Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Tengah I
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kendal
Tanggal Lahir
21/01/1960
Alamat Rumah
Jl. Raden Patah RT.02 RW.05 Kel.Kauman Kidul, Sidorejo, Kab. Salatiga, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Drs. Fadholi terplih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Tengah I setelah memperoleh 41,185 suara. Drs. Fadholi lahir di Kendal pada tanggal 21 Jan 1960.

Fadholi adalah tokoh dan pengusaha konstruksi dari Salatiga. Sebelum bergabung Nasdem, Fadholi adalah kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Salatiga (2005-2006).

Pada periode 2014-2019 Fadholi bertugas di Komisi IV yang membidangi pangan, perikanan, kehutanan dan pertanian. Fadholi juga merangkap sebagai Anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Di November 2015, menjelang dimulainya proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, posisi Fadholi di MKD digantikan oleh Akbar Faisal. (sumber)

Pendidikan

1. Madrasah Tsanawiyah Sunan Abinawa Pegandon (1974 - 1978)
2. S1 Institusi Agama Islam Walisongo, Semarang (1982 - 1986)
3. Diploma Pendidikan Guru Agama (1978 - 1981)
4. SDN Sidorejo (1968 - 1994)
 

Perjalanan Politik

Karir politiknya dimulai dengan menjadi DPD II Partai Golkar Salatiga Sekretaris, Salatiga (2005). Tak lama, ia menjadi ketua DPD II Partai Golkar Salatiga (2005 - 2006).

Ia juga pernah menjabat sebagai Dewan Kesenian Jawa Tengah Wakil Ketua, Jawa Tengah (2008 - 2010). 

Berikut ini adalah riwayat organisasinya: 

• Penegakan Kwarcab Kendal (Tahun1977)
• IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) (Tahun 1978)
• PMII Kota Semarang
• Ketua Remaja Islam Sekota Madya Salatiga(Tahun 1978)
• Ketua Himpunan Pribumi Indonesia Salatiga (Tahun 1990-sekarang)
• Ketua FORMAT (Forum Komunikasi Pemuda Masjid Salatiga) (Tahun 1989)
• Litbang DPD II Partai Golkar (Tahun 2005)
• Sekretaris DPD II Partai Golkar Salatiga (Tahun 2005)
• Ketua DPD II Partai Golkar Salatiga (Tahun 2005)
• Sekretaris DPD I Jawa Tengah Partai Golkar (Tahun 2005)
• Wakil Bendahara ASPEKINDO Jawa Tengah (Tahun 2005-2009)
• Wakil Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) (Tahun 2008-2010)
• Pembina PAMMI Jawa Tengah

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pertembakauan

25 Januari 2018Fadholi mengkritisi terkait pemaparan dari para mitra, karena pansus ini pembahasannya RUU Tembakau bukan RUU Perokok. Fadholi juga mengapresiasi paparan dari para pakar karena merupakan kabar gembira bagi para petani tembakau kita, ia juga menambahkan bahwa untuk keperluan insulin diperlukan lahan pertanian seluas dua juta hektar. Fadholi juga meminta agar adanya rekomendasi pansus terkait masalah pengolahan tembakau. Fadholi berharap RUU Pertembakauan bisa mewujudkan apa yang telah dihasilkan dari hasil penelitian dan memberikan fasilitas memadai, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan. Fadholi juga berharap para pakar dan peneliti dapat memberikan gambaran mengenai tata kelola bisnis tembakau non rokok. [sumber]

 

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Fadholi mengatakan bahwa kaitannya dengan daerah Rawa Pening, sanitasi Rawa Pening sekarang sangat tinggi sekali cukup memprihatinkan. Fadholi juga menyampaikan bahwa di Kecamatan Beringin, Semarang, masyarakat resah menanam jagung di kawasan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), katanya tanah disitu akan ditanami tebu, jadi mohon ditunda dulu. [sumber

Evaluasi, Kebijakan dan Implementasi Litbang

29 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Fadholi menanggapi apakah dari Litbang ada satu penelitian terkait dengan bahan pokok. Fadholi juga menanyakan dari sisi hasil kesehatan mana yang lebih sehat penggunaan pupuk organik/kimia, dan terkait dengan pupuk di manakah beda pupuk organik dan subsidi serta mana yang lebih bagus. Ia membenarkan besarnya subsidi pupuk yakni hingga Rp30T. Fadholi meminta ada penelitian serius terkait penggunaan pupuk subsidi/non serta pupuk kimia/organik. [sumber]

Perawatan Taman Nasional

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Fadholi berkata rotasi ini harus dilakukan jadi skala prioritas juga akan kelihatan dan itu menjadi suatu kebutuhan jadi harus langsung dilaksanakan, ini taman nasional juga tidak ada perawatannya jadi maksudnya adalah yang sudah ada saja tidak dijaga bagaimana mau membuat yang baru lagi. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Fadholi mengecam menteri harus sering ke pasar karena seperti harga telur di petani Rp13.000 namun di pasar Rp. 18.000 perbedaan ini harus dianggap serius untuk Indonesia lebih maju. Fadholi juga mengkritisi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) yang mengatakan stok aman namun tidak ada list kerjasama jadi masyarakat susah pantau dan untuk masalah impor yang perlu diperhatikan adalah cara pendistribusianya. Fadholi mengapresiasi kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha namun Fadholi merasa harusnya nama-nama yang terjerat di-publish ke publik. [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Fadholi menanyakan apakah peraturan menteri ini ingin direvisi atau tidak karena Jika ya, Ia menanyakan kembalibagian manakah dan ataukah harus ada pencabutan. Menurutnya jika direvisi maka harus ada rumusannya agar semua poin jelas karena Ia sangat menyayangkan jika peraturan menteri ini hanya berlaku pada daerah tertentu saja. [sumber]

Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Fadholi mengatakan bahwa ia mengapresiasi Kementan dan perlu mengundang Kemenpan untuk memperjelas ini. Ia juga menegaskan agar pengangkatan ini berdasarkan prestasi kerja dan mengabdi dengan baik. Fadholi juga mengatakan jika memang sudah berprestasi, walaupun sudah lewat usianya akan dipertimbangkan untuk pengangkatan. Namun, jika sudah tidak berprestasi, sudah lewat usianya pula maka tidak perlu lagi ada pertimbangan. [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadholi menyuarakan aspirasinya bahwa ia memilih rapat diadakan skorsing terlebih dahulu sebelum selanjutnya diadakan tupoksi. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Fadholi menanyakan berapakah luas lahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KemenLHK) dan juga dari swasta. Lalu, Fadholi mengusulkan penambahan program di tahun 2017 yaitu pemberian bibit tanaman dengan nilai ekonomis, alih-alih penanaman. Ini juga agar bisa menyesuaikan dengan iklim dan tanah di lokasi. Selanjutnya, Fadholi mengharapkan agar Kementerian LHK memperhatikan dan meninjau masyarakat miskin yang hidup dipinggiran sungai di daerah. Fadholi mengusulkan agar anggaran Biaya Restorasi Gambut (BRG) dibuat independen agar lebih efisien.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Fadholi menanyakan kepada Mitra apakah pihak yang berkepentingan dalam reklamasi teluk Jakarta sudah melakukan pendekatan kemanusiaan karena menurutnya ada masyarakat marjinal yang sudah dirugikan karena reklamasi, dan jumlahnya lebih dari 1600 jiwa. Menurut Fadholi, meski masalah hukum penting, masalah sosial yang timbul akibat reklamasi juga perlu diselesaikan. Bahkan bila perlu, ada kajian psikologisnya. Terkait hal itu, Fadholi meminta gagasan solutif kepada Mitra untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat reklamasi teluk Jakarta, terutama masalah sosialnya.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian - RAPBN 2016

19 November 2015 - Fadholi menanyakan mengenai kemungkinan reformasi DAK. Menurutnya, alokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.  [sumber]

18 November 2015Fadholi menyarankan setiap kementerian untuk duduk bersama agar terjadi koordinasi yang baik dalam persoalan anggaran. Fadholi menilai setiap kementerian harus memiliki fokus program untuk kepentingan, misalnya Kementan fokus kepada peningkatan kemandirian petani. Fadholi juga mengomentari mengenai perlunya pembangunan embung dalam persoalan ketersediaan air dan banjir. Fadholi meminta program alokasi dana per kegiatan tahun 2015 dan 2016 agar disandingkan (tidak terpisah). 

Terakhir, Fadholi berharap masing-masing kementerian, KemenKPKementan, dan KemenLHK, meninjau ulang program yang dipaparkan agar berfokus kepada kegiatan yang pro rakyat dan menentukan skala prioritas pelaksanaan tender.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - RAPBN 2016

18 November 2015 - Fadholi memahami perlunya dilakukan penambahan anggaran kepada 2 bidang yang tergabung dalam KemenLHK.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Fadholi meminta KemenKP untuk mengadakan rasionalisasi program agar dapat dipahami oleh anggota Komisi 4.  [sumber]

1 April 2015 - Fadholi menilai Pemerintah butuh database untuk nelayan kita: jumlah, status kesejahteraannya dan jenis kapalnya.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Fadholi menegaskan bahwa sekarang sudah dibentuk Panitia Kerja Rencana Tata Ruang Wilayah (Panja RTRW) dan memberi kesempatan untuk meninjau lokasi. Fadholi minta ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) untuk berikan lampiran yang jelas dan detil karena perubahan lahannya besar.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015Fadholi tidak setuju HET pupuk dinaikkan karena menurut Fadholi dampaknya harga beras petani akan lebih mahal. Fadholi punya harapan tinggi atas Bulog walaupun Fadholi banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang raskin. Fadholi saran ke Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk sering replenish stok beras-beras yang ditimbun dan stok beras tidak boleh disimpan lebih dari 3 musim panen. Fadholi dukung rencana Bulog untuk beli gabah kering. Fadholi juga saran ke Dirut Bulog untuk mempersiapkan gudang-gudang Bulog dengan mesin pengeringan gabah supaya membantu petani di musim hujan.

Menurut Fadholi program holtikultura harus ada sinergi antara program-program di bawah dan aspirasi yang disampaikan dari anggota DPR. Untuk bantu sinergi program-program usulan rakyat, Fadholi dorong Menteri Pertanian (Mentan) untuk sinkronisasi jadwalnya dengan masa-masa reses anggota DPR. Walaupun Fadholi apresiasi Program Jaringan Edukasi yang dijalankan namun menurut Fadholi pada kenyataannya di lapangan tidak terjadi sinkronisasi dengan jaringan teknis. Fadholi menyoroti jaringan air yang dibikin, namun tidak keluar air bersih. Fadholi menekankan ke Mentan pentingnya jaringan irigasi dalam program pencetakan sawah karena kalau tidak ada produksi tidak akan meningkat.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Fadholi setuju dengan rencana merevisi UU No.5 Tahun 1990. Menurutnya hal tersebut merupakan gagasan yang bagus.  [sumber]

Rencana Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Presiden

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Fadholi mendukung rencana rapat koordinasi pimpinan DPR dengan Presiden atas pelbagai persoalan bangsa serta memohon diberikan space bagi para anggota komisi untuk memberikan usulan yang diterima dari daerahnya masing-masing kepada Presiden.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

Pada 6 April 2015 - Fadholi minta verifikasi ke Direktur Utama Bulog rencana konkritnya untuk menangani masalah di Bulog. Menurut Fadholi Bulog sudah berdiri sejak lama namun Bulog terus mengeluhkan gudang. Fadholi mempertanyakan apakah yang tidak layak yang disimpan atau penyimpannya. Fadholi menilai Bulog perlu ada pencucian gudang, dimana beras Bulog yang tidak layak dijadikan tepung saja.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Fadholi menilai Komisi 4 perlu mencari model kemitraan antara Kementerian Pertanian dan rekan-rekannya di DPR. Menurut Fadholi subsidi paska panen harus dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian dan jangan fokus pada subsidi produksi saja. Fadholi saran asuransi untuk para petani bisa menjadi hal positif untuk mencapai swasembada. Namun demikian Fadholi menilai infrastruktur harus dibenahi dulu jika kita ingin fokus pada subsidi paska panen. Fadholi minta perhatian khusus kepada Menteri Pertanian untuk stok tebu yang relatif banyak di pabrik gula dengan harga murah karena memberatkan petani tebu untuk bersaing.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kendal
Tanggal Lahir
21/01/1960
Alamat Rumah
Jl. Raden Patah RT.02 RW.05 Kel.Kauman Kidul, Sidorejo, Kab. Salatiga, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan