Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Tengah VI
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
15/10/1961
Alamat Rumah
Dusun Meteseh, RT. 002 RW. 005, Kel. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Lulusan Fakultas Universitas Islam Indonesia ini adalah lulusan pondok pesantren Al Munawir (1984). 

Pendidikan

1. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (1986)
2. Pondok Pesantren Al Munawir (1984)
3. Pondok Pesantren Al Falah (1989)
4. SD Negeri Sidoagung 2 (1973)
5. SMA Negeri 1 Magelang (1980)
6. SMP Kusuma Salaman (1976)

Perjalanan Politik

Drs. KH. Choirul Muna mengawali kiprah politiknya dengan menjadi caleg Dapil Jawa Tengah VI. Ia juga menjadi anggota OSIS SMA Negeri 1 Magelang Bidang Kerohanian Islam, Kota Magelang (1977 - 1978).

Selain itu ia juga menjadi bagian dari HMI Korkom FE UII, Yogyakarta (1981 - 1983) dan Aktifis Masjis Syuhada Yogyakarta, Yogyakarta (1980 - 1986).

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Choirul Muna berharap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) hadir sebagai eksekutor Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua RUU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Choirul juga meminta Perppu ini diperdalam lagi dan tidak tergesa-gesa untuk disahkan.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Choirul Muna mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Praktik Pekerja Sosial

10 April 2018 - [aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan Choirul menyatakan bahwa ia sependapat dengan apa yang telah dipaparkan oleh para mitra, karena RUU ini telah dikomparasi oleh berbagai universitas, seperti Universitas Sumatra Utara (USU) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sehingga dirasa bahwa kajian naskah akademik RUU ini dinilainya sudah cukup. Choirul menyatakan bahwa ia telah memperjuangkan tim tenaga kesejahteraan kecamatan, yang awalnya mereka hanya mendapatkan Rp300.000 dan sekarang naik menjadi Rp500.000. Choirul mengungkapkan bahwa selama ini banyak pekerja sosial yang belum mendapatkan hak legalitas. Choirul mengungkapkan bahwa ia baru saja melaksanakan audiensi dengan professor dan Komisioner Komnas Perempuan, dan Choirul berpendapat bahwa sebenarnya ranah Komnas Perempuan bukan di RUU Praktik Pekerja Sosial, tetapi di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). [sumber]

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) Choirul merasa sejak awal terdapat kata-kata yang dapat dipelintir atau diplesetkan yakni penghapusan kekerasan seksual dapat dengan penyisipan tanda koma (,) dlsb. Maka menurutya perlu menegaskan judul RUU dengan mengundang pakar bahasa agar tidak ada yang dapat memelesetkan nanti ketika RUU sudah disahkan. Selain itu Ia memandang perlunya Komisi 8 berhati-hati dalam pembahasan ini karena berkaitan dengan komnas mengingat komnas akan berlandaskan kepada UUD 1945 Pasal 28 ayat 1  yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ia mengingatkan kembali untuk berhati-hati karena dikhawatirkan fraksinya akan disebut menyetujui LGBT padahal menurut Choirul fraksinyalah yang menjadi barikade terdepan dalam menolak LGBT karena  karena LGBT itu tidak sesuai dengan falsafah negara, Pancasila, UUD 1045, semua agama menolak bahkan kearifan lokal pun menolak. Ia juga menekankan untuk berhati-hati karena komnas setuju untuk selalu mengatakan bahwa semua itu berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) padahal dalam pandangan Choirul HAM memiliki batas sebagaimana putusan MK yakni tidak boleh bertentangan dengan moral dan asusila maka harus berhati-hati agar tidak memasuki ranah tersebut. Kemudian Choirul menanyakan sikap Komnas Perempuan apakah menerima atau menolak LGBT agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari jika Choirul menolak lalu kemudian Komnas Perempuan menerima. Lalu Choirul menyorot pada halaman 4 penegasan definisi kekerasan seksual yang ada di sini yaitu di poin B frasa seksualitas seseorang itu mengubah frasa hasrat seksual seseorang dalam frasanya Choirul pandang lebih umumd an mengakomodasi kelainan seksual seperti LGBT untuk itu Ia meminta mitra berhati-hati karena hasrat seksualitas seseorang kemudian akan mengubah menjadi frasa baru dan hal tersebut akan panja perdalam. Selanjutnya frasa bertentangan dengan kehendak seseorang pada halaman 4 dalam pandangan Choirul berdasarkan definisi kekerasan seksual yang ada di sana maka LGBT tidak boleh dilarang. Kemudian Ia mewanti-wanti karena 'bagian dari kehendak' artinya tidak boleh memaksakan dan sudah ada frasa "secara paksa" di draf tersebut jangan sampai persoalan frasa akan melegalkan sesuatu yang berhubungan dengan LGBT. Mengenai frasa ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender Choirul melihat hal tersebut bersumber pada paradigma feminisme yang sangat menonjol sebagai pengusulan RUU tersebut. Menurutnya pula paradigma feminisme sangat dominan dalam naskah akademik RUU karena frasanya memandang relasi gender sebagai suatu hal yang saling berbenturan. Ia juga menanyakan kepada Komnas Perempuan apakah diperlukan terdapat kata "ya kah" dalam RUU sehingga kedepannya apakah perlu untuk membawanya dalam diskusi, workshop, debat terbuka dlsb, maka perlu diperdalam oleh panja. Frasa sebab lainnya juga disorot oleh Choirul karena menurutnya  kata lainnya tidak layak dijadikan definisi sebab definisi harus mencakup dan menolak unsur lainnya yang bukan cakupan karena frasa lainnya rawan disisipi makna apa pun saja nantinya. [sumber]

11 September 2017 - Choirul menyatakan persetujuannya dengan teman-teman, kemudian mempertanyakan apa maksud dari DIM yang dihapus karena dirinya mengaku belum pernah mengkaji hal tersebut. Choirul sangat khawatir, apa yang kita lakukan pada Perppu No. 1 2016 yang menjadi Perppu No. 1 2017 tidak bisa dioptimalkan. Selain itu Ia juga merasa khawatir pada tingkat implementasi yang tidak mudah karenanya perlu dipikirkan lebih dalam agar pada tingkat implementasi dalam penegakan hukumnya lebih jelas. Ia juga menyampaikn agar tingkat implementasinya menjadi landasan hukum bagi pengadilan. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Choirul menyatakan bahwa pagu anggaran yang ada di rehabilitasi sosial itu di sini tidak mencamtumkan satu pun yang sering kita minta yang berhubungan dengan panti asuhan yatim piatu, tolonglah ini adalah mengacu pada UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Choirul memohon maaf karena dapat keluhan-keluhan dari panti-panti asuhan Muhammadiyah, NU, Kristen, dan Katolik bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan. Terkait dengan pendamping PKH, perlu ada pelatihan perekonomian agar yang didampinginya nanti yang selama 6 tahun ini lepas dari kemiskinan. Terkait dengan pendamping KUBE, gajinya jangan 6 bulan sekali masa 750.000 itu dibayarkan 6 bulan sekali ya setidak-tidaknya 3 bulan lah jangan sampe 6 bulan [sumber]

RAPBN 2019

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Choirul mengapresiasi dan mengucapkan selamat karena opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Sosial dan berharap tahun depan pun WTP kembali. Choirul mengatakan bahwa penambahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di tahun 2018, yang saat itu Rp26 triliun. Choirul menanyakan apakah benar dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) baru 50%. Choirul menanyakan untuk orang yang sudah punya kartu Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) apakah sudah dapat mencairkannya, dan mengharapkan agar lebih teliti untuk semacam itu. Choirul merasa belum yakin dengan pendamping PKH karena secara ekonomi belum mapan sehingga belum paham bagaimana mengentas kemiskinan. Chorul memohon agar dapat mensikapi yang sesungguhnya dan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) untuk diperankan kembali. Choirul meminta agar melegalkan LKSK dan tidak ada jaminan kesehatan untuk TKSK. maka ingin ketegasan Menteri Sosial mengenai TKSK. Choirul mengatakan yang dapat dianggap berjasa Komisi 8 jika dapat memberikan bedah rumah kepada orang yang sangat miskin di daerah pilihannya. Choirul memohon agar penyalurannya ditambah dan panti asuhan, serta menyikapi banyak pengurus panti asuhan yang sudah sekarat karena tidak ada biaya untuk membiayainya. Choirul menambahkan terkait anggaran dari penambahan Rp4juta bagaimana. Choirul mengatakan di daerahnya masih menyedihkan, karena keinginan Bu Khofifah sudah benar untuk dinas sosial di daerah perlu dikembangkan lagi.[sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Menurut Choirul persoalan umrah akan terulang lagi seperti Kasus Flynas dan kasus Maldives kalau tidak ada langkah antisipatif. Choirul mohon klarifikasi dari Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) tentang pemekaran dan pendelegasian antara Penyelenggara Haji (PH) dan Penyelenggara Umrah (PU). Chorul berharap pemekaran ini membuat urusan umrah lebih termonitor sampai bawah.

Choirul juga minta penjelasan ke Dirjen PHU langkah-langkah penanggulangan kasus-kasus travel yang nakal. Apakah ada koordinasi dengan pihak Kepolisian?   [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Chairul berpendapat bahwa profesionalitas manajemen di lembaga Kemenag masih rendah, maka hal ini perlu dikaji. Chairul meminta agar dibuatkan pengelolaan manajemen di Kemenag dan mitra Kemenag seperti pesantren. Chairul juga berharap zakat dikelola sebaik-baiknya agar masyarakat mau menyalurkan zakat lewat BAZNAS. Chairul mengatakan bahwa ada salah satu siswa berprestasi yang dijanjikan akan diberikan beasiswa oleh Kementerian Agama, tetapi belum terrealisasi. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

27 Juni 2016 - Choirul berpendapat bahwa profesionalitas manajemen di lembaga Kementerian Agama (Kemenag) masih rendah, maka hal ini perlu dikaji. Choirul meminta agar dibuatkan pengelolaan manajemen di Kemenag dan mitra Kemenag seperti pesantren. Chairul juga berharap zakat dikelola sebaik-baiknya agar masyarakat mau menyalurkan zakat lewat Baznas. Choirul mengatakan bahwa ada salah satu siswa berprestasi yang dijanjikan akan diberikan beasiswa oleh Kemenag, tetapi belum terealisasi.  [sumber]

24 Juni 2016 - Choirul meminta Menteri Agama (Menag) menanggapi masalah infrastruktur dan sekolah madrasah yang ada saat ini. Choirul juga meminta Menag menyiasati masalah inpasing serta memperhatikan sarana dan prasana rumah ibadah.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

24 Juni 2016 - Dan untuk Kepala BNPB, Choirul mengapresiasi kedatangan rekan-rekan dari BNPB ke Purworejo. Choirul dan Komisi 8 siap bekerja bersama BNPB.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 

24 Juni 2016 - Sehubungan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA), Choirul meminta MenPP-PA untuk dapat menaikkan cluster-nya ke tingkat 2, yaitu eksekusi. Choirul berharap kekerasan anak tidak selalu terulang.  [sumber]

16 Juni 2016 - Choirul menuturkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) adalah kementerian strata 3, dan kemampuan KemenPP-PA hanya sampai di pusat dan provinsi, ke bawahnya belum bisa. Choirul menilai bahwa alokasi untuk kesetaraan gender di KemenPP-PA sedikit, padahal KemenPP-PA perlu peka terhadap persoalan itu. Presiden sudah menetapkan kejahatan terhadap anak sebagai extraordinary crime. Oleh karena itu, Choirul meminta KemenPP-PA untuk mempertimbangkan perlindungan anak mendapat alokasi lebih besar. Choirul juga meminta KemenPP-PA melakukan sosialisasi program-programnya, setidaknya sampai provinsi. Choirul menilai bahwa KemenPP-PA perlu membangun sistem agar anak dapat terlindungi, dan KemenPP-PA juga perlu membangun trust di masyarakat sehingga bisa digunakan untuk menaikan cluster.  [sumber]

13 Juni 2016 - Choirul mempertanyakan bagaimana MenPP-PA memberikan suatu argument yang bisa diterima di bilateral meeting mengenai anggaran, juga kepada presiden jangan meng-clusterkan hanya tiga karena masalah anak perempuan itu penting. Ia juga mempertanyakan kenapa Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (MenPP-PA) bisa mengestimasi Juni itu baru 28,85 persen. Choirul berpendapat implementasi harus sampai ke bawah jangan hanya cluster 3, KPAI jangan hanya mengawasi, kalau perlu KemenPP-PA itu menjadi teknisnya. Choirul meminta bagaimana jawaban dari MenPP-PA kepada Komisi 8 agar bisa dinaikkan clusternya.  [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Choirul menyarankan agar perlunya kajian pembukaan prodi umum apakah memberi manfaat kepada keagamaan karena ruh UIN saat ini dirasa sudah sangat memudar. Choirul juga menyuarakan agar Perguruan Tinggi di bawah Kemenang harus bisa menghasilkan doktor yang terbaik. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

24 Juni 2016 - Choirul selalu mendorong bahwa dirinya berikatan dan merupakan bagian dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan bahwa dirinya bisa memverifikasi data-data dari Kemensos.  [sumber]

14 Juni 2016 - Choirul meminta penjelasan lebih lanjut tentang penurunan target pada beberapa program dalam APBN 2017. Ia juga menginginkan adanya terobosan untuk mengurangi anggaran agar dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia lewat jaminan kesehatan untuk tenaga kerja.  [sumber]

Pada 5 Februari 2015 - Choirul meminta verifikasi dari Kemensos atas proyeksi anak asuh yang akan didanai dan berapa besar peningkatan anggaran untuk mendanai panti asuhan.  [sumber]

Pengelolaan Haji dan Umroh

27 Agustus 2015  - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Choirul meminta masukkan terkait Tasrih, apakah setiap tahun harus dilakukan atau tidak. [sumber]

Pengelolaan Haji dan Panja Haji

26 Agustus 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR-RI dengan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), terkait Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) yang ditunjuk langsung oleh bupati jarang yang memiliki jiwa leadership, Choirul menanyakan bagaimana masukkannya terkait hal itu. [sumber]

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

3 Juni 2015 - Menurut Choirul banyak program-program yang berada dibawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag), terutama mengenai pendidikan Islam, yang memiliki banyak masalah justru karena tidak mendapat rekomendasi dari Kemenag. Choirul menyesalkan Kemenag yang tunduk menjadi kelinci percobaan terhadap perubahan akun, sementara Kemendiknas berjalan lancar dengan tetap berada pada akun 57. Choirul menyoroti bahwa banyak pondok pesantren dan madrasah yang dalam keadaan tidak layak, tetapi Kemenag belum melakukan tugasnya dalam memberikan bantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU).  [sumber]

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Choirul tanya dengan tegas ke Pak Inspektur Jenderal Kementerian Agama, apa betul Pak Irjen tidak mengakui UU MD3 di sini (DPR)?  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2016

23 April 2015 - Choirul mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) bahwa sampai sekarang belum menerima sebaran tentang permasalahan dan data-data PKH. Choirul saran ke Mensos untuk menaikkan alokasi anggaran untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).  [sumber]

Program Keluarga Harapan

Pada 21 April 2015Menimbang anggaran PKH di 2015 mencapai Rp.3 triliun, Choirul ingin tahu persis mengenai penyebaran PKH. Menurut Choirul di Kota Magelang respon mengenai PKH masih kurang. Choirul menilai ini karena kurang pengertian. Choirul dorong Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Linjamsos) untuk sosialisasi PKH ke Pemerintah Kota Magelang karena banyak yang tidak tahu tentang mekanisme PKH ke bawah.

Choirul juga minta klarifikasi ke Linjamsos apakah PKH berlaku bagi keluarga-keluarga yang anaknya sekolah di Madrasah. Choirul minta data dari Linjamsos tentang jumlah masyarakat penerima PKH agar bisa bantu monitor ke masyarakat.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Pada 9 Februari 2015 - Choirul menanyakan ke Ditjenpendis status terakhir dari program beasiswa untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dibanding Perguruan Tinggi Swasta (PTS).  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
15/10/1961
Alamat Rumah
Dusun Meteseh, RT. 002 RW. 005, Kel. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan