Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Timur II
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Probolinggo
Tanggal Lahir
07/01/1965
Alamat Rumah
Jl. KH.Abdurrahman Wahid No.66 RT.01 RW.02 Kel.Sidomukti, Kraksaan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Hasan Aminudin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Timur II setelah memperoleh 190,226 suara. Hasan adalah mantan Bupati Probolinggo (2003-2013). Ia diisukan menggunakan dana Bansos yang sumbernya dari APBD Kapubaten Probolinggo untuk kepentingan dirinya maju dalam Pileg 2014 (Tribunnews).

Istrinya merupakan Bupati Probolinggo Tantrianna Sari.

Pendidikan

1. S1 Fisip Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur (1985 - 1989)
2. SDN 1 Widodo Kraksan, Jawa Timur (1991 - 1997)
3. SMPN 1 Kraksaan, Jawa Timur (1999 - 1981)
4. SMAN 1 Jember, Jawa Timur (1981 - 1984)

Perjalanan Politik

Hasan Aminudin mengawali karir politiknya dengan menjadi DPW PKB Jawa Timur Ketua, Jawa Timur (2007 - 2009). Lalu ia juga pernah menjadi DPW Ormas Nasional Demokrat Ketua, Jawa Timur (2010 - 2013). Dan kemudian menjadi DPP Partai Nasdem Ketua, DKI Jakarta (2013 - 2013).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Hasan Aminuddin mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Hasan menilai setiap tahun ada saja masalah yang dialami oleh para jamaah haji dan umrah. Umrah menjadi pilihan karena panjangnya antrian jamaah haji. Hasan berharap Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) serius dan ada komitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasan ingin penjelasan yang jelas dan jawaban pertanyaan dari Komisi 8 kalau bisa tidak Insya Allah saja. Hasan mengingatkan bahwa ini urusan ibadah dan semoga Dirjen PHU bisa akhiri masa jabatannya dengan khusnul khatimah.  

Hasan minta jawaban tertulis dari Dirjen PHU berapa PPIU yang ada di Indonesia dan berapa yang sudah diberikan sanksi dan dicabut izinnya selama Lukman Saifuddin menjabat menjadi Menteri Agama (Menag). Hasan juga minta klarifikasi apakah ada sanksi bila ada PPIU yang bermasalah, apa bentuknya tertulis dan berapa besar nominal sanksinya. Menurut Hasan problem sebenarnya bukan hanya di Jeddah karena sudah ada makelarnya di kabupaten dan kota-kota. Untuk 15 hari penawaran pihak travel pada calon jamaah biayanya Rp.28 Juta tapi pihak travel tidak menyebutkan maskapai penerbangan yang menerbangkan jamaah. Begitu umrah selesai sudah tidak diurus lagi. Hasan menegaskan yang disebutkan itu adalah fakta bukan mengada-ada.   [sumber]

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Hasan menyarankan agar Kementerian Agama (Kemenag) bisa juga menyuarakan kebutuhan dananya saat rapat-rapat RAPBD.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

Pada 21 April 2015 - Hasan minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) mekanisme petugas PKH datang ke rumah peserta dan bukan mengundang peserta ke Balai Desa.  [sumber]

Anggaran dan Program Penanggulangan Bencana

8 April 2015 - Sehubungan dengan penanggulangan bencana, Hasan menanyakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan bencana.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

7 April 2015 - Hasan saran ke BNPB untuk menyediakan alat sholat setiap ada bencana. Hasan juga saran ke Pemerintah untuk anggarkan dana untuk setiap Lansia setiap kali ada hari raya keagamaan.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam

Pada 9 Februari 2015 - Hasan saran kepada Kemenag untuk mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tiap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap provinsi untuk memastikan anggaran untuk membantu madrasah. Hasan menilai Ditjenpendis baiknya tetap selalu dibawah Kemenag bukan dibawah Kemendikbud.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Probolinggo
Tanggal Lahir
07/01/1965
Alamat Rumah
Jl. KH.Abdurrahman Wahid No.66 RT.01 RW.02 Kel.Sidomukti, Kraksaan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan