Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Vietnam dan Papua Nugini — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI

Bachtiar mengatakan Fraksi Nasdem mendukung RUU Pengesahan Ekstradisi Indonesia-Vietnam dan Indonesia-Papua New Guinea.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum dan HAM RI

Aly menyetujui 37 RUU sebagai Prolegnas tahun 2015 dan 159 RUU Prolegnas tahun 2015-2019.

Pengesahan Jadwal Masa Sidang III Tahun 2017-2018 dan Hasil Kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren — Badan Legislasi DPR RI Rapat Internal dengan Tim Ahli

Bachtiar mengatakan banyak terjadi pembusukan terhadap profile anggota DPR di media dan tidak ada bukti yang benar untuk profile tersebut. Bachtiar mengatakan ada peraturan yang mengatur media tersebut tidak boleh menyebarkan kebohongan.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan

Bachtiar mengatakan ada sejumlah UU yang mengatur kerjasama dengan negara lain secara rinci, diantaranya UU nomor 27 tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa perjanjian negara lain perlu persetujuan DPR dan UU nomor 24 tahun 2010 Pasal 10. Kerjasama bidang pertahanan di tandatangani pada 25 Mei 2015 antara Menteri Hukum dan HAM dan pemerintah Thailand, Bachtiar mengatakan  tindak lanjutnya perlu diratifikasi. Misalnya, pembaruan di Thailand untuk mempertahankan di forum internasional sehingga Thailand adalah rekan setara untuk mengadakan transfer teknologi. Indonesia dan Thailand tidak berbatasan langsung, tetapi berkaitan dengan keamanan laut di Cina Selatan, sehingga F-Nasdem setuju terkait ratifikasi kerjasama bidang keamanan dengan pemerintah Thailand.

RUU Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia

Bachtiar Aly menyampaikan kami setuju RUU ini dibahas di tingkat selanjutnya, dan juga di Paripurna.

Tanggapan

Program Kementerian Luar Negeri Tahun 2015— Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Bachtiar mengatakan pemerintah mengambil keputusan untuk membakar kapal yang nakal, sehingga banyak politisi dalam negeri yang tertawa ceria. Bachtiar bertanya apakah One China Policy akan tetap dipatuhi oleh Indonesia, karena ada negara ASEAN lainnya yang tetap bandel membuat hubungan dengan Taiwan. Bachtiar berpendapat Diaspora harus diajak untuk membangun networking.

Pembahasan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri

Bahtiar Aly mengatakan kaburnya koruptor BLBI Samadikun ke Vietnam gugah Pemerintah perkuat kerjasama dengan Vietnam. Ia menegaskan Fraksi Nasdem setuju RUU Perjanjian Timbal Balik Indonesia-Vietnam.

Tata Tertib — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI

Bachtiar mengatakan laporan dapat diterima.

Peraturan DPR-RI dan BPK-RI — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Bachriat mengatakan bahwa ia menerima peraturan ini.

Perubahan Tata Tertib — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Perwakilan Fraksi Badan Legislasi DPR-RI

Bachtiar mengatakan bahwa ia lebih setuju "merampungkan" karena frasanya lebih halus.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 serta Krisis Teluk dan Marawi — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu)

Bachtiar memberikan apresiasi kepada Kemenlu yang aktif dalam menanggapi isu-isu internasional. Ia mengatakan jangan lupa bahwa Qatar mempunyai pendukung yang bersimpati seperti Iran, Turki, bahkan Amerika. Ia menanyakan mengenai special envoy Indonesia antara Timur Tengah dan Palestina. Ia mengatakan Oman terbuka untuk dijadikan tempat transit jika ingin ke Arab. Ia memberikan apresiasi untuk pembelian rumah KBRI di Warsawa karena lebih mudah daripada rumah di Pondok Indah. Ia mengusulkan untuk pembahasan anggaran agar tidak bertele-tele dan agar anggaran untuk Kemenlu ditambahkan, bukan malah dikurangi.

Peranan Indonesia dalam Kasus Rohingya — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Bachtiar mengatakan apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri lebih daripada marathon diplomacy, ini merupakan football diplomacy karena melakukan pertemuan dengan banyak pihak dan responnya pun baik. Bachtiar meminta Menteri Luar Negeri menyampaikan apresiasi kepada Dubes Indonesia di Myanmar. Bachtiar mengatakan AKIM harus menjadi instrumen, jika terjadi masalah teknis maka Menlu bisa backup AKIM. Bachtiar mengusulkan penetapan anggota AKIM dari NGO agar mendengarkan aspirasi rakyat secara murni tanpa kepentingan birokrasi. Bachtiar mengatakan semua exodus latar belakang datangnya Rohingya ke Indonesia harus dipetakan.

Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Bachtiar A mengatakan ada tugas pengawasan oleh KPI dan ia menanyakan kriteria serta item yang menjadi sorotan dan yang paling menguras energi. Ia mengingatkan bahwa pengawasan juga memiliki unsur ideologinya. Menurutnya, media harus mempunyai ideologi yang berpihak kepada Indonesia. Ia menanyakan cara KPI mengatur pengembangan nilai Pancasila kepada TV dan radio. Ia juga menanyakan corporate culture yang identik dengan pemilik TV. Ia mengatakan kemungkinan penonton di brainwash dan menurutnya KPI harus bisa mengintervensi disana. Ia menyampaikan ini tahun politik dan pasti ada subjektivitas. Oleh karena itu, integritas KPI diperlukan. Ia berharap besar pada KPI karena KPI juga yang secara diam-diam memberikan arahan kemana bangsa ini dibawa. Ia mengapresiasi serapan anggaran yang telah maksimal dan mengusulkan Komisi 1 agar anggaran KPI dilipat gandakan. Ia mengatakan KPID tidak berkembang seperti kerakap tumbuh di batu dan seakan hidup enggan, mati tak mau. Menurutnya anggaran bisa di take over dan bisa diajukan oleh KPI agar tidak terpasung lagi. Ia mengatakan Komisi 1 akan mencoba lobby ke Kemenkeu. Ia menyampaikan bahwa percuma jika program baik-baik tapi implementasinya tidak ada. Ia menyebutkan bahwa benang merahnya adalah keterpaduan hierarki antara pusat dan daerah. Ia membahas mengenai dewan pers yang pernah dituding mempersulit pekerjaan orang sebagai jurnalistik. Ia mengatakan bahwa jurnalistik adalah panggilan hati nurani yang membedakan dengan profesi lain. Kenyataannya, saat ini banyak berita hoax. Ia mengatakan jika KPI bisa lebih canggih untuk mendesain opini publik, apabila ada gagasan yang dilansir media dan direspon dan dibahas lagi di media, jadi ada feedback dan tidak one way communication. Ia berharap KPI tidak punya muatan dan tidak terjebak dengan kegiatan rutinitas dan boleh juga mengundang pakar-pakar untuk menjadi narasumber. KPI harus menguras otak untuk memikirkan nasional. Ia membahas mengenai masalah kebangsaan yang tidak ecek-ecek lagi. Menurutnya, KPI berkewajiban menyemaikan semangat patriotisme kepada anak muda. Ia mengatakan kemungkinan ia terlalu berharap banyak namun karena Ketua KPI adalah saintis, ia yakin bisa. Ia menyampaikan bahwa ia memprovokasi KPI supaya tidak hanya rutinitas saja yang dikerjakan, tapi ada nilai lebih.

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri 2019, Konflik Semenanjung Korea, Upaya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Konflik Palestina, dsb — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu)

Bachtiar mengatakan bahwa inisiatif yang telah dilaksanakan Kemlu kurang dikomunikasikan dengan baik. Menurutnya, Kemlu harus mengkomunikasikan dengan lebih aktif lagi mengenai prestasi-prestasinya ke publik agar jelas. Ia menyampaikan bahwa pada kunjungan kerja Komisi 1 ke luar negeri, Komisi 1 juga berusaha pada beberapa masalah visa dan ada beberapa negara yang melakukan hal yang sama mengenai keamanan dan tanda-tanda kurang positif. Ia mengatakan jika ke luar negeri wajib kunjungan ke parlemen dan membawa isu aktual serta Indonesia menjadi anggota DK PBB dan masalah kelapa sawit juga dilakukan. Ia juga mengatakan suasana berdialog dengan kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai kewarganegaraan dan masalah diaspora. Menurutnya, penambahan anggaran Kemlu meskipun tidak detail tetapi patut didukung.

Kesiapan Dalam Pemilu 2019 – RDP Komisi 1 Dengan Dirut Perum LKBN Antara

Bachtiar menegaskan ANTARA ini memang posisinya itu terombang-ambing, karena belum begitu jelas. Kita harus bangkit, masih banyak saksi sejarah. Ia berterima kasih kepada ANTARA terhadap jasanya. Bachtiar kemabli menegaskan ANTARA ini harus bangkit, harus punya positioning sendiri, positioning nya harus jelas mau di mana. Tapi jelas kontribusinya. Tunjukkan posisi kita seperti TVRI, akan didukung oleh Komisi 1. Bangkit, bikin seminar, sarasehan untuk mensosialisasikan itu.

Bachtiar mengatakan posisi ANTARA sekarang di tengah kemelut informasi ini. Netral kan berita online yang sampah ini. Karena tingkat akurasi online tidak sesuai seperti yang dicetak. Dulu orang berpikir karena ada online, buku jadi sudah tidak ada. Tapi tidak, buku-buku itu masih ada. Cetak buku baru, diulang tahun ini. Cetak buku baru menjelang ulang tahun ini, bagimana perspektif kita di masa depan. Mesti jelas, ia rasa begitu. Terakhir, Bachtiar menyarankan agar pegawai ANTARA perbanyak anak-anak muda, rekrut mereka, banyak anak-anak muda kita yang kreatif.

Pembukaan Hubungan Diplomatik RI dengan Kepulauan Cook dan Niue - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI

Bachtiar Aly mengatakan kami dari fraksi Nasdem posisinya jelas mendukung penuh ini untuk menambah kerjasama yang lebih erat lagi.

Program 2019 - Rapat Kerja Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI

Bachtiar mengatakan semua orang menunggu penghitungan suara hal tersebut dan ketika
selesai semua orang akan bubar dan akan menimbulkan chaos dan keamanan perlu diperketat untuk hal tersebut. Mengenai kontigensi bencana TNI harus memiliki dana namun sampai saat ini belum ada dana. Bachtiar menyarankan untuk adanya pembicaraan khusus kepada Presdien dan DPR dan memperlihatkan kejadian di lapangan dan disaksikan oleh Menkeu sehingga ada terobosan.

Monitoring Kepatuhan Badan Publik – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Bachtiar mempertanyakan alasan ataupun jawaban apa yang akan dilakukan KIP terkait dengan keperluan mempertahankan eksitensi dari lembaganya. Bachtiar mengatakan ingin mengatrol anggaran untuk KIP tetapi KIP juga harus mampu menunjukan kinerjanya dengan baik dan maksimal.

RKA K/L 2019 - RDP Komisi 1 dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas

Bachtiar menyatakan apresiasinya kepada Lemhannas dan Wantannas atas kegiatan yang telah dilakukan. Bachtiar juga menyatakan bahwa anggaran untuk Lemhannas dan Wantannas seharusnya bisa dinaikan hingga lima kali lipat. Bachtiar juga menyatakan bahwa dulu ada Lemhanas harus mampu mengatasi serangan serangan sosial yang ada, perlu adanya pengawasan yang kuat dari Lemhannas dan Wantannas.

Laporan Capaian 2018 dan Rencana Kerja 2019 – RDP dengan Komisi 1 dengan LPP RRI

Bachtiar mengatakan RRI harus bekerja keras dan terus meningkatkan kinerjanya agar mendapatkan pengawalan yang baik dari DPR RI. Bachtiar menuturkan di balik cerita UII ini akan dibangun dan menimbulkan masalah baru dan menurut Bachtiar, UIN Syarif Hidayatullah sudah merupakan lembaga pendidikan Islam bertaraf internasional namun dirinya merasa heran dengan pembangunan UII yang dikatakan bertaraf internasional. Bachtiar menyampaikan agar diberikan forum untuk berbicara bukan hanya mengenai politik namun juga dengan topik politik dan pemerintahan.

Evaluasi Kinerja KPI 2018 – RDP Komisi 1 dengan KPI Pusat

Bachtiar menuturkan, di dalam kerja sama institusi pasti ada kelemahan koordinasi dan sinkronisasi dan dirinya menanyakan pengalaman KPI terkait gugus tugas tersebut. Bachtiar menanyakan penjelasan dari sekolah P3SPS dan temuan penting dari sekolah tersebut. Bachtiar mengatakan dalam hukum lebih baik membebaskan yang salah daripada menghukum yang benar jadi KPI harus memiliki kemampuan empati dan sensitivitas yang tinggi kepada masyarakat. Bachtiar mengatakan Presiden seharusnya diperbolehkan menayangkan kinerjanya selama dia menjabat. Bachtiar mengatakan artis yang terkena protistusi online akan menimbulkan anggapan bahwa semua artis yang buruk dan berimbas pada partai politik yang menaungi artis dan berakibat masyarakat tidak akan memilih partai politik tersebut. Terkait hal ini, Bachtiar meminta perhatian untuk hal tersebut.

Latar Belakang

Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA lahir di Banda Aceh, 21 Desember 1949. Ia adalah seorang caleg yang lolos pemilu legislatif untuk tahun 2014-2019 yang diutus oleh Partai Nasdem. Bachtiar Aly dikenal sebagai duta besar Indonesia untuk Mesir pada tahun 2002-2005. Sampai saat ini, Bachtiar Aly masih tercatat sebagai penasihat ahli Kapolri RI.

Bachtiar Aly menikah dengan R. Indrijati Inawangsih pada tahun 1988. Mereka dikaruniai dua orang anak, Noval Herzuno Bachtiar dan Datin Tarina Alysa.

Pendidikan

S1, Publistik, Universitas Padjajaran, Bandung (1971)
S1-S3, Ilmu Komunikasi, Politik dan Sosiologi, Westfaelische Wilhelms – Universitaet Muenster, JERMAN (1984)

Perjalanan Politik

Bachtiar Aly memulai karirnya di politik sebagai salah satu anggota tim ahli FKP DPR RI di Jakarta pada tahun 1998. Ia juga menjadi salah satu tim ahli MPR RI di Jakarta di tahun yang sama. Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan 2005, Bachtiar Aly menjadi tim penasehat Presiden untuk urusan berkaitan dengan Aceh di Jakarta. Ia juga terlibat dalam Kementrian Polkam sebagai penasehat dari 2000 sampai 2002.

Bachtiar Aly mendapatkan kedudukan sebagai Duta Besar Mesir untuk periode 2002-2005. Lalu ia kembali ke Indonesia dan menjadi tim ahli DPR RI dari tahun 2005 sampai 2007.

Sebelum terlibat dengan ormas Nasional Demokrat dan Partai Nasdem, Bachtiar Aly telah lama terlibat dalam organisasi-organisasi lainnya seperti menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan di Perhimpinan Alumni Jerman, Ketua di Komite Profesor untuk Perpustakaan UI, dan ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar FISIP UI. Di samping itu, beliau juga sampai sekarang masih menjadi pengurus forum duta besar RI, Jakarta.

Dari tahun 2010, Bachtiar Aly menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan untuk Ormas Nasional Demokrat. Sejak tahun 2013, ia memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem di Jakarta.

Pada 17 Mei 2014, Bachtiar Aly menanggapi tentang kasus yang menimpa Walikota Medan Nonaktif, Rahudman Harahap. Rahudman divonis 5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung, dan Bachtiar Aly berkata bahwa elit politik harus dapat menahan diri dan menghindari politik balas dendam.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Bachtiar mewakili Fraksi Nasdem memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Bachtiar sebagai perwakilan dari Fraksi Nasdem menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk dibahas ditingkat selanjutnya.   [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Mewakili Fraksi Nasdem, Bachtiar menerima hasil kerja Panitia Kerja (Panja) dan setuju RUU Kewirausahaan Nasional dibawa ke Paripurna.  [sumber]

23 November 2015 - Bachtiar menegaskan bahwa RUU harus dirumuskan sedemikian rupa. Menurut Bachtiar, RUU Kewirausahaan Nasional adalah ide yang bagus. Bachtiar merasa sedih adanya afirmatif keberpihakan bahwa mitos orang Melayu itu malas dan UKM yang maju selalu disebutkan dari Jepang dan Korea yang tidak mau tersaingi. Bachtiar juga merasa pilu saat Indonesia dianggap bangsa plagiat. Bachtiar mendukung RUU Kewirausahaan Nasional dan berharap Indonesia lebih visioner.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Bachtiar mengatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 sudah menjelaskan mengenai lisensi dan kegiatan praktik, jadi Pasal 4C sudah tepat isi dan rumusannya, jadi pejabat negara tidak masuk kategori ini, tetapi masih bisa menerima konsultasi mengenai pajak. [sumber]

RUU Konsultan Pajak

11 April 2018 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli Bachtiar menjelaskan ini merupakan tahun politik sehingga sedikit partisipasi anggota DPR yang datang rapat. Bachtiar menyampaikan,untuk Tenaga Ahli (TA), Pajak ini sumber pendapatan publik sehingga harus visioner dan beberapa tahun mendatang sudah tidak out of date. Bachtiar mengatakan,bila materi dikuasai dengan baik maka akan langsung diketahui kekurangannya secara cepat. (sumber)

Tanggapan

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware dan Hoax

31 Mei 2017 - Menurut Bachtiar, kalau memang ini menimbulkan bencana kepanikan masyarakat kalau bisa jangan disosialisasikan. Bactiar siap diundang untuk menonton cyberwar secara langsung dan apabila bisa dikenalkan langsung sama hacker-hacker minimal hacker putih. Selain itu, sejauh mana kualitas SDM yang memumpuni untuk menghadapi keamanan siber. Bactiar menanyakan bagaimana pun strategi Pemerintah yang penting kepentingan nasional NKRI nomer 1. Selanjutnya, Bactiar mengatakan bahwa isu radikalisme itu terlalu overexposed padahal konten porno juga masih banyak. Jangan sampai bangsa kita sudah jadi bangsa korup juga jadi bangsa porno.   [sumber]

Persiapan Menjadi Tuan Rumah Asia-Pacific Broadcasting Union

26 April 2016 - Komisi 1 DPR-RI menyampaikan selamat kepada anggota dewan pengawas yang terpilih, semoga amanah dengan tugas yang diemban bisa dilakukan dengan baik. Bachtiar sudah melihat tampilan dan meyakinkan namun tema dalam acara (Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) tersebut belum ada. Menurut Bachtiar, seharusnya Indonesia yang mengusulkan topik, tidak hanya sebagai pelaksana saja.  [sumber]

Konflik Timur Tengah

2 September 2015 - Menurut Bachtiar Komisi 1 juga ingin menyegerakan pengiriman bantuan agar tidak dianggap memberikan janji saja dan Ia menanyakan bagaimana perkembangan ISIS sebenarnya dan jika ini merupakan tentang ideologi, ideologi siapakah yang dimaksukan. Bachtiar menanyakan bagaimana perspektif para dubes mengenai Palestine. Ia menyatakan In military industry complex, sebenarnya ini masalahnyavseperti ada settingan, karena menurutnya seharusnya Palestine sudah lama merdeka dengan Ibukota Yerussalem. Menurut Bachtiar, Israel itu biadab dan penasihat Presiden Obama adalah seorang Yahudi. Kemudian Bachtiar mempertanyakan bagaimana peran OKI karena menurutnya Yahudi punya kaki tangan di Indonesia. Bachtiar mengaku bisa tersulut emosinya namun tidak jadi karena kini ia tengah bertugas di Komisi 1. Ia merasa pimpinan butuh penjelasan mengenai perspektif ISIS. Selain itu dubes memiliki hak veto, diskresi, sebagai wakil dari negara, wakil dari presiden, warga, dan pribadi maka Bachtiar menyatakan persetujuannya agar dubes diundang kembali karena pembahasan topik rapat bisa panjang. [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - Bachtiar mengapresiasi para relawan yang sudah membantu para pengungsi. Bachtiar menilai UNHCR sudah overloaded. Bukan berarti UNHCR tidak menganggap Rohingya sebagai prioritas penting, namun yang dimaksudkan disini Indonesia harus tetap berperan aktif. Bachtiar menemukan adanya spirit yang sama namun tidak sesuai antara Kemenlu dengan para stakeholder. Bachtiar usul ke Kemenlu agar diadakan forum nasional sebelum diadakan international conference terkait Rohingya. Dimana dalam kasus ini yang dibutuhkan hanya brainstorming, bukan perdebatan antar orang pintar. Mengenai usulan Elnino M Husein Mohi terkait pengumpulan pengungsi dalam satu pulau khusus, serta usulan Alimin Abdullah terkait konklusi rekomendasi para pengungsi, Bachtiar menyatakan setuju atas pendapat keduanya.  [sumber]

Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional dan Dewan Keamanan Nasional

11 Juni 2015 - Bachtiar mendukung Pagu Anggaran untuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Bachtiar menggaris bawahi bahwa Lemhanas akan membangun gedung kantor baru dengan 26 lantai. Bachtiar saran ke Wantanas untuk bergabung satu kantor bersama Lemhanas saja.  [sumber]

Rencana Strategis TVRI-RRI

10 Juni 2015 - Bachtiar minta klarifikasi ke Direktur Utama TVRI (Dirut TVRI) rincian komposisi program TVRI yang diproduksi sendiri dan yang kontrak dari tempat lain. Sehubungan dengan akan adanya karyawan TVRI yang akan pensiun, Bachtiar minta penjelasan pola rekrutmen TVRI selanjutnya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 September 2015 - Bachtiar mendukung permohonan tambahan anggaran yang diajukan oleh Dewan Pers.

10 Juni 2015 - Bachtiar fokus kepada Kantor Berita ANTARA (KBA). Menurut Bachtiar KBA saat ini jejaknya tidak diketahui. Bachtiar dorong KBA untuk lebih percaya diri dalam merancang rencana strategisnya. Bachtiar minta klarifikasi ke Direktur Utama KBA berapa banyak koresponden KBA di seluruh dunia. Bachtiar mendukung ide membuat sekolah jurnalistik.

Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bachtiar minta penjelasan hasil tindak lanjut dari Raker dengan Komisi 1 di bulan Januari 2015 lalu.  [sumber]

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang

28 Mei 2015 - Bachtiar saran perlunya dibuatkan jadwal untuk pemantauan dan peninjauan undang-undang.  [sumber]

Laporan Penyusunan RUU di Komisi I

28 Mei 2015 - Menurut Bachtiar berdasarkan Prolegnas 2015 Komisi 1 akan menyusun 3 RUU: RUU Penyiaran, RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) dan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Komisi 1 sudah membuat Panitia Kerja (Panja) dan Naskah Akademik untuk RUU Penyiaran dan RUU RTRI. Targetnya RUU Penyiaran selesai di masa persidangan kali ini. RUU tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam telah menjadi Undang-Undang.

Bachtiar usul agar Baleg beri target ke Deputi Perundang-undangan DPR (Deputi PUU) untuk menyelesaikan Naskah Akademik yang banyak terbengkalai sampai dengan akhir Masa Sidang IV ini. Dan kalau juga belum selesai Bachtiar usul agar Baleg untuk cari lembaga lain untuk membuat Naskah Akademiknya.  [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

Pada 6 April 2015 - Bachtiar saran ke Badan Legislasi (Baleg) agar anggota DPR minimal dibekali helm dalam keadaan darurat agar tidak mati bila ditembak. Menurut Bachtiar yang mengalami Kerusuhan Mei 98 paham yang ia maksud.  [sumber]

Anggaran Kementerian Luar Negeri

Pada 4 Februari 2015 Bachtiar mendukung kebijakan Kemenlu untuk membeli gedung kedutaan di luar negeri daripada membayar sewa karena secara jangka panjang lebih menguntungkan untuk pemerintah.  Sehubungan dengan rencana menjual gedung kedutaan Indonesia di Bonn, Jerman Barat, Bachtiar menganjurkan untuk tidak dijual oleh Kemenlu.  Bachtiar menyarankan lebih baik dialih fungsikan sebagai pusat studi budaya Indonesia di Eropa.  [sumber]

Evaluasi Kinerja TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 Bachtiar menegaskan bahwa inisiatif untuk mengintegrasi media nasional adalah bentuk rujukan dari krisis yang terjadi di TVRI & RRI. Bachtiar mendukung kenaikan anggaran TVRI & RRI dan berharap kesejahteraan dari anggotanya diperhatikan. Namun demikian, Bachtiar berharap akan ada peningkatan dari content. Bachtiar merasa jajaran manajemen TVRI kurang percaya diri dan minder untuk berkompetisi dengan stasiun televisi lain. Bachtiar menghimbau walaupun statusnya BUMN, TVRI & RRI jangan segan untuk kritisi pemerintah asalkan tidak masuk ke ranah pemberitaan konflik. Bachtiar menghimbau untuk mempertimbangkan ranah citizen & peace journalism dan menjunjung tinggi kode etik advertising. (sumber)