Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Sumatera Selatan II
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Metro Lampung
Tanggal Lahir
06/10/1965
Alamat Rumah
Jl. Galur Sari IX No.2 RT.14 RW.07 Kel.Utan Kayu, Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Irma Suryani terpilih sebagai anggota DPR mewakili dapil SUMATRA SELATAN 1 untuk periode 2014-2019. Ia bersuamikan TRI ABDI dan dikaruniai 2 orang anak.

Pendidikan

1. 1974-1979, SD, SD TELADAN, METRO LAMPUNG
2. 1979-1982, SLTP, SMPN 3, PALEMBANG
3. 1982-1985, SLTA, SMAN 3, PALEMBANG
4. 1997-2001, S1, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA, JAKARTA

Kursus/Diklat yang pernah diikuti:
2000-2001, ANALISI DESAIN KOMPUTER
2001-2001, ADB ANNUAL MEETING

Perjalanan Politik

Riwayat Organisasi
>> 2000-2001: SP.JICT, SEKERTARIS JENDRAL, JAKARTA
>> 2001-2004: IFIS, PUBLIC RELATION, CIKS BUILDING
>> 2002-2005: INDONESIA SATU WOMENS CLUB, KETUA UMUM PEJOMPONGAN 56
>> 2000-SEKARANG: SBMNI, SEKRETARIS JENDERAL, –
>> 2OO4-SEKARANG: KETUA MPO SBPI, JAKARTA
>> 2O11-SEKARANG: KETUA UMUM GARNITA NASDEM JAKARTA
>> 2012-SEKARANG:KETUA UMUM GEMURUH NASDEM JAKARTA

Riwayat Pekerjaan

1985-1993, PT PELINDO
1993-2001, PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL,JAKARTA
2002-2013, PT MINANJAU PUTRA PERSADA, DIREKTUR, JAKARTA TIMUR

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Irma menilai bahwa program Nusantara Sehat  masih jauh dari kata maksimal. Irma menyebutkan beberapa permasalahan yang ada dalam program itu, antara lain belum semua jenis obat tersedia di e-catalog sehingga banyak pasien yang membeli obat di luar, vaksin yang lambat karena panjangnya proses birokrasi, tidak adanya tempat penyimpanan vaksin sehingga hanya disimpan hanya di termos, masalah ketersediaan listrik dan air di rumah sakit daerah, dan bahkan di beberapa rumah sakit tidak terdapat diesel. Dalam kunjungan kerja BURT ke Ambon, Irma menemukan fakta bahwa diesel dan UGD-nya tidak memadai. Selain itu, Irma juga tidak melihat adanya tenaga kerja dokter spesialis jantung, serta dokter gigi hanya ada di dua tingkat provinsi.

Kritik lain yang disampaikan Irma adalah tumpang tindihnya pemberlakuan JamkesdaJamkesmas, dan BPJS Kesehatan sehingga perlu adanya koordinasi ketiganya terkait harga. Masalah lain yang ditemukan Irma adalah kurangnya insentif yang diberikan Pemerintah terhadap dokter di daerah terpencil. Menurut Irma, itu bukan hanya terkait pendapatan, tetapi juga tempat tinggal. Irma juga menambahkan bahwa di Sumatera Selatan banyak fasilitas kesehatan yang belum direvitalisasi sehingga disarankan agar Menteri Kesehatan segera menjalankan revitalisasi.  [sumber]

RUU Perlindungan Pekerja di Luar Negeri (RUU PPILN)

19 Januari 2016 - Irma menilai bahwa posisi anak buah kapal (ABK) dalam UU PPILN nantinya harus jelas regulasinya karena saat ini kontraknya tidak jelas. Irma menyampaikan bahwa banyak ABK yang gajinya tidak dibayarkan. Irma menambahkan bahwa ada 2000 ABK di Spanyol, tetapi yang tercatat hanya 500 ABK. Irma meminta agar nasib ABK segera diberi kepastian.

Irma juga menilai banyak posisi tenaga kerja yang bermasalah dan tidak sesuai dengan yang tercantum di visa. Permasalahan ini sampai sekarang masih diselesaikan oleh Kemenhub dan Kemenakertrans. Menurut Irma, Pemerintah tidak saling berkoordinasi. Irma berharap permasalahan ketidaksesuaian posisi dengan visa menjadi pihak yang menyelesaikannya, di Kemenakertrans ataukah Kemenhub.  [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3

Pada 31 Agustus 2015 - Menurut Irma, Badan Legislasi (Baleg) harus mempunyai komitmen. Supaya ketika UU sudah disahkan, jangan sampai mengubah tata tertib hanya karena ada usulan baru lagi. Selain itu, Irma desak Baleg perlunya ada inventarisasi usulan-usulan perubahan.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

23 April 2015 - Menurut Irma paradigma ‘penempatan’ itu tidak kalah pentingnya dari ‘perlindungan’. Menurut Irma tidak usah bikin yang baru, hanya perlu menambah apa yang kurang dari BNP2TKI dan bukan ganti dengan BNP2ILN. Bisa menimbulkan ketidakjelasan.  [sumber]

Tanggapan

Program Jaminan Kesehatan Nasional

11 April 2018 – Irma menanyakan tugas pengawas, sebab banyak korupsi yang harus diperbaiki mulai dari Puskemas, kapitasi, klinik dan Informasi dan Teknologi (IT) yang tidak berfungsi secara baik karena masih dilakukan secara manual. Irma menanyakan kebocoran yang terjadi dan tidak adanya laporan komprehensif serta tidak ada kinerja dari pengawas. Irma berpendapat tidak akan ada gunanya sebab yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan secara menyeluruh. Irma berpendapat, berapapun uang kuratifnya hingga triliunan, bila tidak memperbaiki kebocoran, tidak akan cukup. Irma menyayangkan bila pihak-pihak tidak menjalankan rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi 9 DPR-RI dan tidak ada gunanya mengadakan rapat terus menerus. [sumber]

Kasus Obat yang Terindikasi Babi

13 Februari 2018 – Pada rapat dengan BPOM. Irma berpendapat hal ini terjadi karena ada sampel kasus uji periodik, penindakan yang dilakukan oleh deputi ini baru sampai di sanksi administratif, sedangkan sanksi ini tidak membuat perusahaan jera. Irma menambahkan seharusnya BPOM mengawal juga semua kasus yang sudah dikenakan sanksi administratif. Irma menyatakan bahwa kejadian Viostin dan Enziplex ini jangan cuma hanya sanksi administratif saja, karena ada penipuan publik ketika sudah sampai di masyarakat. Irma menambahkan bahwa biasanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diusut itu hanya induk-induknya saja sisanya tidak diusut. Irma menegaskan jika BPOM serius melindungi masyarakat laboraturium keliling itu harus diadakan,karena menurut Irma Program Indonesia Sehat itu tidak akan terlaksana selama BPOM-nya belum berbuat baik. Irma mengatakan bahwa dirinya telah mencari data ketika isu mencuat ternyata perusahaan ini membeli bahannya tidak satu negara saja, dan terkontaminasi.Irma berpendapat bahwa ini salah, bukan terkontaminasi,tetapi memang mereka memakai bahan dari babi itu dan tidak perlu cari bukti karena BPOM sendiri yang menemukan dan mempublikasikannya sendiri berarti sudah ditemukan.[sumber]

Permasalahan Tenaga Kerja di Perusahaan BUMN

7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Irma menyatakan bahwa ada penipuan publik disini, melanggar regulasi. Irma menanyakan PLN yag hadir siapa dalam rapat ini. Irma meminta untuk disampaikan pada Dirutnya, bahwa hadir itu penting untuk PLN . Irma menjelaskan PHI sudah melakukan penipuan publik. Irma juga menjelaskan PHI anak perusahaan PLN, faktanya bukan anak perusahaan PLN, maka ada penipuan publik disini, PLN perusahaan negara tapi merusak regulasi. Irma meminta tolong sampaikan kepada Dirut yang hadir disini , PLN sudah melakukan pembohongan publik, katanya HPI anak perusahaan tetapi nyatanya bukan, untungnya mau dinikmati, tetapi kewajibannya tidak mau dilaksanakan. Irma berpendapat bahwa perusahaan BUMN ini melihat buruh seperti beban, bukan melihat sebagai aset. Irma menegaskan bahwa Menaker selalu  kalau ada kasus dialihkan ke PHI, pekerja yang seharusnya bermasalah, memfasilitasi mengembalikan pekerja untuk dipekerjakan kembali, lalu apa kerjanya Menaker kalau dialihkan ke PHI.  Irma mengkritisi bahwa ketika terjadi permasalahan Menaker bilang alasannya sudah sah, tetapi kenapa bukan malah berpihak ke pekerja. Irma meminta buka paradigma bergulirnya, pemerintah zaman sekarang tidak boleh begitu, sebab tidak bisa disamakan dengan “zaman old”. Irma mengkritisi, kalau setiap ada masalah selalu lari ke vendor, maka Irma meminta tolong komitmen dan tanggung jawab atas semua, jangan cuma asal terima gaji, tetapi tidak peduli dengan buruh-buruh yang gajinya tidak  sampai 10% dari gaji para Dirjen dan Deputi. [sumber]

Sekolah Perawat yang Tidak Terakreditasi

27 Januari 2018 - (KUMPARAN) - Profesi perawat di Indonesia menjadi sorotan setelah video pelecehan yang dilakukan oleh perawat terhadap pasiennya beredar luas. Kasus tersebut saat ini sudah berlanjut ke pihak kepolisian.

Anggota Komisi IX dari Nasdem, Irma Suryani, menilai permasalahan perawat tak bisa dilepaskan dari banyaknya sekolah perawat yang tak terakreditasi. Sebab menurutnya hal tersebut membuat perawat yang dihasilkan menjadi tidak berkualitas.
"Banyak yang tidak terakreditasi," ucap Irma Suryani dalam Diskusi "Hospital tanpa Hospitality" di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pada Sabtu (27/1).
 
Ia menyebut bahwa jumlah perawat di Indonesia saat ini termasuk banyak, yakni sekitar 350 ribu perawat. Jumlah tersebut menurut Irma terhitung berlebih, mengingat kebutuhan hanya 70 ribu saja.
"Di daerah, perawat yang jadi tenaga kerja sukarela itu banyak sekali. Gajinya tidak lebih dari Rp 500 ribu, bahkan ada yang Rp 250 per bulan," beber Irma.
 
Ia pun meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mengatur sekolah perawat dari sisi kompetensi, akreditasi dan kualitas. Sebab saat ini dinilai perawat masih sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk sulit untuk bersaing di luar negeri.
"Jangankan kerja di luar, di dalam saja susah," ucap Irma.
 
Ia lantas membandingkan dengan kualitas perawat di Filipina yang tersebar di sejumlah negara. "Di Singapura saja perawat dari Filipina, Arab Saudi juga dari Filipina," kata dia.   [sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Irma menyarankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) belum terkoordinasi dengan baik. Irma menanyakan koordinasi apa yang sudah dilakukan BKKBN untuk meminimalisir pernikahan dini karena seharusnya wajib belajar 12 tahun koordinasi dengan pendidikan. Narkoba harus bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Irma ini yang belum dilaksanakan BKKBN, karena tidak ada koordinasi yang jelas dilakukan oleh BKKBN. Selain itu terkait dengan revisi Undang-Undang (UU) perkawinan Irma mengharuskan BKKBN bisa koordinasi dengan Departemen Agama. [sumber]

BPJS Ketenagakerjaan

29 November 2017 – Pada rapat komisi 9 dengan  Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Irma mengatakan awalnya apresiasi banyaknya peserta baru, ternyata setelahnya banyak yang keluar  ini kenapa, seluruh perusahaan kan wajib mendaftarkan ke BPJS Tenagakerja. Irma berpendapat seharusnya melaporkan ke Menaker agar diberikan punishment ini masalah di pemerintahan, ego sektoral masih tinggi. Menurut Irma, tadi disampaikan ada 1,8% dana kelola jadi biaya direksi, meminta tolong ini Dewas untuk beri informasi itu buat apa saja. Irma menuturkan tidak cari-cari kesalahan, tetapi kalau ada yang perlu diperbaiki ayo perbaiki, karena apabila BPJS-TK ini sebagai mitra Komisi 9 apabila bagus berarti kita juga bagus dalam mengawasinya.[sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Irma mengatakan bahwa perluasaan sektor informal 35 persen berada di desa ini merupakan ancaman serius terkait jaminan hari tua. Irma menanyakan tentang langkah yang dilakukan untuk penyelesaian tenaga alih daya. Irma meminta agar setiap cabang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiap vendor. [sumber]

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOMKabareskrim, dan Kejaksaan Agung, Terkait kesehatan, Irma mengatakan bahwa menurut UU Kesehatan hukuman untuk kasus obat palsu paling lama penjara 15 tahun dan denda Rp1 miliar. Sementara itu, menurut UU Perlindungan Konsumen hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp2 miliar. Menurut Irma, kedua regulasi ini harus didudukkan dulu, dipastikan akan menggunakan regulasi yang mana. Irma meminta agar dibuat alur pengawasan yang jelas, tidak ganda seperti ini sehingga kasus dapat diproses tuntas sampai ke akar. Segala kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan komprehensif apabila pengawasannya tidak ganda. Terkait kasus pemalsuan, menurut Irma hal ini didukung oleh mafia. Ada orang dari kepolisian, ada orang dari rumah sakit, dan ada orang yang melakukan distribusi obat terlarang. Terkait hukuman bagi pelaku, Irma menanyakan apakah Kejaksaan Agung sudah tahu ada dua UU yang bisa dijadikan pijakan hukum ketika melakukan tuntutan. Irma meminta agar Kejaksaan Agung tidak mengambil hukuman yang paling rendah seperti yang dilakukan selama ini. Hal ini menurut Irma menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku. Irma berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah ini harus ada komitmen antara BPOM, Kejaksaan, dan Bareskrim. Irma mengatakan bahwa Komisi 9 DPR RI mendukung untuk memperkuat BPOM dengan regulasi, tetapi Irma mempertanyakan apakah BPOM benar-benar tahu tugas BPOM. Irma meminta Kejaksaan Agung dan Bareskrim untuk mempelajari UU Kesehatan dan UU Konsumen agar bisa memberi hukuman yang paling berat bagi pelaku pengedaran obat palsu. Irma menghimbau BPOM agar merancang dengan baik pengawasan secara keseluruhan karena berurusan dengan mafia. Menurut Irma, karena ini mafia, maka diselesaikan secara mafia juga. Irma berharap Kejaksaan Agung memperlihatkan diri pada rakyat sebagai pamong. Irma berpendapat bahwa dengan adanya Kapolri yang baru, Tito, begitu juga dengan Kejaksaan Agung bisa menangani masalah ini. Irma mengatakan akan bicara dengan Menkes untuk merevisi UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen karena ada yang bertabrakan sehingga multitafsir. Terkait obat yang mengandung narkoba, Irma bertanya apakah BPOM dan Bareskrim apakah sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk diikutsertakan untuk mengawasi persoalan obat, makanan, dan vaksin palsu. Menurut Irma, kepala BPOM masih baru sehingga banyak jawaban yang kurang pas sehingga harus banyak belajar lagi mengenai tugasnya dibantu dengan pengurus lama. Irma berkata bahwa sidak, sidik, dan sita adalah tugas BPOM yang harus diketahui kepala BPOM. [sumber]

Bahaya Kanker Serviks (Mulut Rahim) di Indonesia

21 Juni 2016 - (KabarParlemen) - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Chaniago, termasuk yang gusar dengan meningkatnya perempuan penderita kanker serviks (mulut rahim) di Indonesia.

Tidak sedikit perempuan yang masih produktif harus meninggal karena penyakit yang yang disebabkan infeksi Human Papilloma Virus (HPV) ini.

“Kanker serviks membunuh perempuan usia 30 sampai 60 tahun. Data menyebutkan sekira 500 ribu perempuan di dunia menderita kanker serviks dan 270 ribu di antaranya meninggal setiap tahun,” kata Irma prihatin.

Kanker serviks, kata Irma, sebenarnya dapat dicegah sedini mungkin bila para perempuan melakukan deteksi  lebih awal. Apalagi kini bidan-bidan juga sudah dapat melakukan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Cara ini dianggap sangat efektif dan juga biaya murah.

“Dengan melakukan pencegahan, banyak dana yang dihemat oleh masyarakat dan juga pemerintah,” ujar Irma.

Irma berpesan kepada para perempuan  untuk melakuan pemerisaan secara rutin. Jangan sampai ditunggu setelah sakit. “Apalagi waktu tunggu untuk kemoterapi saat ini seorang pasien harus menunggu sampai enam bulan. Kalau lama begini pasien sudah meninggal duluan,” kata Irma, getir.

Penyebab lamanya waktu antre kemoterapi, kata Irma, karena peralatan yang sangat terbatas. “Sampai saat ini hanya di rumah sakit kota-kota besar yang memiliki fasilitas kemoterapi,” ujarnya.

Pencegahan lainnya, kata Irma, dilakukan lewat imunisasi sejak usia 13 tahun sampai 40 tahun. Imunisasi dilakukan dua kali. “Namun harganya masih mahal. Sekali imunisasi biayanya mencapai Rp 2,5 juta,” kata Irma.

Sebenarnya, lanjut Irma, biaya imunisasi itu bisa ditekan cuup signifikan. Pemerintah harus bekerja sama dengan farmasi dalam negeri untuk membuat vaksin kanker serviks. “Selama ini vaksin diimpor akibatnya harganya sangat mahal,” kata Irma.

Beberapa kali dalam rapat kerja dengan menteri kesehatan, Irma selalu mengusulkan kepada menkes untuk menjadikan imunisasi kanker serviks sebagai program nasional. Namun sampai saat ini usulan itu belum diirespons dengan langah nyata.

“Selah dihitung bila vaksin itu dibuat di dalam negeri biaya sekali imunisasi ditaksir hanya Rp 350 ribu. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp 800 miliar untuk satu tahun. Dana ini tidak sebanding dengan biaya yang dihemat bila para perempuan produktif Indonesia terbebas dari kanker serviks,” ujarnya.

“Memang hasilnya tidak akan kelihatan dalam satu tahun. Tapi dampaknya baru kelihatan minimal setelah lima tahun,” tambah Irma, menekankan.

Irma sebelum jadi anggota DPR diikenal sebagai akktivis serikat buruh. Perempuan kelahiran Metro, Lampung 6 Oktober 1965 ini meraup 68.128 suara dalam Pemilu 2014.  Perolehan yang cukup signifikan untuk lolos menjadi anggota DPR di Senayan.  Suara diraih Irma dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.

Irma menjabat Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak DPP Partai NasDem sekaligus memimpin dua organisasi sayap partai dengan jabatan sebagai Ketua Umum DPP Garda Wanita Malahayati atau Garnita Malahayati dan Ketua Umum DPP Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem.  [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) dan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Irma sepakat dengan Pak Irgan Chairul Mahfiz untuk menolak pemotongan anggaran. Irma justru berniat untuk menambahnya. Para mitra tidak perlu takut karena Komisi 9 DPR-RI akan mendukung penuh asal para mitra dapat mempertanggung-jawabkan hal ini kedepannya. Irma menuturkan di daerah lapangan pekerjaan sempit, kalau laju ekonomi lemah bagaimana dapat menyejahterakan rakyat.  [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Irma meminta penjelasan pertanggung-jawaban dokter dalam chamber tersebut serta meminta penjelasan mengenai SOP chamber tersebut. Menurut Irma, ini bukanlah kesalah-pahaman, tetapi kesalahan prosedur. Irma menginginkan yang salah akan salah, diinvestigasikan bukan malah ditutup-tutupi. Irma memohon perhatian dari RSAL supaya memberikan rasa keadilan.  [sumber]

Kesejahteraan Pelaut Indonesia

26 Mei 2016 - Dalam Rapat Audiensi dengan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Menurut Irma, Komisi 9 tidak bisa ikut campur dalam persoalan dualisme di Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI). Dalam rapat tersebut, Irma juga mengungkapkan bahwa ia memegang Buku Pelaut Palsu. Irma mempertanyakan apakah Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan buku palsu tersebut. Ia berpendapat sampai hari ini negara tidak mempunyai posisi yang jelas bagi pelaut. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Menurut Irma, penentuan upah seharusnya dilakukan di Dewan Pengupahan dan negara tidak boleh meng-cover kewajiban perusahaan. Irma menyayangkan bahwa untuk peraturan yang sensitif seperti PP 78 tentang pengupahan seharusnya Menakertrans berkoordinasi dulu dengan Komisi 9. Namun nyatanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menerima dokumen PP 78, padahal masalah PP 78 ini masih ada selisih dengan upah yang diterima oleh pekerja.

Merujuk pernyataan Menakertrans yang menyebutkan kesejahteraan buruh tidak hanya dari upah saja, Irma menambahkan bahwa masalah lambannya pertumbuhan industri juga bukan karena upah saja. Ada masalah-masalah lain seperti premanisme, tax, dan sogokan yang bisa diatasi.

Irma menegaskan bahwa seharusnya jajaran Kemenakertrans tidak boleh hanya bekerja di belakang meja saja, tetapi juga harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kenyataan. Irma meminta pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, Irma juga meminta Kemenakertrans membuat tim kecil untuk menghitung kembali KHL dan evaluasi pengupahan.

Selain itu, Irma juga menegaskan bahwa negara berdasarkan UU dan tidak setuju apabila kebijakan diambil dengan mengabaikan UU. Terakhir, Irma meminta agar isu pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) yang diisolasi oleh pihak perusahaan agar dimasukkan dalam kesimpulan rapat pada poin empat.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015

28 Mei 2015 - Irma mengatakan bahwa BPOM RI seperti macan ompong, yang hanya bisa lapor polisi tetapi tidak jelas tindak lanjutnya setelah pelaporan itu, dan tidak dapat melakukan apa-apa karena BPOM RI tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pemberian sanksi.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan

1 April 2015 - Irma minta klarifikasi kepada Menteri Kesehatan perbedaan antara Program Nusantara Sehat dan Program Indonesia Sehat. Irma menilai masyarakat lebih suka berobat di rumah sakit daripada Puskesmas karena infrastrukturnya yang lebih memadai. Irma juga menilai dana premi sebesar Rp.134 milyar untuk BPJS tidak jelas arahnya kemana. Oleh karena itu menurut Irma perlu di-investigasi.  [sumber]

Pada 27 Maret 2015 - Irma fokus kepada kinerja BPJS Kesehatan. Irma menilai standar mutu pelayanan BPJS Kesehatan masih tidak optimal: data-data tidak update (banyak yang sudah meninggal dan keluar dari kemiskinan), Puskesmas yang tetap mendapat fasilitas Kapitasi walaupun dokternya tidak ada. Irma saran agar DJSN membuatkan BPJS Kesehatan sebuah standar pelayanan medik nasional.  [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

31 Maret 2015 - Sehubungan dengan Kasus RS Siloam, Irma minta klarifikasi ke perwakilan GP Farmasi sudah sejauh mana investigasi yang telah dilakukan karena pada dasarnya ini menyangkut nyawa masyarakat.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Irma Suryani dari Komisi 9 juga sependapat dengan Rieke Diah Pitaloka dari komisi yang sama bahwa RUU tentang Pekerja Rumah Tangga harus masuk dalam prolegnas 2015. (sumber)

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Irma menilai kedudukan hukum BPOM masih lemah. Irma menyatakan akan merevisi UU Perlindungan Konsumen untuk memberikan BPOM landasan hukum yang jelas dan memudahkan BPOM untuk koordinasi dengan Pemda untuk memonitor pelanggaran-pelanggaran dan memberikan efek jera kepada yang melanggar.  Irma curiga bahwa pihak Carrefour menggunakan bahan bekas di makanan otak-otak yang dijual disana dan meminta BPOM untuk melakukan pemeriksaan.  [sumber]

Menurut Irma, Komisi 9 tidak bias ikut campur dalam persoalan dualisme di Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI). Dalam rapat tersebut, Irma juga mengungkapkan bahwa ia memegang Buku Pelaut Palsu. Irma mempertanyakan apakah Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan buku palsu tersebut. Ia berpendapat sampai hari ini negara tidak mempunyai posisi yang jelas bagi pelaut.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Metro Lampung
Tanggal Lahir
06/10/1965
Alamat Rumah
Jl. Galur Sari IX No.2 RT.14 RW.07 Kel.Utan Kayu, Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan