Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Kepulauan Riau
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Panggak Laut
Tanggal Lahir
18/03/1949
Alamat Rumah
Jl. Sanur RT.02 RW.03 Kel.Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Kepulauan Riau
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi

Latar Belakang

Drs. H. Nyat Kadir terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Kepulauan Riau setelah memperoleh 55,384. Nyat Kadir adalah tokoh masyarakat Batam dan mantan Walikota Batam (2001-2005). Beliau adalah seorang pengajar dan pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islama (STAI) Batam (1985-2013) dan Kepala Dinas Pendidikan Batam (1991-2001).

Ketika masih menjabat sebagai Walikota Batam di 2003, Nyat Kadir diduga terlibat kasus korupsi terkait legalisasi perjudian kasino di Tering Bay, Batam. (sumber).

Di 2014-2019, Nyat Kadir bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.

Pendidikan

S1, Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Pekanbaru, Pekanbaru, Riau (1984)

Perjalanan Politik

Riwayat Organisasi :
1998-1999, PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA, -, BATAM
2000-2001, KEKERABATAN KELUARGA MELAYU, -, BATAM
2013-2013, LEMBAGA ADAT MELAYU, KETUA, BATAM
2013-2013, PERSATUAN MUBALIQ BATAM, -, BATAM

Riwayat Pekerjaan :
1968-1991, SDN PANGGAK LAUT, GURU, PANGGAK LAUT-BATAM
1985-2013, STAI, DOSEN LUAR BIASA, BATAM
1991-2001, DINAS PENDIDIKAN, KEPALA DINAS, BATAM
2001-2005, PEMERINTAHAN DAERAH, WALIKOTA, BATAM

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Professor Zainal A. Mochtar tanggal 31 Maret 2015 - Nyat Kadir setuju untuk melakukan perubahan total dalam UU BUMN. Ia sarankan untuk belajar dari Singapura dalam pengelolaan BUMN.  [sumber]

Tanggapan

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Nyat Kadir mengatakan beras medium antara Rp12.500 di Karimun dan juga sama di Natuna Rp14.000. Nyat mendukung impor beras dan memohon maaf jika berbeda pandangan. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Nyat menyampaikan sebuah pantun yakni kalau ada jarum patah jangan simpan dalam hati. Kalau ada pernyataan Presiden salah segera MenBUMN klarifikasi. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Nyat menyarankan agar PT Persero Batam yang mengelola gudang pelabuhan di Batam agar dihidupkan kembali. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Nyat Kadir memaparkan pemerintah telah membuat suatu terobosan baru dan mohon dimaafkan bila masih ada kekurangan. Kadir juga menuturkan untuk tidak menentang kebijakan pemerintah sebelum melihat hasilnya. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Pemeriksaan BPK RI Sem 1 2016 dan 2015

23 November 2016 - Dalam Raker Komisi 6 dengan Menkopukm dan Dekopin, Kadir mengatakan bahwa pembinaan koperasi relatif kurang dilakukan oleh Pemda. Selain itu, UMKM berkembang alamiah saja di bawah. Ia mengatkan bahwa Pemda tidak perhatian. Selanjutnya, Nyat Kadir menyatakan bahwa UMKM untuk mendapat sertifikat MUI saja bayar Rp3 juta. Maka ia menanyakan ada atau tidak pembinaan koperasi dari program pemerintah pusat. Jikalau ada, ia menanyakan lagi berapa kali telah diadakan pembinaan dalam setahun dan berapa provinsi. Terakhir, ia menanyakan di tahun 2017 adakah program wirausaha pemula. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Nyat menyatakan terjadi keriuhan dalam revisi UU KPPU karena KPPU berpotensi menjadi lembaga super body. Nyat meminta penjelasan competition checklist. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 - KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS Sabang

21 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR-RI dengan KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS, Nyat meminta penjelasan terkait perkara impor gula yang digugat ke pengadilan. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Kadir menyarankan bahwa Kemendag perlu mengadakan evaluasi mengenai pasar nasional karena sekarang posisi masih dibawah perlawanan pasar modern. Kadir menyatakan bahwa bantuan untuk UKM tidak hanya di MenKop, tetapi juga di KUR. Dengan demikian akan menaikkan ekonomi kerakyatan. [sumber]

Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

14 Juni 2016 - Nyat menyetujui paparan RAPBN 2017 dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan tujuan untuk mengembangkan Sabang yang sudah 30 tahun tidak berkembang.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

20 April 2016 - Nyat menanyakan masalah aset tanah di Sabang, Komisi 6 DPR-RI berkeinginan menyelesaikan masalah seperti yang terjadi di Batam. Nyat ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan ladang itu tetap di pemerintah atau tidak.  [sumber]

Penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)

19 April 2016 - (JawaPos) - BATAM - Komisi VI DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) FTZ menggelar rapat dengan Muspida Kota Batam, Selasa (19/4). 

Dalam rapat ini DPR RI tegas mengatakan dukungannya untuk penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

"Kita mendukung UWTO ini dihapus. Ini sangat membebani masyarakat. Hanya di Batam yang ada seperti ini," kata Nyat Kadir, anggota komisi VI DPR RI.

Nyat mengatakan di wilayah NKRI hanya di Batam yang diberlakukan pembayaran atas tanah sebanyak dua kali. PBB dan UWTO.

"Di daerah mana pun itu tidak ada. Yang dibayarkan itu hanya PBB. Lalu kenapa harus ada di Batam," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem tersebut juga menambahkan bahwa kewenangan atas lahan harusnya menjadi kewenangan Pemko Batam. Di mana di setiap kabupaten/Kota di Indonesia yang berhak atas tanah adalah pemerintah daerah.

"Meski demikian, harus tetap diatur kewenangannya. Mana yang akan dikelola BP Batam dan mana yang akan dikelola oleh Pemko. Jadi jelas tugas dan fungsinya," tutupnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Batam

19 Agustus 2015 - Nyat Kadir minta penjelasan ke Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengenai pengolahan lahan beserta perjanjiaannya; tentang hasil pengecualian dari laporan audit BPK; dan pemotongan anggaran yang dialami BP Batam untuk tahun 2016.

Terkait harga tanah yang murah, Nyat Kadir masih bisa memahami maksud mitra untuk menarik para investor. Namun Nyat Kadir juga memperingatkan agar mitra memikirkan kembali harga yang sesuai agar tidak rugi nantinya.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Nyat Kadir dorong Menteri Perdagangan (Mendag) untuk juga membuat terobosan di daerah-daerah yang bukan penghasil beras dan sapi seperti Batam di Kepulauan Riau. Nyat Kadir dorong Mendag untuk bantu Pasar Belakangpadang yang lokasinya dekat Singapura tapi sudah 10 tahun proyeknya mangkrak. Nyat Kadir berharap Mendag menjabat sampai tidak hanya sampai 10 bulan mendatang tapi 4 tahun mendatang.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Nyat Kadir memohon penjelasan ke Direktur Utama PT. Pelindo 1 status sengketa tanah di Kijang atas tuduhan PT.Pelindo 1 yang mencaplok tanah mereka.  Nyat Kadir juga menanyakan sejauh mana prospek pelabuhan Batu Ampar dan ada yang ingin membuat Tanjung Sawo lebih prospektif.  [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Kadir menilai masyarakat belum puas dengan penghasilan negara untuk ekonomi dan masyarakat luas. Maka Kadir menyatakan belum ada persetujuan DPR-RI mengenai right issue BUMN.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Nyat Kadir saran agar perubahan harga BBM dilakukan setahun sekali atau paling tidak setiap 3 bulan.  [sumber]

Kesiapan Indonesia Menyonsong MEA 2016

6 April 2015 - Menurut Nyat Kadir permintaan dari masyarakat adalah membuka kran impor untuk di daerah perbatasan dan ditangani oleh Bulog.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Panggak Laut
Tanggal Lahir
18/03/1949
Alamat Rumah
Jl. Sanur RT.02 RW.03 Kel.Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Kepulauan Riau
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi