Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Barat XI
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Garut
Tanggal Lahir
03/04/1952
Alamat Rumah
Komplek Perumahan TNI AD Jl. Jend.Urip RT.11 RW.06 Kel.Balimester, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Mayor Jendral TNI (Purn) Supiadin AS adalah caleg terpilih dari Partai Nasdem, dapil Jawa Barat XI. Ia mendapatkan pangkat Brigadir Jendral ketika masih menjabat Kepala Staf Kodam VI/Tanungpura pada tahun 2003.

Berikut ini adalalah jabatan yang pernah diembannya:
• Waaster Kasdam IV/DIP
• Damendam IV/DIP (Sesko ABRI)
• Dosen Sosko ABRI
• Asops Kasdam IV/DIP
• Danrem 071/WK
• Pamen Mabesad (LEMHANAS)
• Waaster Kasad
• Kasdam VI/TPR
• Pangdam IX/Udayana
• Pangdam Iskandar Muda
• Asops Panglima TNI

Pendidikan

1. SLTP Immanuel Tanjung Enim Tanjung Enim (1964 - 1968)
2. SD Immanuel Tanjung Enim Tanjung Enim (1962 - 1964)
3. SMA Negeri 8 Bandung, Bandung (1968 - 1971)
 

Perjalanan Politik

Karir politiknya baru dimulai untuk periode 2014-2019 dengan menjadi caleg dari dapil Jawa Barat XI. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai ketua Persatuan Gereja Indonesia di Nangroe Aceh Darussalam (2007). Supiadin AS dua kali menjabat sebagai Panglima Kodam IX Udayanan dan Panglima Kodam Iskandar Muda. Setelahnya ia menjadi Asisten Operasi Panglima TNI.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Supiadin Aries Saputra menjelaskan bahwa pada pembahasan sebelumnya telah sepakat untuk meminta pemerintah memberikan definisi terorisme, maka Supiadin Aries Saputra mempersilakan pemerintah untuk memberikan penjelasannya. Supiadin mengaku beberapa hari sebelumnya bertemu dengan mantan napi terorisme, seorang murid dan gurunya. Dari dua orang tersebut, mereka menyatakan melakukan terorisme karean ideologi, jadi setiap orang, kelompok yang berbeda dengan mereka, harus mereka hancurkan. Menurut Supiadin keamanan negara leading sector-nya adalah TNI, sementara Kamtibmas itu public security. Ia menilai sebenarnya bisa merangkum 'keamanan nasional' itu, tinggal penerapan pelaksanaannya. Menurut Supiadin, yang harus dibuktikan itu tindak pidana dulu, soal motif dibuktikan di persidangan. Maka vonis hakim lebih memberat, jadi dari definisi harus tindak pidana dulu. Supiadin memberikan informasi bahwa pada hari tersebut ada dua agenda, yakni setelah Rapat Panja, dilanjutkan dengan rapat Timsin yang akan dipimpin oleh Pak Hanafi, dijadwalkan hingga pukul 22:00 WIB. Supiadin selaku pemimpin rapat menskors rapat pada pukul 12.13 WIB, lalu dilanjutkan pukul 13.41 WIB. [sumber]

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Supiadin mengatakan bahwa Fraksi Nasdem menyetujui pengesahan RUU antara pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini tentang kerja sama di bidang pertahanan. Supiadin menjelaskan bahwa ini adalah hasil pembicaraan kedua Menhan, kita tinggal sahkan, tidak terlalu berbelit-belit. Supiadin berpendapat bahwa Menhan juga pasti sudah menimbang resiko dan dampaknya. Dalam implementasinya kita punya 3 prinsip dalam kerja sama dengan negara lain diantaranya adalah kesetaraan dan saling menghormati. [sumber]

RUU Pengesahan Perjanjian Garis Batas Laut RI-Singapura - Pembahasan Tingkat 1

30 November 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 1 dengan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum & HAM, dan Menteri Luar Negeri, Supiadin mengatakan bahwa tanggal 24 November 2016, lalu bersama Kemenlu dan TNI telah melakukan kunjungan fisik ke perbatasan bagian timur. Supiadin mengatakan bahwa Komisi 1 pun menyusuri batas laut tersebut. Dari sini bisa dilihat sudah memperoleh kepastian hukum. Dari sembilan keuntungan yang kita peroleh, Supiadin harap dapat dikembangkan pemerintah. Tiga hal yang kita dapatkan dari perjanjian tersebut reciprocal, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Fraksi Nasdem setuju untuk membahas lebih lanjut RUU Perjanjian RI-Singapura ini. [sumber]

RUU Anti Terorisme

31 Mei 2017 - UU terorisme menjadi konferhensif dan adanya proses penangkapan sampai penyidikan   [sumber]

27 April 2016 - Supiadin menyampaikan bahwa semua tindakan terorisme terorganisir dan perlu ada tindakan pencegahan melalui lembaga-lembaga terkait. Supiadin menghimbau untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama dan meniadakan jaring-jaring terorisme. Menurut Supiadin, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang benar untuk menangani terorisme. Supiadin berharap UU Anti Terorisme tidak bersikap reaktif ketika terorisme sudah terjadi karena UU yang ada sekarang bersifat reaktif, hanya pada saat kejadian dan tidak ada deteksi, apalagi pencegahan. Fraksi Nasdem setuju dengan konsep pemerintah untuk RUU ini dengan harapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) langsung memberi jawaban tentang pandangan fraksi.  [sumber]

RUU Kerja Sama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Jerman

10 Februari 2016 - Mewakili Fraksi Nasdem, Supiadin menyetujui RUU pengesahan persetujuan antara Indonesia-China dan juga RUU Indonesia-Jerman terkait pertahanan untuk dilanjutkan. Supiadin juga menyampaikan bahwa Nasdem menyetujui kedua RUU untuk dibahas agar semakin jelas.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perjanjian Ekstradisi RI dengan UEA

15 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Kemenlu dan Polri, Supiadin mengingatkan agar memperhatikan aturan turunanya juga seperti ketika membuat Undang-Undang terorisme tidak bisa saling bertabrakan, Undang-Undang TNI pun harus dapat menyamakan karena TNI pun memiliki Undang-Undang dan kenapa menindak Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena payung hukumnya pun belum ada ikut serta dari TNI. [sumber] 

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham.Supiadin mengatakan perjanjian sudah berjalan 11 tahun, kami berpandangan konsep UU ini sudah dibahas pemerintah, kami setuju RUU ini dibahas pagi hari ini. Kelemahan di kita ini kita sudah bikin perjanjian dahulu dan sekarang baru membuat UU-nya.

Namun ada hal hal teknis menyangkut kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka akan melanggar UU atau perjanjian. Menurutnya yang dilanggar itu MoU kerjasama, bukan UU, jadi kalau pembatalan pembelian alusista itu melanggar MoU-nya bukan UU nya sehingga menurutnya DPR perlu membahas UU ini dan disahkan.[sumber]

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Selaku pemimpin Panja RUU Terorisme dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham menyampaikan

  • Bahwa sesuai dengan keputusan Raker, Pansus RUU tentang Perubahan Undang-undanng Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati untuk membentuk Panja dengan komposisi 18 orang.
  • Panja melakukan pembahasan Sejak 24 Agustus sampai 24 Mei 2018. Panja kemudian membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh panitia kerja.
  • Pada tanggal 23 Mei hasil kerja pembahasan dilaporkan pada Pleno Panja RUU terorisme, dan kemudian dilaporkan dari Panja ke Pansus.
  • Panja sudah melakukan tugas dalam rapat bersama dengan Panja pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pansus. Dari hasil rapat tersebut didapatkan konstruksi RUU lebih komprehensif, tidak hanya penindakan, tapi pencegahan dan perlindungan kepada korban, sehingga lebih menyeluruh melindungi berbagai elemen bangsa. Namun Panja menyisakan satu yang di-pending, yaitu terkait definisi terorisme dengan dua alternatif definisi.

Alternatif 1:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. 

Alternatif 2:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Mengenai definisi, Supiadin mengatakan bahwa selanjutnya akan dibawa ke forum pansus hari tersebut untuk disepakati sehingga dapat mengajukan pengesahan dari semua yang dirapatkan ke paripurna. Terdapat penambahan banyak substansi pengaturan tentang terorisme untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003.

Dalam RUU Terorisme tersebut Supiadin menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal baru diantaranya:

  • Kriminalisasi baru, seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer baik di dalam maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme,

  • Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus atau orang yang mengadakan kegiatan korporasi.

  • Pencabutan hak untuk memilih paspor dalam jangka waktu tertentu.

  • Perlindungan korban tindak pidana sebagai tanggung jawab negara.

  • Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh badan nasional penanggulangan terorisme.

  • Terdapat beberapa rumusan fundamental strategis dari hasil masukan, yaitu adanya definisi terorisme agar lingkup terorisme dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga tidak diidentikan dengan hal sensitif berupasentimen terhadap golongan tertentu.

  • Menambahkan ketentuan perlindungan korban tindak pidana terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban dan hak-hak korban.

  • Mengatur pemberian hak medis, rehabilitasisantunan, restitusi dan kompensasi.

  • Menambahkan ketentuan pencegahan, terdiri dari kesiapsiagaan nasional, dll.

Menurut Supiadin, semua pembahasan telah melalui perumusan dan sinkronisasi, sehingga akan lebih sistematis. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Pembahasan Pasal 32, 33, 34 

26 Juli 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme DPR-RI dengan Tim Pemerintah, menurut Supiadin biasanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berada dalam tekanan dan tanpa kebebasan, sehingga harus ada penjelasan mengenai apa itu tanpa ancaman atau bebas ancaman. [sumber]

Revisi RUU Terorisme terkait Masa Penangkapan dan Penahanan

5 April 2017Supiadin mengatakan bagi seorang terduga teroris yang akan diperpanjang penahanannya harus meminta pendapatpengadilan, kalau bukti belum cukup. Sepengetahuan Supiadin penyidikan yang dilakukan oleh Polri itu anggarannya minim. Usulnya, agar keputusan perpanjangan penahanan dilakukan atas izin pengadilan. [sumber]

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

31 Agustus 2016 - Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung Supiadin mengungkapkan bahwa dalam RUU Terorisme, ada 3 strategi yang perlu dikembangkan, penanggulangan itu lebih luas jangkauannya, jadi yang pertama adalah pencegahan, kedua penindakan dan ketiga adalah rehabilitasi. Strategi pencegahan ini dilakukan agar terorisme tidak terjadi. Menurutnya sekarang orang mengubah mindset-nya bagaimana caranya membuat bom dari bahan kimia, teroris itu tidak akan membawa bom kemana-mana tapi akan membuat bom di mana-mana. Supiadin mengusulkan agar dibuat early learning system. Terkait kasus Poso, menurutnya ada kelebihan dan kekurangan. TNI secara hukum tidak punya hak,harus ada joint operation atau operasi gabungan, tambah Supiadin. Selama panitia kerja ini, telah kedatangan korban, ada korban bom Bali dan Marriot, sampai saat ini tidak ada surat keterangan bahwa dia salah korban aksi terorisme. Supiadin menanyakan siapa yang merehabilitasi kerusakan bangunan, menurut Supiadin ini perlu diatur, ia mencontohkan di Belanda tidak ada UU Terorisme jadi dimasukkan di dalam KUHP. Supiadin mengatakan untuk penahanan itu diserahkan oleh pengadilan, berdasarkan keputusan pengadilan. Dan tentang struktur kelembagaan, menurutnya peran yang dimainkan hanya pencegahan. [sumber]

RUU PerjanjianRI-Singapura tentang GBL Wilayah Timur Selat Singapura

27 September 2016 - Supiadin menanyakan bagaimana jika Singapura tidak melakukan peratifikasian, apakah ada keharusan dari Singapura untuk melakukan peratifikasian. Beliau juga menambahkan bagaimana cara Indonesia mencegah konflik dan pelanggaran wilayah yang sudah ada dalam perjanjian. Supiadi pun menanyakan bentuk konflik seperti apa yang mungkin terjadi antara dua negara. Ia juga menambahkan bahwa permasalahan Indonesia dengan Singapura di laut sudah selesai namun masih ada permasalahan di udara, beliau menanyakan bagaimana dengan pelanggaran yang mungkin bisa terjadi. [sumber]

Tanggapan

RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, KIP dan Dewan Pers, Supiadin menghimbau, agar kinerja Kemkominfo yang sudah baik terus dipertahankan dan mensosialisasikan nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) agar dikenal oleh masyarakat luas. Mengenai data pribadi, Supiadin mengaku dirinya bingung tentang sampling obat-obat lemah dll.  Supiadin menyampaikan bahwa banyak ceramah yang berisi hujatan dan konten-konten pornografi di YouTube. Terkait hal ini, Supiadin berharap Kemkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan banyak untuk kedua hal tersebut. Selain ceramah hujatan dan pornografi, Supiadin meminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai terorisme, sebab itu merupakan musuh seluruh masyarakat. [sumber]

Pengawasan Orang Asing

31 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Luar Negeri Supiadin mengajak untuk melihat Abu Sayaf yang masih melakukan penyanderaan, kemudian menanyakan apakah ada perkembangan karena masih dari alasan tradisional mereka mencari dana, atau alasan lain. Selain itu Ia ingin tahu bagian mana di Palestina yang ingin dituju oleh Trump. [sumber]

Evaluasi Kinerja KIP Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018

23 Januari 2018 – Dalam rapat dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Supiadin mempertanyakan kenapa KIP hanya dikenal yang dipusatnya saja, bagaimana dengan keberadaan KIP di daerah.Supiadin berpendapat, seharusnya disusun mekanisme dari pusat ke daerah dan apa saja informasi yang harus diketahui oleh publik dari tingkat terbawah sehingga perlu adanya sosialisasi undang-undang (UU) yang baru diberlakukan, karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui beberapa UU yang telah diberlakukan padahal itu menjadi milik seluruh warga negara, bukan hanya milik orang-orang yang merancangnya. Supiadin juga menanyakan terkait anggaran KIP yang mengacu kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak memiliki ukuran secara pasti sehingga anggaran untuk KIP bisa besar atau kecil. Supiadin menegaskan, substansinya adalah bagaimana KIP ini hadir di masyarakat, anggarannya sudah disediakan, soal besaran tergantung program yang dibuat oleh KIP itu sendiri dan juga harus dipersiapkan dengan baik. Supiadin mengatakan bahwa program KIP harus mengikuti asas money follow program, bukan money follow function. Supiadin meminta dikepemimpinan dankomisioner KIP yang masih baru ini perlu dijaga solidaritasnya, tetapi tidak membagi-bagi beban yang harus diemban masing-masing jabatan. Supiadin menambahkan bahwa tidak ada yang merasa lebih hebat dan penting dari yang lain, karena semua sama pentingnya. Supiadin berpendapat, pemimpin ada karena ada yang dipimpin. [sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware dan Hoax

31 Mei 2017 - Supiadin mengatakan bahwa konten porno masih banyak dapat terlihat. Supiadin menanyakan apakah dapat di-handle dalam konten tersebut. Supiadin mengatakan bahwa media itu jadi alat proxy war yang menjadi kenyataan, boneka-bonekanya ada disekitar. Supiadin mengatakan bahwa konten pornografi sudah masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Selain itu juga, lanjut Supiadin, ada akun-akun cloning, masa FB saya dikloning minta pulsa 200 ribu ke teman saya. Supiadin menanyakan bagaiman terkait dengan antisipasi kloning tersebut. Supiadin sering mendapatkan kiriman SMS bahwa Supiadin kirim SMS gak bisa tetapi ada balasan apabila ingin menerima SMS tersebut biaya ditanggungkan ke anda. Supiadin menanyakan bahwa hal itu siapa yang meminta. Supiadin sering mendapat SMS anda menerima pesan tetapi gagal, untuk mendapatkannya harus bayar, ini kerjaan siapa. 

Supiadin kalau mau upgrade sendiri takut malah bohong dan data hilang, memang dimana-mana konsumen tidak pernah diuntungkan harusnya dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lebih mewaspadai pihak-pihak seperti ini. Supiadin mengatakan bahwa misalnya saja parkir valet kalau kuncinya hilang mereka tidak mau tanggung jawab padahal kunci sama mereka. Supiadin menanyakan berapa jumlah SDM Pemerintah yang menangani kasus seperti itu. Supiadin berharap agar tidak menimbulkan kepanikan. Supiadin menanyakan apa biasa pak Kominfo ikut masuk dalam Facebook agar proses seleksi facebook lebih jelas dan apa biasanya khusus untuk Facebook Kominfo mengambil peran disitu.   [sumber]

Lembaga Sensor Indonesia

30 Mei 2017 - Supiadin menilai iklan kebanyakan tidak relevan untuk ditayangkan. Supiadin juga mendorong untuk memanfaatkan TV daerah dan TVRI ikut mensosialisasikan program Budaya Sensor Mandiri.   [sumber]

14 April 2015 - Supiadin menilai Indonesia adalah konsumen dari film-film luar negeri.  Supiadin berharap perfilman Indonesia lebih banyak produksi film dengan muatan moral yang mendidik.  Supiadin berharap LSI juga menyensor video-video YouTube yang membuat marak. [sumber]

Evaluasi Proker 2016 dan Rencana Proker LSF 2017

16 Januari 2017 - Supiadin mengatakan tidak salah jika panglima TNI mengatakan adanya proxy war. Menurut Supiadin, anak usia 13 sampai 21 tahun menjadi sasaran perfilman. Di daerah Lebak dan Aceh bahkan tidak ada bioskop namun banyak film yang tidak pantas ditonton di rumah. Supiadin mengatakan bahwa hampir 70 persen seseorang yang berusia 20 sampai 40 tahun adalah pengguna media sosial, di sini peran LSF sangat strategis untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia. Supiadin meminta agar proses sosialisasi tidak dilakukan secara periodik saja namun tetap berlanjut karena setiap hari tumbuh generasi baru, bila tidak dilakukan sosialisasi maka akan ketinggalan. Supiadin juga merasa khawatir karena Negara Indonesia tidak anti film impor, gaya hidup budaya asing dapat menjadi gaya hidup kita, sebagai contoh di Garut sudah ada gaya hidup Punk dan Rock. Remaja-remaja memakai segala macam rantai lalu untuk makan mereka memalak supir. Supiadin mengatakan bahwa warung internet sudah menyentuh sampai kepada kecamatan. Supiadin menanyakan mengapa produser film anak-anak menjadi lesu untuk itu film anak-anak perlu jadi perhatian kita. [sumber]

Isu Internasional - Pelanggaran HAM dan Terorisme

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu,  Supaidin menyarankan agar Kemenlu menanyakan kepada Dirut Komnas HAM PBB terkait dengan pelanggaran HAM. Karena sepengalaman Supiadin di Aceh, ia pernah bertanya terkait dengan membunuh TNI atau rakyat dan itu termasuk pelangaran HAM, tetapi, jika TNI hanya akan dikenakan pelanggaran HAM sementara. Supiadin mengatakan bahwa dia juga termasuk pelaku dilapangan terkait dengan pembebeasan WNI di Filipina, Supiadin menanyakan terkait dengan bagaimana untuk mengantisipasi agar itu tak terjadi lagi. Suapidin mengatakan bahwa watak Abu Sayyaf adalah watak teroris, dia tidak hanya melawan pemerintah, tetapi melawan semuanya jika memiliki peluang disandera, termasuk Indonesia. Supiadin menilai perlu langkah-langkah diplomatic agar tidak terlang kejadian di Filipina, karena semua penculikan yang terjadi di pulau Tawi-Tawi harus jadi perhatian dan perlu ada langkah strategis agar penyanderaan tidak terjadi lagi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

18 April 2016 - Supiadin menanyakan ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), soal perizinan di Garut yang tidak keluar, mereka harus bagaimana?  [sumber]

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016

23 Juni 2015 - Supiadin mengatakan bahwa dahulu Kabupaten Garut termasuk kabupaten tertinggal karena Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa membangun jalan kabupaten. Dua bulan yang lalu status tersebut hilang dari Kabupaten Garut karena jalan kabupaten dirubah statusnya menjadi jalan provinsi. Supiadin mengatakan bahwa kondisi ini tidak baik karena perubahan status daerah tertinggal sangat mudah, hanya perlu merubah status jalan. Supiadin mengatakan bahwa Pemerintah harus melakukan inspeksi terhadap sektor yang lambat dalam menyerap anggaran. Sehubungan dengan kelestarian lingkungan, Supiadin mengatakan bahwa 85% Kabupaten Garut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Supiadin mengharapkan Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemda yang mampu menjaga kelestarian hutan dengan memberikan tambahan anggaran.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

10 Juni 2015 - Supiadin mengeluh ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bahwa Dapilnya belum masuk daftar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Supiadin menilai lebih baik jika pusat ‘turun ke daerah’ dan saran agar pusat kegiatan Kemenkominfo di Jawa Barat tidak hanya dipusatkan di Bandung.

Supiadin menilai media kita ikut membesarkan pemberontak. Pers kita mengakomodasi posisi pemberontak tapi tidak pernah diberitahu kita. Menurut Supiadin kita harus merubah mindset SDM kita bukan menjadi pemberontak tetapi menjadi aset bangsa. Supiadin minta pendapat Ketua Dewan Pers bagaimana baiknya mengontrol pers-pers asing yang justru beritanya disebarkan diluar negeri.  [sumber]

TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 - Supiadin menanyakan strategi TVRI & RRI untuk menciptakan daya tarik untuk bisa berkompetisi. Supiadin juga minta diprioritaskan persiapan sumber daya manusia (SDM) dari TVRI & RRI.  [sumber]
 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Garut
Tanggal Lahir
03/04/1952
Alamat Rumah
Komplek Perumahan TNI AD Jl. Jend.Urip RT.11 RW.06 Kel.Balimester, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika