Nasional Demokrat - Kepulauan Riau

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)

Memang salah satu yang penekanan itu adalah masalah lemahnya pengawasan. Tapi dalam undang-undang itu seingat Nyat Kadir tidak ada pengawasan itu diserahkan kepada OJK. Ini termasuk gagal. Pada umumnya mitra menolak. Penolakan itu lebih kepada tidak tepat karena OJK itu lebih ke mengawasi bank. Perlu dibentuk pengawasan inisiatif pendirian lembaga pengawas independen. Mungkin pengawas independen lebih tepat untuk koperasi karena pengawasan fungsional selama ini punya kelemahan oleh Kementerian Koperasi di daerah dan segala macam tidak berfungsi dengan baik.

RKA K/L TA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan

Kadir mengapresiasi semangat kerja ITPC sampai saat ini di Hamburg, Jerman. Kadir bertanya apakah Kementerian Perdagangan mengetahui penurunan ekspor komoditi kopi Indonesia atau tidak, karena kini kopi yang diminati adalah kopi dari Vietnam, padahal Vietnam baru, dan kopi Indonesia kalah. Kadir meminta agar Kementerian Perdagangan memperbaiki ekspor, khususnya kopi.

Penanaman Modal Asing — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Nusantara, PT RNI, dan Deputi BUMN

Kadir menjelaskan bahwa ketika reses, Bupati Natuna berharap agar ada perhatian dari pemerintah tentang industri pengolahan ikan di sana.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga

Nyat Kadir mengkritik pelayanan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II dengan mengatakan bahwa pelayanan yang diperoleh Anggota DPR-RI berbeda ketika di terminal bandara, seperti misalnya pelayanan yang diberikan terhadap Anggota DPR yang berada di terminal Air Asia dan Batik Air dinilai keras, sedangkan yang berada di terminal Garuda Indonesia ramah. Ia kemudian menyimpulkan bahwa PT. Angkasa Pura II tampaknya tidak mampu mengatur plat merah.

Jalan Tol — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pembangunan Perumahan

Nyat Kadir mengatakan bahwa Komisi 6 DPR-RI menerima banyak keluhan dari daerah pemilihan, dan ia juga bertanya apakah program PKBL tertutup.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Nyat Kadir beranggapan bahwa proses penindaklanjutan tidak seharusnya diberhentikan hanya karena ada kendala pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Ia mengatakan bahwa badan hukum yang berada di koperasi sangat rumit dan banyak yang tidak berjalan. Nyat Kadir berpendapat bahwa kendala yang muncul di kawasan industri itu asalnya dari bawah, seperti pembebasan lahan. Ia juga beranggapan bahwa realisasi anggaran tidak cocok dilaksanakan di kawasan perindustrian. 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Nyat mengatakan peraturan terkait minol perlu ditelaah, satu sisi buruh demo karena kehilangan pekerjaan, kemudian orang Islam melarang, tapi wisatawan butuh, jadi daerah perlu membuat Perda Pariwisata. Nyat mengatakan pemerintah perlu menyiapkan segala sesuatu karena daya beli masyarakat menurun.

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Nyat Kadir menanyakan lebih banyak untungnya atau ruginya. Ia memuji keberadaan Asprindo dan Jamkrindo sangat bagus, karena banyak menyerap tenaga kerja Indonesia.

Penyesuaian Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM

Kadir menjelaskan tentang pnundaan ini istilah baru memang jangan menunda anggaran yang mengikat lebih dari Rp450 miliar itu dan jangan sampai menunda anggaran untuk pegawai sehingga mereka tidak bisa makan.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nyat Kadir menyampaikan sebuah pantun, “ikan todak melanggar Singapura, banyak rakyat hilang nyawa. Jangan suka hiperbola, diabetes sudah sampai delapan juta.” Ia mengatakan bahwa dirinya optimis dengan swasembada pangan oleh Presiden RI. Ia juga menyampaikan bahwa impor raw sugar yang sudah melampaui kebutuhan yang menjadi salah satu penyebab merembesnya raw sugar. Terakhir, Nyat Kadir menyampaikan bahwa di Batam ada krisis beras, dan ia menanyakan solusi untuk menyelesaikan krisis beras tersebut. 

Kasus Pelindo II — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Nyat mengatakan sebelum UU No. 19 Tahun 2008 ini ada UU tentang Pelabuhan sebagai salah satu yang bisa dimanfaatkan Pelindo. Di dalam UU ini Pelindo mendapatkan pelimpahan wewenang dari Presiden selama pengelolaan. Beberapa kali penjelasan Pelindo seperti itu. Ini bisa ditafsirkan sebagai dasar hukum Pelindo. Ia mengatakan mungkin jamdatun bisa menafsirkan UU tersebut karena penafsiran UU di Indonesia ada banyak. Ia meminta Menteri tidak dilarang untuk mengadu kepada MKD terutama mengenai legal standing. Ia meminta penjelasan mengenai kajian keuangan. Ia menanyakan dasar di LO yang tidak perlu konsesi.

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Nyat mengatakan percuma program 1000 pasar tradisional tapi digempur 2000 pasar modern. Nyat berpendapat lebih baik dibuka keran impor melalui Perum Bulog agar tidak umpet-umpetan. Nyat meminta ada terobosan agar harga beras tidak sampai Rp12.000-Rp15.000.

Pengembangan Kota Batam — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan DPRD Kepulauan Riau Pansus Batam

Kadir menjelaskan bahwa kalau dibenahi kami harap bisa lebih baik, walaupun hasil tidak maksimal dan signifikan, bantuan pemerintah kurang lebih Rp3 triliun selama 11 tahun. Batam hingga saat ini untuk masalah kawasan pembangunan berjalan beda dengan Sabang belym ada Pelabuhan di tahun 2013 di mana dahulu pemerintah pusat diskusi untuk Batam agar FTZ urusan tanah tidak kita campur tapi kita meminta agar BPN beri hak kepada pemdanya karena ia setuju ini ditata kembali, kalau tidak dipisahkan kewenangan tersebut tidak ada gunanya sekarang konsepnya ia tidak mengerti, China belajar dari kita mengapa dia yang lebih maju. Ada informasi bahwa pemukiman diurus pemkot dan urusan investasi FTZ diurus KEK.

Penyesuaian RKA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA 2018 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UMK

Nyat mengatakan koperasi di semua desa ada, terlepas dari sehat atau tidak. Nyat mengatakan apa yang diberikat UU Koperasi di tahun 2018.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Nyat mengatakan ekonomi Indonesia adalah eko pasar, jadi harus ada maklum karena pemerintah tidak dapat berperan banyak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Nyat Kadir memaklumi penambahan anggaran sebagai masyarakat Batam. Ia juga mengatakan bahwa Bandara Hang Nadim penumpangnya membludak dan seharusnya BP Batam meningkatkan pengembangan waduk.

Pembangunan Smelter — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT ANTAM

Nyat menanyakan persentase kemajuan dari pembangunan smelter di Halmahera.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Nyat Kadir menegaskan khusus untuk Batam, ia melihat adanya penurunan masalah manajemen waduk di Batam, yaitu kekeringan. Khusus untuk Batam, masalah waduk di daerah ia kering karena kekurangan dana untuk pengelolaan.

Penjelasan Singkat RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI

Nyta Kadir mengatakan mengenai program untuk Batang anggarannya tidak ada, disana penguasaan laut tidak jelas dan nasibnya tidak tahu sampai saat ini bagaimana. Terkait dengan pasar induk
dananya cukup besar sekitar Rp50 juta sampai Rp60 juta untuk 20.000 pedagang kecil, sehingga Nyat Kadir mempertanyakan untuk dana tersebut dari mana.

Penyempurnaan RKA K/L 2017 Sesuai Hasil Pembahasan dari Banggar - Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Nyat kadir mempertanyakan mengenai program dana untuk kawasan ekonomi khusus, apakah dana tersebut tidak
dialokasikan kembali dana apakah tidak diusulkan lagi. Karena di Riau mereka mengusulkan untuk kawasan ekonomi khusus.

Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Nyat Kadir bertanya untuk tahun 2016, apakah ada kenaikan dari target, dan negara mana saja, lalu bagaimana penyerapan tenaga kerjanya.

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)

Nyat menyampaikan sudah saatnya membangun koperasi sebagai pilar bangsa.

Upaya Meningkatkan Kualitas Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional untuk Masukan Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI)

Nyat mengatakan bahwa industri kita banyak yang tidak mendukung, tetapi ini akan menajdi peluang. Semangat untuk mewujudkan industri ii ada tetapi kondisinya yang tidak mendukung. Nyat akan menyampaikan masukan karena kebijakan pemerintah perlu mendukung. Nyat prihatin dengan pagu anggaran yang ada. Nyat mempertanyakan bagaimana menghadapi tantangan untuk menyaingi China yang harganya jauh lebih murah, dan sudah sampai mana mengenai pembangkit listrik energi yang merupakan industri prioritas.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nyat Kadir mengatakan bahwa Komisi 6 DPR-RI sudah membahas dua undang-undang, diantaranya BUMN yang kegiatannya kartelisasi. Perpacuan digital ekonomi yang menjadi catatan dan inovasi dari luar. Anggaran yang besar untuk mencapai target 660 Triliun hanya 0 sekian % dan yang Mei hanya mencapai 67 Triliun.

Ratifikasi Perjanjian Internasional – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Dirut GP Farmasi

Kadir menyatakan bahwa bagus sekali masukannya dan ini akan menjadi bahan kami utnuk membahas perjanjian
ini. Kadir tidak tahu mengenai obat sehingga Kadir tidak mengetahui untuk bagaimana menanggapinya. Kadir mempertanyakan obat meningitis apakah ini mengandung babi.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Nyat Kadir mengatakan bahwa masalah eksternal rumit sekali, khususnya respon masyarakat terhadap pimpinan BP Batam yang baru. Pengusaha sudah pada level frustrasi. Nyat Kadir menanyakan apa yang mangkrak selama 1 tahun ini. Menurutnya bisa jadi karena pengalihan izin dan 'bersih-bersih' manajemen. Nyat Kadir juga menanyakan terkait terobosan BP Batam atas IPH. Nyat Kadir juga mendengar bahwa Batam akan dijadikan kawasan ekonomi khusus.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Nyat mengatakan bahwa permasalahan di Batam sedikit rumit, karena kenaikan biasnaya persetujuan DPRD Kota Batam, namun kini di Provinsi.

Jika seandainya dalam 3-4 tahun kedepan harganya tidak naik maka Batam akan tutup, melihat hal tersebut Nyat bertanya bagaimana perhitungan tersebut.

APBN-P Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS

Nyat Kadir mengatakan bahwa multiers yang belum disetujui akan menjadi kendala, karena tahun ini sebesar Rp5,2 Miliar sehingga ini menjadi PR di Komisi 6 DPR-RI. Nyat Kadir mempertanyakan apa yang menjadi potensi dari pelabuhan Sabang ini apakah akan seperti di Batam. Potensi yang lalu lalang oleh masyarakat itu ada beberapa persen karena anggaran sebsar Rp21 Miliar untuk pelabuhan besar sekali.

Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Nyat Kadir mempertanyakan bagaimana dengan industry yang ada di Batam, karena melihat di Batam sudah sangat kalah saing dengan Singapore.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nyat Kadri mengatakan bahwa umpan kekuatan BKPM tidak 100%. Apa yang diinginkn Presiden di pusat dann daerah, sejauh ini di dapilnya sesuai dengan kemauan Presiden karena di Batam ingin dijadikan otonomi khusus sendiri.

Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Nyat Kadir mengatakan Natuna, Nambas, beberapa kapal melayani. Terus terang diantara keberhasilan kapalnya sedikit hanya 26 kapal, mungkin di Natuna karena sedikit jauh tentu ada kendala-kendalanya, tahun ini bagaimana. Utara ini Natuna pulau terdepan yang harus kita waspadai ancamanan dari negeri seberang. Terakhir, Nyat Kadir mengatakan bagaimana tambelan masuk wilayah Kabupaten Bintan tapi lebih dekat ke Kalbar.

Ketersediaan Pangan, Kestabilan Harga dan Kebijakan Ekspor Impor — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Perum BULOG

Nyat Kadir mengatakan bahwa dari Batam pemikirannya banyak yang aneh-aneh, tetapi projeknya lemah-lemah. Nyat Kadir juga mengatakan bahwa yang dikeluhkan BP Batam sebenarnya bukan investasi.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Nyat mengatakan masih kurang komunikasi, konsolidasi dan pembinaan di daerah.

Proses Ratifikasi Protokol 6 dan Perjanjian ASEAN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Nyat Kadir mengatakan bahwa ada hal yang mungkin merugikan Indonesia. Pemerintah akan merevisi kembali kebijakan tersebut. Menurut Nyat Kadir, jika Indonesia ingin memperluas ekspor ke China, bahkan mereka ingin evaluasi karena investasi China di Malaysia hanya untung China.

Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance

Untuk PLN, Nyat Kadir mengatakan bahwa sudah banyak dibantu dengan PT PNM, tetapi karena ini penugasan dan berhubungan dengan geografis, mungkin bisa dipahami. Nyat Kadir juga menanggapi soal jawaban PLN yang mengatakan di kota Batam sudah berlistrik bahwa hal tersebut tidak benar. Nyat Kadir meminta data wilayah di Batam yang belum teraliri listrik kepada PLN. Nyat Kadir mengatakan bahwa ia mendapat data tersebut dari Pemerintah Kota Batam yang asalnya dari PLN, tetapi jawaban PLN tidak tepat. Untuk PT PANN, Nyat Kadir memahami kesulitan yang dialami saat ini.

Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)

Nyat Kadir menanyakan penghematan impor solar apabila ada program B30 hingga B100. Mengenai masalah Chevron Blok Rokan, ia menanyakan kesiapan PT. pertamina untuk meningkatkan kemampuan teknologinya.

Anggaran Program dan Program Prioritas 2020 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Nyat Kadir meminta untuk dijelaskan soal OSS ini kabarnya tidak menggembirakan, banyak hambatan. Kemudian, Nyat Kadir menanyakan untuk target investasi tahun 2019 kuartal pertama apa masih bisa sesuai target. Sebanyak 165 T lebih telah tercapai. Tapi target yang sebenarnya itu berapa. Selanjutnya, Nyat Kadir mennayakan soal BP Batam, masalahnya ada limbah plastik yang dibuang oleh 5 perusahaan dan katanya punya Kadin Provinsi. Siapa yang memberikan rekom ini Kementerian atau kepala PP Batam. Siapa yang memberikan izin impor limbah ini.

Kinerja Keuangan dan Harga Tiket Pesawat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Nyat berbagi pengalaman bahwa dirinya sebenarnya tidak mempunyai loyalitas pada satu maskapai karena dicari yang lebih murah, tetapi Nyat beranggapan bahwa pelayanan dari maskapai penerbangan lain patut dicontoh yakni layanan antar jemput bandara. Nyat mengharapkan bahwa nantinya PT. Garuda Indonesia juga bisa menyiapkan layanan seperti itu.

Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)

Nyat Kadir mengatakan bahwa Selama ini garam rakyat terpukul sekali harganya, Sehingga perlu
ditimbangkan lagi karena modal sudah ada untuk memperbaiki tanggul dan lain-lain sehingga perlu dukungan dari DPR. Nyat Kadir menyampaikan terakit dengan UU yang tidak sinkron perlu bantuan dari Anggota DPR, karena sering terjadi bahwa PP tida sinkron dengan UU. Terkait dengan daging sapi yang tidak bisa impor dari India, Nyat Kadir mempertanyakan jika tidak bisa impor dari India langkah apa yang akan diambil, dan Nyat Kadir mempertanyakan ketersedian dari stok daging kerbau. Nyat Kadir mempertanyakan peran dari PT Perdagagan Indoneia terkait dengan isu daging ayam yang dijual Rp6.000 per Kg, sehingga ini menjadi sindiran untuk Pemerintah lebih baik untuk membagikan daging ayam.

Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN

Nyat mengatakan langkah-langkah yang dibuat Dirut BUMN Energi sudah cukup baik, tetapi untuk Dirut PLN mengenai stimulus bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA sangat bagus. Kemudian ia menanyakan pertanyaan dari masyarakat terkait kebijakan untuk 1300 VA, dst. Ia juga menyampaikan di Kep. Riau, banyak pulau yang mengeluhkan kerusakan subsidi, mesin yang rusak dan listrik yang tidak hidup. Warga Kep. Riau merasa tidak mendapatkan bantuan. Untuk PGN, ia menanyakan keberlangsungan kebijakan Permen yang ditekankan presiden mengenai harga gas sudah 6 USD. Untuk Pertamina, ia ada terobosan seperti di Italia yang menggunakan robot untuk melayani musibah Covid. Menurutnya, terobosan ini baik untuk mengurangi dampak penyebaran Covid. Ia menanyakan kesiapan robot tersebut dan rencana pendistribusiannya.

Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Aksi Langsung Perusahaan Menghadapi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM

Nyat Kadir mengatakan salut atas perhatian Pemerintah dengan Perpu yang didalamnya menanggulangi ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Kita tidak perlu debatkan asal uangnya yang penting menuruti ia program Pemerintah lebih baik dari pada dulu dalam menghadapi krisis 1998. Kemudian, Nyat Kadir memberi saran untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga karena selain ini kelemahan kurangnya koordinasi lembaga dan koordinasi sampai kebawah yang kurang. Karena sering salah sambung dari atas kebawah maupun sebaliknya.

Selanjutnya, Nyat Kadir menegaskan semua program sangat baik tetapi harus diperbaiki karena selama ini mendapatkan kesulitan UMKM kurang mendapatkan kredit usaha, sebaiknya persyaratannya dilonggarkan pada masa-masa darurat. Terakhir, Nyat Kadir mengusulkan agar peran kami nampak untuk merekomendasikan untuk pelaku UMKM dan koperasi di dapil untuk mendapatkan dukungan di Pemerintah, seperti memerlukan kredit sehingga kita bisa merekomendasikan.

Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Istaka Karya (Persero), Dirut PT. Nindya Karya (Persero), Dirut PT. Brantas Abipraya (Persero), Dirut PT. Amarta Karya (Persero), dan Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional

Nyat Kadir berpendapat bawa sebenarnya ini sudah lama kita bicarakan bahwa banyak BUMN kita yang seharusnya sudah digabung-gabungkan. Yang rugi itu dibubarkan saja, akan jadi benalu.

Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut-Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Pengemban Armada Niaga Nasional

Nyat Kadir mempertanyakan bahwa adanya penurunan investasi di taspen sebesar 23% dan Nyat Kadir menyarankan untuk adanya memperbaiki tata kelola dan mengganti komisarisnya.

Masukan terkait Isu-Isu Strategis Nasional Sektor Pertambangan - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ahmad Redi (Dosen Universitas Tarumanegara) dan Irine Handika (Dosen Universitas Gajah Mada)

Kadir bertanya apa kendala perintah Presiden terhadap stakeholder.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 dan Roadmap Lembaga BP Batam - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Batam

Nyat Kadir berpendapat bahwa kalau kita tidak berada di lapangan, kita tidak akan mengerti. Kita melihatnya itu baik-baik saja padahal ada beberapa masalah yang dapat menurunkan investasi kita. Menurunnya investasi di Batam itu karena apa. Salah satunya memang isu global lalu terkait isu wilayah, itu mau disatukan dalam satu sistem jadi walikota dan BP Batam bisa sama-sama menyatukan kewenangannya.

Masukan Terkait Isu-Isu Strategis Nasional Sektor Energi dan Masukan Terhadap Kebijakan Pemerintah di Sektor Energi - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Soeharwinto dan Himsar Ambarita Kepala Pusat USU

Menurut Nyat Kadir, sedikit berat Pemerintah menyukupkan untuk masyarakat yang paling ideal itu susah dalam kondisi seperti ini karena PLN tidak mandiri. Yang mengatur harga bukan PLN dan PLN selalu merugi.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Nyat Kadir mengatakan agar dari Komisi 6 tidak ada pemotongan namun harus menyadari pendapatan negara yang masih kurang. Nyat Kadir menambahkan jika dilihat dari deviden BUMN akan meningkat yakni Rp41 triliun. Nyat menanyakan sudah sejauh mana pemasukan negara bila beberapa BUMN dilakukan holding.

Latar Belakang

Drs. H. Nyat Kadir terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 56.292 suara.

Riwayat Pendidikan

• SD Tahun 1963
• SMPN 1 Limba Tahun 1965
• SMA Sekolah Pendidikan Guru
• S1 Administrasi Pendidikan, Univ.Riau Tahun 1984

Riwayat Organisasi

• Lembaga Adat Melayu, sebagai: Ketua Tahun 2012-2015
• PKB, sebagai: Ketua DPW Kepri Tahun 2007-2009
• KKBM, sebagai: Ketua Tahun 2001-2002
• Pramuka, sebagai: Wakil Tahun 1988-1991
• KNP Kepri, sebagai: Wakil Ketua Tahun 1987-1991