Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Tengah VII
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bengkulu
Tanggal Lahir
29/08/1971
Alamat Rumah
Green Andara Residence Blok BI/02 Jl.Andara No.17 RT.03 RW.01 Kel.Pangkalan Jati Baru, CInere, Kota Depok, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi

Latar Belakang

Amelia Anggraini lahir di Bengkulu pada 29 Agustus 1971. Ia menjadi caleg terpilih dapil Jawa Tengah VII, bersama Partai Nasdem.

Ia pernah menjuarai Putri Citra - Abang Nojne 1987 Tingkat Nasional. Selain itu ia pernah menyabet 2 kali Best Sales Top Producer Radin Ancol Hotel 2005 dan 2006.

Pendidikan

1. Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor (4 Semester Saja) (1990 - 1992)
2. SD Saint Carolus Teluk Segara Bengkulu (1978 - 1983)
3. SMP Adhyaksa I , Jl Urip Sumoharjo, Jambi (1984 - 1987)
4. SMAN 5 Jambi, Jl Arif Rahman Hakim Telanai Pura, Jambi (1987 - 1990)

Perjalanan Politik

Amelia Anggraini mengawali karir politiknya dengan menjadi Plt Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Jakarta.

Visi & Misi

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Amelia berpendapat jika sudah sejak lama proses legislasi RUU Kepalangmerahan dilakukan. Amelia menambahkan, setelah melalui pembahasan insentif, masih ada beberapa hal yang harus dibahas terkait isi RUU tersebut. Amelia berpendapat jika aturan kesehatan TNI juga perlu dibuat pengaturannya. Melalui Amelia, Fraksi Nasdem menyatakan setuju RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya.[sumber]

26 April 2017 - Amelia menilai bahwa akan terjadi dilema terkait muatan dalam RUU Kepalangmerahan khususnya tentang sanksi bagi pengguna yang menyalahgunakan lambang. Amelia mengimbau agar dalam RUU Kepalangmerahan tetap mengakomodir peran dari organisasi. Pembahasan RUU Kepalangmerahan hingga sekarang ini hanya meributkan masalah lambang yang tidak kunjung selesai untuk itu menurutnya RUU Kepalangmerahan diubah namanya menjadi RUU Kemanusiaan. [sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  dan Kementrian Hukum dan HAM, Amelia mengatakan bahwa Fraksi Nasdem memandang ratifikasi tersebut bukan hanya perlu tapi memang penting adanya. Hal ini penting bagi terciptanya ideologi negara dengan memperhatikan para tenaga kerja pelaut Indonesia, tambah Amelia. Dirinya menilai bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi dari penerapan konvensi ketenagakerjaan maritim, maka dengan menimbang beberapa hal tersebut, mewakili Fraksi Nasdem, Amelia menyeujui konvensi tersebut untuk segera diratifikasi.[sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Menurut Amelia, dalam sistem rujukan rumah sakit, pihak Puskesmas atau rumah sakit tidak melihat data jumlah pasien. Kebijakan rujukan juga dinilai hanya berpatokan pada daerah padat penduduk, contohnya banyak pasien yang dirujuk ke pusat kota. Sedangkan di Indonesia Timur, Amelia melihat pasien rujukan tidak ditangani dengan baik oleh rumah sakit.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Amelia Anggraini mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

BPJS Ketenagakerjaan

29 November 2017 – Pada rapat komisi 9 dengan  Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Amelia mengatakan langkah apa yang dilakukan oleh Dewas dan Dirut terkait benturan regulasi yang ada. Amelia melihat yang masuk banyak, tetapi jumlah yang keluar juga cukup signifikan sehingga peningkatan hanya 2,3. Amelia meminta klarifikasi mengenai gajinya ini besar tetapi pesertanya tidak bertambah. Amelia berpandangan bahwa upaya BPJS-TK ini dalam mengakuisisi pegawai honorer dalam rangka persaingan dengan PT. Taspen kurang tepat dengan biaya operasional segitu, gaji besar tapi manfaat tidak berkembang. Amelia kembali meminta klarifikasi saat ini dengan gaji pegawai BPJS-TK yang cukup besar namun tidak ada kenaikan jumlah peserta BPJS-TK.[sumber]

Kesejahteraan Pekerja PT Freeport dan SP Danamon

29 Agustus 2017 - Dalam Audiensi dengan SP (Serikat Pekerja) Danamon dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPEK SPSI) PT Freeport Indonesia, Amelia menilai PHK yang dilakukan PT Freeport dan Danamon tidak sesuai dengan UU ketenagakerjaan. Amelia juga mengatakan bahwa adanya upaya pembungkaman yang dilakukan pihak perusahaan kepada karyawan Danamon. Amelia juga berkata bahwa perlu ditanyakan kepada Menaker kenapa UU Ketenagakerjaan banyak yang dilanggar. Menurut Amelia, hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Kemanaker dan Pemerintah. [sumber]

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Amelia bertanya, karena pemerintah pusat menyederhanakan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dengan memotong mata rantai sehingga tidak lagi berbasis kinerja penyerapan, upaya apa yang sudah dilakukan dalam sinkronisasi dan karena DAK Kesehatan menjadi salah satu program strategis nasional, bagaimana strategi untuk menyukseskannya. 

Amelia juga menanyakan apakah selama ini ada mekanisme evaluasi terkait pelaksanaan program serta apakah Asosiasi turut serta dalam pengecekan program dasar. Amelia mengajukan pertanyaan apakah dengan sistem yang baru ini akan memperbaiki kinerja di daerah, karena Komisi 9 ingin menyerap aspirasi tapi juga memperhatikan aspek kehati-hatian.   [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Amelia menanyakan langkah apa yang akan diterapkan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Amelia ingin melihat capaian BPJS ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan demografi. [sumber]

Tenaga Kerja Asing yang Ilegal

16 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 DPR-RI dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Amelia membahas mengenai data perbandingan data dengan data pemerintah. Amelia juga menanyakan apakah KSPI berperan dalam persebaran data Kemenaker TKA China. Amelia menjelaskan mengenai lapangan pekerjaan, sektor jasa menjadi sasaran. 60% dari jasa dan 3 kali lebih banyak dari sektor industri. Amelia juga menanyakan langkah KSPI terkait para TKA yang mengincar puncak jabatan. [sumber]

Vaksin dan Obat Palsu

26 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),  Amelia menyampaikan bahwa apoteker rakyat banyak dan hampir ada di setiap desa. Amelia pesimis bahwa apotek rakyat dapat dibekukan dalam empat tahun mendatang meskipun sudah ada Permenkes. Ia meminta pandangan YLKI terkait pembekuan apotek rakyat yang terjadi. [sumber]

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOMKabareskrim, dan Kejaksaan Agung, Amelia menanyakan kepada BPOM tentang ada atau tidaknya tim khusus untuk pengawasan obat dan vaksin palsu dengan adanya revisi Peraturan Menteri untuk perluasan kinerja BPOM. Amelia mengapresiasi kinerja BPOM dan Bareskrim sejauh ini dan berharap di masa depan akan lebih baik lagi. Terkait obat dan vaksin palsu, Amelia mengatakan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Amerika Serikat. Namun, bukan berarti persoalan ini dapat dianggap masalah yang wajar atau biasa saja. Terkait hasil kegiatan BPOM, terdapat 15 perkara pada obat maupun kosmetik dan sudah ditindaklanuti pada tahun 2016 secara pro justitia. Amelia memaparkan hasil putusan pada tersangka perkara tersebut, yaitu penjara selama 3 bulan dan denda Rp5 juta. Amelia menilai sanksinya tidak menimbulkan efek jera pada pelaku dan meminta kejaksaan memperhatikan hal itu. Kasus obat dan vaksin palsu ini dianggap Amelia sebagai kasus yang besar, tetapi pelakunya hanya dikenakan hukuman 3 bulan dan denda Rp5 juta saja. Padahal, di Pasal 106 ayat 1 orang yang mengedarkan barang-barang tersebut hukumannya 15 tahun dan denda Rp1 miliar. Amelia meminta kepolisian menjelaskan persoalan hukuman ini. Amelia berpendapat bahwa negara harus responsif dan melakukan tindakan pencegahan secara baik dan tidak memberi peluang untuk pelanggaran maupun hakim sendiri. Tindakan pro justitia ini adalah tuntutan masyarakat juga dan harus ada penegakan hukum yang tegas untuk kepentingan kemanusiaan. [sumber]

RAPBN 2017– Menakertrans

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,  Amelia menilai bahwa penyerapan anggaran dari Kemenakertrans sebesar 43 persen masih dinilai sangat rendah. Ameli mengatakan kondisi ini dinilai memprihatinkan bagi kementerian yang berurusan dan berhadapan langsung dengan tenaga kerja. Di samping itu, Amelia memberitahukan bahwa Komisi 9 sering sekali mendapatkan pengaduan perihal adanya perselisihan antarindustri. Amelia menanyakan kapan Kemenkertrans akan menuntaskannya. Amelia pun meminta kejelasan dari Menaker perihal masih rendahnya tenaga kerja yang disertifikasi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), terkait pemalsuan kartu, Amel menanyakan sejauh mana BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Amel menyayangkan sosialisasi yang ada di pedesaan belum seluruhnya tercapai. Ia kembali menanyakan upaya apa yang akan dilakukan pihak BPJS Kesehatan. [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Amelia meminta tanggapan dari Yankes dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai pengaduan korban yang telah membuat nama RSAL menjadi buruk. Amelia meminta perkembangan progress investigasi yang sudah 3 bulan dari kejadian. Amelian mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat harus mengayomi masyarakat. Amelia mengungkapkan kekecewaannya terhadap TNI. Harus ada transparansi pada masyarakat. Amelia juga meminta penjelasan Yankes akan tanggung jawabnya terhadap pengecekan SOP di berbagai RS.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18 April 2016 - Amelia menanyakan kepada Kemenakertrans sudah sejauh mana efektivitas cangkulan penerimaan KUR. Amelia menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Presiden sebesar 5,5 persen masih rendah.  [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Amelia menilai bahwa PP 78 belum menyelesaikan masalah pengupahan. Amelia meminta Pemerintah dan buruh untuk duduk bersama kembali dan mengevaluasi PP 78 ini.

Selain itu, menurut Amelia negara harus juga membantu buruh untuk meningkatkan keahlian dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan

17 November 2015 - Menurut Amalia, BPOM harus memperjelas atau lebih transparan mengenai anggaran yang dikeluarkan pada Januari 2015. Amelia juga menegaskan agar perusahaan ilegal yang tidak ada keterangan kesehatan dari BPOM diberi sanksi yang tegas.  [sumber]

Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

23 Juni 2015 - (Antara News) - Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini mengatakan masih banyaknya gizi buruk di NTT dan beberapa daerah di Indonesia karena Pemerintah belum menjalankan amanat Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Sebanyak 1.918 anak di Nusa Tenggara Timur menderita gizi buruk selama Januari-Mei 2015. Tercatat 11 anak berusia di bawah lima tahun meninggal akibat gizi buruk. Selain itu, masih ada 21.134 anak balita yang mengalami kekurangan gizi. 

"Banyaknya gizi buruk di Indonesia disebabkan Pemerintah belum menjalankan mandat PP 17/2015," kata Amelia Anggraini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pada Pasal 37, Pasal 40 PP 15/2015 sudah jelas mengatur tentang Perbaikan Gizi Masyarakat. Dalam konteks inilah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat.

Untuk mengurangi kasus gizi buruk, menurut Amelia, perlu ada sinergi dan koordinasi antar pemerintah.

"Selama ini kerja sama lintas pemerintah masih kurang, karenanya perlu dikuatkan kerja samanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk mengurangi gizi buruk.

Peran serta masyarakat itu, lanjut Amelia, bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya, penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan; pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi; pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

"Adanya peran serta masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah, diharapkan tujuan Pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat akan terwujud," ujarnya. (sumber)

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

Pada 3 Juni 2015 - Amelia meminta penjelasan terkait status 5.200 TKI purna yang disampaikan BNP2TKI.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

20 April 2015 - Amelia menilai kasus ini adalah kelalaian medis karena kecil sekali kemungkinan kasus ini disebabkan oleh Kalbe.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pada 1 April 2015 - Amelia minta kepada Menteri Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk tidak membandingkan JAMKESDA dengan JAMKESMAS.  [sumber]

Pada 27 Maret 2015 - Amelia fokus kepada penyebaran kartu PBI.  Amelia menilai DJSN belum maksimal dalam kajian data-data untuk pembagian PBI. Menurut riset Amelia di Dapilnya, penerimaan kartu PBI masih belum tepat sasaran. Agar sesuai dengan rencana Kementerian Kesehatan, Amelia saran ke DJSN agar data masyarakat yang bisa dapat kartu PBI dipastikan akurat.  Amelia juga menilai akuntabilitas BPJS Kesehatan dipertanyakan karena sering mendengar keluhan kecurangan-kecurangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan (contoh: menambah diagnosa) dan belum mendapatkan BPJS karena alasan keterbatasan dana. Amelia minta verifikasi dari DJSN kesiapan regulasi untuk Rumah Sakit yang melakukan kecurangan.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Amelia minta klarifikasi atas strategi BPOM untuk implementasi sistem pencegahan dini dari sisi produsen.  [sumber]

PHK 700 Buruh Krakatau Steel

Selasa (6 Januari, 2015) - Amelia Anggraini merespon terkait PHK 700 buruh outsourcing Krakatau Steel: 

"Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini akan meminta pimpinan Komisi IX DPR RI untuk memanggil pihak PT Krakatau Steel terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 700 pekerja outsourcing.

"Pada masa sidang ke-2 DPR RI Januari ini, saya akan meminta pimpinan Komisi IX DPR segera mengagendakan untuk memanggil pihak PT Krakatau Steel untuk menjelaskan masalah tersebut," ujar Amelia di Jakarta, Selasa (6/1/2015)." (baca disini)

Senin (26 Januari 2015) - Amelia merespon terkait Rapat Dengar Pendapat BPJS Ketenagakerjaan:

"Bagaimana progres penyusunan Peraturan Perundangan yang mengatur teknis dana jaminan hari tua? Iuran yang harus dibayarkan oleh buruh berapa persen dari gaji?"  [sumber]

Kesejahteraan Pekerja PT Freeport dan SP Danamon

29 Agustus 2017 - Dalam Audiensi dengan SP (Serikat Pekerja) Danamon dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPEK SPSI) PT Freeport Indonesia,

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bengkulu
Tanggal Lahir
29/08/1971
Alamat Rumah
Green Andara Residence Blok BI/02 Jl.Andara No.17 RT.03 RW.01 Kel.Pangkalan Jati Baru, CInere, Kota Depok, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi