Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Sahat mengatakan perlu pengecualian jelas dan tegas terkait keberadaan 5.800 desa yang masih menggunakan air dari kawasan pelestarian. Pada hakikatnya, F-Nasdem menyetujui pembahasan RUU Sumber Daya Air ke tingkat kedua, namun dengan beberapa catatan yaitu:

• Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air merupakan salah satu hak asasi manusia.
• Keterlibatan negara dalam mengawal pengelolaan air haruslah bersungguh-sungguh.
• Kelanjutan hak menguasai oleh negara harus dilimpahkan pada BUMN atau BUMD.
• Negara harus menjamin keberlanjutan penguasaan air dan menjamin kelestarian fungsi dan sumber air bagi masyarakat.

Tanggapan

Anggaran — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kapolri

Sahat mengharapkan bahwa Polri sangat berperan penting dalam pilkada.

Panja Jasa Konstruksi - RDPU Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Sahat menginginkan agar hukum berjalan tanpa tebang pilih kasus dalam kegiatan konstruksi.

Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja dengan Badan Narkotika Nasional

Sahat mengatakan bahwa permasalahan tertinggi terselesaikan di Sumatera Utara, tetapi yang tertunda juga tertinggi di Sumatera Utara. Ada seseorang memakai dinas kepolisian menitip suatu barang ke pemotor dan diupahkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Sahat mengatakan persentase soal pembangunan jalan nasional, dinyatakan secara menyeluruh pemelihataannya sudah 94%. Kalau di Sumbar, nasi jatuh ke jalan masih bisa dimakan saking bagusnya itu. Ia meminta jalan-jalan di Sumut diperhatikan karena banyak yang masih tertinggal. Ia mengatakan saking banyaknya jalan berkelok di Sibolga, sekarang masyarakat banyak yang berlaih ke jalan lain. Ia membahas ada 3 jenis DAK, di dalam pengalokasian dana ia menanyakan alasan DPR tidak dilibatkan. Ia meminta Komisi 5 dilibatkan sehingga bisa bermitra dengan baik.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komnas HAM

Sahat mengatakan ia ke Sumatera dan diadukan oleh ibu-ibu yang menangis kalau suaminya dibunuh Brimob karena melanggaran HAM. Ia mempertanyakan peran Komnas HAM dan keterkaitannya dengan kurangnya anggaran.

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang Paten — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Pleno dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Hukum dan HAM

Sahat mengatakan bahwa penghargaan iptek, seni dan budaya melalui hak eksklusif kepada inventor. Dalam masyarakat modern, penghargaan diperlukan pada bidang seni budaya dan dalam upaya perlindungan pada inventor, perkembangan teknologi mendukung ekonomi. Menurut Sahat, istem inovasi nasional juga perlu diperkuat.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sahat mengatakan akses jalan ke Danau Toba sangat minim, pengelola kawasan Danau Toba sudah terbentuk, tapi tanpa dukungan infrastruktur maka akan sia-sia.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Sahat mengusulkan peningkatan dermaga Danau Toba untuk diperbaiki. Anggaran sarana dan prasarana hanya Rp1,2 Triliun untuk seluruh nusantara, sehingga ia ingin mengetahui Danau Toba dapat atau tidak. Menurut Sahat, pariwisata di Danau Toba perlu ditunjang sarana yang memadai. Ia memohon kepada Dirjen Perhubungan Darat agar tidak membangun dermaga Danau Toba seadanya. 

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sahat mengatakan di daerah sekitar Danau Toba banyak rumah yang tidak layak huni, hal ini memalukan karena Sumatera Utara adalah destinasi wisata.

Satuan Tiga Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sahat mengatakan DPR berfungsi sebagai pengawas, jangan sampai anggaran pincang-pincang. DPR dan pemerintah harus bersinergi membangun bangsa, jangan menunda dengan tidak ada tujuannya.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Sahat berharap akan ada evaluasi-evaluasi selanjutnya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Sahat melihat pembangunan berbasis masyarakat saat ini lebih dominan, seperti contoh di dapilnya yaitu Danau Toba yang saat ini menjadi objek wisata, tetapi sanitasinya sangat buruk. Masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Toba berjumlah jutaan dan hidupnya berkelompok, mereka semua berharap agar mendapatkan manfaat ekonomi dengan dijadikannya Danau Toba sebagai objek wisata. 

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Sahat S mengatakan bahwa yang disampaikan Pimpinan tadi memang harus didengar dan menghimbau agar jangan sampai terjadi retorika saja di sini. Ia mengatakan di dapil banyak kekurangan sampai di bandara, tempat solat pun tidak ada. Ia menyampaikan di Sumatera sudah ada 6 lapangan terbang dengan rata-rata landasan pacunya yang minim.

Evaluasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 Tahun 2014 dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sahat berharap untuk dilakukan evaluasi agar tepat guna dan tepat sasaran anggaran yang diberikan kepada mereka. Sahat mengatakan bahwa harapan Komisi 5 DPR-RI ke Kementerian Desa benar-benar dituntun untuk dapil-dapil Anggota Komisi 5 DPR-RI. Sahat mengatakan bahwa mayoritas daerahnya adalah daerah desa tertinggal.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sahat mengatakan kapan proyek-proyek yang ada dilanjutkan kembali, jangan sampai semua proyek jadi mangkrak seperti bangunan-bangunan di Jakarta pada jaman Gubernur Sutiyoso.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Sahat mengatakan nawacita Presiden mengenai kawasan Danau Toba belum didukung dengan pembangunan infrastruktur, berharap Kemenhub bisa sejalan dengan pemikiran Presiden. Sahat menyampaikan bahwa kebijakan ganjil genap bukan solusi yang tepat. Di Jabodetabek, kemacetan sudah sangat krusial. Normalnya, mobil pribadi menghabiskan 1 liter bahan bakar untuk perjalanan 10 km, namun yang terjadi 1 liter hanya untuk 3 km, uang rakyat terbakar sia-sia karena kemacetan yang sangat parah. Masyarakat sudah terbiasa membawa mobil sendiri meskipun masih kredit, dengan adanya ganjil genap semakin menambah beban masyarakat. Sahat berpendapat harus ada solusi jangka panjang, alasan dulu semua Kementerian berpusat di Jakarta adalah karena faktor komunikasi dan transportasi, tetapi sekarang komunikasi dan transportasi sudah gampang di semua daerah. Sahat menyarankan Kementerian untuk memindahkan 4000 karyawan ke daerah.

Masalah Transportasi Jabodetabek — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Sahat mengatakan ganjil genap bukanlah penyelesaian melainkan permasalahan baru bagi masyarakat sebab orang harus mencari kendaraan baru dengan plat berbeda. Menurut Sahat, Jabodetabek adalah daerah percontohan dan justru kemacetan yang terjadi menimbulkan banyak kerugian. Sahat menawarkan solusi untuk membangun pinggiran Jabodetabek yang dekat dengan terminal bus dan stasiun.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi untuk Mencegah Insiden dan Kecelakaan Kontruksi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Sahat mengatakan biaya perencanaan harus dibedakan dengan biaya pengerjaan dan pengawasan suatu kontruksi, jadi rencananya harus matang baru dikerjakan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Sahat mengatakan kecelakaan KM. Sinar Bangun di Danau Toba merupakan kesalahan dari pengelola dan Pemda. Dari awal Sahat sudah menyarankan untuk penambahan dermaga di Danau Toba, tetapi jika ditambah juga perlu dikelola dengan baik, kelebihan muatan yang terjadi menunjukkan pengelolaan tidak baik dan harus menindak tegas pengelola disana.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Sahat mengatakan bahwa beberapa hari lalu ia kunjungan kerja ke Danau Toba dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai uang untuk membangun konstruksi dermaganya.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Sahat mengatakan kondisi desa di Pulau Nias dan Sumatra sangat memprihatinkan sehingga butuh akomodir dari kementerian.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sahat meminta perubahan status jalan di Pulau Nias dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Sebab, Nias memiliki pariwisata yang menghubungkan lima kabupaten/kota. Selanjutnya, ia mengucapkan terima kasih atas pembangunan jembatan gantung di daerah pemilihannya dan memohon percepatan bagi yang belum terlaksana. Terakhir, ia meminta perhatian Ditjen Bina Marga untuk akses jalan demi kemudahan masyarakat.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Sahat mengatakan kejadian Kapal Sinar Bangun menjadi kejadian yang sangat menyedihkan dan penyebabnya adalah kelebihan muatan, seharusnya hanya muat 43 orang tetapi diangkut 200 orang dan unit motor. Peraturan perlu diperketat agar tidak terulang lagi. Jika bisa maka dermaga di sekitar Danau Toba perlu standar minimal.

Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Sahat mengatakan penyebab jatuhnya Lion Air dapat dipengaruhi dua hal yakni SDM dan kondisi cuaca. Dirinya menceritakan bahwa pernah disuruh turun dari pesawat oleh maskapai Sriwijaya Air saat akan berangkat ke Kuala Namu karena kondisi armada yang rusak. Oleh karenanya, ia meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan khususnya milik swasta begitu juga dengan harga tiket yang ditawarkan.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sahat mengucapkan terima kasih atas dibangunnya jalan lingkar Danau Toba di Samosir oleh Kementerian PUPR. Meski demikian, ia masih berharap adanya menara pandang sehingga dapat meningkatkan perkembangan wisata Danau Toba.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Sahat mengucapkan terima kasih atas acara mudik tahun ini dan mengatakan walaupun ada riak kecil ia merasa tidak terlalu masalah. Ia mengatakan pada tahun 2019 ada dermaga yang dibakar dan ketika lebaran masih banyak rakyat yang menunggu berjam-jam. Ia juga menyampaikan mengenai penerangan jalan umum di jalan nasional.

Penggantian Antar Waktu (PAW) Atas Nama Slamet (Fraksi PKS), Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Laporan BURT DPR-RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR-RI Tahun 2019, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Minerba dan RUU tentang Sumber Daya Air menjadi Usul Inisiatif DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI

Sahat mengatakan bahwa Fraksi Nasdem belum menyetujui RUU tentang Pertambangan Minerba. Menurutnya Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba perlu direvisi dengan memasukkan poin mengenai kepemilikan isi bumi oleh negara dilakukan oleh BUMN mineral dan batubara. Fraksi Nasdem meminta agar pengambilan keputusan RUU ini untuk sementara ditunda, dengan catatan perlu ketentuan lebih lanjut.

Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

 Sahat mengatakan sangat mengapresiasi kerja yang telah dilakukan oleh para mitra.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Sahat mengatakan, dirinya menghimbau agar tidak ada lagi pesawat jatuh karena alasan tidak layak terbang
seperti di danau Toba karena kelebihan muatan. Sahat mengatakan untuk lebih memperhatikan pembangunan dan ketat dalam penginstruksian, dan berjalannya SOP agar tidak seenaknya berjalan tanpa adanya aturan. Sahat menuturkan harus ditekankan bahwa ada studi kelayakan untuk semua transportasi. Sahat mengatakan dermaga untuk alat memberangkatkan orang dan pariwisata dan kita mengetahui bersama bahwa dominan masyarakat Indonesia beragama muslim, oleh karena itu, Sahat mengatakan harus membuat dermaga yang disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat dan minimal dermaga harus memiliki tempat ibadah. Sahat mengatakan, untuk Dirjen Perhubungan Udara, 7 jam ke Singkil padahal disana ada bandara perintis sementara kekurangannya 450 meter sudah bisa dimasuki pesawat. Sahat meminta untuk memikirkn kembali hal
tersebut dan perlu dicermati. Sahat menceritakan pengalamannya saat ke Jakarta dimana tidak ada kejelasan pesawat yang ditumpanginya. Menurut Sahat, perlu ada penjelasan dan prosedur mengenai keselamatan baik dari teknis maupun sarana serta prasarananya.

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Sahat menyatakan bahwa terdapat pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menganggu konektivitas beberapa provinsi, dan hal tersebut sudah terjadi sejak taun 2004. Sahat juga menyatakan bahwa di Sumatera Utara terdapat jalan yang dapat menghubungkan lima kabupaten/kota, ia menyarankan agar jalan tersebut dapat segera diangkat menjadi jalan nasional. Selain masalah jalan, Sahat juga menyoroti keberadaan Terowongan Sibolga yang menurutunya sangat memprihatinkan. Sahat berpendapat bahwa adanya kendala-kendala dalam jalan ini membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak sejahtera.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun 2014 dan No. 104 Tahun 2017 – RDPU Komisi 5 dengan DPP GAPASDAP

Sahat mengatakan bahwa ini memang sesuai keluhan masyarakat yang ada serta penambahan dermaga diharapkan dapat terealisasi. Sahat mempertanyakan usulan ASDP untuk Danau Toba.

Status Ikatan Teknisi Pesawat Udara dalam Kementerian Ketenagakerjaan RI – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Ikatan Teknisi Pesawat Udara

Sahat tetap mempertanyakan bagaimana kerja teknisi, sedangkan teknisi sudah mengizinkan untuk terbang.

Latar Belakang

Sahat Silaban terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Dapil Sumatera Utara II setelah memperoleh 67.555 suara. Sahat adalah pengusaha di industri kontraktor dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Tobas Tegarindo dan aktif di asosiasi pengusaha konstruksi Indonesia (GAPEKSINDO).

Sahat Silaban menduduki posisi sebagai anggota Komisi V pada awalnya, namun di masa sidang ke-1 periode 2015-2016, ia dipindahkan ke Komisi III yang berkaitan dengan Hukum, HAM dan Keamanan.

Pada bulan Agustus 2016, Sahat Silaban menggantikan Ahmad M Ali di Komisi V yang berkaitan dengan perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan desa & kawasan tertinggal, meteorologi dan geofisika. 

Pendidikan

SLTA, STM Negeri Dolok Sanggul Humbahas, Sumatera Utara (1975)

Perjalanan Politik

Perjalanan politik Sahat Silaban belum terlihat komprehensif. Namun ia telah menjadi bagian dari banyak organisasi. Ia pernah terlibat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Ketua III Panitia Pemekaran kabupaten tersebut. Ia juga aktif di organisasi Paguyuban Silaban di Indonesia maupun seluruh dunia.

Sahat Silaban sempat menjadi bagian dari GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) di Jaksel sebagai Ketua Bidang Humas. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan GAPEKSINDO -- wadah organisasi perusahaan-perusarahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. 

Visi & Misi

Saat ini, Sahat Silaban sering mengatakan "Salam Restorasi", namun belum ditemukan penjelasan dari kata-kata ini. 

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

19 Mei 2015 - Sahat berharap dan ingin RUU Jasa Konstruksi berjalan tanpa tembang pilih kasus dalam kegiatan konstruksi.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Sahat mendukung program antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK).  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarna Sahat menganggap tahun demi tahun hal-hal yang tidak kita inginkan kian menurun dan itu tidak terlepas dari mitra kami yaitu Perhubungan, PU-PR, Basarnas, BMKG dan Kepolisian. Sahat memberikan contoh kasus, tahun lalu banyak yang mengeluh di Tapanuli Selatan karena banyak yang merayakan hari raya di tengah jalan. [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Sahat minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) untuk ambil alih Bandara Silangit dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN).  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Sahat menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA) mempunyai andil yang sangat besar untuk membuat Danau Toba benar-benar menjadi objek pariwisata nomor 1 di Indonesia.  [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2016

10 Juni 2015 - Menurut Sahat Komisi 5 perlu bekerja keras membantu Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) untuk masalah kekurangan anggarannya sebesar Rp.1,6 Triliun. Sahat menilai BASARNAS dan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bisa lebih fokus lagi untuk penyelamatan. Sahat berharap kalau bisa Komisi 5 memikirkan kebijakan khusus untuk Danau Toba bisa menjadi dipaketkan menjadi satu pos dengan BASARNAS. Sahat menekankan pentingnya memikirkan masyarakat yang kena dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bagaimana dapat membantu mereka kedepannya.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Sahat berharap bahwa rotasi yang dilakukan di jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah untuk mengoptimalkan kinerja Kemenhub.  [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas