Nasional Demokrat - Jawa Tengah III

Sikap Terhadap RUU

Potensi Penerimaan Tax Amnesty dan Repatriasi Dana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia

Donny menanyakan upaya yang dapat dilakukan terhadap pengusaha yang usahanya tidak hanya di Indonesia. Ia juga menanyakan kebijakan jika ada pengusaha yang mempunyai usahanya di 2 negara, tapi pendapatannya tidak dibawa ke Indonesia. 

Tanggapan

Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Pelaksanaan APBN 2014 dan Dana Aspirasi — DPR-RI Rapat Paripurna ke-35

Donny mengatakan pertanggungjawaban AOBN harusnya dilihat dari kesejahteraan masyarakat. Pencatatan KKKS belum didukung sistem yang memadai.

Penerimaan Negara Tahun 2015 dan Putusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Sarana Multi Infrastruktur — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Donny menanyakan langkah yang akan dilakukan oleh Kemenkeu RI dalam mengejar target dengan sisa waktu kurang dari 2 minggu.

Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Gas dan Mikrohidro

Donny mengatakan Permen-Permen yang mendukung investasi swasta ada tetapi tidak berjalan. Menurutnya Komisi 7 harus memutuskan langkah selanjutnya.

RATBI Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Donny menjelaskan dari ATBI kenaikan 9% dan juga usulan Nasdem bahwa BI juga sudah menaikkan anggaran untuk PSBI, Fraksi Nasdem menerima ATBI 2016 penyesuaian.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Donny mengatakan kemarin ia di Banggar tetapi masuk ke Panja Transfer Daerah, bukan Belanja Pemerintah Pusat. Ia menyampaikan pada hari Senin, Banggar akan rapat pleno dan mungkin masih bisa diperjuangkan anggaran untuk Perpusnas. Alasannya memperjuangkan anggaran untuk perpusnas adalah karena Bekraf yang badan baru saja dapat anggaran yang lebih tinggi. Ia mengatakan RKA harus sesuai RKP dan juga prestasi kerja yang telah dicapai. Ia menanyakan prestasi perpusnas dengan anggaran Rp563 Miliar. Ia mempertanyakan rencana strategis yang akan dicapai dengan anggaran Rp563 Miliar. Ia meminta kepala perpusnas menyampaikan target per kegiatan. Ia ingin mendengar dampaknya. Ia menanyakan mengenai prioritas nasional, kebijakan alokasi anggaran, dan dasar penentuan alokasi anggaran. Ia juga menanyakan kebijakan program perpusnas untuk daerah-daerah 3T.

Penyesuaian RKA Kementerian Pariwisata sesuai Hasil Pembahasan di Banggar — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Donny mengatakan dengan anggaran Rp1,5 Triliun saja target wisman sebenarnya sudah bisa tercapai. Effort pemerintah dan kreativitas pelaku pariwisata bisa dimaksimalkan untuk mencapai target ini. Ia menanyakan sejauh mana dampak efektivitas pameran atau peran festival di luar negeri terhadap target kenaikan wisman.

Evaluasi Kinerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Asuransi BUMN

Donny meminta semua yang diminta bisa disampaikan tertulis. Untuk Taspen, Donny menanyakan apa strategi Taspen jika pemerintah menurunkan suku bunga deposito. Selanjutnya, Donny menanyakan terkait rencana penggunaan Taspen.

Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Donny menyampaikan pandangan mini F-PPP atas RUU RAPBN-P TA 2016. Pengolahan anggaran tahun 2016 menghadapi tantangan yang berat, banyak target sebelumnya yang ditetapkan tidak mencapai target. F-PPP menyambut baik perubahan yang dilakukan terhadap APBN TA 2016. Dari sisi fiskal diharapkan membawa efek positif. Tender harus digelar secara transparan. F-PPP menilai target penerimaan pajak cukup tinggi, padahl selama ini tidak tercapai. F-PPP menilai pemerintah harus fokus pada langkah-langkah reformasi perpajakan. F-PPP menilai penyelamatan melalaui tax amnesty merupakan Adhoc untuk menutupi kekurangan pajak, seharusnya fokus pada reformasi perpajakan. Tax ratio yang tidak naik menunjukkan tidak ada pencarian objek pajak baru, hanya tergantung pada objek yang lama. F-PPP menyetujui RUU RAPBN-P TA 2016 disahkan menjadi UU.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Donny mengatakan di rancangan APBNP 2016 khususnya Pasal 30 A. Pada 2015 Pemerintah menjamin Rp760 Miliar. Ada APBN tidak disebutkan sama sekali soal persoalan Lapindo.

Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kebudayaan — Panitia Kerja (Panja) Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Donny mengatakan PPP memilih opsi kedua sebagai metode pembahasan RUU Kebudayaan. Ia menanyakan kemungkinan kelembagaan yang menampung tupoksi Dirjen Kebudayaan diperbesar.

Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Donny mengatakan pagu anggaran dari 2015 ke 2016 nai 6,18% dengan sumber non APBN yang berupa pungutan. Ia menanyakan alasan terjadinya lonjakan pungutan dari 2015 ke 2016, dari naiknya pungutan atau perkembangan industri. Mengenai konglomerasi, ia menanyakan waktu launchingnya setelah 2,5 tahun. Ia juga menanyakan hal yang bisa dikoordinasikan dengan Bank Indonesia terkait makroprudensial.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Emita Wahyu Astami

Donny mempertanyakan apa yang membuat Ibu untuk mencalonkan kembali sampai 4 kali.

Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo

Donny Imam Priambodo mengatakan bahwa jelaskan pengelolaan uang rupiah tentang perencanaan, pembuatan, percetakan, penarikan, pencabutan, pemusnahan menurut program saudara ini dan menurut saudara apakah koinisasi sudah tepat di negara kita. Apa yang membuat kami memilih saudara sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pengambilan Keputusan RUU Pesantren dan Lain-Lain - Paripurna 170 DPR-RI

Imam memberikan apresiasi kepada seluruh anggota dalam proses pembuatan RUU Pesantren dan seluruh Ponpes dan Ormas. Ada beberapa catatan dari kami, meskipun UU pasal 5 ayat 1C Pendidikan Pesantren.

Latar Belakang

Donny Imam Priambodo memulai karirnya di bidang teknologi. Sekarang ini ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Arda Indonesia dan PT. CMI Teknologi, Bandung. 

Pria asal Jombang ini pernah menjadi Wakil Ketua Hubungan Daerah Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Golkar tahun 2009 yang lalu.

Pada masa kerja 2014-2019 Donny duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Pendidikan

1. S2 STIE ABI Surabaya, Surabaya (2003 - 2005)
2. S1 STT Surabaya, Surabaya (1992 - 1997)
3. SDN Gedongan 1, Mojokerto (1980 - 1986)
4. SMPN 1 Kediri, Kediri, (1986 - 1989)
5. SMUN 2 Kediri, Kediri, (1989 - 1992) 

Perjalanan Politik

Donny Imam Priambodo merupakan caleg DPR RI 2009 No Urut 4 DPPPg Dapil Jawa Tengah III. Dengan Hasil Perolehan Suara Terbanyak Ke 2 (2009). Ia pernah menjadi Wakil Ketua Hubungan Daerah Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Golkar tahun 2009 yang lalu.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

12 April 2016 - Donny menyampaikan bahwa hingga Februari 2016, penerimaan pajak baru sampai 9% sehingga perlu kebjakan agar dana-dana di luar negeri masuk ke dalam negeri. Fraksi Nasdem menyatakan setuju dengan RUU Pengampunan Pajak dan dapat dibahas ke tingkat selanjutnya. Donny mengusulkan agar pengampunan pajak dan tax reform berjalan bersama agar efeknya dirasakan lebih menyeluruh. Sementara itu, Pemerintah juga perlu menjaga situasi kondisi politik untuk mendukung pengampunan pajak.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Donny Priambodo mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Donny mengatakan bahwa produksi terus berkurang, beberapa pabrik rokok tutup. [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Donny mempertanyakan resiko apa yang sudah dipersiapkan BNI untuk menghadapi intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Donny menanyakan sudah seberapa baikkah kinerja para pengusaha yang telah dibiayai oleh BNI, selain itu Donny juga mempertanyakan bagaimana BNI melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. ia menyatakan ada perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Donny meminta penjelasan BRI tentang dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap NPL dan sektor kredit BRI. Selanjutnya, Donny menanyakan apakah pola pikir nasabah di BRI Syariah berubah. Selain itu, Donny juga menanyakan apakah penjaminan Askrindo dan Jamkrindo telah dikerjasamakan dengan BRI.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Donny ingin KUR dilanjutkan. Kemudian Donny menanyakan tujuan dari rencana BRI membeli satelit. Donny menggaris bawahi bahwaTelkom dan Indosat saja berpikir dua kali sebelum membeli satelit; dan Pertamina saja pernah membeli kapal sebelum akhirnya dijual. Donny khawatir ketika nanti satelit ada masalah maka Dirut BRI malah lebih fokus ke masalah satelit. Oleh karena itu Donny minta Dirut BRI untuk jelaskan lagi apa tujuannya.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Donny minta penjelasan kelebihannya dibandingkan dengan dua kandidat lainnya.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Menurut Donny kondisi ekonomi di 2015 akan memburuk namun target bisnis BTN di 2015 naik semua. Donny minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN asumsi ekonomi yang digunakan untuk menetapkan target bisnisnya.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 - Donny fokus kepada efektifitas dari rencana kebijakan Pemerintah. Sehubungan dengan nilai tukar Rupiah, Donny minta klarifikasi dari Pemerintah langkah kebijakan yang disiapkan apabila nilai tukar Rupiah mencapai kisaran Rp.15,000. Sehubungan dengan kebijakan Direktur Jenderal Pajak untuk menyerahkan bukti potong bunga deposito, Donny minta klarifikasi kenapa kebijakan tersebut dianulir.  [sumber]

Penyertaan Modal Negara di BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI

Pada 5 Februari 2015 - Donny menilai pendataan aset negara masih belum optimal.  Donny juga menyarankan Menkeu untuk koordinasi dengan Menteri Agraria karena ada program untuk menggunakan lahan kosong (program lahan kosong).  [sumber]