Sikap Terhadap RUU

Penjelasan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Achmad Farial merasa ini bisa diteruskan tinggal bagaimana ini Menteri dan Ketua Fraksi masing-masing untuk rapat dengan Menteri ESDM agar bisa diselesaikan segera kalau kita kebut dari pagi sampai malam di rapat Panja.

Tanggapan

Asumsi Dasar dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Achmad mengusulkan untuk adanya kajian atau diskusi internal.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Achmad F mengatakan ia termasuk anggota Panja Pendis di Komisi 8. Saat ini pendidikan madrasah terlambat dan terlantar setelah otda berlaku. Ia menyampaikan Kemenag sudah 5 tahun mempunyai hutang tunjangan guru-guru swasta. Ia meminta anggaran untuk madrasah swasta diperhatikan.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Farial mengatakan penambahan daya listrik PLN sudah memborong investor ke dalam negeri. Ia menanyakan harga yang dibebankan dari penarikan investor untuk penambahan daya. Ia meminta jangan ke pelanggan di Pulau Jawa. Ia juga meminta disebutkan perusahaan yang mengerjakan proyek pembangkit dan meminta untuk diberikan datanya. Ia mengusulkan membentuk Pansus untuk menyelesaikan proyek yang mangkrak. Ia menanyakan privillege untuk BUMN dalam pembangunan listrik.

Status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta Tindak Lanjut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Freeport Indonesia, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara

Achmad meminta kepada Pimpinan Rapat untuk tidak membiarkan rapat ini hanya asal rapat, karena sudah 2 (dua) kali diagendakan Rapat Kerja, tapi selalu batal. 

Evaluasi Perusahaan yang Tidak Memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) Batubara Tahun 2018 dan Persetujuan Ekspor Mineral Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

Achmad mengatakan PT Ceria Nugraha Indotama sudah 3X hadir diruang rapat Komisi 7, menyampaikan optimis tentang hak yang diterima sehingga bisa melakukan ekspor. Achmad meminta PT Ceria menunjukkan bagaimana progress pembangunan smelter dan apa yang sudah dilakukan. Achmad bertanya kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara terkait membangun smelter menjadi 400%, apakah ada diskersi/intervensi dari Dirjen Minerba atau dengan verifikator. Achmad mengatakan paham bahwa kuota yang diterima PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara sesuai dengan hak kapasitas smelter yang dibangun, artinya memang sudah ada smelter dengan kapasitas sebesar itu di Indonesia, balance antara hak dan kewajiban harus ditunjukkan seperti apa.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Sudharto Prawata

Ahmad Farial menanyakan apabila terpilih, Trobosan apa yang akan diberikan kepada pemerintah, karena dari periode ke periode DEN ini tidak pernah muncul dan tidak ada yang istimewa, sehingga apa yang membuat bapak ingin menjadi anggota DEN.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Ahmad mengatakan elektrifikasi listrik sudah dimana-mana tetapi solar cell belum, untuk 6 bulan kedepan batterai habis siapa yang akan mengganti. Banyaknya keluhan tentang gas LPG terutama gas LPG 3kg, ahmad berharap kepada menteri ESDM memiliki sikap yang adil agar Komisi VII bisa mendapatkan LPG yang cukup di daerah pemilihan masing-masing. Ahmad mengatakan belum mengetahui BBM pada saat ini berapa volume yang diminta untuk diberikan subsidi. Ahmad meminta penjelasan Dirjen migas mengenai kontrak-kontrak mana yang akan habis di Indonesia, jangan sampai ada klaim keberhasilan ambil alih padahal kontrak sudah habis.

Latar Belakang

Achmad Farial terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Dapil Jawa Barat V setelah memperoleh 50.686 suara. Achmad adalah politisi senior dari PPP dan pada periode 2009-2014 dipercaya menjadi Wakil Ketua dari Komisi VII yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset dan teknologi.  

Achmad diduga kuat terlibat kasus korupsi terkait pengadaan Solar Home System di Kementerian ESDM di 2012. (sumber).

Achmad adalah petinggi di Persatuan Olahraga Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) dan aktif di komunitas pemburu Safari Club International. 

Pendidikan

1.SMA III Palembang (1975)
2.Oxford College London (1975-1976)
3.Akademi Pat UNSRI Palembang (1980-1981)

Perjalanan Politik

Selain Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Achmad Farial adalah pembina partai PPP yaitu sebagai Ketua PHP DPP PPP sejak tahun 2003. 

Visi Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Farial meminta penjelasan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) secara keseluruhan mengenai izin reklamasi yang sudah ada sejak tahun 1996. Farial juga meminta KemenLHK agar KemenLHK tidak memberhentikan semua reklamasi pantura Jakarta, pulau reklamasi yang sudah ada izin biarkan tetap berjalan, dan yang tidak ada izin dapat diberhentikan. Farial meminta Pemda Jawa Barat dan Banten tetap mengawasi pengambilan batu gunung di Jawa Barat, dan DKI Jakarta juga harus mengawasi reklamasi pantura Jakarta.  [sumber]

11 April 2016 - Farial mempertanyakan tingkat kepercayaan pengusaha terhadap permasalahan reklamasi pantura Jakarta. Farial juga mempertanyakan respon para pengusaha bila reklamasi dibatalkan. Farial berharap permasalahan ini tidak merusak iklim investasi dan kepercayaan para pengusaha terhadap aturan di negara ini. Menurut Farial, masalah reklamasi pantura Jakarta mulai heboh sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Anggota DPRD DKI Jakarta.  [sumber]