Nasional Demokrat - Jawa Tengah VII

Sikap Terhadap RUU

RUU Kepalangmerahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM

Amelia selaku perwakilan dari fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengatakan bahwa RUU Kepalangmerahan perlu segera dihadirkan di masyarakat, dan ia juga menyetujui RUU tersebut dibahas ke tingkat selanjutnya.

Tanggapan

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Ameli mempertanyakan kenapa program
pelatihan Internasional masuk dalam Pos Provinsi bukan Pusat, yang dimana dari beberapa Provinsi dan Kabupaten yang telah membentuk badan pelatihan BKKBN.

Roadmap Kementerian Kesehatan RI – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Amelia mempertanyakan kenapa alokasi untuk
hubungan manajemen terlalu besar, dan berapa jumlah puskesmas diseluruh
Indonesia yang sudah terakreditasi. Amelia mengatakan dengan angka 700 semestinya bukan semata opsi dukungan manajemen saja, yang dimana puskesman adalah opsi yang dekat dengan masyarakat dan tanpa BPJS pun tetap bisa. Amelia meminta klarifikasi dari Kemenkes terkait dengan akreditasi puskesmas yang menyalahkan wewenang.

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Amelia mengatakan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Ia menanyakan Menkes RI mempunyai data Puskesmas yang masih kurang terkait sarana dan prasarana atau tidak. Ia juga menanyakan faktor dan kendala terkait penyerapan anggaran yang rendah.

Penjelasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015, Progres Perbaikan Prosedur dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, dan Masalah Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI

Amelia ingin mengetahui kewajiban TKA untuk membayar pajak ada atau tidak. Ia juga ingin mengetahui dampak negatif dari penghilangan bahasa Indonesia bagi TKA. Amelia menganggap kebijakan Menaker RI tidak sesuai dengan kebijakan tenaga kerja lokal dan tidak berpihak terhadap masyarakat lokal.

Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundangan-undangan DPR-RI

Amelia menjelaskan RUU ini bukan baru terbit namun revisi pasal dan ayat berapa saja yang multitafsir dan harus diganti dan bagaimana dengan persepsi TKI atau PILN, perlindungan pra dan pasca penempatan.

Laporan dan Penjelasan Kementerian Kesehatan terhadap Beberapa Isu Spesifik, Realiasasi Anggaran Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015, dan Rencana Mewujudkan Kemandirian Obat Nasional — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

Amelia mengatakan bagaimana garis koordinasi antara Kemenkes dan Kemenristek. Seharusnya Kemenkes menganjurkan perilaku budaya preventif, seperti SKJ pada orde baru. Amelia menyampaikan ada
ketimpangan antara ketersediaan donor ginjal dengan kebutuhan. Amelia bertanya berapa jumlah pasien yang mengantri untuk transplantasi ginjal dan bagaimana SOPnya, bagaimana pengawasan Kemenkes pada pelaksanaan transplantasi, dan temuan apa saja yang didapatkan terkait jual beli ginjal yang harus segera ditindaklanjuti.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Inda Deryanne Hasman

Amelia bertanya kepada Inda terkait upaya yang akan dilakukan dalam menerapkan prinsip keadilan badan usaha asing dengan upah tenaga kerja. Ia memberikan contoh seperti tenaga kerja asing dan tenaga kerja domestik.

Pertimbangan Kenaikan Iuran BPJS — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Amelia mengatakan kenaikan iuran peserta mandiri dan pekerja penerima upah sangat kontradiktif. Prinsip kenaikan iuran dilakukan untuk menutupi perkiraan defisit BPJS Kesehatan di tahun 2016. Kenaikan peserta belum tentu meningkatkan mutu pelayanan. Ia mengatakan BPJS Kesehatan belum memiliki standar pelayanan minimal. Ia menanyakan cara Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk kenaikan iuran ini. Menurutnya Pemerintah harus memperhatikan BPJS Kesehatan bukan dari iuran tapi dari peningkatan kesehatan rakyat. Ia mengatakan upaya preventif dan promotif belum dirasakan masyarakat. Oleh karena itu ia berpendapat kenaikan iuran BPJS ini belum tepat dan butuh waktu.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Amelia mengatakan pengangkatan pekerja outsourching menjadi pegawai tetap sudah sejauh mana prosesnya, jangan sampai BPJS Ketenagakerjaan melakukan praktik kezoliman terhadap para pekerja. Amelia mengatakan program yang berbasis sistem online terintegrasi dengan kependudukan, lalu bagaimana klaim JHT yang tidak jelas datanya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Dipa

Amelia mengatakan makalah milik Dipa terlihat normatif, Amelia juga bertanya apa saja strategi dan program pokok dan indikator terukur untuk meningkatkan transparansi BPJS Ketenagakerjaan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota ORI atas nama Ahmad Suaedy

Amelia menanyakan pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik serta keburukannya dan cara perbaikannya. 

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun

Amelia menanyakan pandangan Karun terkait kriteria apa saja pada rumah sakit swasta yang akan diberikan insentif.

Permasalahan Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan PT. Biofarma

Amelia menuntut adanya hak masyarakat akan informasi lebih lanjut mengenai jenis vaksin palsu yang telah beredar. 

Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Amelia menanyakan permasalahan yang timbul terutama soal izin tinggal, bagaimana koordinasi dilakukan. Ia mengatakan terkesan sinergi antar lembaga tidak terjalin maksimal. Kebijakan bebas visa, ini regulasi yang membuka pintu arus. Maka perlu keseriusan dalam menangani. Ia menanyakan sejauh mana upaya Kemendagri dalam pencatatan TKA tersebut. Terakhir, Amelia menanyakan ada sebagian TKA di negara tertentu adalah pekerja kasar, bagaimana upayanya.

Panitia Kerja Pengawasan Obat dan Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, Tekstil Kementerian Perindustrian

Amelia menanyakan progres persiapan kemandirian vaksin. Ia mengatakan kalau membuka keran investasi asing, jangan sampai 100%. Ia menyampaikan tim riset dan teknologinya harus dikembangkan.

RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Konsorsium TKI

Amelia menyampaikan 2.343 WNI mengalami PHK dan belum mendapatkan gaji dari perusahaan di Arab Saudi. 1.063 orang baru diberikan klaim sekitar 50%. Ia menanyakan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK atas proses klaim asuransi yang berbelit. Ia juga menanyakan kepada OJK mengenai tanggapan atas banyaknya kasus PHK di Arab Saudi.

Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, dan Ketua Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia

Amelia menanyakan banyaknya tenaga pendidik asing yang masuk ke Sulawesi Tengah, kenapa hal ini bisa terjadi. Apa kurang percayanya masyarakat Indonesia dengan kemampuan tenaga kerja pendidik lokal. Terakhir, ia menanyakan sudah berapa banyak dokter asing yang sudah diseleksi di dalam KKI ini.

Pengangkatan Tenaga Kesehatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Perwakilan Perawat Puskesmas

Amelia mengatakan bahwa masalah distribusi harus diatasi bersama. Menurutnya, harus adanya intensif atau remunerasi bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil dan fasilitas kesehatan juga harus dipersiapkan. Terkait adanya berita pengangkatan PNS untuk tenaga kesehatan, itu belum pasti karena terhalang oleh anggaran.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dokter Layanan Primer (DLP), dan RUU tentang Praktik Pendidikan Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan IDI Jawa Barat

Amelia mengatakan bahwa yang terjadi di dunia pendidikan kedokteran Indonesia adalah adanya kesenjangan standar pendidikan antara fakultas kedokteran dari universitas swasta dengan universitas negeri. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan persentase Fakultas Kedokteran yang berakreditasi C sebanyak 45%. Akreditasi Pendidikan Kedokteran yang ada di Indonesia menunjukkan ketersediaan sarana sistem pendidikan dan modul kedokteran yang harus ditingkatkan. Menurut Amelia, pendidikan kedokteran dan kualitas dokter yang ada di Indonesia perlu dipertanyakan dengan semakin buruknya akreditasi dan bertambahnya fakultas yang ada. Amelia menyarankan, jika profesionalisme kedokteran ingin ditingkatkan, maka profesi lainnya pun harus ditingkatkan juga.

Evaluasi BPJS Kesehatan — Panja BPJS Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Amelia mengatakan sudah ada kesepakatan trilateral Kementerian untuk menaikkan iuran. Ia menanyakan alasan tersebut terjadi. Ia mengatakan asuransi itu bersifat wajib, maka akan ada kemungkinan double asuransi. Ia menanyakan mengenai hal tersebut.

Penjelasan terkait Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Obat, Penyelesaian terkait Prosedur dan Perizinan Bahan Baku Impor dan Obat Impor, serta Penjelasan terkait Perdagangan Obat dan Vaksin melalui Sistem Elektronik — Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Kepala BPOM, dan Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kemenkominfo RI

Amelia mempertanyakan jangka waktu transaksi impor untuk penyediaan obat dan vaksin dapat dilakukan. Ia meminta penjelasan dari Kemenkes RI terkait Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016. 

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama La Tunreng

Amelia menanyakan terkait tawaran yang dapat La Tunreng lakukan.

Maraknya Calo Tenaga Kerja Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Amelia mengatakan bahwa masih banyak kasus yang belum terdata. BNP2TKI harus responsif lagi, dan jangan hanya menunggu. Amelia bertanya apakah ada target waktu penyelesaian sebuah kasus yang ada.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Amelia menanyakan langkah-langkah terkait program JKN karena turunnya angka kematian ibu hamil tidak signifikan. Ia mengatakan Indonesia masih ketergantungan dengan industri farmasi asing di Asia. Ia menyebutkan bahwa tidak semua hubungan kerjasama dengan asing dapat berjalan dengan baik. Kalau ada masalah, asing dapat melakukan embargo. Ia menyampaikan di puskesmas menggunakan tambah gigi yang sudah expired karena kehabisan stock.

Penanganan Tenaga Kerja Asing dan Perlindungan Anak Buah Kapal — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan

Amelia mengatakan penanganan TKA masih jauh dari harapan, belum ada kerja konkret yang sudah dilakukan pemerintah. Pemerintah harus menyerahkan data unskill-worker dan penempatannya serta perusahaan yang mempekerjakannya. Amelia bertanya langkah yang diambil pemerintah terhadap ABK yang diperlakukan tidak semestinya, apakah sudah ada pedoman pemilik kapal dalam rangka perlindungan ABK Indonesia sesuai UU.

Penjelasan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kepala BKKBN) dan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (DPP IPEKB Indonesia)

Amelia meminta penjelasan hambatan rencana BKKBN mengembalikan sistem daerah ke pusat, dan bertanya apakah hal ini sudah dikaji hingga kedepannya tidak menimbulkan masalah baru.

Amelia juga menjelaskan bahwa dirinya menemukan PKB sudah masuk usia pensiun tetapi masih bekerja, dan bertanya bagaimana strategi BKKBN untuk menangani hal ini.

Lanjutan Rapat Teknis Advokasi Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan

Amelia bertanya jika rumah sakit penuh, kelasnya lalu diturunkan, bagaimana kompensasinya.

Evaluasi Kinerja 2016 dan Permasalahan Terkait Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia

Amelia bertanya apakah target dari 60 kabupaten/kota sampai 2019 itu seperti apa, kaitan dengan alternatif solusi yang ditawarkan terkait rekrutmen BPOM, dan apa pertimbangan dengan menggunakan outsourcing.

Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Amelia mengatakan langkah konkret pasca surat edaran dan pelaksanaannya harus ada monitoring. Ia menyebutkan mengenai 14 kasus difteri yang menunjukan bahwa pelaksanaan ORI belum efektif. Ia menanyakan sistem evaluasinya dan prosedur pelaksanaan imunisasi rutin di Indonesia. Ia juga menanyakan sejauh mana edukasi difteri dan lainnya karena banyak penolakan di sekolah-sekolah terkait dengan status halal vaksin difteri. Menurutnya, UU Karantina Kesehatan perlu ditinjau ulang agar dapat bergerak cepat saat ada KLB.

Penjelasan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengenai Pembiayaan yang dibebankan ke Pekerja Migran, Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Bagi TKI, Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah, dan Program Pemerintah terkait Perubahan Mekanisme dan Pola Waktu Bekerja Pekerja Migran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNP2TKI

Amelia menanyakan hal yang dilakukan oleh BNP2TKI terkait TKI asal Medan yang meninggal di luar negeri.

Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Amelia A menanyakan pelaksanaan SK Menteri No, 254 Tahun 2014. Ia meminta segera diclearkan mengenai 5 bauran kebijakan pengedalian defisit yang belum jelas targetnya. Ia membahas mengenai gizi buruk di Papua, ia meminta perhatian super serius dari Kemenkes mengenai penanganannya. Ia menyampaikan bayi di Kalimantan terkendala dalam penanganannya karena BPJS.

Target Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Upaya Perluasan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Layanan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Amelia mempertanyakan terkait dengan angka yang jomplang dengan realisasi pada tahun 2017 yang hanya seperempat dari tahun 2018. Amelia juga mengatakan upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan agar target Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dapat tercapai.

Kondisi Investigasi BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan

Amelia menanyakan hasil dari taktikal aset alokasi meeting yang dilaksanakan periodik. Ia mengatakan harus ada manfaat yang lebih baik untuk pekerja dan upaya strategi agar perumahan MLT bisa sesuai sasarannya. Ia juga mengatakan bahwa uang yang dikelola BPJS adalah uang pekerja, maka pengelolaannya harus secara benar dan penuh tanggung jawab dalam situasi apapun. Sehingga diperlukan terobosan-terobosan yang baru dan pengembangannya harus bermanfaat lebih baik untuk pekerja terkait yang memiliki dana tersebut.

Pembangunan Balai Latihan Kerja -- RDP Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja

Amelia melihat ada masalah dalam pengembangan para tenaga kerja, salah satunya adalah kurangnya antusiasme untuk berwirausaha. Amelia menanyakan sejauh ini apa sudah menjadi prioritas di Kemenaker terkait persiapan revolusi digital. Amelia memohon pengendalian mengenai Tenaga Kerja Asing ini bisa benar-benar diperhatikan, jangan sampai hal ini dipolitisasi, dan yang terpenting, jangan sampai tenaga kerja kita menganggur sementara pemerintah terus menerima tenaga kerja asing. Amelia menanyakan seberapa jauh kesiapan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang siap kerja, dan apakah mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka pelajari.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Shohibul Imam

Amelia mempertanyakan jika secra kelembagaan bagaimana tanggung jawab KPK terhadap kepala daerah yang WTP tetapi korupsi.

Penjelasan terkait Kematian Ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Amelia Anggraini mengatakan bahwa ia sepakat agar rapat hari ini ditunda sampai semua pihak yang bersangkutan bisa kita hadirkan dalam rapat selanjutnya.

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Komisi 11 DPR RI dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) an. Wisnuntoro

Amelia menanyakan latar belakang dari pembuatan makalah serta keyakinan calon anggota BPK apabila terpilih untuk menangani bidang BUMN.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Nama Kukuh Prionggo

Amelia bertanya apakah menurut Kukuh, kinerja BPK saat ini sudah aktif dan proaktif dengan penegakan hukum, mengapa 6 program BPK yang ditetapkan dalam Renstra 2019-2020 belum optimal.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Tarkosunaryo

Amelia mengatakan kaitan dengan makalah Bapak, "menaikkan kualitas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara" apa yang akan Bapak lakukan agar BPK tetap independen.

Latar Belakang

Amelia Anggraini lahir di Bengkulu pada 29 Agustus 1971. Ia menjadi caleg terpilih dapil Jawa Tengah VII, bersama Partai Nasdem.

Ia pernah menjuarai Putri Citra - Abang Nojne 1987 Tingkat Nasional. Selain itu ia pernah menyabet 2 kali Best Sales Top Producer Radin Ancol Hotel 2005 dan 2006.

Pendidikan

1. Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor (4 Semester Saja) (1990 - 1992)
2. SD Saint Carolus Teluk Segara Bengkulu (1978 - 1983)
3. SMP Adhyaksa I , Jl Urip Sumoharjo, Jambi (1984 - 1987)
4. SMAN 5 Jambi, Jl Arif Rahman Hakim Telanai Pura, Jambi (1987 - 1990)

Perjalanan Politik

Amelia Anggraini mengawali karir politiknya dengan menjadi Plt Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Jakarta.

Visi & Misi

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Amelia berpendapat jika sudah sejak lama proses legislasi RUU Kepalangmerahan dilakukan. Amelia menambahkan, setelah melalui pembahasan insentif, masih ada beberapa hal yang harus dibahas terkait isi RUU tersebut. Amelia berpendapat jika aturan kesehatan TNI juga perlu dibuat pengaturannya. Melalui Amelia, Fraksi Nasdem menyatakan setuju RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya.[sumber]

26 April 2017 - Amelia menilai bahwa akan terjadi dilema terkait muatan dalam RUU Kepalangmerahan khususnya tentang sanksi bagi pengguna yang menyalahgunakan lambang. Amelia mengimbau agar dalam RUU Kepalangmerahan tetap mengakomodir peran dari organisasi. Pembahasan RUU Kepalangmerahan hingga sekarang ini hanya meributkan masalah lambang yang tidak kunjung selesai untuk itu menurutnya RUU Kepalangmerahan diubah namanya menjadi RUU Kemanusiaan. [sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  dan Kementrian Hukum dan HAM, Amelia mengatakan bahwa Fraksi Nasdem memandang ratifikasi tersebut bukan hanya perlu tapi memang penting adanya. Hal ini penting bagi terciptanya ideologi negara dengan memperhatikan para tenaga kerja pelaut Indonesia, tambah Amelia. Dirinya menilai bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi dari penerapan konvensi ketenagakerjaan maritim, maka dengan menimbang beberapa hal tersebut, mewakili Fraksi Nasdem, Amelia menyeujui konvensi tersebut untuk segera diratifikasi.[sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Menurut Amelia, dalam sistem rujukan rumah sakit, pihak Puskesmas atau rumah sakit tidak melihat data jumlah pasien. Kebijakan rujukan juga dinilai hanya berpatokan pada daerah padat penduduk, contohnya banyak pasien yang dirujuk ke pusat kota. Sedangkan di Indonesia Timur, Amelia melihat pasien rujukan tidak ditangani dengan baik oleh rumah sakit.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Amelia Anggraini mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

BPJS Ketenagakerjaan

29 November 2017 – Pada rapat komisi 9 dengan  Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Amelia mengatakan langkah apa yang dilakukan oleh Dewas dan Dirut terkait benturan regulasi yang ada. Amelia melihat yang masuk banyak, tetapi jumlah yang keluar juga cukup signifikan sehingga peningkatan hanya 2,3. Amelia meminta klarifikasi mengenai gajinya ini besar tetapi pesertanya tidak bertambah. Amelia berpandangan bahwa upaya BPJS-TK ini dalam mengakuisisi pegawai honorer dalam rangka persaingan dengan PT. Taspen kurang tepat dengan biaya operasional segitu, gaji besar tapi manfaat tidak berkembang. Amelia kembali meminta klarifikasi saat ini dengan gaji pegawai BPJS-TK yang cukup besar namun tidak ada kenaikan jumlah peserta BPJS-TK.[sumber]

Kesejahteraan Pekerja PT Freeport dan SP Danamon

29 Agustus 2017 - Dalam Audiensi dengan SP (Serikat Pekerja) Danamon dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPEK SPSI) PT Freeport Indonesia, Amelia menilai PHK yang dilakukan PT Freeport dan Danamon tidak sesuai dengan UU ketenagakerjaan. Amelia juga mengatakan bahwa adanya upaya pembungkaman yang dilakukan pihak perusahaan kepada karyawan Danamon. Amelia juga berkata bahwa perlu ditanyakan kepada Menaker kenapa UU Ketenagakerjaan banyak yang dilanggar. Menurut Amelia, hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Kemanaker dan Pemerintah. [sumber]

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Amelia bertanya, karena pemerintah pusat menyederhanakan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dengan memotong mata rantai sehingga tidak lagi berbasis kinerja penyerapan, upaya apa yang sudah dilakukan dalam sinkronisasi dan karena DAK Kesehatan menjadi salah satu program strategis nasional, bagaimana strategi untuk menyukseskannya. 

Amelia juga menanyakan apakah selama ini ada mekanisme evaluasi terkait pelaksanaan program serta apakah Asosiasi turut serta dalam pengecekan program dasar. Amelia mengajukan pertanyaan apakah dengan sistem yang baru ini akan memperbaiki kinerja di daerah, karena Komisi 9 ingin menyerap aspirasi tapi juga memperhatikan aspek kehati-hatian.   [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Amelia menanyakan langkah apa yang akan diterapkan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Amelia ingin melihat capaian BPJS ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan demografi. [sumber]

Tenaga Kerja Asing yang Ilegal

16 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 DPR-RI dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Amelia membahas mengenai data perbandingan data dengan data pemerintah. Amelia juga menanyakan apakah KSPI berperan dalam persebaran data Kemenaker TKA China. Amelia menjelaskan mengenai lapangan pekerjaan, sektor jasa menjadi sasaran. 60% dari jasa dan 3 kali lebih banyak dari sektor industri. Amelia juga menanyakan langkah KSPI terkait para TKA yang mengincar puncak jabatan. [sumber]

Vaksin dan Obat Palsu

26 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),  Amelia menyampaikan bahwa apoteker rakyat banyak dan hampir ada di setiap desa. Amelia pesimis bahwa apotek rakyat dapat dibekukan dalam empat tahun mendatang meskipun sudah ada Permenkes. Ia meminta pandangan YLKI terkait pembekuan apotek rakyat yang terjadi. [sumber]

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOM, Kabareskrim, dan Kejaksaan Agung, Amelia menanyakan kepada BPOM tentang ada atau tidaknya tim khusus untuk pengawasan obat dan vaksin palsu dengan adanya revisi Peraturan Menteri untuk perluasan kinerja BPOM. Amelia mengapresiasi kinerja BPOM dan Bareskrim sejauh ini dan berharap di masa depan akan lebih baik lagi. Terkait obat dan vaksin palsu, Amelia mengatakan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Amerika Serikat. Namun, bukan berarti persoalan ini dapat dianggap masalah yang wajar atau biasa saja. Terkait hasil kegiatan BPOM, terdapat 15 perkara pada obat maupun kosmetik dan sudah ditindaklanuti pada tahun 2016 secara pro justitia. Amelia memaparkan hasil putusan pada tersangka perkara tersebut, yaitu penjara selama 3 bulan dan denda Rp5 juta. Amelia menilai sanksinya tidak menimbulkan efek jera pada pelaku dan meminta kejaksaan memperhatikan hal itu. Kasus obat dan vaksin palsu ini dianggap Amelia sebagai kasus yang besar, tetapi pelakunya hanya dikenakan hukuman 3 bulan dan denda Rp5 juta saja. Padahal, di Pasal 106 ayat 1 orang yang mengedarkan barang-barang tersebut hukumannya 15 tahun dan denda Rp1 miliar. Amelia meminta kepolisian menjelaskan persoalan hukuman ini. Amelia berpendapat bahwa negara harus responsif dan melakukan tindakan pencegahan secara baik dan tidak memberi peluang untuk pelanggaran maupun hakim sendiri. Tindakan pro justitia ini adalah tuntutan masyarakat juga dan harus ada penegakan hukum yang tegas untuk kepentingan kemanusiaan. [sumber]

RAPBN 2017– Menakertrans

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,  Amelia menilai bahwa penyerapan anggaran dari Kemenakertrans sebesar 43 persen masih dinilai sangat rendah. Ameli mengatakan kondisi ini dinilai memprihatinkan bagi kementerian yang berurusan dan berhadapan langsung dengan tenaga kerja. Di samping itu, Amelia memberitahukan bahwa Komisi 9 sering sekali mendapatkan pengaduan perihal adanya perselisihan antarindustri. Amelia menanyakan kapan Kemenkertrans akan menuntaskannya. Amelia pun meminta kejelasan dari Menaker perihal masih rendahnya tenaga kerja yang disertifikasi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), terkait pemalsuan kartu, Amel menanyakan sejauh mana BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Amel menyayangkan sosialisasi yang ada di pedesaan belum seluruhnya tercapai. Ia kembali menanyakan upaya apa yang akan dilakukan pihak BPJS Kesehatan. [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Amelia meminta tanggapan dari Yankes dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai pengaduan korban yang telah membuat nama RSAL menjadi buruk. Amelia meminta perkembangan progress investigasi yang sudah 3 bulan dari kejadian. Amelian mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat harus mengayomi masyarakat. Amelia mengungkapkan kekecewaannya terhadap TNI. Harus ada transparansi pada masyarakat. Amelia juga meminta penjelasan Yankes akan tanggung jawabnya terhadap pengecekan SOP di berbagai RS.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18 April 2016 - Amelia menanyakan kepada Kemenakertrans sudah sejauh mana efektivitas cangkulan penerimaan KUR. Amelia menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Presiden sebesar 5,5 persen masih rendah.  [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Amelia menilai bahwa PP 78 belum menyelesaikan masalah pengupahan. Amelia meminta Pemerintah dan buruh untuk duduk bersama kembali dan mengevaluasi PP 78 ini.

Selain itu, menurut Amelia negara harus juga membantu buruh untuk meningkatkan keahlian dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan

17 November 2015 - Menurut Amalia, BPOM harus memperjelas atau lebih transparan mengenai anggaran yang dikeluarkan pada Januari 2015. Amelia juga menegaskan agar perusahaan ilegal yang tidak ada keterangan kesehatan dari BPOM diberi sanksi yang tegas.  [sumber]

Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

23 Juni 2015 - (Antara News) - Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini mengatakan masih banyaknya gizi buruk di NTT dan beberapa daerah di Indonesia karena Pemerintah belum menjalankan amanat Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Sebanyak 1.918 anak di Nusa Tenggara Timur menderita gizi buruk selama Januari-Mei 2015. Tercatat 11 anak berusia di bawah lima tahun meninggal akibat gizi buruk. Selain itu, masih ada 21.134 anak balita yang mengalami kekurangan gizi. 

"Banyaknya gizi buruk di Indonesia disebabkan Pemerintah belum menjalankan mandat PP 17/2015," kata Amelia Anggraini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pada Pasal 37, Pasal 40 PP 15/2015 sudah jelas mengatur tentang Perbaikan Gizi Masyarakat. Dalam konteks inilah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat.

Untuk mengurangi kasus gizi buruk, menurut Amelia, perlu ada sinergi dan koordinasi antar pemerintah.

"Selama ini kerja sama lintas pemerintah masih kurang, karenanya perlu dikuatkan kerja samanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk mengurangi gizi buruk.

Peran serta masyarakat itu, lanjut Amelia, bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya, penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan; pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi; pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

"Adanya peran serta masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah, diharapkan tujuan Pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat akan terwujud," ujarnya. (sumber)

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

Pada 3 Juni 2015 - Amelia meminta penjelasan terkait status 5.200 TKI purna yang disampaikan BNP2TKI.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

20 April 2015 - Amelia menilai kasus ini adalah kelalaian medis karena kecil sekali kemungkinan kasus ini disebabkan oleh Kalbe.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pada 1 April 2015 - Amelia minta kepada Menteri Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk tidak membandingkan JAMKESDA dengan JAMKESMAS.  [sumber]

Pada 27 Maret 2015 - Amelia fokus kepada penyebaran kartu PBI.  Amelia menilai DJSN belum maksimal dalam kajian data-data untuk pembagian PBI. Menurut riset Amelia di Dapilnya, penerimaan kartu PBI masih belum tepat sasaran. Agar sesuai dengan rencana Kementerian Kesehatan, Amelia saran ke DJSN agar data masyarakat yang bisa dapat kartu PBI dipastikan akurat.  Amelia juga menilai akuntabilitas BPJS Kesehatan dipertanyakan karena sering mendengar keluhan kecurangan-kecurangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan (contoh: menambah diagnosa) dan belum mendapatkan BPJS karena alasan keterbatasan dana. Amelia minta verifikasi dari DJSN kesiapan regulasi untuk Rumah Sakit yang melakukan kecurangan.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Amelia minta klarifikasi atas strategi BPOM untuk implementasi sistem pencegahan dini dari sisi produsen.  [sumber]

PHK 700 Buruh Krakatau Steel

Selasa (6 Januari, 2015) - Amelia Anggraini merespon terkait PHK 700 buruh outsourcing Krakatau Steel: 

"Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini akan meminta pimpinan Komisi IX DPR RI untuk memanggil pihak PT Krakatau Steel terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 700 pekerja outsourcing.

"Pada masa sidang ke-2 DPR RI Januari ini, saya akan meminta pimpinan Komisi IX DPR segera mengagendakan untuk memanggil pihak PT Krakatau Steel untuk menjelaskan masalah tersebut," ujar Amelia di Jakarta, Selasa (6/1/2015)." (baca disini)

Senin (26 Januari 2015) - Amelia merespon terkait Rapat Dengar Pendapat BPJS Ketenagakerjaan:

"Bagaimana progres penyusunan Peraturan Perundangan yang mengatur teknis dana jaminan hari tua? Iuran yang harus dibayarkan oleh buruh berapa persen dari gaji?"  [sumber]

Kesejahteraan Pekerja PT Freeport dan SP Danamon

29 Agustus 2017 - Dalam Audiensi dengan SP (Serikat Pekerja) Danamon dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPEK SPSI) PT Freeport Indonesia,