar berlayar di Teluk Balikpapan dan ada objek vital nasional. Tjatur mengatakan KLHK harus lebih tepat menghitung biaya pemulihan lingkungan yang ditimbulkan, tuntutan tidak hanya pidana tetapi perdata juga. Tjatur mengatakan Komisi 7 meminta batasan waktu, kapan dilaksanakan gelar perkara.

Laporan BPK Terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan merkuri ini dicitra satelit pulau buru tidak masuk, padahal disitu cukup besar pencemaran maupun kegiatan penambangan ilegal dari data yang kita punya, bahkan ada tambang asli dari merkuri alam. Tjatur mengatakan Kementerian LHK kalau perlu sekali-kali adakan rapat gabungan dengan Kementerian ESDM, Permen ESDM Tahun 2014 lebih longgar dari PP 78/2010, sehingga Kementerian LHK pengawasan dari PP 78, harusnya peraturan rendah lebih sempit, ini dibawah lebih longgar.

Kemudian, Tjatur menegaskan banyak negara pemakaian BBM ada environment tax ada, ia punya harapan kedepan ada pajak lingkungan atas BBM, supaya lingkungan baik dan EBT dengan energi fosil. Kalau yang disampaikan BPK betul, karena BPK supreme auditor, ini tidak sesuai dengan UU Kehutanan. Terakhir, Tjatur mengapresiasi sangat detail yang disampaikan dan itu prestasi besar, ia blm pernah melihat hasil kajian Pemerintah ke PT. Freeport sedetail ini, ini hebatnya data dan informasi lingkungan.

Kegiatan Prioritas 2019 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG)

Tjatur berharap daerah tertinggal, terdepan dan terluar diberikan perhatian soal kehidupan mahasiswanya.

Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur menyarankan agar penyadaran masyarakat dan penegakan hukum jangan dilupakan. Harus ditegakkan secepat mungkin. Terkait realokasi, Tjatur mengatakan bahwa realokasi sudah ada di aturan internal Pemerintah. Jadi, revisi anggaran itu ada tiga. Revisi anggaran dengan lagu berubah, tetap dan administrasi.

Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tjatur menyampaikan bahwa ia berkali-kali berbicara untuk mengantisipasi masa depan, dan Tjatur sebagai Anggota DPR-RI merasa prihatin, karena ada beberapa kasus di PLN, Pertamina, maupun ESDM. Tjatur berharap ke depan jangan ada lagi kesalahpahaman antar lembaga. Tjatur juga berharap harus ada pembicaraan secara lebih jelas kerugian negara dalam bidang energi ini.

Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan di Malasya ada objek wisata bernama Sunway Lagoon, bekas area tambang, Indonesia harusnya bisa membuat rencana-rencana untuk menjadikan bekas tambang sebagai tempat yang bermanfaat. Tjatur mengusulkan KLHK untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mengatasi persoalan limbah.

Penanganan Limbah B3, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan bahwa sebaiknya mendengarkan terlebih dulu penjelasan sesuai dengan undangan. Menurutnya, belum ada penjelasan yang rinci karena belum disampaikan. Ia meminta MenLHK menjelaskan paparannya terlebih dahulu dan jika kurang akan meminta waktu tambahan. Ia mengatakan UU No. 32 memberikan harapan besar bahwa LHK mau tidak mau menjadi penjaga kelestarian publik. Ia menanyakan anggaran setiap kasus. Ia mengatakan bahwa dulu perusahan tambang menyimpan dana di luar dan sekarang wajib menyimpan dana di sini. Ia meminta Dirjen climate change bisa keluar sehingga punya hitung-hitungan yang sama. Ia meminta data perusahaan P21.

Proyeksi Stok BBM (Bahan Bakar Minyak) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Migas (Minyak Bumi dan Gas Bumi) Kementerian ESDM RI, Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT. Pertamina (Persero)

Tjatur mengatakan visi hukum dari Pertamina kurang kurang sehingga perlu diperbaiki agar jangan sampai ada intervensi pihak lain soal hukum.

Upaya Pembaharuan Energi Baru - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN, Dirut Geo Dipa Energi dan Dirut Pertamina Geothermal Energi

Tjatur menanyakan faktor apa yang menjadi penentu dari kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan listrik.

Implementasi BBM Satu Harga

Tjatur Sapto Edy dari Jawa Tengah 6. Tjatur berpendapat bahwa Pertamina rugi 12 triliun sampai dengan tanggal 30 juni hitungan darimana? Negara ini memang tata laksananya amburadul. Seharusnya Pertamina tunduk kepada UU BUMN pasal 2 dengan maksud tujuan pendirian BUMN yaitu mengejar keuntungan sedangkan konsep BBM Satu Harga ini malah mengejar kerugian. Oleh karena itu, saya meminta untuk diperbaiki dasar hukumnya agar niat baik ini tidak akan runtuh ditengah jalan. Jadi saran saya diperbaiki PerMennya agar ada payung hukum yang jelas, niat baik ini harus dipayungi dengan hukum yang berlaku.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Tjatur mengatakan di youtube ada tabung listrik ini sangat bagus untuk meningkatkan elektrifikasi ke rumah-rumah yang tidak bis dijangkau kabel PLN. Nelayan sesuai dengan Undang-Undang di atas 30 tidak disubsidi tapi kenyataannya semua kapal dicatat, Tjatur menyampaikan untuk mempermudah orang yang mau masuk ke energy gak bersubsidi. Tjatur meminta untuk beberapa tempat batubara diats 10 sen untuk diriview.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tjatur mengharapkan agar kemenESDM dapat memberi asumsi yang positif terkait lifting. Mengenai subsidi BBM, Tjatur menyatakan bahwa di lapangan saat ini yang disubsidi adalah premium, padahal dijelaskan bahwa jenis BBM bersubsidi seharusnya adalah solar. Tjatur menyarankan agar pertalite dapat menjadi alternatif BBM yang disubsidi karena dapat membawa keuntungan. Tjatur mengharapkan agar MenESDM juga dapat memperhatikan masalah keberadaan gas saat ini.

Pembicaraan Usulan Relokasi Anggaran antar Program Lingkup LHK TA 2018 dan Penyesuaian RKA K/L Hasil Banggar - Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan sejak Bu Menteri menjabat, Dirjen Gakum itu ada banyak kasus-kasus yang tidak terungkap, menang di pengadilan dan sangat signifikan lebih dari Rp300M ini prestasi besar untuk Kementerian LHK, tetapi di samping itu dari vonis pengadilan itu belum banyak yang diekskusi. Tidak
ada apresiasi terhadap prestasi yang begitu besar ini, jadi harus ada reward bagi yang berprestasi, jadi Tjatur meminta diagendakan dari Kementerian LHK dan Jakgung untuk membahas vonis-vonis dari Mahkamah Agung (MA) yang belum diekskusi. Tjatur meminta Pak Roy menjelaskan mana yang belum bisa diekskusi, Tjatur kira itu tidak hanya Kementerian LHK yang berprestasi, tetapi Komisi 7 disini juga berprestasi. Tjatur menanyakan bagaimana sampah ini bisa dipilah dari awal jadi yang terpenting ini memberikan pendidikan bagi masyarakat, jadi kalau memang mau serius dan sholeh undang mereka kesini.

Latar Belakang

Ir. Tjatur Sapto Edy, MT terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Jawa Tengah 6 setelah memperoleh 82.723 suara. Tjatur adalah politisi senior dan petinggi di PAN dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sejak 2010.

Pada periode 2009-2014, Tjatur bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR-RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, keamanan, kepolisian dan kejaksaan. Pada bulan Agustus 2016, Tjatur dimutas bertugas di Komisi VII DPR-RI. 

Sebelum bertugas di DPR-RI, di 2001-2004 Tjatur adalah Staf Ahli dari Menteri Negara Riset dan Teknologi. Tjatur dikenal sebagai Anggota DPR-RI yang aktif di media sosial.

Pendidikan

S1, Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1994)

S2, Pengelolaan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung (??)

Perjalanan Politik

Tjatur Sapto Edy adalah Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2009-2014 yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Ia juga merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Di tahun 2011 lalu, ia dipercaya menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk Pemberantasan Mafia Pajak. 

Tjatur Sapto Edy dipilih menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di tahun 2010. Ia resmi menggantikan posisi Asman Abnur yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR. Lalu, dengan dipilihnya ia sebagai ketua fraksi, Tjatur pun menjadi salah satu ketua fraksi termuda di DPR setelah Marwan Ja'far yang merupakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setahun setelahnya, pria asal Magelang ini didaulat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk Pemberantasan Mafia Pajak. Panja ini dibentuk oleh Komisi III DPR dengan tujuan untuk melakukan pengawasan intensif dan mendorong aparatur penegak hukum bertindak cepat, tepat, dan transparan dalam mengusut semua pihak yang terlibat mafia pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  

Di bulan Maret 2012 lalu, Komisi III DPR memutuskan untuk mengadakan kunjungan kerja ke beberapa negara untuk mencari masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur ditunjuk untuk memimpin salah satu rombongan ke Hongkong dan Korsel atau Australia. Belum ada jadwal pasti waktu keberangkatan rombongan tersebut. Ada kemungkinan mereka akan bertolak ke sana di bulan April ini. Sebelumnya, rombongan Komisi III pertama sebanyak 10 orang telah berangkat ke Perancis pada bulan Maret dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. 

Selain itu, satu hal yang cukup menarik dari Tjatur adalah pria kelahiran 1 Agustus 1970 ini termasuk salah satu politisi di Indonesia yang aktif di media sosial. Dalam blog pribadinya, tjatursaptoedy.com, ia menulis bahwa alasan utama dirinya membuat blog serta akun jejaring sosial media lainnya adalah agar ia bisa lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu ia juga berharap dapat menggali berbagai aspirasi yang berkaitan dengan hukum, pertahanan, dan keamanan, sesuai dengan kedudukan Tjatur di dalam parlemen sebagai anggota komisi III yang membidangi bidang tersebut.   

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tjatur mengungkapkan bahwa dari Fraksi PAN memandang dari sisi konstitusi ratifikasi ini sangat sejalan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tjatur juga mengatakan dampak dari merkuri sudah lama dan dunia terlambat mengantisipasi bahaya tersebut. Sebagai konvensi internasional seharusnya dunia bertindak cepat menghadapi bahaya merkuri ini. Menurut Tjatur, merkuri dapat bermanfaat jika dipakai dengan benar, yang harus dilakukan terhadap merkuri adalah pengendalian dan mengurangi dampak kerusakannya. Selama tidak bersifat mencemarkan, merkuri tidak masalah dipakai. Tjatur menambahkan, terkait bahaya merkuri yang rugi bukan hanya manusia tetapi juga hewan serta merusak generasi sekarang dan mendatang. Tjatur memaparkan ada 900 titik penambangan menggunakan merkuri dan di Kalimantan tidak banyak penambang yang menggunakan merkuri. Tjatur bersama Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk mengganti bahan merkuri dengan teknologi yang lebih efisien dan diganti dengan bahan yang lebih aman. Tjatur meminta untuk memisahkan PP (Peraturan Pemerintah) mengenai pengendalian merkuri dan menyetujui meratifikasi Minamata untuk menjadi UU (Undang–Undang) di NKRI. [sumber]

Tanggapan

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tjatur menanyakan perihal neraca limbah dan data penegakan hukum yang dijalankan dan tidak dijalankan. [sumber]

Penanganan Merkuri

7 September 2017 - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Yayasan Medicus, Bali Fokus dan Mayjen TNI Doni Monardo  Tjatur setuju dengan pernyataan bahwa penggunaan merkuri jangan dilarang tapi harus diatur penggunaannya karena pertambangan sudah menjadi penghasilan masyarakat di sana. Tjatur menyatakan PLTU itu murah, kualitas rendah dan pencemarannya rendah. Tjatur meminta data terkait PLTU dari daerah mana saja. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Tjatur juga menyampaikan ada beberapa paradok dalam kebijakan di tahun ini. Namun, tidak dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan subsidi ini karena harus melakukan deskripsi terlebih dahulu. Kemudian, ia juga menjelaskan harga subsidi solar yang dijual dari pertama sangat mahal. Akibatnya, banyak rakyat yang merasa keberatan dengan harga tersebut sehingga perlu tambahan kreatifitas.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

15 Desember 2015 - Tjatur mempertanyakan dampak operasi tangkap tangan dari KPK. Menurut Tjatur, seharusnya KPK dapat mengajarkan bahwa budaya korupsi adalah perbuatan yang memalukan. Tjatur menegaskan bahwa Kejaksaan dan Polri harus berkoordinasi. Tjatur meminta penjelasan Agus Raharjo mengenai langkah yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa saat penganggaran tidak optimal.  [sumber]

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Tjatur mengusulkan masukan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi agar ada kesan pemerintahan pro green energy. Tjatur berpendapat bahwa EBT merupakan andalan dan potensi energi Indonesia di masa depan dan EBT panas bumi baru mencapai 9%. Tjatur berharap ada paparan dari BPH Migas dan mengusulkan anggaran BPH Migas untuk tidak dibatasi. Tjatur berharap Menteri untuk mereview surat BPH Migas yang hanya 24%. [sumber]