Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Tengah I
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kendal
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Raden Patah RT.02 RW.05 Kel.Kauman Kidul, Sidorejo, Kab. Salatiga, Jawa Tengah
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI

Fadholi mengatakan bahwa ia berterima kasih atas respon yang positif dari Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga tidak perlu ada lagi yang harus kita perdebatkan, dahulu pun tidak ada bantuan terhadap tembakau ini tetapi memang sedikit demi sedikit sudah ada sekarang ini, sayangnya di daerah pemilihannya belum ada bantuan secara khusus.


Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 DPR RI dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN

Fadholi mengatakan bahwa ia mengerti apa yang telah disampaikan oleh para mitra sehingga luar biasa para anggota dewan belum banyak mengetahui draft RUU Cilaka. Namun, para mitra sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Menurut Fadholi, Komisi 9 DPR RI yang bermitra dan mempunyai kewajiban bagi buruh. Maka jadikanlah ini kemitraan yang langgeng.


Tanggapan

Realisasi Penyaluran Beras Sejahtera, Subsidi Pangan, Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah — Komisi 4 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog

Fadholi berharap bahwa nanti ada pemikiran jauh kedepan dalam Pemerintahan dan nanti Bulog bisa difungsikan lebih baik lagi kedepannya. Menurut Fadholi, harus ada keberanian antara urusan profit atau masalah ketahanan pangan. Fadholi juga menanyakan apa yang menjadi program Bulog dalam penyangga ketahanan pangan nasional dan seperti apa bentuk riil keberpihakan Bulog kepada Petani dan Peternak.


RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V

Fadholi mengatakan bahwa program pengendalian DAS ini merupakan salah satu yang sangat penting dan juga memberikan suatu infrastruktur terutama di daerahnya ini yang bukan hanya membutuhkan perhutanan sosial saja tetapi juga infrastruktur yang lain.


Ketersediaan Pangan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog

Fadholi mengatakan bahwa semuanya harus fokus untuk mengantisipasi ketersediaan pangan dalam menyambut bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana yang paling dibutuhkan salah satunya adalah minyak goreng. Fadholi menanyakan hal tersebut sudah bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat atau belum.


Pembahasan RKA K/L Tahun 2020 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi - Raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirut Perum Bulog

Fadholi mengatakan yakin program-program yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa dipertahankan. Kita perlu adanya pendalaman lagi, agar mempertajam lagi mana yang perlu untuk dianggarkan kembali dan yang tidak kita anggarkan kembali. Selanjutnya, Fadholi menegaskan saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur untuk mempermudah petani dalam sektor pertanian.


RKP dan RKA K/L 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 tahun 2019 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Fadholi menyatakan terimakasih kepada Menteri Pertanian karena sudah dapat memberikan banyak manfaat untuk di dapil, sehingga kami bisa melanjutkan kembali menjadi wakil rakyat. Fadholi berharap agar Menteri yang menjabat pada periode saat ini bisa melanjutkan di periode yang akan datang. Fadholi menerima atas bahwa pagu indikatif yang diajukan, dan anggaran pengusulan pertambahannya kita terima atas kinerja Kementerian selama ini dan untuk mendukung sepenuhnya. Terkait dengan pembangunan infrastruktur sangata dibutuhkan masyarakat terutama pada sektor pertanina, karena banyak sekali mengalami kegagalan panen yang dikarenakan air kurang bagus karena ketersedian air sangat penting. Pada saat ini usaha petani masih banyaknya lokasi hasil panen dari lahan yang akan dibawa ke rumah akan mahal sekali, sehingga sebaiknya untuk adanya bahu jalan agar memudahkan para petani. Fadholi mengatakan terkait dengan dengan alsinta masih sangat dibutuhkan pengadaannya, karena alsinta dengan menggunakan tarifan lokal. Fadholi menyatakan bahwa adanya daerah-daerah terutama di dapil sudah tidak memerlukan alat tanam besar untuk digunkan dikarenakan kondisi lahan yang tidak memungkinkan dengan menggunakan alat tersebut.


Peran dan Permasalahan terkait Petugas Keluarga Bencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Fadholi mengatakan jika semua pengurus diangkat menjadi ASN, maka ada sebuah kebanggaan bangsa dan harus ada laporan data agar pengurus PLKB non PNS dapat diketahui. Ia juga menanyakan terkait kendala program KB di daerah.


Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Menurut Fadholi, seharusnya nama untuk program pra-kerja adalah panggilan kerja karena setelah pelatihan langsung mendapat panggilan kerja ke perusahaan.


Masukan Mengenai Usulan RUU yang Akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Fadholi merespon positif apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ketua. Fadholi juga mengusulkan untuk ada satu kesempatan antara anggota dapat berkumpul dan membahas bersama.


Situasi Penyakit Tuberkolosis dan Dampak Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Masyarakat -Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia dan Pengurus Pusat KPCDI

Fadholi menanyakan bagaimana proses pendataan dan apakah anggota-anggota masih anggota aktif atau tidak. Fadholi juga mengatakan jika Komisi 9 DPR-RI diberikan data kongkrit, Komisi 9 DPR-RI akan komunikasikan ke dapil masing-masing anggota dewan.


Jaminan Kesehatan Nasional - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG ) dan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI)

Fadholi bertanya berapa jumlah kartu yang sudah dikeluarkan BPJS dan berapa besar iuran yang sudah diterima BPJS sampai saat ini. Fadholi mengatakan iuran harus dipilah yang harus dibayar negara atau mandiri. Fadholi bertanya dana kesehatan itu yang mana, apakah dana bantuan kesehatan yang masuk BPJS atau pembangunan RS juga. Fadholi mengatakan harus ada rumusan pengelolaan dana kesehatan yang terpilah. Fadholi bertanya apa keluran real dari masyarkat dan RS, akan menjadi bagian penting yang harus didapatkan datanya. Fadholi mengatakan jika bicara rokok maka dampak ekonomi perlu dipikirkan seperti dampak bagi petani tembakau dan karyawan di perusahaan rokok, jangan melihat hanya dari satu sisi, jangan juga membuat korelasi terkait orang bisa membeli rokok tetapi bayar iuran BPJS tidak mampu, Fadholi berpendapat hal itu tidak bisa digeneralisasikan.


Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Mengingat sebentar lagi DPR akan reses, Fadholi menanyakan apa yang bisa Komisi 9 sosialisasikan kepada masyarakat terkait program nyata yang dilakukan oleh BKKBN. Fadholi juga meminta agar ada suatu program nyata yang Komisi 9 bisa bantu untuk disosialisasikan dan direalisasikan ketika nanti DPR reses.


Keluhan‌ ‌Masyarakat‌ ‌Natuna‌ ‌terkait‌ ‌Karantina‌ ‌WNI‌ ‌di‌ ‌Natuna‌ ‌—‌ ‌Komisi‌ ‌9‌ ‌DPR-RI‌ ‌Audiensi‌ ‌ dengan‌ ‌Bupati,‌ ‌Ketua‌ ‌DPRD‌ ‌Kabupaten,‌ ‌Perwakilan‌ ‌Masyarakat,‌ ‌dan‌ ‌Perwakilan‌ ‌ Mahasiswa‌ ‌Natuna‌

Fadholi menyarankan harus ada tindakan konkret untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat di Natuna terhadap WNI yang dikarantina. Fadholi ingin mengetahui perkembangan karantina masyarakat tersebut apakah semakin bagus atau semakin kritis. Lalu, adakah masyarakat Natuna yang terkena gejala penyakit akibat adanya karantina di Natuna, jika memang ada seharusnya sudah teridentifikasi. Fadholi juga mengatakan bahwa Komisi 9 sangat mengerti suasana batin yang dialami Bapak/Ibu, tetapi ini merupakan suatu kenyataan dimana Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai hal yang sangat dilematis dan Komisi 9 sangat mengerti. Jadi, untuk bisa mengurai apakah ditumpangi pihak lain atau tidak, menurutnya butuh waktu panjang, yang terpenting bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada dan bagaimana perkembangan yang saat ini sedang diobservasi atau dikarantina disana. Fadholi juga menanyakan apakah Bupati Natuna sudah mendapatkan informasi dari tempat karantina terkait perkembangan WNI disana, apakah semakin bagus atau kritis. Menurut Fadholi yang terpenting saat ini adalah melakukan pencegahan karena yang tidak diterima oleh masyarakat Natuna sebenarnya bukan orangnya, melainkan penyakitnya.


Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Fadholi mempertanyakan apakah pengelolaan keuangan dari para tenaga kerja manfaat apa yang akan diberikan kepada mereka dan keluarganya. Dalam penataan pengelolaan ini apakah ada 1 rumusan persentase daripada keuangan yang diperoleh itu, sehingga yang dikembalikan untuk bisa mendapatkan asas manfaat untuk keluarga dan yang didapatkan berapa persen. Fadholi mengapresiasi atas data yang sudah dipaparkan, tetapi terkait dengan investasi dalam deposito dan berapa jumlah anak perusahaan ada dimana karena harus disampaikan secara detail.


Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan di Daerah — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mempawah, APKASI, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, PERSI, ARSADA, dan ARSSI.

Fadholi menanyakan berapa jumlah rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat tidur khususnya di kelas 3 karena tadi Fadholi mendengar ada yang mengatakan rumah sakit kekurangan tempat tidur. Fadholi meminta agar Komisi 9 diberikan data-data yang konkret agar bisa dibahas bersama-sama.


Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI

Fadholi mengatakan langkah jangka pendek yang harus kita lakukan adalah bagaimana niatan baik dari Menkes yang selanjutnya meminta Menkes mengalokasikan anggaran agar ada subsidi bagi perawat honor yang tidak digaji. Menkes harus mengusulkan kepada perawat agar bersama MenpanRB diangkat menjadi PNS, kalau tidak bisa setidaknya statusnya jelas dapat jaminan kesehatan. Selanjutnya, Fadholi menyetujui untuk mengundang Menkes dan buat rapat terpadu. Komisi 9 sepakat memperjuangkan status semua mitra.


Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan

Fadholi mengatakan perlu adanya penegasan jika tidak adanya konsolidasi terlebih dahaulu. Fadholi juga menanyakan siapakah yang menegaskan otoritas ini dan apakah setelah melakukan rapat sepakat tidak adanya kenaikan apakah ada konsolidasi dengan pihak lain ataupun presiden.


Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit

Fadholi meminta penjelasan mengenai kendala apa yang dialami dalam hal peningkatan pelayanan dengan program BPJS pada akreditasi RS vertikal (33 rumah sakit). Jika selama ini RS yang diidolakan masyarakat adalah RS Vertikal, jika tidak ada kendala tidak usah dibahas. Fadholi mempertanyakan harapan model kedepannya agar RS bisa mandiri, sehingga tidak mengalami kesulitan masalah pembiayaan obat dan alat. Perihal kelas VIP, apakah kelas VIP bisa menyumbang (melakukan subsidi) kepada kelas kelas lainnya. Jika bisa, untuk membuat kelas VIP tidak perlu dipersoalkan. Fadholi mempertanyakan solusi untuk melunasi obat (langkah yang dilakukan oleh Dirjen Kemenkes). Apakah dengan membiarkan rumah sakit meminjam di bank, sementara rumah sakit sudah diperingati tidak boleh mendapatkan keuntungan. Terkait status dokter yang harus kerja di satu rumah sakit, sedangkan dokter mempunyai 3 izin. Kesejahteraan dokter dipertanyakan, jika kesejahteraan dokter tidak dipikirkan harus ada rumusan yang baik.


Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri LHK

Fadholi mengatakan KLHK belum terlihat dalam menangani masalah kebakaran hutan, yang terjun ke lapangan justru PNBP, seharusnya KLHK dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk persiapan penanganan kebakaran hutan.


Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Fadholi menyoroti masalah tempat penggilingan ikan, ia menyatakan bahwa KKP harus memberi perhatian kepada tempat penggilingan ikan yang ada, sehingga dapat memberi kepastian dan kesejahteraan terhadap para nelayan.


Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI

Fadholi mengatakan kaitan dengan infrastruktur, kita bisa meningkatkan
produktivitas pangan namun kalau infrastruktur tidak mendukung, harus ada skala prioritas seperti irigrasi yg masih banyak belum diperbaiki. Air menjadi kebutuhan utama untuk petani dan oleh karenanya, Fadholi menuturkan ada alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur termasuk jalan usaha tani sebab masih banyak petani kita ketika membawa hasil pertanian mengalami kesulitan dan ketika cost itu diringankan, maka dapat meningkatkan pendapatan dari petani. Fadholi menuturkan, mungkin kalau menganggarkan semua jalan usaha tani, memang tidak cukup namun bisa membuat program. Kemudian semua irigrasi yang berkaitan untuk pertanian, Fadholi menyarankan sebaiknya dialokasikan langsung kepada petani. adanya alat pembersih rumput untuk petani karena jangan sampai menanam padi namun yang tumbuh justru rumput. Dari sisi peternakan, Fadholi menuturkan sudah bagus namun masih banyak petani yang belum mendapatkan bantuan dan mereka hanya meminta alat pencacah rumput yang sederhana dan tidak mahal namun sangat bermanfaat untuk mereka. Lalu untuk ketersediaan pakan ayam, Fadholi mengatakan di daerahnya kekurangan jagung sampai harus memprotes di depan istana dan sekarang sudah ada subsidi dan masyarakat mengucapkan rasa terima kasih untuk subsidi tersebut. Untuk penyuluhan petani, Fadholi menuturkan memang harus diadakan di setiap kabupaten karena memberikan pendidikan pola tanam yang serentak dan jenis tanaman yang harus ditanam, dan setiap anggota mengusulkan 500 orang dan kalau perlu ada paket agar petani bisa dibina dengan baik dan serius. Fadholi mengusulkan, perlu pembekalan dan dikelompokkan sesuai pengelohan pasca panen, sangat penting utk memberikan pengolahan pasca panen dan perlu ada perhatian untuk petani kopi, mungkin bisa diberikan alat pengupas kopi dan alat pasca panen lainnya. Fadholi mengatakan untuk Bulog perlu adanya penajaman dengan tujuan pengoptimalan yang sangat baik seperti pembelian gambah dan dirinya menanyakan perkembangan dari program pembelian gabah tersebut. Fadholi mengatakan, bila Bulog sudah berkenan untuk program tersebut, maka sudah pula mengamankan stok beras dan mengurangi impor. Fadholi mengatakan Bulog akan sangat membantu petani bila dapat membeli gabah di musim hujan dan dirinya menanyakan persediaan stok dan perkembangan program Rastra serta meminta untuk evaluasi kartu tani.


Latar Belakang

Drs. Fadholi terplih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Tengah I setelah memperoleh 41,185 suara. Drs. Fadholi lahir di Kendal pada tanggal 21 Jan 1960.

Fadholi adalah tokoh dan pengusaha konstruksi dari Salatiga. Sebelum bergabung Nasdem, Fadholi adalah kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Salatiga (2005-2006).

Pada periode 2014-2019 Fadholi bertugas di Komisi IV yang membidangi pangan, perikanan, kehutanan dan pertanian. Fadholi juga merangkap sebagai Anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Di November 2015, menjelang dimulainya proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, posisi Fadholi di MKD digantikan oleh Akbar Faisal. (sumber)

Fadholi kembali terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 1, dengan perolehan suara 76.109. Fadholi bertugas di Komisi 4 dan Majelis Kehormatan Dewan.

Pendidikan

1. Madrasah Tsanawiyah Sunan Abinawa Pegandon (1974 - 1978)
2. S1 Institusi Agama Islam Walisongo, Semarang (1982 - 1986)
3. Diploma Pendidikan Guru Agama (1978 - 1981)
4. SDN Sidorejo (1968 - 1994)

Perjalanan Politik

Karir politiknya dimulai dengan menjadi DPD II Partai Golkar Salatiga Sekretaris, Salatiga (2005). Tak lama, ia menjadi ketua DPD II Partai Golkar Salatiga (2005 - 2006).

Ia juga pernah menjabat sebagai Dewan Kesenian Jawa Tengah Wakil Ketua, Jawa Tengah (2008 - 2010).

Berikut ini adalah riwayat organisasinya:

• Penegakan Kwarcab Kendal (Tahun1977)
• IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) (Tahun 1978)
• PMII Kota Semarang
• Ketua Remaja Islam Sekota Madya Salatiga(Tahun 1978)
• Ketua Himpunan Pribumi Indonesia Salatiga (Tahun 1990-sekarang)
• Ketua FORMAT (Forum Komunikasi Pemuda Masjid Salatiga) (Tahun 1989)
• Litbang DPD II Partai Golkar (Tahun 2005)
• Sekretaris DPD II Partai Golkar Salatiga (Tahun 2005)
• Ketua DPD II Partai Golkar Salatiga (Tahun 2005)
• Sekretaris DPD I Jawa Tengah Partai Golkar (Tahun 2005)
• Wakil Bendahara ASPEKINDO Jawa Tengah (Tahun 2005-2009)
• Wakil Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) (Tahun 2008-2010)
• Pembina PAMMI Jawa Tengah

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pertembakauan

25 Januari 2018 - Fadholi mengkritisi terkait pemaparan dari para mitra, karena pansus ini pembahasannya RUU Tembakau bukan RUU Perokok. Fadholi juga mengapresiasi paparan dari para pakar karena merupakan kabar gembira bagi para petani tembakau kita, ia juga menambahkan bahwa untuk keperluan insulin diperlukan lahan pertanian seluas dua juta hektar. Fadholi juga meminta agar adanya rekomendasi pansus terkait masalah pengolahan tembakau. Fadholi berharap RUU Pertembakauan bisa mewujudkan apa yang telah dihasilkan dari hasil penelitian dan memberikan fasilitas memadai, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan. Fadholi juga berharap para pakar dan peneliti dapat memberikan gambaran mengenai tata kelola bisnis tembakau non rokok. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Fadholi mengatakan bahwa kaitannya dengan daerah Rawa Pening, sanitasi Rawa Pening sekarang sangat tinggi sekali cukup memprihatinkan. Fadholi juga menyampaikan bahwa di Kecamatan Beringin, Semarang, masyarakat resah menanam jagung di kawasan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), katanya tanah disitu akan ditanami tebu, jadi mohon ditunda dulu. [sumber]

Evaluasi, Kebijakan dan Implementasi Litbang

29 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Fadholi menanggapi apakah dari Litbang ada satu penelitian terkait dengan bahan pokok. Fadholi juga menanyakan dari sisi hasil kesehatan mana yang lebih sehat penggunaan pupuk organik/kimia, dan terkait dengan pupuk di manakah beda pupuk organik dan subsidi serta mana yang lebih bagus. Ia membenarkan besarnya subsidi pupuk yakni hingga Rp30T. Fadholi meminta ada penelitian serius terkait penggunaan pupuk subsidi/non serta pupuk kimia/organik. [sumber]

Perawatan Taman Nasional

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Fadholi berkata rotasi ini harus dilakukan jadi skala prioritas juga akan kelihatan dan itu menjadi suatu kebutuhan jadi harus langsung dilaksanakan, ini taman nasional juga tidak ada perawatannya jadi maksudnya adalah yang sudah ada saja tidak dijaga bagaimana mau membuat yang baru lagi. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Fadholi mengecam menteri harus sering ke pasar karena seperti harga telur di petani Rp13.000 namun di pasar Rp. 18.000 perbedaan ini harus dianggap serius untuk Indonesia lebih maju. Fadholi juga mengkritisi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) yang mengatakan stok aman namun tidak ada list kerjasama jadi masyarakat susah pantau dan untuk masalah impor yang perlu diperhatikan adalah cara pendistribusianya. Fadholi mengapresiasi kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha namun Fadholi merasa harusnya nama-nama yang terjerat di-publish ke publik. [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Fadholi menanyakan apakah peraturan menteri ini ingin direvisi atau tidak karena Jika ya, Ia menanyakan kembalibagian manakah dan ataukah harus ada pencabutan. Menurutnya jika direvisi maka harus ada rumusannya agar semua poin jelas karena Ia sangat menyayangkan jika peraturan menteri ini hanya berlaku pada daerah tertentu saja. [sumber]

Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Fadholi mengatakan bahwa ia mengapresiasi Kementan dan perlu mengundang Kemenpan untuk memperjelas ini. Ia juga menegaskan agar pengangkatan ini berdasarkan prestasi kerja dan mengabdi dengan baik. Fadholi juga mengatakan jika memang sudah berprestasi, walaupun sudah lewat usianya akan dipertimbangkan untuk pengangkatan. Namun, jika sudah tidak berprestasi, sudah lewat usianya pula maka tidak perlu lagi ada pertimbangan. [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadholi menyuarakan aspirasinya bahwa ia memilih rapat diadakan skorsing terlebih dahulu sebelum selanjutnya diadakan tupoksi. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Fadholi menanyakan berapakah luas lahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KemenLHK) dan juga dari swasta. Lalu, Fadholi mengusulkan penambahan program di tahun 2017 yaitu pemberian bibit tanaman dengan nilai ekonomis, alih-alih penanaman. Ini juga agar bisa menyesuaikan dengan iklim dan tanah di lokasi. Selanjutnya, Fadholi mengharapkan agar Kementerian LHK memperhatikan dan meninjau masyarakat miskin yang hidup dipinggiran sungai di daerah. Fadholi mengusulkan agar anggaran Biaya Restorasi Gambut (BRG) dibuat independen agar lebih efisien. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Fadholi menanyakan kepada Mitra apakah pihak yang berkepentingan dalam reklamasi teluk Jakarta sudah melakukan pendekatan kemanusiaan karena menurutnya ada masyarakat marjinal yang sudah dirugikan karena reklamasi, dan jumlahnya lebih dari 1600 jiwa. Menurut Fadholi, meski masalah hukum penting, masalah sosial yang timbul akibat reklamasi juga perlu diselesaikan. Bahkan bila perlu, ada kajian psikologisnya. Terkait hal itu, Fadholi meminta gagasan solutif kepada Mitra untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat reklamasi teluk Jakarta, terutama masalah sosialnya. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian - RAPBN 2016

19 November 2015 - Fadholi menanyakan mengenai kemungkinan reformasi DAK. Menurutnya, alokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. [sumber]

18 November 2015 - Fadholi menyarankan setiap kementerian untuk duduk bersama agar terjadi koordinasi yang baik dalam persoalan anggaran. Fadholi menilai setiap kementerian harus memiliki fokus program untuk kepentingan, misalnya Kementan fokus kepada peningkatan kemandirian petani. Fadholi juga mengomentari mengenai perlunya pembangunan embung dalam persoalan ketersediaan air dan banjir. Fadholi meminta program alokasi dana per kegiatan tahun 2015 dan 2016 agar disandingkan (tidak terpisah).

Terakhir, Fadholi berharap masing-masing kementerian, KemenKP, Kementan, dan KemenLHK, meninjau ulang program yang dipaparkan agar berfokus kepada kegiatan yang pro rakyat dan menentukan skala prioritas pelaksanaan tender. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - RAPBN 2016

18 November 2015 - Fadholi memahami perlunya dilakukan penambahan anggaran kepada 2 bidang yang tergabung dalam KemenLHK. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Fadholi meminta KemenKP untuk mengadakan rasionalisasi program agar dapat dipahami oleh anggota Komisi 4. [sumber]

1 April 2015 - Fadholi menilai Pemerintah butuh database untuk nelayan kita: jumlah, status kesejahteraannya dan jenis kapalnya. [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Fadholi menegaskan bahwa sekarang sudah dibentuk Panitia Kerja Rencana Tata Ruang Wilayah (Panja RTRW) dan memberi kesempatan untuk meninjau lokasi. Fadholi minta ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) untuk berikan lampiran yang jelas dan detil karena perubahan lahannya besar. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Fadholi tidak setuju HET pupuk dinaikkan karena menurut Fadholi dampaknya harga beras petani akan lebih mahal. Fadholi punya harapan tinggi atas Bulog walaupun Fadholi banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang raskin. Fadholi saran ke Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk sering replenish stok beras-beras yang ditimbun dan stok beras tidak boleh disimpan lebih dari 3 musim panen. Fadholi dukung rencana Bulog untuk beli gabah kering. Fadholi juga saran ke Dirut Bulog untuk mempersiapkan gudang-gudang Bulog dengan mesin pengeringan gabah supaya membantu petani di musim hujan.

Menurut Fadholi program holtikultura harus ada sinergi antara program-program di bawah dan aspirasi yang disampaikan dari anggota DPR. Untuk bantu sinergi program-program usulan rakyat, Fadholi dorong Menteri Pertanian (Mentan) untuk sinkronisasi jadwalnya dengan masa-masa reses anggota DPR. Walaupun Fadholi apresiasi Program Jaringan Edukasi yang dijalankan namun menurut Fadholi pada kenyataannya di lapangan tidak terjadi sinkronisasi dengan jaringan teknis. Fadholi menyoroti jaringan air yang dibikin, namun tidak keluar air bersih. Fadholi menekankan ke Mentan pentingnya jaringan irigasi dalam program pencetakan sawah karena kalau tidak ada produksi tidak akan meningkat. [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Fadholi setuju dengan rencana merevisi UU No.5 Tahun 1990. Menurutnya hal tersebut merupakan gagasan yang bagus. [sumber]

Rencana Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Presiden

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Fadholi mendukung rencana rapat koordinasi pimpinan DPR dengan Presiden atas pelbagai persoalan bangsa serta memohon diberikan space bagi para anggota komisi untuk memberikan usulan yang diterima dari daerahnya masing-masing kepada Presiden. [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

Pada 6 April 2015 - Fadholi minta verifikasi ke Direktur Utama Bulog rencana konkritnya untuk menangani masalah di Bulog. Menurut Fadholi Bulog sudah berdiri sejak lama namun Bulog terus mengeluhkan gudang. Fadholi mempertanyakan apakah yang tidak layak yang disimpan atau penyimpannya. Fadholi menilai Bulog perlu ada pencucian gudang, dimana beras Bulog yang tidak layak dijadikan tepung saja. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Fadholi menilai Komisi 4 perlu mencari model kemitraan antara Kementerian Pertanian dan rekan-rekannya di DPR. Menurut Fadholi subsidi paska panen harus dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian dan jangan fokus pada subsidi produksi saja. Fadholi saran asuransi untuk para petani bisa menjadi hal positif untuk mencapai swasembada. Namun demikian Fadholi menilai infrastruktur harus dibenahi dulu jika kita ingin fokus pada subsidi paska panen. Fadholi minta perhatian khusus kepada Menteri Pertanian untuk stok tebu yang relatif banyak di pabrik gula dengan harga murah karena memberatkan petani tebu untuk bersaing. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kendal
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Raden Patah RT.02 RW.05 Kel.Kauman Kidul, Sidorejo, Kab. Salatiga, Jawa Tengah
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan