Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Zulfan mengatakan ketika Indonesia ingin meminjam ke Cina takut dengan Amerika, sebaliknya ketika ingin meminjam ke Amerika takut dengan Cina, begi juga dengan kerjasama dengan Rusia. Zulfan berpendapat seharusnya negara tidak perlu takut dan bimbang jika ingin bekerjasama dengan negara lain. Zulfan mengatakan jika ekonomi Indonesia saat ini sebagus jaman Presiden Soeharto, maka Indonesia sudah melambung tinggi. Pemerintahan Jokowi bagus dalam infrastruktur, maka jika negara fokus dan tidak takut maka pasti maju.  

Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE

Zulfan menegaskan selama ini ada tengkulak yang ambil keuntungan. Beli murah jual mahal. Selanjutnya, Zulfan menanyakan nilai tambah e-commerce ketika menggantikan perantara lain.

Pembahasan RUU KUHP - Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI

Zulfan Lindan mengatakan bahwa Fraksi Partai Nasdem menilai kebijakan pembaruan hukum pidana sebagai peletak dasar sistem hukum Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Fraksi Partai Nasdem meminta RUU KUHP untuk dibahas ditingkat dua dalam rapat Paripurna.

Tanggapan

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Zulfan mengatakan bahwa mekanisme-mekanisme hukum harus menjadi pijakan, bukan sebagai lompatan-lompatan politik dan dalam berpolitik tidak boleh underestimated maupun overestimated. Zulfan menyatakan saat ini diperlukan pembentukan Panja, karena jika di jajaran Pansus, maka semua sudah babak belur.

Pagu Anggaran Tahun 2016 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

Zulfan mengatakan terkait dengan investor
pariwisata disana diisi oleh orang asing, mereka melihat sektor pariwisata.

Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Zulfan menjelaskan bahwa dalam konteks policy kita tidak bisa menggunakan pendekatan pragmatis, jika menggunakan pendekatan rasionalis, maka itu lebih baik.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Zulfan berpendapat bahwa Cina pasti mempunyai kepentingan politik dengan pinjaman tanpa jaminan, seperti yang dilakukan China kepada Pakistan. Zulfan juga merasa kecewa mengapa Indonesia tidak pinjam US$ 300 Miliar jika tanpa jaminan.

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Zulfan mengatakan bahwa ia kurang mengerti mengenai Askrindo dan Jamkrindo. Terkait NPG, dalam pemaparannya dari tahun 2007 sampai 2015 ada yang naik dan ada yang turun. Ia menanyakan alasannya. Zulfan juga mempertanyakan alasan yang diberikan pinjaman usaha yang akan collapse.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Zulfan berpendapat bahwa sebaiknya Komisi 6 DPR-RI dan Pemerintah harus berpikir untuk bertahan dan membangun, jangan terlampau pragmatis. Ia menyampaikan bahwa harus ada tindakan tegas untuk lahan produktif yang dialihfungsikan. Indonesia merupakan negara dengan lahan kopi terbesar di dunia, namun produsen kopi terbesar di dunia adalah Brazil. Menurutnya, Pemerintah tidak pernah hadir secara langsung di lahan pertanian, dan ia mengimbau agar Pemerintah bekerja jangan hanya melalui belakang meja saja.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Zulfan mengatakan bahwa Pertamina mempunyai 18 anak perusahaan. Ia meminta penjelasan terkait anak perusahaan yang akan dimasukan ke pusat. Zulfan menyampaikan bahwa Iran akan mengembangkan pariwisata dan infrastrukturnya, bukan minyaknya. Ia menanyakan perusahaan sebesar Pertamina sebaiknya men-support pesawat atau pengembangan wisata di Mandalika. Menurutnya, era emas dari minyak semakin menurun, teknologi semakin canggih, air saja tidak dari tanah, tapi sekarang dari udara juga bisa. Terkait Pertamina mensponsori Rio di F1, Zulfan memandang itu sebagai sebuah terobosan bagus, yang terpenting dapat dipertanggungjawabkan.

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Zulfan mengatakan masalah perdagangan tidak berdiri sendiri. Zulfan berpendapat jika Indonesia masuk Trans-Pacific Partnership (TPP), maka akan rugi, sehingga kajian untuk TPP harus serius. Zulfan menyarankan kalau BUMN tidak boleh diberi perlakuan khusus dalam TPP karena akan mengubur Pasal 33. TPP harus dikaji secara ideologis, konstitusional dan ekonomi.

Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN-P 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga

Zulfan mengatakan keberadaan Jasa Marga itu penting. Ia menyampaikan sebenarnya ada pendapat bahwa BUMN tidak berorientasi pada untung, tetapi pada pelayanan publik. Ia mengatakan seharusnya orang masuk tol agar lancar, tetapi malah macet yang salah satu penyebabnya ada di pintu tol.

Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan — Rapat Paripurna DPR RI

Zulfan mengatakan selama ini pelanggaran peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dibiarkan,
DPR RI harus satu suara untuk kepentingan rakyat. Zulfan meminta Pimpinan DPR RI untuk lebih tegas atas keputusan pemerintah.

Laporan Komisi 3 DPR RI tentang Hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komnas HAM Tahun 2017 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Sejumlah RUU— Rapat Paripurna DPR RI

Zulfan mengatakan e-toll tidak bisa dipaksakan, harus ada peluang untuk pembayaran cash.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Zulfan mengatakan riset harus menjadi base dalam beternak, seperti tanah yang cocok dan jenis makanan.

RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Zulfan mengusulkan untuk banyak symposium antara teknologi dan ekonomi. Kalau bisa Menperin membuat role model yang bisa dicontohkan untuk orang disekitar perindustrian.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Zulfan Lindan menegaskan perlu investasi untuk mengembangkan potensi Sabang.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Zulfan bertanya komposisi permasalahan listrik, PLTA berapa MW, PLTU berapa, dan panas bumi berapa

Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Zulfan mengatakan Fit and Proper Test Anggota BPKN ditunda dulu, Komisi 6 perlu memperbaiki UU Perlindungan Konsumen terlebih dahulu. Zulfan mengatakan badan yang melindungi konsumen seIndonesia hanya diberi anggaran Rp11 miliar, hal ini tidak masuk akal.

Pembahasan Permendag No. 16 Tahun 2017 Terkait Perdagangan Gula Kristal — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag)

Zulfan mengatakan konsen paling utama adalah hati nurani yaitu kecintaan pada rakyat yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia menyampaikan kalau ada kecurigaan data saja dibicarakan semua dan ada masalah apa sebenarnya. Ia mengatakan tidak semua masalah bisa diselesaikan di sini tapi bisa diselesaikan di ruang terbatas. Ia membahas mengenai mafia yang tidak main-main dan harus tegas dalam melakukan tindakan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Zulfan mengajukan proposal dan usulan dari suatu pasar, tetapi realisasinya ke pasar yang bukan di tuju dan tidak ada hubungannya. Menurut Zulfan Kementerian Perdagangan seharusnya menegaskan jika pasar yang ditentukan harus sesuai.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Zulfan mengatakan Indonesia itu sekarang ada di zaman neo-kolonialisme dimana sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai pemilik modal. Di DPR ini harus membantu Presiden untuk mencegah kolaborasi-kolaborasi Pemerintah dengan pemilik modal.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Zulfan mengatakan F-Nasdem meminta pembahasan dividen Kementerian BUMN dan PMN untuk PT KAI (persero) ditunda.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Zulfan menanyakan saham pemerintah di PT. Freeport sampai dijadikan sebagai anak BUMN. Zulfan mengatakan, seharusnya memisahkan antara UU dengan aktivitas. Zulfan merasa sedikit kurang memahami terkait soal LPG walau nanti akan dibahas secara khusus. Zulfan mengatakan banyak negara yang lebih miskin dari Indonesia dan tidak maju-maju sebab masih banyak tabung gas yang meledak. Zulfan menanyakan langkah-langkah yang dilakukan kedepannya sebab melihat Pertamina seperti jalan di tempat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat soal BBM. Zulfan meminta kepada Pertamina untuk melihat kepala DPPN yang lama dan tidak seenaknya lakukan apapun.

RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BSN

Zulfan berpikir jika belum dapat menerima, maka kita tidak dapat menutup dan membawa persoalan ini ke Badan Anggaran.

Hasil Pansel — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Zulfan mengajak untuk jujur dan tau kepantasan itu seperti apa. Zulfan mengatakan bahwa seharusnya sadar diri jika berurusan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan

Zulfan menjelaskan bahwa penguasaan suatu bisnis besar ini sudah kemana-mana sehingga KPPU ini berat sekali, dan biasanya untuk itu wewenang KPPU sudah besar sekali, oleh karena itu biasanya diperlukan suatu idealisme yang dibangun dan harus jelas idealismenya dan tujuannya.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Zulfan mengatakan perlu ada kebijakan untuk penegakkan etika dan hukum agar dunia usaha tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Utang BUMN dan Laporan Penyelenggaraan Mudik Lebaran – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Sesmen BUMN, Deputi BUMN, dan Dirjen Transportasi

Zulfan mengatakan jika ini bisa diselesaikan secara internal dalam DPR, maka semua masalah akan selesai. Bahwa sempat Ibu Menteri BUMN ingin hadir tetapi ada 1 Fraksi yang menolak.

Laporan Tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Pembicaraan Tingkat 1 Terhadap Beberapa RUU, dan Pidato Penutupan Masa Sidang — Paripurna DPR-RI Masa Persidangan II Tahun 2018-2019

Zulfan mengatakan bahwa saat ini utang BUMN sudah mencapai Rp5.200 Triliun. Ia meminta kepada Pimpinan agar pada sidang yang akan datang bisa menghadirkan Menteri BUMN untuk mendesak pembahasan tersebut.

Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Zulfan mengatakan pemerintahan kini anarkis karena tidak otoriter tapi juga sebaliknya. Hal tersebut membuat auto dikritik di koalisi. Pemerintah anarkis sehingga banyak aturan-aturan. Pemerintah membeli Freeport, tapi Inalum mengatakan ingin dijual ke China. Padahal bangsa sendiri nampaknya morat marit. Pola pemerintahan anarkis, tidak jelas. Menurutnya, Presiden lebih baik sekalian otoriter, agar jelas. Kalau anarkis, terombang ambing.

Pagu Indikatif RKA K/L 2020 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Non Kementerian (LPNK)

Zulfan menegaskan baru saja dari Komisi 6. Ia ingin banyak dapat input, tapi kata Ketua nanti di eselon 1. Ia kira tapi ini semua dibawah Menristekdikti strategis, berangkatnya semua dari sini. Tetapi perhatian pada institusi ini kurang sekali. Zulfan menanyakan pernah tidak untuk diajukan agar adanya sebuah perbaikan. Apa nurut saja dikasih sekian.

Zulfan mengatakan dengan biaya sendiri 8 hari di Brazil. Bagaimana mereka terus berpikir menjadi nomor 1 ekspor sapi, daging, kopi. Brazil setahun dua kali membuat riset scara gratis dari Pemerintah ini kita harus evaluasi. Kopi kita nomor 4 dari nomor 1 karena tidak ada inovasi dan riset. Dengan anggaran terbatas, jadi kita berbuat minimal karena anggaran memang hanya segini. Belanda negara kecil, tapi nomor 2 sebagai penghasil buah-buahan dengan konsep green house.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Pimpinan KPK Atas Nama Luthfi Jayadi Kurniawan

Zulfan menyarankan untuk membersihkan pikiran dan hati terlebih dahulu ketika ingin mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Calon Pimpinan KPK. Zulfan berpesan jangan menargetkan suatu lembaga yang akan diawasi. Zulfan mengatakan latar belakang pendidikan Luthfi adalah Sarjana Sosial, sementara untuk Capim KPK dibutuhkan yang berlatar belakang pendidikan hukum. Zulfan menanyakan cara Luthfi untuk meyakinkan Komisi 3 bahwa Luthfi akan memahami permasalahan-permasalahan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, sebab dalam hal ini Luthfi akan masuk ke dalam lembaga hukum.

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Komisi 3 DPR RI dengan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) an. Lili Pintauli Siregar

Zulfan mengatakan penjelasan calon masih terlalu jelas dan makalah belum fokus pada inti masalah. Lalu ia menanyakan kemampuan calon dalam audit investigasi dalam selesaikan persoalan di sektor SDA dan pangan. Lalu, lanjutnya, satu hal yang belum mampu ditembus KPK adalah capital market, padahal disana banyak terjadi pengalihan aliran dana dan kasus pencucian uang. Untuk itu, ia berharap apabila calon ini terpilih nanti, dapat memfokuskan perhatian dan pendalaman terhadap kasus-kasus di pasar modal.

Kinerja 2018 dan Masalah Investasi di Sektor Migas – Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)

Zulfan mengatakan pengawasan seluruh operator minyak dan gas merupakan dibawah kontrol SKK Migas, dan Zulfikan meminta kepada Kepala SKK Migas terkait limbah yang di Aceh sangat meresahkan masyarakat disana, dan untuk segara ditangani terkait masalah limbah yang di Aceh.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Zulfan menanyakan proses PMN diputuskan harus lalui Komisi 6 lalu dibahas di Badan Anggaran secara hukum dan legalnya seperti apa. Zulfan menambahkan secara mekanisme yang diputuskan Badan Anggaran itu salah terkait kesepakatan PMN.

Latar Belakang

Zulfan Lindan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II setelah memperoleh 23.748 suara. Awalnya Zulfan adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan di periode 1999-2004 pernah bertugas menjadi Anggota DPR-RI dari PDIP di Komisi IX yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Di periode 2004, Zulfan diduga terlibat kasus korupsi kasus aliran dana suap Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR di Komisi IX periode 1999-2004 untuk pemilihan Deputi Gubenur Bank Indonesia Miranda Goeltom (Kasus Mirandagate). (sumber).

Pendidikan

SLTA, SMA Aceh, Aceh (1976)

Perjalanan Politik

Zulfan Lindan dikenal sebagai tokoh Syiah dan Ketua dari Ikatan Jama'ah Ahul Bait Indonesia (IJABI) periode 2004-2008. Ia adalah alumni dari Universitas Jayabaya.Dari 1999 sampai 2004, Zulfan Lindan adalah bagian dari DPR di Jakarta. Mulai dari 2013, Zulfan pindah partai dan bergabung di Partai Nasdem. Zulfan diangkat sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi & Industri Tenaga kerja oleh Partai Nasdem.

Pada 20 Juni 2019 Zulfan resmi meninggalkan kursi anggota Komisi 6 yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional dan bertugas di Komisi 7 yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perdagangan Internasional

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Zulfan menanyakan cara untuk mengetahui visi misi yang ada untuk situasi yang lebih konkrit dikarenakan tenaga kerja murah dan investasi sudah tidak menjamin lagi semua didasari faktor politik. Zulfan berharap, Kadin dapat komprehensif memikirkan industri saat ini. [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO,

Zulfan mrngatakan, untuk mengkaji secara serius sebab peraturan dibuat dari mikro ke makro. Zulfan menuturkan, peraturan ini akan sangat bahaya bila tidak dikoreksi oleh pihak yang berwenang. Zulfan menuturkan aturan terasa lucu ketika sebuah perusaahn ingin meminta perizinan namun harus diberikan persyaratan aneh-aneh terlebih dahulu. Zulfan mengatakan, aturan ini dibuat oleh orang yang tidak ada kerjaan di kantor Kemenko Perekonomian dan akhirnya terbentuklah aturan berdasarkan khayalan. Zulfan mengatakan, aturan harus dicabut sebab ini bukanlah ayat dalam kitab suci yang tidak boleh dicabut. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Zulfan mengatakan bahwa selama kemunafikan masih ada maka niat baik untuk melakukan sesuatu sudah tidak ada. Ia mengungkapkan Jika Zulfan menjadi Menteri BUMN, menteri-menteri yang “main” seperti ini akan Zulfan tampar. Indonesia mesti tegas jangan mengambil suatu keputusan terlalu cepat dan mesti dinegosiasikan terlebih dulu. [sumber]

Dana PMN Tahun 2017 untuk LRT Jabodetabek

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Zulfan mengatakan, kalau memang belum siap, jangan coba-coba karena ini menyangkut dana. Zulfan berkata sudah lima tahun pemotongan terus terjadi padahal kita selalu lakukan inovasi dalam anggaran. Zulfan mengatakan, seluruh proyek insfrastruktur di negara ini adalah perintah presiden, apapun alasannya, proyek presiden harus jalan, pasti presiden sudah pikirkan uangnya dari mana. Zulfan berkata kalau kita ingin bicarakan proyek secara keseluruhan, kita harus bicarakan dengan Menteri terkait (Menhub), kalau cuma rapat dengan BUMN saja ya kita cuma bisa bicarakan hal teknis saja.[sumber]

Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Menurut Zulfan, Telkom adalah perusahaan yang paling strategis di Indonesia karena menurutnya apa yang dipaparkan tadi adalah Base telekomunikasi kita. Zulfan mempertanyakan sejauh mana kekuatan untuk mengamankan informasi dan jalur komunikasi kita seperti presiden, menteri, dan DPR karena hal itu berbahaya. Zulfan mengatakan bahwa Telkom harus memberitahu Menkopolhukam untuk mengantisipasi keamanan masuknya broadband baru. Zulfa mengatakan bahwa sepengalamannya, jika mau buka situs porno masih bisa dibuka tidak seperti di Iran, handphone-nya mati. Menurut Zulfan untuk membicarakan keamanan negara tidak hanya urusan politik saja. Zulfan meminta Telkom untuk meningkatkan proteksi yang ada. Zulfan bertanya, bagaimana cara kita mengamankan data-data Indonesia di Telkom yang terpusat di Singapura karena Indonesia menggunakan Amdocs milik Israel. Zulfan menanyakan konfirmasi kebenaran berita Amdocs yang dimiliki oleh israel. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Zulfan menyatakan bahwa keberadaan koperasi masih dipandang sebelah mata. Koperasi harus mempunyai strategi, tidak perlu bersaing dengan swasta ataupun konglomerat. Zulfan menyerukan bahwa Dekopin juga harus bisa membuat perusahaan seperti BUMN yang dibuat seperti perusahaan Susu di Belanda dan Jepang. Kemudian, Zulfan mengatakan bahwa BKPM mempengaruhi pasar modal yang harus kuat sebagai investasi, tetapi tidak hanya berfokus dengan pasa modal saja dapat dicari alternatif lain. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Zulfan berpendapat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus fokus dalam penyimpangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Zulfan menanyakan bahwa KPPU dilihat berbahaya oleh siapa. Pihak yang merasa rugi adalah mereka yang dirugikan akibat munculnya KPPU. Menurut Zulfan, Komisi 6 perlu dukung KPPU dalam memberantas mafia-mafia dalam bidang usaha. Zulfan mengatakan, bahwa anggota kabinet kita tidak profesional, apa yang kita harapkan dalam kabinet ini.Ia berharap KPPU bekerjasama dengan DPR, KPPU harus diberi proteksi secara politik agar KPPU tidak dipermainkan seenaknya. Menurutnya, Komisi 6 harus mendukung KPPU untuk melawan mafia praktek-praktek monopoli yang banyak dilakukan perusahaan dan Zulfan pun curiga atas terjadinya kelemahan pengurangan KPPU. [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015 - Zulfan menilai PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) memiliki kelemahan di job order, prosedur operasional dan sumber daya manusia (SDM). Zulfan mengkritisi menterinya yang menurut Zulfan terlalu sibuk rapat sampai tidak terlalu mengawasi BUMN.

Zulfan desak Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (Dirut INKA) memberikan kepastian dan komitmen untuk menjadikan industri kereta api Indonesia mandiri, walaupun peluangnya INKA di pasar dunia besar. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Karena Zulfan mendengar di media bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru belum memahami dunia perdagangan di Indonesia, di Rapat Kerja kali ini Zulfan ingin lebih berbagi dan memberikan masukan-masukan kepada Mendag. Menurut Zulfan yang paling penting perdagangan perlu ditangani secara strategis. Masalahnya sulit untuk strategis kalau laporan-laporan yang dibuat tidak detil. Menurut Zulfan laporan yang diterima menteri sering tidak detil dan masalahnya sistemik. Zulfan saran untuk Pemerintah minta rakyat Indonesia untuk ‘kencangkan ikat pinggang’. Menurut Zulfan tidak masalah kalau kita tidak makan daging jika memang keadaannya tidak memungkinkan. Biar saling merasakan sesama masyarakat semuanya.

Zulfan juga saran ke Mendag pentingnya koordinasi yang detil dengan menteri-menteri yang lain. Zulfan menyoroti program subsidi pupuk yang tidak konsisten, para pedagang ayam diteror oleh asosiasi-asosiasi pedagang ayam. Sementara menurut Zulfan di Thailand dan Vietnam petani di subsidi irigasinya. Zulfan menilai sulit untuk Indonesia bersaing kalau sesama kementerian tidak berkoordinasi dengan detil dan baik.

Zulfan menilai kita masih sibuk memikirkan apakah bangsa Indonesia itu sosialis atau kapitalis. Menurut Zulfan itu tidak penting, yang penting adalah rakyat sejahtera. Zulfan harap Mendag di pertemuan berikutnya bisa memberikan strateginya yang jelas dan membangun perdagangan Indonesia. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Zulfan menilai pelabuhan-pelabuhan di Aceh tinggal menunggu mati saja. Zulfan menyoroti bahwa disana penjaga/satpam saja tidak ada. Zulfan memohon ke Direktur Utama PT. Pelindo 1 agar pelabuhan tersebut dan pelabuhan kecil lainnya diurus karena BUMN harus melayani publik.

Zulfan juga menanyakan apakah PT. Pelindo 1 sudah melakukan studi komparasi pelabuhan luar negeri sebelum mengambil keputusan ini perlu berfikir strategis dalam membangun residensial jika tidak mau merugi. Beliau juga menanyakan negara mana yang dijadikan contoh terkait tata kelola pelabuhan. Selain itu Zulfan juga menyampaikan jika kita tidak perlu malu untuk meminta tolong pada yang sudah berpengalaman dan jangan sampai terhenti karena keterbatasan, jika memerlukan uang maka keluarkan karena tidak masalah asal berhasil. [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Menurut Zulfan kita ini negara kapitalis malu-malu dan siapapun Direktur Utama Pertamina kondisi BBM kita akan seperti saat ini. Menurut Zulfan harga Premium di Indonesia adalah termurah di dunia karena tidak ada lagi yang menggunakan Premium di dunia selain Indonesia. Zulfan menggaris bawahi bahwa cadangan gas di Iran adalah terbesar di dunia. Zulfan tanya kepada Pertamina kenapa kita tidak memasok dari Iran. Zulfan yakin alasannya disebabkan karena Pertamina tidak mampu menghadapi mafia perminyakan. [sumber]