Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banda Aceh
Tanggal Lahir
01/11/1956
Alamat Rumah
Jl. Mimosa VI Blok H/1A, RT.006/RW.004, Kel.Pejaten Barat. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Zulfan Lindan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II setelah memperoleh 23.748 suara.  Awalnya Zulfan adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan di periode 1999-2004 pernah bertugas menjadi Anggota DPR-RI dari PDIP di Komisi IX yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Di periode 2004, Zulfan diduga terlibat kasus korupsi kasus aliran dana suap Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR di Komisi IX periode 1999-2004 untuk pemilihan Deputi Gubenur Bank Indonesia Miranda Goeltom (Kasus Mirandagate). (sumber).

Pendidikan

SLTA, SMA Aceh, Aceh (1976)

Perjalanan Politik

Zulfan Lindan dikenal sebagai tokoh Syiah dan Ketua dari Ikatan Jama'ah Ahul Bait Indonesia (IJABI) periode 2004-2008. Ia adalah alumni dari Universitas Jayabaya.Dari 1999 sampai 2004, Zulfan Lindan adalah bagian dari DPR di Jakarta. Mulai dari 2013, Zulfan pindah partai dan bergabung di Partai Nasdem. Zulfan diangkat sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi & Industri Tenaga kerja oleh Partai Nasdem.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Zulfan menanyakan cara untuk mengetahui visi misi yang ada untuk situasi yang lebih konkrit dikarenakan tenaga kerja murah dan investasi sudah tidak menjamin lagi semua didasari faktor politik. Zulfan berharap, Kadin dapat komprehensif memikirkan industri saat ini.  [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) 

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, 

Zulfan mrngatakan, untuk mengkaji secara serius sebab peraturan dibuat dari mikro ke makro. Zulfan menuturkan, peraturan ini akan sangat bahaya bila tidak dikoreksi oleh pihak yang berwenang. Zulfan menuturkan aturan terasa lucu ketika sebuah perusaahn ingin meminta perizinan namun harus diberikan persyaratan aneh-aneh terlebih dahulu. Zulfan mengatakan, aturan ini dibuat oleh orang yang tidak ada kerjaan di kantor Kemenko Perekonomian dan akhirnya terbentuklah aturan berdasarkan khayalan. Zulfan mengatakan, aturan harus dicabut sebab ini bukanlah ayat dalam kitab suci yang tidak boleh dicabut. [sumber

Holding Gula

28 Agustus 2017Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN  Zulfan mengatakan bahwa selama kemunafikan masih ada maka niat baik untuk melakukan sesuatu sudah tidak ada. Ia mengungkapkan Jika Zulfan menjadi Menteri BUMN, menteri-menteri yang “main” seperti ini akan Zulfan tampar. Indonesia mesti tegas jangan mengambil suatu keputusan terlalu cepat dan mesti dinegosiasikan terlebih dulu. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT Jabodetabek

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Zulfan mengatakan, kalau memang belum siap, jangan coba-coba karena ini menyangkut dana. Zulfan berkata sudah lima tahun pemotongan terus terjadi padahal kita selalu lakukan inovasi dalam anggaran. Zulfan mengatakan, seluruh proyek insfrastruktur di negara ini adalah perintah presiden, apapun alasannya, proyek presiden harus jalan, pasti presiden sudah pikirkan uangnya dari mana. Zulfan berkata kalau kita ingin bicarakan proyek secara keseluruhan, kita harus bicarakan dengan Menteri terkait (Menhub), kalau cuma rapat dengan BUMN saja ya kita cuma bisa bicarakan hal teknis saja.[sumber]

Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Menurut Zulfan, Telkom adalah perusahaan yang paling strategis di Indonesia karena menurutnya apa yang dipaparkan tadi adalah Base telekomunikasi kita. Zulfan mempertanyakan sejauh mana kekuatan untuk mengamankan informasi dan jalur komunikasi kita seperti presiden, menteri, dan DPR karena hal itu berbahaya. Zulfan mengatakan bahwa Telkom harus memberitahu Menkopolhukam untuk mengantisipasi keamanan masuknya broadband baru. Zulfa mengatakan bahwa sepengalamannya, jika mau buka situs porno masih bisa dibuka tidak seperti di Iran, handphone-nya mati. Menurut Zulfan untuk membicarakan keamanan negara tidak hanya urusan politik saja. Zulfan meminta Telkom untuk meningkatkan proteksi yang ada. Zulfan bertanya, bagaimana cara kita mengamankan data-data Indonesia di Telkom yang terpusat di Singapura karena Indonesia menggunakan Amdocs milik Israel. Zulfan menanyakan konfirmasi kebenaran berita Amdocs yang dimiliki oleh israel. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Zulfan menyatakan bahwa keberadaan koperasi masih dipandang sebelah mata. Koperasi harus mempunyai strategi, tidak perlu bersaing dengan swasta ataupun konglomerat. Zulfan menyerukan bahwa Dekopin juga harus bisa membuat perusahaan seperti BUMN yang dibuat seperti perusahaan Susu di Belanda dan Jepang. Kemudian, Zulfan mengatakan bahwa BKPM mempengaruhi pasar modal yang harus kuat sebagai investasi, tetapi tidak hanya berfokus dengan pasa modal saja dapat dicari alternatif lain. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Zulfan berpendapat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus fokus dalam penyimpangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Zulfan menanyakan bahwa KPPU dilihat berbahaya oleh siapa. Pihak yang merasa rugi adalah mereka yang dirugikan akibat munculnya KPPU. Menurut Zulfan, Komisi 6 perlu dukung KPPU dalam memberantas mafia-mafia dalam bidang usaha. Zulfan mengatakan, bahwa anggota kabinet kita tidak profesional, apa yang kita harapkan dalam kabinet ini.Ia berharap KPPU bekerjasama dengan DPR, KPPU harus diberi proteksi secara politik agar KPPU tidak dipermainkan seenaknya. Menurutnya, Komisi 6 harus mendukung KPPU untuk melawan mafia praktek-praktek monopoli yang banyak dilakukan perusahaan dan Zulfan pun curiga atas terjadinya kelemahan pengurangan KPPU.  [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015Zulfan menilai PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) memiliki kelemahan di job order, prosedur operasional dan sumber daya manusia (SDM). Zulfan mengkritisi menterinya yang menurut Zulfan terlalu sibuk rapat sampai tidak terlalu mengawasi BUMN.

Zulfan desak Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (Dirut INKA) memberikan kepastian dan komitmen untuk menjadikan industri kereta api Indonesia mandiri, walaupun peluangnya INKA di pasar dunia besar.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015Karena Zulfan mendengar di media bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru belum memahami dunia perdagangan di Indonesia, di Rapat Kerja kali ini Zulfan ingin lebih berbagi dan memberikan masukan-masukan kepada Mendag. Menurut Zulfan yang paling penting perdagangan perlu ditangani secara strategis. Masalahnya sulit untuk strategis kalau laporan-laporan yang dibuat tidak detil. Menurut Zulfan laporan yang diterima menteri sering tidak detil dan masalahnya sistemik. Zulfan saran untuk Pemerintah minta rakyat Indonesia untuk ‘kencangkan ikat pinggang’. Menurut Zulfan tidak masalah kalau kita tidak makan daging jika memang keadaannya tidak memungkinkan. Biar saling merasakan sesama masyarakat semuanya.

Zulfan juga saran ke Mendag pentingnya koordinasi yang detil dengan menteri-menteri yang lain. Zulfan menyoroti program subsidi pupuk yang tidak konsisten, para pedagang ayam diteror oleh asosiasi-asosiasi pedagang ayam. Sementara menurut Zulfan di Thailand dan Vietnam petani di subsidi irigasinya. Zulfan menilai sulit untuk Indonesia bersaing kalau sesama kementerian tidak berkoordinasi dengan detil dan baik.

Zulfan menilai kita masih sibuk memikirkan apakah bangsa Indonesia itu sosialis atau kapitalis. Menurut Zulfan itu tidak penting, yang penting adalah rakyat sejahtera. Zulfan harap Mendag di pertemuan berikutnya bisa memberikan strateginya yang jelas dan membangun perdagangan Indonesia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015Zulfan menilai pelabuhan-pelabuhan di Aceh tinggal menunggu mati saja. Zulfan menyoroti bahwa disana penjaga/satpam saja tidak ada. Zulfan memohon ke Direktur Utama PT. Pelindo 1 agar pelabuhan tersebut dan pelabuhan kecil lainnya diurus karena BUMN harus melayani publik. 

Zulfan juga menanyakan apakah PT. Pelindo 1 sudah melakukan studi komparasi pelabuhan luar negeri sebelum mengambil keputusan ini perlu berfikir strategis dalam membangun residensial jika tidak mau merugi. Beliau juga menanyakan negara mana yang dijadikan contoh terkait tata kelola pelabuhan. Selain itu Zulfan juga menyampaikan jika kita tidak perlu malu untuk meminta tolong pada yang sudah berpengalaman dan jangan sampai terhenti karena keterbatasan, jika memerlukan uang maka keluarkan karena tidak masalah asal berhasil.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Menurut Zulfan kita ini negara kapitalis malu-malu dan siapapun Direktur Utama Pertamina kondisi BBM kita akan seperti saat ini. Menurut Zulfan harga Premium di Indonesia adalah termurah di dunia karena tidak ada lagi yang menggunakan Premium di dunia selain Indonesia. Zulfan menggaris bawahi bahwa cadangan gas di Iran adalah terbesar di dunia. Zulfan tanya kepada Pertamina kenapa kita tidak memasok dari Iran. Zulfan yakin alasannya disebabkan karena Pertamina tidak mampu menghadapi mafia perminyakan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banda Aceh
Tanggal Lahir
01/11/1956
Alamat Rumah
Jl. Mimosa VI Blok H/1A, RT.006/RW.004, Kel.Pejaten Barat. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional