Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Tamanuri

Nasdem - Lampung II

Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Drs. Tamanuri, MM terpilih sebagai anggota DPR-RI daerah pemilihan LAMPUNG 2 untuk periode 2014-2019. Tamanuri MARIA MERRY dan dikaruniai 5 orang anak. 

    Pada periode 2014-2019 Tamanuri duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, kepemiluan, aparatur dan reformasi birokrasi dan reforma agraria.

    Pendidikan

    1959-1969, SD, SD KETAPANG, LAMPUNG
    1965-1967, SLTP, SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
    1967-1970, SLTA, SMA NEGERI 1BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG
    1970-1976, S1, APDN TANJUNG KARANG, LAMPUNG

    Kursus/Diklat yang pernah diikuti:
    1993-1993, SPADYA, -, BANDUNG
    1997-1997, SPAMEN JAKARTA, JAKARTA
    1987-1987, SUSPIMPEMDAGRI

    Perjalanan Politik

    Riwayat Organisasi:
    2002-2010, APKASI PUSAT, PENGURUS, JAKARTA
    2002-2002, APKASI, DEKLARATOR, JAKARTA
    2002-2002, APKASI LAMPUNG, KORWIL, LAMPUNG

    Riwayat Pekerjaan

    1977-1998, PEMERINTAIIAAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL. .
    2OOO-2OIO, PEMERINTAIIAAN, BUPATI WAY KANAN 2 PERIODE, LAMPUNG

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    RUU Ormas - Pandangan Mini Fraksi

    23 Oktober 2017 -  Pada Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tamanuri menjelaskan bahwa penetapan Perppu Ormas harus dilihat dari prinsip-prinsip dasar bernegara. Tamanuri menyatakan Nasdem menerima dan menyetujui Perppu Ormas untuk disahkan menjadi UU pada tingkat Paripurna. [sumber]

    Perppu Ormas - Pengambilan Keputusan Tingkat 1 

    16 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 2 dengan MendagriMenkominfo, dan Kemenhumham, Fraksi Nasdem melihat, Perppu Ormas harus melihat prinsip dasar negara sesuai Pancasila danUUD 1945, karena Indonesia bukan milik suatu golongan tertentu.Fraksi Nasdem juga memberikan hak kepada Presiden untuk memutuskan Perppu.Pembahasan Perppu ini harus dilihat dari prinsip-prinsip dasar yaitu konsittusi dan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kami berpandangan keluarnya Perppu Ormas ini adalah hak dari Presiden dengan adanya situasi kegentingan yang memaksa. Fraksi Nasdem melihat Perppu Ormas tidak mengancam ormas, justru membantu pemerintah dalam mengelola ormas yang sesungguhnya.Perppu Ormas telah mengatur bahwa Ormas tidak boleh melakukan permusuhan terhadap ras, suku atau agama.

    Sikap Fraksi Nasdem terhadap Perppu Ormas dapat diterima dan disetujui untuk disahkan menjadi UU. Kami dapat menyutujui Perppu Ormas ini untuk dilakukan pembicaraan tingkat 2. [sumber]

    Penetapan Alokasi Anggaran Tahun 2017 

    3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, LAN, KASN, BKN, ANRI, Ombudsman, Tamanuri menanyakan pengawasan yang dilakukan terkait Kasus di Kabupaten Pegunungan Bintang. [sumber]

    RUU Pilkada

    15 April 2016Tamanuri menuturkan bahwa prinsip perubahan ke-2 UU Pilkada tetap harus mengacu pada landasan filosofis dan butuh evaluasi serta perbaikan yang lebih baik. Selain itu, revisi ini juga dinilai butuh adanya kepastian hukum.Tamanuri menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem menerima perubahan ke-2 terhadap RUU Pilkada yang diusulkan oleh Pemerintah. Fraksi Nasdem juga mengusulkan agar calon kepala daerah dari DPR nonaktif tidak mengundurkan diri.Tamanuri merujuk pada putusan MK bahwa setiap calon harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya ketika sudah menjadi kepala daerah untuk menghindari konflik internal.

    Tamanuri merasa perlu ada penjelasan terkait calon kepala daerah yang mantan narapidana, keterangan sebagai mantan narapidana harus di-publish secara nasional. Syarat calon perseorangan yang diusulkan oleh Pemerintah telah sesuai karena persyaratannya berbeda dengan persyaratan calon dari Parpol.Menurut Tamanuri, proses seleksi calon kepala daerah merupakan bagian dari demokrasi sehingga tidak perlu dipaksakan jika tidak sesuai.

    Tamanuri juga menilai bahwa perlu diatur syarat pencalonan kepala daerahadalah tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya, serta tidak sedang menjalani proses hukum karena merupakan panutan masyarakat. Daerah yang hanya ada calon tunggal, Tamanuri menyarankan agar kertas suaranya menggunakan foto. Secara teknis, Tamanuri mengusulkan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) meningkatkan jumlah pemilihnya menjadi 800 untuk efisiensi dan mencegah manipulasi.

    Tamanuri merasa perlu ada pengaturan terhadap Bupati atau Walikota saat menjelang Pilkada, pengaturan mekanisme bagi parpol pendukung paslon, pengaturan terhadap Bawaslu Provinsi. Tamanuri masih menemukan oknum pengawas pemilu yang melanggar.Dalam draf UU Pilkada, Tamanuri mengusulkan adanya penjelasan mengenai hutang paslon yang merugikan negara. Tamanuri menyampaikan bahwa kewajiban mengundurkan diri Anggota DPR ditetapkan saat menjadi paslon, bukan saat daftar.Tamanuri melanjutkan, bahwa pengajuan pengunduran diri dari jabatan sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, DPR, dan DPD wajib disampaikan paling lambat 10 hari setelah penetapan kepala daerah terpilih.

    Menurut Tamanuri, sumber dana kampanye dari paslon perlu diatur agar lebih transparan, dan dana kampanye calon yang diusulkan dapat diperoleh dari pasangan calon, sumbangan parpol yang mengusulkan, atau sumbangan lain yang tidak mengikat. Hal ini dinilai sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahandaerah dimana pemda adalah kepala daerah yang memimpin daerah otonom.Tamanuri menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem setuju pembahasan RUU Pilkada dibahas ke tingkat selanjutnya.  [sumber]

    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

    16 Maret 2016 - Tamanuri meminta KPU untuk tidak menerima pencalonan orang yang bermasalah dengan hukum agar tidak ada penundaan dalam pemilihan. Selanjutnya, Tamanuri menanyakan kepada KPU kenapa Bupati Ogan Ilir yang saat ini terkena kasus narkoba, dapat lulus tes kesehatan. Sejalan dengan Amirul, Tamanuri juga menyarankan agar durasi waktu kampanye tidak terlalu panjang karena hanya menimbulkan kondisi yang tidak kondusif.  [sumber]

    Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Tamanuri khawatir atas kemungkinan ketua-ketua KPU di daerah dapat ‘dibeli’ oleh partai politik untuk tidak objektif dan berpihak.  Tamanuri berharap PKPU bisa mencegah terjadinya kemungkinan tersebut.  [sumber]

    Tanggapan Terhadap RUU

    Verifikasi Partai Politik dalam Keputusan MK No 53/PUU-XV/2017

    16 Januari 2018 - Pada rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Tamanuri menyatakan bahwa pada dasarnya Ia sepakat dengan putusan MK, asalkan hal tersebut tidak melanggar Undang-Undang. Adapun yang menjadi pokok permasalah menurut Tamanuri adalah sikap KPU yang terlalu men-jelimet dalam membuat perbedaan antara verifikasi administrasi dan faktual. Ia menimbang jika saja semula tidak ada sikap KPU tersebut maka tidak akan ada masalah. [sumber]

    RUU Pertanahan

    22 November 2016 - Tamanuri berpendapat bahwa sertifikat tanah merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia memohon perhatian, bahwa di Lampung banyak Hutan Produksi blm selesai. Tamanuri mengatakan bahwa perlu pelibatan pemerintah daerah untuk tanyakan kondisi perusahaan. Ia mengimbau jangan sampai cita-cita MenATR hanya dunia maya saja, maka dari itu perlu diaplikasikan. Ia mengatakan bahwa permasalahan tanah yang bisa dipahami itu baru di Yogyakarta. Ia mendukung cita-cita MenATR dan pada akhirnya prajurit yang di bawah juga harus dikomunikasikan. [sumber]

    15 Maret 2016 - (MetrotvNews.com) - Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan akan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan upaya DPR untuk menata ulang sistem pertanahan di Indonesia.

    “Masalah pertanahan itu dinamis. Dimulai dari UU Pokok Agraria, setelah ditinjau, ternyata banyak hal-hal yang merugikan masyarakat seperti hilangnya hak ulayat. Selama ini seolah-olah dihilangkan,” ujar anggota Komisi II DPR Tamanuri di sela-sela Rapat Paripurna DPR masa Sidang III Tahun 2015/2016 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

    Anggota Fraksi Nasdem ini menyampaikan, DPR tengah mencoba menata ulang sistem pertanahan di Indonesia. Sehingga kasus di Bali yang tanahnya banyak dimiliki orang asing dengan menggunakan nama warga Bali, tidak terjadi di daerah lain.

    "Itu tidak boleh, harus ada pengawasan ketat. Kalau dia memiliki, ya jangan sampai menggunakan hak kita,” tegas Tamanuri.

    Tamanuri juga meyakini, bahwa RUU Pertanahan tidak akan membuat investor yang datang ke Indonesia berkurang dan lebih menekankan prinsip keadilan bagi masyarakat. “Sekarang ini jangan sampai masyarakat kita justru dikucilkan karena hak masyarakat yang hilang. Nah, ini asas keadilan tidak ada. Padahal prinsip keadilan harus ditegakkan demi masyarakat yang lebih sejahtera,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro berharap RUU Pertanahan yang sedang digarap ini bisa menjawab persoalan terkait sengketa tanah. “Sekarang ini yang menjadi tuntutan mendesak adalah tanah ini semaksimal mungkin harus diperuntukan bagi masyarakat,” jelasnya.

    Anggota DPR Fraksi Golkar ini menyampaikan, bahwa pemerintah harus memiliki kecepatan dalam mengambil tindakan. Hal itu terkait dengan adanya pelanggaran hak penggunaan tanah yang terjadi di Bali.

    “Saat kami kunjungan ke Bali, kami telah menghimbau pada Pemprov agar memiliki kecepatan bertindak karena laju pertumbuhan masyarakat dunia usaha dan pariwisata ini beragam variasi dan fenomena jenis usaha,” tutur Agung.

    Dalam Rapat Paripurna kali ini, seluruh fraksi menyerahkan pandangannya secara tertulis tentang RUU Pertanahan ini yang menjadi RUU usul inisiatif DPR. “Apakah usulan inisiatif RUU Pertanahan ini dapat disetujui?” tanya Fadli Zon yang bertindak sebagai ketua rapat.

    “Setujuu..” jawab seluruh Anggota DPR RI ketika Rapat Paripurna.  [sumber]

    Tanggapan

    Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran

    23 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg, PPK-K dan PPK-GBK, Tamanuri mengatakan bahwa Lapangan Tembak tersebut tidak perlu dipindahkan karena hanya akan menambah biaya saja padahal semua fasilitasnya sudah bagus semua. Tamanuri juga mendesak agar payung hukum kawasan GBK dan Kemayoran segera diselesaikan. [sumber

    Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

    21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Tamanuri menjelaskan bahwa pembuatan KTP di berbagai daerah berbeda-beda, bahkan ada yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk pembuatan KTP-elektronik. [sumber

    PKPU dan Perbawaslu

    9 Januari 2018 [Verifiksi Parpol, PKPU 7 & 11/2017] - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam rapat kali ini Tamanuri hanya menanyakan mengenai kapan jelasnya verifikasi dimulai pada tinggat kabupaten/kota. [sumber]

    23 Agustus 2017 [Pemutakhiran Data, Disabilitas, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual] - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)  Tamanuri menyatakan bahwa khusus mengenai hukum formil akan dibahas mengenai pelanggaran. Selain itu Ia menyorot dari pengalaman pada Pilkada 2015, bahwa harus ada kerja sama yang baik, serta saling mendukung antara nomor 1 dan 2. [sumber]

    Konflik Pertanahan Teluk Jambe, Karawang

    10 April 2017 - Menurut Tamanuri, tanah yang dimaksud memang sudah turun menurun, lalu ada orang dengan kekuasaannya ingin mengambil. Ia menyarankan untuk mengundang KemenLHK, KemenATR, Kepolisian, Pemda, PT Perhutani, dan PT Pertiwi Lestari agar selesai. Tamanuri berharap yang akan datang lebih serius, harus diupayakan mendatangkan mereka walau bukan merupakan mitra Komisi 2. [sumber]

    Tenaga Honorer K1 Kabupaten Nganjuk

    14 Desember 2016 - Pada rapat kerja Komisi 2 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ombudsman RI (ORI), dan Dewan Perwakilan Daerah Nganjuk, Jawa Timur, Tamanuri mengeluhkan bahwa berkali-kali rapat, tetapi tidak mendapatkan hasil yang pasti. Ini yang pertama meminta Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM). [sumber]

    Kasus Pertanahan Bojonegoro, Pematangsiantar, dan Gresik

    5 Desember 2016 - Dalam Audiensi Komisi 2 dengan Paguyuban Pematangsiantar, Paguyuban Bojonegoro, Paguyuban Gresik, Tamanuri menyatakan bahwa selain mengundang BPN mereka juga akan mengundang kepala daerah untuk meminta penjelasan mengenai penyelesaian kasus tersebut. [sumber]

    Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

    23 November 2016 - Tamanuri menghargai upaya peningkatan dari 20 juta penduduk yang belum melakukan perekaman menjadi 7 juta penduduk.  [sumber]

    Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

    3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Tamanuri meminta penyelesaian masalah pertanahan di Lampung dan menyarankan harus dilakukan pengangkatan pendamping desa, terutama orang-orang yang sudah terlibat di desa. [sumber]

    PKPU 2016 - Pencalonan

    26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, menurut Tamanuri penyandang disabilitas harus dibantu. Terkait masalah dukungan, jika tidak mendukung harus mengisi pernyataan. Setelah verifikasi akan muncul konflik di lapangan. Menurutnya masalah yang itu berkaitan dengan adanya pihak yang tidak mau tandatangan berita acara. [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Dalam Negeri

    9 Juni 2016 - Tamanuri berharap proses pembuatan e-KTP bisa lebih baik, cepat, dan efisien. Tamanuri menyayangkan proses pembuatan e-KTP terbilang lama karena dilakukan di kota-kota besar. Seperti permasalahan yang terjadi di dapilnya, Tamanuri melihat warga di dapilnya harus pergi ke kota besar untuk membuat e-KTP dan hanya ada satu di kecamatan.  [sumber]

    Sengketa Pertanahan

    16 Maret 2016 - Terkait Kasus Sengketa Lahan di Tanah Bumbu, Tamanuri menarik kesimpulan dari apa yang telah terjadi itu, bahwa sudah jelas hutan harus dilindungi. Namun, ia masih belum jelas hutan tersebut masuk dalam jenis hutan apa.  [sumber]

    Pada 16 April 2015 - Tamanuri minta perhatian khusus ke Menteri Agraria dan Tata Ruang soal penguasaan tanah untuk diperhatikan.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

    21 Januari 2016 - Tamanuri menyampaikan bahwa semasa reses, rakyat banyak menangis di hadapannya karena kebingungan untuk melapor masalah pertanahan. Tamanuri meminta petunjuk MenATR/BPN ke mana rakyat harus melapor masalah pertanahan.  [sumber]

    Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

    23 November 2015 - Menurut Tamanuri, perintah yang diberikan untuk diikuti daerah dianggap oleh Pemerintah Daerah sebagai angin lalu. Tamanuri meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Tidak bisa hanya asal menurunkan Kepala Dinas. Tamanuri juga meminta ketegasan sanksi untuk pejabat yang melanggar usulan mutasi.  [sumber]

    Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Minimnya Penyerapan Anggaran di Daerah

    2 September 2015 - (MetrotvNews) - Anggota komisi II dari Fraksi Partai NasDem Tamanuri angkat bicara soal masih minimnya penyerapan dana anggaran di beberapa daerah karena alasan adanya ketakutan dari kepala daerah terhadap pihak penegak hukum dalam proses realisasi anggaran. Dia menilai alasan tersebut tidak beralasan dan pemikiran tersebut salah.

    “Sebetulnya itu pemikiran keliru, sepanjang sudah dianggarakan dalam APBD, maka tidak ada masalah. Bukankah itu merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan, tetapi kalau di situ ada terbersit pikiran (pemerintah daerah) untuk bekerja yang neko-neko, nah itu yang bermasalah maka sudah sepatutnya untuk diselidiki oleh pihak penegak hukum serta pihak terkait,” kata Tamanuri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (31/8). 

    Tamanuri menilai positif dikeluarkannya surat edaran oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait minimnya penyerapan anggaran di daerah. “Dengan mengeluarkan surat edaran tersebut, Pak Menteri berpikir agar pemerintah daerah dapat segera melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan daerahnya tanpa perlu ketakutan yang berlebih kepada penegak hukum. Selama anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya," imbuh dia.

    Legislator asal Lampung II ini meragukan keberadaan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tersebut menjadikan seorang kepala daerah memiliki kekebalan terhadap hukum dalam proses pembangunan daerah. “Kalau memang ditemukan kejanggalan serta tidak sesuai dengan APBD dalam prosesnya. Maka siapapun itu, sekalipun Kepala Daerah, mesti harus diproses hukum dong. Tidak bisa dengan kebijakan (surat edaran-red) itu digunakan sebagai tedeng aling yang digunakan untuk hal yang negatif. Tidak bisa itu, yah kalau salah tetap harus diselidiki,” pungkas dia.

    Lebih jauh, Tamanuri menilai adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut tidak lah menjadi satu-satunya faktor semakin besarnya serapan penggunaan anggaran daerah. “Besar kecilnya pengaruhnya tergantung kepada kepala daerahnya sendiri, kalau dia memahami proses penggunaan anggaran dalam membangun daerah, yakin saja tanpa surat edaran itu pun semestinya dia tak perlu ada ketakutan dalam pengunaan anggaran. Jadi sebetulnya surat edaran tidak ada pengaruhnya. Karena surat edaran itu bukanlah penjamin. Ini kan baru surat edaran, terkecuali dalam bentuk PP, UU yang disana ada pemberian sanksi kepada pemerintah daerah bagi yang tidak maksimal melalukan penyerapan anggaran,” pungkas dia. (sumber)

    Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

    Pada 8 April 2015 - Tamanuri mengingatkan bahwa sudah ada 7 kali perubahan dan tidak tuntas-tuntas, tenaga honorer tambah terus-menerus. Tamanuri mendukung pendapat Jazuli Juwaini untuk Pemerintah segera tuntaskan sekaligus masalah THK2 daripada bertahap. Menurut Tamanuri perlu adanya terobosan.  [sumber]

    Dana Desa

    Pada 2 April 2015 - menurut Tamanuri kalau kita beri uang ke kepala desa sekarang akan habis uangnya.  [sumber] 

    Pemekaran Daerah Papua dan Garut Selatan

    Pada 30 Maret 2015 - Tamanuri mendukung segera diadakannya pemekaran wilayah.  [sumber]

    Konflik Pertanahan dan Agraria di Mamuju Utara dan Sumatera Utara

    Pada 30 Maret 2015 - Tamanuri menyampaikan bahwa sedang diskusi dengan para pakar tentang pertanahan dan pokok agraria terkait HGU.  [sumber]

    Audiensi dengan Majelis Rakyat Papua terkait UU Pilkada 2015

    Pada 26 Maret 2015 - menurut Tamanuri sebagai Anggota Dewan, Tamanuri wajib memacu saudara-saudara di Papua.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.