Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan terhadap RUU Nelayan - RDPU Komisi 4 dengan Asosiasi Nelayan Indonesia
Fadholi meminta untuk memberi perhatian khusus pada kampung nelayan, dan Fadholi sepakat terkait perlu adanya database nelayan.
Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Kontak Tani Andalan, Ketua umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging (APIG), dan Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayur Segar (AEISS)
Fadholi mengatakan bahwa undang-undang yang lama belum maksimal, karena tidak adanya sanksi yang tegas dalam undang-undang tersebut. Ia meminta untuk dilengkapi hal-hal yang mendasar seperti minimal sanksi bagi pelanggar.
Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
Fadholi mengatakan bahwa ia berterima kasih atas respon yang positif dari Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga tidak perlu ada lagi yang harus kita perdebatkan, dahulu pun tidak ada bantuan terhadap tembakau ini tetapi memang sedikit demi sedikit sudah ada sekarang ini, sayangnya di daerah pemilihannya belum ada bantuan secara khusus.
Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 DPR RI dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN
Fadholi mengatakan bahwa ia mengerti apa yang telah disampaikan oleh para mitra sehingga luar biasa para anggota dewan belum banyak mengetahui draft RUU Cilaka. Namun, para mitra sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Menurut Fadholi, Komisi 9 DPR RI yang bermitra dan mempunyai kewajiban bagi buruh. Maka jadikanlah ini kemitraan yang langgeng.
Tanggapan
Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2024 Masing-Masing Unit Eselon I - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI
Fadholi menyampaikan bahwa mengingatkan saja besok ada kunjungan ke Salatiga mohon agar yang dikirim yang menghadiri dari Dirjen itu yang nantinya juga yang bisa ikut mengatasi persoalan dan bisa memberikan solusi. Kemudian untuk Dirjen darat ini ada beberapa hal terkait dengan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di provinsi Jawa Tengah. Di sini yang di wilayah kabupaten Semarang Salatiga dan Kendal ini belum ada sama sekali. Jadi ini hanya perbatasan batang ke Kabupaten Kendal padahal kami juga sudah banyak koordinasi. Secara spesifik Jawa Tengah nanti kami akan sampaikan wilayah kabupaten Semarang kemudian Kendal ini belum masuk di wilayah ini. Tapi ada hal-hal yang kemarin juga sudah disurvei tapi kenapa belum masuk di sini. Kemudian untuk BPSDM Fadholi mengucapkan terima kasih sekali banyak hal yang sudah maju tetapi di sini ada PIP Semarang, ini diharapkan nanti bagaimana program Padat Karya itu bisa betul-betul dikenal dengan masyarakat dan bilamana perlu ini mungkin perlu ada satu komunikasi dan juga ada sosialisasi keberadaan PIP dengan Masyarakat khususnya di lingkungan sekitar di Semarang. Kemudian Perkeretaapian, kaitannya dengan pembangunan jalur kereta api yang ada di wilayah Tuntang i apakah itu kemungkinan bisa diteruskan atau tidak. Karena ketika dulu ada pembangunan itu itu sudah menggusur warga yang sangat luar biasa. Di samping itu kereta wisata tetapi juga menjadi jalur alternatif transportasi. Pada prinsipnya untuk layanan kereta api juga sudah bagus. Hanya ada beberapa, di lintasan kereta api di wilayah Kendal kemudian di Kota Semarang Itu rambu-rambunya ini ada yang masih perlu atensi yang lebih bagus. Yang terutama pada lintasan lintasan yang rawan kecelakaan. Seperti di Kaliwungu kemudian ada di Brangsong. Kemudian kalau padat karyanya juga nanti tolong dikombinasikan dengan baik yang kaitannya dengan padat karya di wilayah stasiun.
Anggaran Bulog — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog
Fadholi bertanya apa regulasinya untuk refresh stok beras, bagaimana beras yang sudah lama, untuk musim hujan, apakah Bulog memiliki mesin pengering gabah, dan terkait Bulog sebagai one kept import untuk pertanian, bagaimana realisasi sejauh ini.
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)
Fadholi menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan dinaikannya HET pupuk, yang dimana harga beras petani kita akan meningkat. Fadholi mengatakan perlu adanyaa sinkronisasi antara reses-reses anggota DPR-RI untuk merealisasikan program usulan rakyat. Fadholi mengapresiasi program jaringan edukasi, namun pada kenyataannya jaringannya tidak sinkronisasi dengan jaringan teknis. Karena
pada akhirnya yang akan dibuat jaringan air, namun tidak keluar air bersih. Jaringan irigasi penting dalam program pencetakan sawah, karena kalau tidak produksi maka tidak akan meningkat. Fadholi mengatakan bahwa program holtikultura haruas ada sinergi antara
program-program di bawah dan aspirasi yang disampaikan dari Anggota DPR-RI. Fadholi menyampaikan bahwa kami memiliki harapan yang tinggi terhadap bulog, karena banyak komplain dari masayarakat tentang raskin. Sehingga perlu ada replenishing stok untuk beras-beras yang ditimbun sudah lama, karena beras tidak boleh disempan lebih dari musim.
Fadholi mengatakan bahwa rencana untuk bisa membeli baha kering ini sangat bagus, sehingga gudang bulog harus dipersiapkan. Untuk pengeringan gabah harus disediakan di gudang bulog, karena akan membantu petani pada musim hutan. Fadholi menyatakan bahwanya dirinya setuju dengan RAPBN Tahun 2016, namun untuk program-program Keentar harus dicermati.
Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadholi sepakat terkait perlu adanya database nelayan, dirinya meminta untuk perhatian khusus pada kampung nelayan.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Fadholi menanyakan bagaimana jika pemerintah hanya memberikan subsidi pada harga beras saja.
Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog
Fadholi meminta Mentan RI untuk berkoordinasi dengan Komisi 4 DPR-RI dan Menteri LHK RI. Terkait dengan stok air bersih, ia berpendapat bahwa para Dirjen harus berkoordinasi untuk mengontrol pasokan air bersih serta mengantisipasi banjir dengan membuat saluran irigasi secara teknis, karena kerusakan pada saluran membuat petani gagal panen. Mengenai persoalan daging sapi, Fadholi meminta agar dibahas lebih serius karena pasokan ayam lebih banyak dikendalikan oleh pengusaha. Mengenai masalah petani, ia mengimbau untuk diposisikan sebagai pihak terkait agar masalah pangan dapat terselesaikan. Terkait dengan pertanian di perkotaan, Fadholi mengungkapkan perlunya program hortikultura di perkotaan agar masyarakat dapat memetik sendiri hasilnya. Sehubungan dengan mafia pangan, ia menyatakan bahwa ini adalah masalah bersama. Jika diperlukan, DPR-RI dapat saja membentuk Panja untuk mengatasinya. Terkait dengan pabrik gula yang rafinasi, Fadholi menyatakan agar tidak diizinkan untuk mengimpor.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Fadholi mengatakan mestinya anggaran KLHK ditambah. Fadholi mengusulkan ada suatu program dari KLHK untuk menangani banjir, jangan sampai luapan-luapan dari hutan gundul menjadi banjir. Fadholi menyampaikan bahwa pemerintah harus berani mencabut izin dari pelaku pembakaran dan perlu ada program pasca asap. Fadholi mengatakan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan hutan perlu ada, terutama status tanah yang ditinggali masyarakat selama bertahun-tahun.
Harga Pakan Ternak dan Kesejahteraan Peternak - RDP Komisi 4 dengan Bulog, Dirjen PKL dan Kepala Karantina
Terkait posisi jagung yang menurut datanya dibeli oleh Bulog, Fadholi menanyakan siapa yang melakukan izin impor tersebut.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadholi menjelaskan bahwa keputusan ini tentu adalah keputusan mutlak dan saling terkait maka jika ada beberapa item belum bisa maka ia meminta perlu ada pendalaman terlebih dahulu.
RAPBNP Tahun 2016 dan RAPBN 2017 Kementerian Pertanian - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
Fadholi menyampaikan bahwa panen padi bisa 1 kali dalam 1 tahun, jadi potensinya cukup banyak. Fadholi menjelaskan bahwa masalah pola tanamnya juga termasuk pengendalian cara penanaman bawang agar bisa terkendali. Fadholi menyampaikan bahwa jaringan irigasi masih dibutuhkan untuk infrastruktur, paling tidak mendekati 80%. Fadholi berpendapat daerah yang sudah diberi bantuan pupuk, tidak perlu diberi bantuan subsidi pupuk lagi. Fadholi juga berpendapat bahwa masalah holtikultura, perlu pemetaan sentral. Fadholi menyarankan bilamana perlu ada pemanfaatan pupuk organik dan mengurangi subsidi pupuk non organik.
Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
Fadholi mengatakan KPU harus menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, tidak perlu ke wilayah
kekeluargaan. Fadholi mengatakan mengapa tidak ada penjelasan pasal terkait mobilisasi sosial.
RAPBNP Tahun 2016 Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Fadholi menyampaikan bahwa program-program reboisasi misalnya ini adalah program yang sebagai napas dan perlindungan alam kita ke depan. Fadholi menyampaikan bahwa perlu ada rencana makro yang disampaikan kepada Komisi 4 DPR-RI, maka, program secara keseluruhan perlu anggaran yang banyak.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepala Perum Bulog
Fadholi mengusulkan agar Komisi 4 DPR-RI dapat mengambil sikap terkait pemotongan anggaran dengan mengusulkan penambahan anggaran yang dikoordinasikan bersama Banggar DPR-RI dan Menkeu RI agar tercapainya swasembada pangan. Fadholi juga mengusulkan kepada Kementan RI untuk mensosialisasikan pupuk mandiri agar anggaran subsidi pupuk berkurang.
Pembahasan Rancangan dan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Fadholi mengatakan dahulu Komisi 4 DPR RI sudah melakukan usulan kenaikan anggaran. Seharusnya itu direspon. Ia berharap perlu untuk mengantisipasi pada saat-saat musim kemarau sebab masyarakat mengalami kesulitan.
Fadholi meminta konsentrasi pada daerah yang longsor. Selalu saja saat kemarau atau hujan terjadi longsor. Ini terjadi karena penebangan pohon di daerah Perhutani.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadholi mengatakan seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari kebijakan KKP,
kepentingan masyarakat harus dijadikan skala prioritas oleh KKP. Fadholi mengatakan anggaran tahun 2018 harus diprioritaskan untuk penyejahteraan masyarakat nelayan miskin.
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
Fadholi merasa bahagia ketika mendengar Balitbang dan PT Pertani melakukan kerja sama.
RUU Sistem Budidaya Tanaman — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO), SPI, Asosiasi Pestisida, dan Produsen Pupuk
Fadholi menanyakan petani di Indonesia sudah terlalu lama menggunakan pupuk kimia, lalu solusi apa yang dapat melindungi petani.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK Tahun 2016, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016, Rencana Kerja Tahun 2017, Temuan Hasil Kunker Reses dan Isu-isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog
Fadholi mengatakan bahwa yang akan kami tanyakan terkait pengurangan rumah tangga sasaran yang dikurangi volume atau masyarakatnya dan kriteria pengurangannya apa karena setiap hari pertumbuhan penduduk bertambah berapa persen yang diberikan rastra seharusnya kalau kondisi ini tiba-tiba dikurangi dan menurun ini alasannya apa untuk fungsi bulog dalam stabilitas harga komoditas, program Menteri Pertanian yaitu tanam jagung yang besar lantas bagaimana kesiapan bulog menampung dan memberikan perlindungan harga jagung nantinya saat panen raya dan bagaimana kemungkinan untuk bisa menangani jika ada acara-acara besar seperti lebaran ini mohon ada satu penjelasan dengan baik, lalu bagaimama keterlibatan Bulog dalam menanggulangi lonjakan-lonjakan harga dalam event tertentu.
Penyesuaian Anggaran Hasil Banggar – Komisi 4 DPRI-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia
Fadholi berharap agar rencana pembelian kapal 100 GT dan 70 GT dapat bermanfaat dengan baik, dan bagaimana untuk persyaratan bantuan. Dari alokasi anggaran yang diajukan bahwa kita dapat menerima, dan kita akan menunggu surat dari Banggar.
Pemutusan Besaran Anggaran Eselon 1 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Fadholi meminta untuk diperhatikan lagi, bukan hanya sekedar produksi pertanian tetapi juga hasil pertanian. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan harga. Pada saat hari raya kita selalu mengalami kekurangan bahan baku, maka dari sekarang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harga dan kuota pangan agar tidak terjadi lonjakan harga. Fadholi menyatakan menyetujui program Kementan
Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadholi mengatakan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan agar dituangkan ke program kerja. Mayoritas nelayan hidupnya di bawah garis kemiskinan, para pembuat ikan asin perlu pendampingan agar kualitasnya baik. Fadholi bertanya program budidaya perikanan.
Beras Sejahtera atau Raskin – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Sosial dan Dirut Perum BULOG
Fadholi mempertanyakan apa program bantuan untuk panti asuhan atau pesantren, dan bagaimana mekanisme pemberian bansos dan apa persyaratannya. Fadholi mempertanyakan apakah memungkinkan tidak jika Perum BULOG menimbun gabah bukan beras, karena gabah lebih terlihat kuat.
Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Fadholi mengatakan kasus di wilayah Jawa terkait reformasi agraria beberapa kali terjadi. Ia menanyakan tanggapan mengenai kasus yang diajukan ke Kepala Daerah sampai Kemendagri.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Fadholi berterima kasih untuk alat pertanian yang diberikan Kementan. Ia menanyakan bisa atau tidak dicarikan pemikiran terhadap petani tembakau. Ia mengatakan program sumur pantai di wilayah tadah hujan masih banyak sekali dan perlu diusahakan. Ia mengatakan alat tanam dan panen menjadi penting. Daerah sayur mayur masih banyak sekali tetapi belum tersentuh dengan baik. Untuk mendukung peternak sapi harus ada pendampingan dan bantuan dari Mentan. Ia juga mengatakan untuk mendukung produktivitas peternakan sapi, Komisi 4 menyambut baik sapi wajib bunting dan meminta bantuan untuk peternak sapi dengan adanya alat pencacah rumput. Ia mempertanyakan anggaran pupuk yang lebih besar dari anggaran Kementerian yang menurutnya lucu.
Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Fadholi mengapresiasi penyusunan anggaran serta meminta penjelasan terkait reservasi ekosistem.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadholi mengatakan konsentrasi anggaran harus betul-betul difokuskan untuk kesejahteraan rakyat. Fadholi menyampaikan masih banyak sungai-sungai di daerah yang mengalami pendangkalan sehingga banyak kapal yang tidak bisa berlabuh, banyak mesin kapal nelayan yang umurnya sudah cukup lama.
Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
Fadholi akan meminta bahwa menurut pengamatan data-data selama ini yang dilihat dalam suatu pemerintah kurang pas dan kurang baik. Fadholi menanyakan data mana yang menurut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga IPB kurang akurat.
Reklamasi Teluk Jakarta — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta
Fadholi mengatakan masalah yang terkait kesejahteraan nelayan, Komisi 4 memerlukan data-data yang konkrit.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadholi mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan serta menyetujui alokasi anggaran yang diajukan untuk tahun 2018. Fadholi mengingatkan pentingnya perlindungan nelayan khususnya peningkatan fasilitas rumah nelayan. Selain itu, program perbaikan wilayah nelayan yang diimbangi kaegiatan nelayan di kawasan kumuh. Fadholi meminta penjelasan terkait sistem pengelolaan dan pengadaan excavator. Di daerah Tawang, kapal-kapal nelayan tidak bisa masuk lagi untuk bersandar karena sedimentasinya sudah parah. Fadholi mengatakan alat tangkap ikan harus disesuaikan dengan kebutuhan nelayan.
Tindak Lanjut Permasalahan Hukum Adat dan Areal Perkebunan Suku Anak Dalam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Perhutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Lonsum, Bupati Musi Rawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Rawas, Perwakilan Masyarakat Muara Megang, Masyarakat Rawas Ilir dan Perwakilan Suku Anak Dalam Tebing Tinggi
Dengan satu iinfikat bersama, Fadholi mengatakan bahwa jangan ada dusta diantara semuanya. Hal tersebut menjadi hal mendasar agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Menurut Fadholi, perlu ada satu pendalaman yang sangat serius dengan data yang akurat.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Fadholi mengatakan jika benih unggul ditanam dan diberi obat-obatan yang cukup maka hasil panen akan meningkat, kemudian laporan kepada Lurah sudah baik tapi tupoksinya tidak. Fadholi meminta Menteri Pertanian melakukan segala hal untuk mengatasi masalah tupoksi. Di dapil Jawa Tengah 1, musim hujan biasanya 1-2 bulan sehingga sungai meluap, akibatnya petani mendapat musibah, seperti gagal panen dan produksi yang menurun. Fadholi bertanya kepada Menteri Pertanian, apakah cetak sawah semata-mata hanya untuk mengejar target produktivitas tanaman pangan seperti beras atau ingin mengubah pola makan masyarakat dari sagu menjadi beras, kemudian apakah menggalakkan rempah-rempah menjadi kekayaan Indonesia untuk kebutuhan ekspor atau ingin mendatangkan penjajah baru seperti 350 tahun lalu. Fadholi mengatakan berani menjadi testimoni jika Indonesia memang masih dijajah dalam bentuk lain, contohnya penduduk Indonesia tidak bisa minum teh dengan kualitas nomor 1 karena harus di ekspor, selama ini hanya minum teh kualitas nomor 4. Fadholi mengatakan memperbaiki jaringan infrastruktur pertanian butuh anggaran minimal Rp60 triliun, sementara anggaran Kementan maksimal Rp25 triliun. Jadi, anggota Komisi 4 harus memberi masukan terkait kebutuhan di dapil masing-masing sehingga bisa dibuat skala prioritas terkait infrastruktur pertanian, ketegasan dari masing-masing Dirjen juga diperlukan agar infrastruktur pertanian maju. Fadholi menyampaikan bahwa belum semua pengecer melayani dengan baik, khususnya kepada petani yang belum memiliki lahan tani, seharusnya hal ini tidak menjadi alasan petani yang belum memiliki lahan tidak dilayani dengan baik.
Pembahasan Terumbu Karang - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) KLHK, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Sumber Dayar Hayati Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, Ekspor Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKI) dan Bappenas
Fadholi menjelaskan bahwa apakah yang diekspor AKKI melanggar dan merusak ekosistem kemudian yang melarang ekspor itu siapa, tidak ada tumpang tindih. Prinsipnya bahwa jangan eksportirnya dipatahkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Untuk pencabutan surat, pikirkan baik-baik dan jangan asal cabut. Ketahui dahulu alur munculnya surat tersebut. Segera ada evaluasi mengenai penerbitan surat dan diberikan ruang agar tidak langsung membunuh ekonomi yang sudah dilaksanakan. Sekarang yang siap diekspor ada berapa dan sekarang stoknya di mana.
Laporan APBN Tahun 2018, Pergeseran APBN Kementerian Pertanian tahun 2018, RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2019, dan Usulan Pagu Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih Tahun 2019 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Fadholi mengatakan bahwa di lapangan ada salah satu yang perlu ada skala prioritas karena kaitannya
dengan bangunan irigasi, tetapi pada kenyataannya masih banyak irigasi-irigasi yang tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Fadholi mempertanyakan bagaimana dalam melakukan korridnasi antara irigasi teknis dan tersier, karena sering sekali mendapat keluhan mengenai irigasi teknis. Fadholi meminta kepada Menteri Pertanian untuk meningkatkan penanaan jagung di lahan baru.
Realisasi Penyaluran Beras Sejahtera, Subsidi Pangan, Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah — Komisi 4 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog
Fadholi berharap bahwa nanti ada pemikiran jauh kedepan dalam Pemerintahan dan nanti Bulog bisa difungsikan lebih baik lagi kedepannya. Menurut Fadholi, harus ada keberanian antara urusan profit atau masalah ketahanan pangan. Fadholi juga menanyakan apa yang menjadi program Bulog dalam penyangga ketahanan pangan nasional dan seperti apa bentuk riil keberpihakan Bulog kepada Petani dan Peternak.
RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V
Fadholi mengatakan bahwa program pengendalian DAS ini merupakan salah satu yang sangat penting dan juga memberikan suatu infrastruktur terutama di daerahnya ini yang bukan hanya membutuhkan perhutanan sosial saja tetapi juga infrastruktur yang lain.
Ketersediaan Pangan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog
Fadholi mengatakan bahwa semuanya harus fokus untuk mengantisipasi ketersediaan pangan dalam menyambut bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana yang paling dibutuhkan salah satunya adalah minyak goreng. Fadholi menanyakan hal tersebut sudah bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat atau belum.
Pembahasan RKA K/L Tahun 2020 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi - Raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirut Perum Bulog
Fadholi mengatakan yakin program-program yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa dipertahankan. Kita perlu adanya pendalaman lagi, agar mempertajam lagi mana yang perlu untuk dianggarkan kembali dan yang tidak kita anggarkan kembali. Selanjutnya, Fadholi menegaskan saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur untuk mempermudah petani dalam sektor pertanian.
RKP dan RKA K/L 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 tahun 2019 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Fadholi menyatakan terimakasih kepada Menteri Pertanian karena sudah dapat memberikan banyak manfaat untuk di dapil, sehingga kami bisa melanjutkan kembali menjadi wakil rakyat. Fadholi berharap agar Menteri yang menjabat pada periode saat ini bisa melanjutkan di periode yang akan datang. Fadholi menerima atas bahwa pagu indikatif yang diajukan, dan anggaran pengusulan pertambahannya kita terima atas kinerja Kementerian selama ini dan untuk mendukung sepenuhnya. Terkait dengan pembangunan infrastruktur sangata dibutuhkan masyarakat terutama pada sektor pertanina, karena banyak sekali mengalami kegagalan panen yang dikarenakan air kurang bagus karena ketersedian air sangat penting. Pada saat ini usaha petani masih banyaknya lokasi hasil panen dari lahan yang akan dibawa ke rumah akan mahal sekali, sehingga sebaiknya untuk adanya bahu jalan agar memudahkan para petani. Fadholi mengatakan terkait dengan dengan alsinta masih sangat dibutuhkan pengadaannya, karena alsinta dengan menggunakan tarifan lokal. Fadholi menyatakan bahwa adanya daerah-daerah terutama di dapil sudah tidak memerlukan alat tanam besar untuk digunkan dikarenakan kondisi lahan yang tidak memungkinkan dengan menggunakan alat tersebut.
Peran dan Permasalahan terkait Petugas Keluarga Bencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Fadholi mengatakan jika semua pengurus diangkat menjadi ASN, maka ada sebuah kebanggaan bangsa dan harus ada laporan data agar pengurus PLKB non PNS dapat diketahui. Ia juga menanyakan terkait kendala program KB di daerah.
Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Menurut Fadholi, seharusnya nama untuk program pra-kerja adalah panggilan kerja karena setelah pelatihan langsung mendapat panggilan kerja ke perusahaan.
Masukan Mengenai Usulan RUU yang Akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI
Fadholi merespon positif apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ketua. Fadholi juga mengusulkan untuk ada satu kesempatan antara anggota dapat berkumpul dan membahas bersama.
Situasi Penyakit Tuberkolosis dan Dampak Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Masyarakat -Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia dan Pengurus Pusat KPCDI
Fadholi menanyakan bagaimana proses pendataan dan apakah anggota-anggota masih anggota aktif atau tidak. Fadholi juga mengatakan jika Komisi 9 DPR-RI diberikan data kongkrit, Komisi 9 DPR-RI akan komunikasikan ke dapil masing-masing anggota dewan.
Jaminan Kesehatan Nasional - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG ) dan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI)
Fadholi bertanya berapa jumlah kartu yang sudah dikeluarkan BPJS dan berapa besar iuran yang sudah diterima BPJS sampai saat ini. Fadholi mengatakan iuran harus dipilah yang harus dibayar negara atau mandiri. Fadholi bertanya dana kesehatan itu yang mana, apakah dana bantuan kesehatan yang masuk BPJS atau pembangunan RS juga. Fadholi mengatakan harus ada rumusan pengelolaan dana kesehatan yang terpilah. Fadholi bertanya apa keluran real dari masyarkat dan RS, akan menjadi bagian penting yang harus didapatkan datanya. Fadholi mengatakan jika bicara rokok maka dampak ekonomi perlu dipikirkan seperti dampak bagi petani tembakau dan karyawan di perusahaan rokok, jangan melihat hanya dari satu sisi, jangan juga membuat korelasi terkait orang bisa membeli rokok tetapi bayar iuran BPJS tidak mampu, Fadholi berpendapat hal itu tidak bisa digeneralisasikan.
Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Mengingat sebentar lagi DPR akan reses, Fadholi menanyakan apa yang bisa Komisi 9 sosialisasikan kepada masyarakat terkait program nyata yang dilakukan oleh BKKBN. Fadholi juga meminta agar ada suatu program nyata yang Komisi 9 bisa bantu untuk disosialisasikan dan direalisasikan ketika nanti DPR reses.
Keluhan Masyarakat Natuna terkait Karantina WNI di Natuna — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten, Perwakilan Masyarakat, dan Perwakilan Mahasiswa Natuna
Fadholi menyarankan harus ada tindakan konkret untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat di Natuna terhadap WNI yang dikarantina. Fadholi ingin mengetahui perkembangan karantina masyarakat tersebut apakah semakin bagus atau semakin kritis. Lalu, adakah masyarakat Natuna yang terkena gejala penyakit akibat adanya karantina di Natuna, jika memang ada seharusnya sudah teridentifikasi. Fadholi juga mengatakan bahwa Komisi 9 sangat mengerti suasana batin yang dialami Bapak/Ibu, tetapi ini merupakan suatu kenyataan dimana Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai hal yang sangat dilematis dan Komisi 9 sangat mengerti. Jadi, untuk bisa mengurai apakah ditumpangi pihak lain atau tidak, menurutnya butuh waktu panjang, yang terpenting bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada dan bagaimana perkembangan yang saat ini sedang diobservasi atau dikarantina disana. Fadholi juga menanyakan apakah Bupati Natuna sudah mendapatkan informasi dari tempat karantina terkait perkembangan WNI disana, apakah semakin bagus atau kritis. Menurut Fadholi yang terpenting saat ini adalah melakukan pencegahan karena yang tidak diterima oleh masyarakat Natuna sebenarnya bukan orangnya, melainkan penyakitnya.
Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Fadholi mempertanyakan apakah pengelolaan keuangan dari para tenaga kerja manfaat apa yang akan diberikan kepada mereka dan keluarganya. Dalam penataan pengelolaan ini apakah ada 1 rumusan persentase daripada keuangan yang diperoleh itu, sehingga yang dikembalikan untuk bisa mendapatkan asas manfaat untuk keluarga dan yang didapatkan berapa persen. Fadholi mengapresiasi atas data yang sudah dipaparkan, tetapi terkait dengan investasi dalam deposito dan berapa jumlah anak perusahaan ada dimana karena harus disampaikan secara detail.
Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan di Daerah — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mempawah, APKASI, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, PERSI, ARSADA, dan ARSSI.
Fadholi menanyakan berapa jumlah rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat tidur khususnya di kelas 3 karena tadi Fadholi mendengar ada yang mengatakan rumah sakit kekurangan tempat tidur. Fadholi meminta agar Komisi 9 diberikan data-data yang konkret agar bisa dibahas bersama-sama.
Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
Fadholi mengatakan langkah jangka pendek yang harus kita lakukan adalah bagaimana niatan baik dari Menkes yang selanjutnya meminta Menkes mengalokasikan anggaran agar ada subsidi bagi perawat honor yang tidak digaji. Menkes harus mengusulkan kepada perawat agar bersama MenpanRB diangkat menjadi PNS, kalau tidak bisa setidaknya statusnya jelas dapat jaminan kesehatan. Selanjutnya, Fadholi menyetujui untuk mengundang Menkes dan buat rapat terpadu. Komisi 9 sepakat memperjuangkan status semua mitra.
Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan
Fadholi mengatakan perlu adanya penegasan jika tidak adanya konsolidasi terlebih dahaulu. Fadholi juga menanyakan siapakah yang menegaskan otoritas ini dan apakah setelah melakukan rapat sepakat tidak adanya kenaikan apakah ada konsolidasi dengan pihak lain ataupun presiden.
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit
Fadholi meminta penjelasan mengenai kendala apa yang dialami dalam hal peningkatan pelayanan dengan program BPJS pada akreditasi RS vertikal (33 rumah sakit). Jika selama ini RS yang diidolakan masyarakat adalah RS Vertikal, jika tidak ada kendala tidak usah dibahas. Fadholi mempertanyakan harapan model kedepannya agar RS bisa mandiri, sehingga tidak mengalami kesulitan masalah pembiayaan obat dan alat. Perihal kelas VIP, apakah kelas VIP bisa menyumbang (melakukan subsidi) kepada kelas kelas lainnya. Jika bisa, untuk membuat kelas VIP tidak perlu dipersoalkan. Fadholi mempertanyakan solusi untuk melunasi obat (langkah yang dilakukan oleh Dirjen Kemenkes). Apakah dengan membiarkan rumah sakit meminjam di bank, sementara rumah sakit sudah diperingati tidak boleh mendapatkan keuntungan. Terkait status dokter yang harus kerja di satu rumah sakit, sedangkan dokter mempunyai 3 izin. Kesejahteraan dokter dipertanyakan, jika kesejahteraan dokter tidak dipikirkan harus ada rumusan yang baik.
Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri LHK
Fadholi mengatakan KLHK belum terlihat dalam menangani masalah kebakaran hutan, yang terjun ke lapangan justru PNBP, seharusnya KLHK dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk persiapan penanganan kebakaran hutan.
Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadholi menyoroti masalah tempat penggilingan ikan, ia menyatakan bahwa KKP harus memberi perhatian kepada tempat penggilingan ikan yang ada, sehingga dapat memberi kepastian dan kesejahteraan terhadap para nelayan.
Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI
Fadholi mengatakan kaitan dengan infrastruktur, kita bisa meningkatkan
produktivitas pangan namun kalau infrastruktur tidak mendukung, harus ada skala prioritas seperti irigrasi yg masih banyak belum diperbaiki. Air menjadi kebutuhan utama untuk petani dan oleh karenanya, Fadholi menuturkan ada alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur termasuk jalan usaha tani sebab masih banyak petani kita ketika membawa hasil pertanian mengalami kesulitan dan ketika cost itu diringankan, maka dapat meningkatkan pendapatan dari petani. Fadholi menuturkan, mungkin kalau menganggarkan semua jalan usaha tani, memang tidak cukup namun bisa membuat program. Kemudian semua irigrasi yang berkaitan untuk pertanian, Fadholi menyarankan sebaiknya dialokasikan langsung kepada petani. adanya alat pembersih rumput untuk petani karena jangan sampai menanam padi namun yang tumbuh justru rumput. Dari sisi peternakan, Fadholi menuturkan sudah bagus namun masih banyak petani yang belum mendapatkan bantuan dan mereka hanya meminta alat pencacah rumput yang sederhana dan tidak mahal namun sangat bermanfaat untuk mereka. Lalu untuk ketersediaan pakan ayam, Fadholi mengatakan di daerahnya kekurangan jagung sampai harus memprotes di depan istana dan sekarang sudah ada subsidi dan masyarakat mengucapkan rasa terima kasih untuk subsidi tersebut. Untuk penyuluhan petani, Fadholi menuturkan memang harus diadakan di setiap kabupaten karena memberikan pendidikan pola tanam yang serentak dan jenis tanaman yang harus ditanam, dan setiap anggota mengusulkan 500 orang dan kalau perlu ada paket agar petani bisa dibina dengan baik dan serius. Fadholi mengusulkan, perlu pembekalan dan dikelompokkan sesuai pengelohan pasca panen, sangat penting utk memberikan pengolahan pasca panen dan perlu ada perhatian untuk petani kopi, mungkin bisa diberikan alat pengupas kopi dan alat pasca panen lainnya. Fadholi mengatakan untuk Bulog perlu adanya penajaman dengan tujuan pengoptimalan yang sangat baik seperti pembelian gambah dan dirinya menanyakan perkembangan dari program pembelian gabah tersebut. Fadholi mengatakan, bila Bulog sudah berkenan untuk program tersebut, maka sudah pula mengamankan stok beras dan mengurangi impor. Fadholi mengatakan Bulog akan sangat membantu petani bila dapat membeli gabah di musim hujan dan dirinya menanyakan persediaan stok dan perkembangan program Rastra serta meminta untuk evaluasi kartu tani.
Latar Belakang
Drs. Fadholi terplih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Tengah I setelah memperoleh 41,185 suara. Drs. Fadholi lahir di Kendal pada tanggal 21 Jan 1960.
Fadholi adalah tokoh dan pengusaha konstruksi dari Salatiga. Sebelum bergabung Nasdem, Fadholi adalah kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Salatiga (2005-2006).
Pada periode 2014-2019 Fadholi bertugas di Komisi IV yang membidangi pangan, perikanan, kehutanan dan pertanian. Fadholi juga merangkap sebagai Anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Di November 2015, menjelang dimulainya proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, posisi Fadholi di MKD digantikan oleh Akbar Faisal. (sumber)
Fadholi kembali terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 1, dengan perolehan suara 76.109. Fadholi bertugas di Komisi 4 dan Majelis Kehormatan Dewan.
Pendidikan
1. Madrasah Tsanawiyah Sunan Abinawa Pegandon (1974 - 1978)
2. S1 Institusi Agama Islam Walisongo, Semarang (1982 - 1986)
3. Diploma Pendidikan Guru Agama (1978 - 1981)
4. SDN Sidorejo (1968 - 1994)
Perjalanan Politik
Karir politiknya dimulai dengan menjadi DPD II Partai Golkar Salatiga Sekretaris, Salatiga (2005). Tak lama, ia menjadi ketua DPD II Partai Golkar Salatiga (2005 - 2006).
Ia juga pernah menjabat sebagai Dewan Kesenian Jawa Tengah Wakil Ketua, Jawa Tengah (2008 - 2010).
Berikut ini adalah riwayat organisasinya:
• Penegakan Kwarcab Kendal (Tahun1977)
• IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) (Tahun 1978)
• PMII Kota Semarang
• Ketua Remaja Islam Sekota Madya Salatiga(Tahun 1978)
• Ketua Himpunan Pribumi Indonesia Salatiga (Tahun 1990-sekarang)
• Ketua FORMAT (Forum Komunikasi Pemuda Masjid Salatiga) (Tahun 1989)
• Litbang DPD II Partai Golkar (Tahun 2005)
• Sekretaris DPD II Partai Golkar Salatiga (Tahun 2005)
• Ketua DPD II Partai Golkar Salatiga (Tahun 2005)
• Sekretaris DPD I Jawa Tengah Partai Golkar (Tahun 2005)
• Wakil Bendahara ASPEKINDO Jawa Tengah (Tahun 2005-2009)
• Wakil Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) (Tahun 2008-2010)
• Pembina PAMMI Jawa Tengah
Visi & Misi
Belum Ada
Program Kerja
Belum Ada
Sikap Politik
RUU Pertembakauan
25 Januari 2018 - Fadholi mengkritisi terkait pemaparan dari para mitra, karena pansus ini pembahasannya RUU Tembakau bukan RUU Perokok. Fadholi juga mengapresiasi paparan dari para pakar karena merupakan kabar gembira bagi para petani tembakau kita, ia juga menambahkan bahwa untuk keperluan insulin diperlukan lahan pertanian seluas dua juta hektar. Fadholi juga meminta agar adanya rekomendasi pansus terkait masalah pengolahan tembakau. Fadholi berharap RUU Pertembakauan bisa mewujudkan apa yang telah dihasilkan dari hasil penelitian dan memberikan fasilitas memadai, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan. Fadholi juga berharap para pakar dan peneliti dapat memberikan gambaran mengenai tata kelola bisnis tembakau non rokok. [sumber]
Tanggapan
Evaluasi Anggaran Triwulan 1
6 Juni 2018 - pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Fadholi mengatakan bahwa kaitannya dengan daerah Rawa Pening, sanitasi Rawa Pening sekarang sangat tinggi sekali cukup memprihatinkan. Fadholi juga menyampaikan bahwa di Kecamatan Beringin, Semarang, masyarakat resah menanam jagung di kawasan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), katanya tanah disitu akan ditanami tebu, jadi mohon ditunda dulu. [sumber]
Evaluasi, Kebijakan dan Implementasi Litbang
29 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Fadholi menanggapi apakah dari Litbang ada satu penelitian terkait dengan bahan pokok. Fadholi juga menanyakan dari sisi hasil kesehatan mana yang lebih sehat penggunaan pupuk organik/kimia, dan terkait dengan pupuk di manakah beda pupuk organik dan subsidi serta mana yang lebih bagus. Ia membenarkan besarnya subsidi pupuk yakni hingga Rp30T. Fadholi meminta ada penelitian serius terkait penggunaan pupuk subsidi/non serta pupuk kimia/organik. [sumber]
Perawatan Taman Nasional
6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Fadholi berkata rotasi ini harus dilakukan jadi skala prioritas juga akan kelihatan dan itu menjadi suatu kebutuhan jadi harus langsung dilaksanakan, ini taman nasional juga tidak ada perawatannya jadi maksudnya adalah yang sudah ada saja tidak dijaga bagaimana mau membuat yang baru lagi. [sumber]
Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri
7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Fadholi mengecam menteri harus sering ke pasar karena seperti harga telur di petani Rp13.000 namun di pasar Rp. 18.000 perbedaan ini harus dianggap serius untuk Indonesia lebih maju. Fadholi juga mengkritisi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) yang mengatakan stok aman namun tidak ada list kerjasama jadi masyarakat susah pantau dan untuk masalah impor yang perlu diperhatikan adalah cara pendistribusianya. Fadholi mengapresiasi kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha namun Fadholi merasa harusnya nama-nama yang terjerat di-publish ke publik. [sumber]
Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan
14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Fadholi menanyakan apakah peraturan menteri ini ingin direvisi atau tidak karena Jika ya, Ia menanyakan kembalibagian manakah dan ataukah harus ada pencabutan. Menurutnya jika direvisi maka harus ada rumusannya agar semua poin jelas karena Ia sangat menyayangkan jika peraturan menteri ini hanya berlaku pada daerah tertentu saja. [sumber]
Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)
25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Fadholi mengatakan bahwa ia mengapresiasi Kementan dan perlu mengundang Kemenpan untuk memperjelas ini. Ia juga menegaskan agar pengangkatan ini berdasarkan prestasi kerja dan mengabdi dengan baik. Fadholi juga mengatakan jika memang sudah berprestasi, walaupun sudah lewat usianya akan dipertimbangkan untuk pengangkatan. Namun, jika sudah tidak berprestasi, sudah lewat usianya pula maka tidak perlu lagi ada pertimbangan. [sumber]
RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP
14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadholi menyuarakan aspirasinya bahwa ia memilih rapat diadakan skorsing terlebih dahulu sebelum selanjutnya diadakan tupoksi. [sumber]
Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15 Juni 2016 - Fadholi menanyakan berapakah luas lahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KemenLHK) dan juga dari swasta. Lalu, Fadholi mengusulkan penambahan program di tahun 2017 yaitu pemberian bibit tanaman dengan nilai ekonomis, alih-alih penanaman. Ini juga agar bisa menyesuaikan dengan iklim dan tanah di lokasi. Selanjutnya, Fadholi mengharapkan agar Kementerian LHK memperhatikan dan meninjau masyarakat miskin yang hidup dipinggiran sungai di daerah. Fadholi mengusulkan agar anggaran Biaya Restorasi Gambut (BRG) dibuat independen agar lebih efisien. [sumber]
Reklamasi Pantai Utara Jakarta
12 April 2016 - Fadholi menanyakan kepada Mitra apakah pihak yang berkepentingan dalam reklamasi teluk Jakarta sudah melakukan pendekatan kemanusiaan karena menurutnya ada masyarakat marjinal yang sudah dirugikan karena reklamasi, dan jumlahnya lebih dari 1600 jiwa. Menurut Fadholi, meski masalah hukum penting, masalah sosial yang timbul akibat reklamasi juga perlu diselesaikan. Bahkan bila perlu, ada kajian psikologisnya. Terkait hal itu, Fadholi meminta gagasan solutif kepada Mitra untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat reklamasi teluk Jakarta, terutama masalah sosialnya. [sumber]
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian - RAPBN 2016
19 November 2015 - Fadholi menanyakan mengenai kemungkinan reformasi DAK. Menurutnya, alokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. [sumber]
18 November 2015 - Fadholi menyarankan setiap kementerian untuk duduk bersama agar terjadi koordinasi yang baik dalam persoalan anggaran. Fadholi menilai setiap kementerian harus memiliki fokus program untuk kepentingan, misalnya Kementan fokus kepada peningkatan kemandirian petani. Fadholi juga mengomentari mengenai perlunya pembangunan embung dalam persoalan ketersediaan air dan banjir. Fadholi meminta program alokasi dana per kegiatan tahun 2015 dan 2016 agar disandingkan (tidak terpisah).
Terakhir, Fadholi berharap masing-masing kementerian, KemenKP, Kementan, dan KemenLHK, meninjau ulang program yang dipaparkan agar berfokus kepada kegiatan yang pro rakyat dan menentukan skala prioritas pelaksanaan tender. [sumber]
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - RAPBN 2016
18 November 2015 - Fadholi memahami perlunya dilakukan penambahan anggaran kepada 2 bidang yang tergabung dalam KemenLHK. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
18 November 2015 - Fadholi meminta KemenKP untuk mengadakan rasionalisasi program agar dapat dipahami oleh anggota Komisi 4. [sumber]
1 April 2015 - Fadholi menilai Pemerintah butuh database untuk nelayan kita: jumlah, status kesejahteraannya dan jenis kapalnya. [sumber]
Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
27 Mei 2015 - Fadholi menegaskan bahwa sekarang sudah dibentuk Panitia Kerja Rencana Tata Ruang Wilayah (Panja RTRW) dan memberi kesempatan untuk meninjau lokasi. Fadholi minta ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) untuk berikan lampiran yang jelas dan detil karena perubahan lahannya besar. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian
26 Mei 2015 - Fadholi tidak setuju HET pupuk dinaikkan karena menurut Fadholi dampaknya harga beras petani akan lebih mahal. Fadholi punya harapan tinggi atas Bulog walaupun Fadholi banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang raskin. Fadholi saran ke Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk sering replenish stok beras-beras yang ditimbun dan stok beras tidak boleh disimpan lebih dari 3 musim panen. Fadholi dukung rencana Bulog untuk beli gabah kering. Fadholi juga saran ke Dirut Bulog untuk mempersiapkan gudang-gudang Bulog dengan mesin pengeringan gabah supaya membantu petani di musim hujan.
Menurut Fadholi program holtikultura harus ada sinergi antara program-program di bawah dan aspirasi yang disampaikan dari anggota DPR. Untuk bantu sinergi program-program usulan rakyat, Fadholi dorong Menteri Pertanian (Mentan) untuk sinkronisasi jadwalnya dengan masa-masa reses anggota DPR. Walaupun Fadholi apresiasi Program Jaringan Edukasi yang dijalankan namun menurut Fadholi pada kenyataannya di lapangan tidak terjadi sinkronisasi dengan jaringan teknis. Fadholi menyoroti jaringan air yang dibikin, namun tidak keluar air bersih. Fadholi menekankan ke Mentan pentingnya jaringan irigasi dalam program pencetakan sawah karena kalau tidak ada produksi tidak akan meningkat. [sumber]
Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi
25 Mei 2015 - Fadholi setuju dengan rencana merevisi UU No.5 Tahun 1990. Menurutnya hal tersebut merupakan gagasan yang bagus. [sumber]
Rencana Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Presiden
Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Fadholi mendukung rencana rapat koordinasi pimpinan DPR dengan Presiden atas pelbagai persoalan bangsa serta memohon diberikan space bagi para anggota komisi untuk memberikan usulan yang diterima dari daerahnya masing-masing kepada Presiden. [sumber]
Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan
Pada 6 April 2015 - Fadholi minta verifikasi ke Direktur Utama Bulog rencana konkritnya untuk menangani masalah di Bulog. Menurut Fadholi Bulog sudah berdiri sejak lama namun Bulog terus mengeluhkan gudang. Fadholi mempertanyakan apakah yang tidak layak yang disimpan atau penyimpannya. Fadholi menilai Bulog perlu ada pencucian gudang, dimana beras Bulog yang tidak layak dijadikan tepung saja. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Pertanian
2 April 2015 - Fadholi menilai Komisi 4 perlu mencari model kemitraan antara Kementerian Pertanian dan rekan-rekannya di DPR. Menurut Fadholi subsidi paska panen harus dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian dan jangan fokus pada subsidi produksi saja. Fadholi saran asuransi untuk para petani bisa menjadi hal positif untuk mencapai swasembada. Namun demikian Fadholi menilai infrastruktur harus dibenahi dulu jika kita ingin fokus pada subsidi paska panen. Fadholi minta perhatian khusus kepada Menteri Pertanian untuk stok tebu yang relatif banyak di pabrik gula dengan harga murah karena memberatkan petani tebu untuk bersaing. [sumber]