Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Tata Kelola Manajemen Bencana Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Aspek Koordinasi, Anggaran serta Sumber Dayanya — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, serta Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB
Hasan menyampaikan aspirasi di dapilnya terkait penahan jalan yang merupakan janji Presiden ketika bencana nasional di Bromo terjadi. Hasan berpandangan bahwa macet dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk bencana. Oleh karena itu, ia meminta perhatian untuk daerah-daerah Probolinggo-Situbondo agar jalan nasionalnya ditambahkan.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Hasan mengatakan kedepan jangan sampai ada sisa lelang yang cukup besar karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, walau bagaimanapun pertumbuhan ekonomi akan menyangkut kepada APBN. Hasan meminta penjelasan terkait penyelesaian Waduk Sadawarna.
Pendalaman RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI
Hasan mengatakan ia setuju biaya haji di tahun 2017 dinaikan agar semua jamaah fokus ibadah.
Blocksheet Keterjaminan Keberangkatan Jamaah Haji pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI
Hasan Aminuddin mengatakan bahwa urusan haji ibadah, praktek kepengurusan haji harus ada dimensi ketauhidan. Wilayah yang dikerjakan dalam teknis operasional sudah lazim yang menyangkut transportasi dan pemondokan namun dana kita yang stand by banyak untuk haji sebesar Rp90 triliun ini tolong jangan coba-coba untuk dipermainkan lagi.
Realisasi Program Kerja dan Anggaran 2016 Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial Ri
Hasan mengatakan bahwa dirinya sudah menelaah semua laporan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum, dan perlu dilihat kebutuhan masyarakat.
Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Terkait proker Kemenag, Hasan mengatakan setuju terkait peningkatan sanitasi dan kesehatan ponpes, namun perlu ada inovasi seperti perbaikan gizi. Bagaimana anak pesantren bisa sehat jika makannya terong terus dan susu dibeli bukan dari peternak langsung. Hasan menyampaikan bahwa ada pesantren di kampung Hasan yang setiap senin dan jumat diberi susu murni dan vitamin. Hal ini berbeda dengan ponpes lainnya yang tidak melakukan hal tersebut. Petani juga berterima kasih karena hasil taninya dibeli oleh Ponpes. Hasan mengatakan sejauh mana kekurangan beasiswa untuk S2 dan S3, Hasan mengusulkan hal ini dikurangi saja dan diberikan kepada anak muda, lalu penerima calon beasiswa berkontribusi dulu baru dapat beasiswa. Hasan berpendapat mestinya ketua KUA lebih di depan daripada Camat agar tidak terkesan hanya menikahkan orang saja. Hasan mengusulkan bantuan kepada tempat-tempat ibadah tidak hanya infrastruktur, tetapi juga yang non infrastruktur. Hasan juga mengatakan orang-orang yang berkhidmat di tempat ibadah perlu diberikan imbalan, misalnya kepada muadzin.
Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Hasan memberikan apresiasi atas pergerakan anggaran disetiap triwulan bahwa ada program gemar makan ikan disetiap triwulan. Sehingga garus ada maksimal dalam pengelolaan ikan oleh para nelayan dan pembudidayaan. Sedangkan mengenai belanja ikan di wilayah setempat dan olahan dapur rakyat Hasan menyatakan tidak sependapat. Bahwa mengenai asuransi ini sangat penting, namun belum adanya sosialisasi yang massif agar masyarakat dapat menerimanya dan mengelolanya dengan baik, dari yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan ini masuk pada lembaga pendidikan sehingga Pemerintah hadir khsusnya pada Pondok Pesantren. Bahwa Pesantren dapat dibantu dengan ikan segar, oleh karena itu Pesantren harus dijadikan sebagai pilot project agar Pemerintah dapat menjadi imun demi kelancaran pendidikan Pesantren oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
Hasan menilai bahwa gaji pendamping desa terlalu kecil padahal kinerja mereka sudah baik karena data yang dihasilkan cukup akurat. Lalu, terkait penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 3 bulan lagi perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Hasan memberikan apresiasi terkait Program BLT karena ini manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Datanya juga cukup akurat, ini atas kerja keras petugas-petugas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di lapangan. Terkait data tentang status desa yang terdiri dari desa mandiri, berkembang, dan tertinggal, Hasan meminta data-data dari semua desa yang tergolong desa tertinggal dengan indikator yang dikatakan desa tersebut tertinggal. Terakhir, Hasan berpandangan agar kedepannya bantuan untuk Dana Desa lebih ditingkatkan.
Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Hasan mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sudah lebih sempurna dari penyelenggaraan tahun sebelumnya dan meminta agar ditindaklanjuti secara serius. Ia menyampaikan kepada Kemenhub, agar kuantitas bus bisa lebih ditingkatkan dengan memberikan supir yang berkualitas. Ia menyarankan agar petugas haji secara keseluruhan, baik medis maupun kloter dan pembantu-pembantunya diambil dari daerah setempat agar secara psikologis dapat memudahkan dan memaksimalkan pelayanan terutama para medis. Ia menyampaikan keluhan bahwa banyak barang jamaah yang hilang pada saat pemeriksaan koper di bandara Arab. Ia meminta hal tersebut juga menjadi perhatian karena keamanan koper penting untuk dilakukan pengawasan. Ia mengatakan KBIH saat ini sudah menyimpang dari tujuan awal dan KBIH menyesatkan jamaah. Ia juga menyampaikan bahwa libing cost saat ini menjadi KBIH. Menurutnya, KBIH bukannya memberi bimbingan, tapi malah membisniskan keberangkatan jamaah haji. Ia mengatakan bahwa banyak PT yang kepanjangan tangannya bukan di tingkat kecamatan saja tapi sampai tingkat desa. Ia menekankan agar perjanjian Menag dengan Kapolri dapat diperbaharui sehingga Polres dapat menangkap secara langsung makelar-makelar PT yang tidak benar. Ia juga meminta agar pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan travel umroh bisa dilakukan.
Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
Hasan memulai dengan menyarankan kepada Kemenag agar mulai melakukan sesuatu yang efektif, seperti mengangkat honor di departemennya. Lalu, Hasan mengingatkan agar Kemenag memperhatikan gizi dari para santri dan juga anak-anak santri di seluruh Indonesia. Hasan juga mengingatkan agar Kemenag jangan hanya berfokus pada infrastruktur saja, melainkan kepentingan gizi juga harus benar-benar diperhatikan. Terakhir, Hasan menyarankan agar Bimas Islam membuat program pelatihan 1.000 Khotib.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan
Hasan mengatakan petani saat ini sedang panen, apakah pemerintah dapat membeli hasil tani mereka agar pemerintah pusat hadir untuk kesejahteraan para petani karena kekuasaan eksekutif ini dilalui oleh sekjen, mohon untuk ditindaklanjuti.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
Hasan mengatakan untuk mengusap air mata petani ini harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah, ini harus ada sinkronisasi antar pemerintah pusat dan daerah agar alokasi dana ini tepat sasaran pada petani yang membutuhkan.
Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Hasan mengatakan bahwa saat ini sudah ada indikasi menjarah. Perhutani beberapa yang lalu sudah memberi sembako kepada rakyat. Hasan berharap isinya harus ada sinkronisasi antar kementerian.
Latar Belakang
Hasan Aminudin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Timur II setelah memperoleh 198,323 suara. Hasan adalah mantan Bupati Probolinggo (2003-2013). Ia diisukan menggunakan dana Bansos yang sumbernya dari APBD Kapubaten Probolinggo untuk kepentingan dirinya maju dalam Pileg 2014 (Tribunnews).
Istrinya merupakan Bupati Probolinggo Tantrianna Sari.
Pendidikan
1. S1 Fisip Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur (1985 - 1989)
2. SDN 1 Widodo Kraksan, Jawa Timur (1991 - 1997)
3. SMPN 1 Kraksaan, Jawa Timur (1999 - 1981)
4. SMAN 1 Jember, Jawa Timur (1981 - 1984)
Perjalanan Politik
Hasan Aminudin mengawali karir politiknya dengan menjadi DPW PKB Jawa Timur Ketua, Jawa Timur (2007 - 2009). Lalu ia juga pernah menjadi DPW Ormas Nasional Demokrat Ketua, Jawa Timur (2010 - 2013). Dan kemudian menjadi DPP Partai Nasdem Ketua, DKI Jakarta (2013 - 2013).
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU KPK 2015
Pada 6 Oktober 2015 - Hasan Aminuddin mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]
Tanggapan
Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah
12 Januari 2017 - Hasan menilai setiap tahun ada saja masalah yang dialami oleh para jamaah haji dan umrah. Umrah menjadi pilihan karena panjangnya antrian jamaah haji. Hasan berharap Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) serius dan ada komitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasan ingin penjelasan yang jelas dan jawaban pertanyaan dari Komisi 8 kalau bisa tidak Insya Allah saja. Hasan mengingatkan bahwa ini urusan ibadah dan semoga Dirjen PHU bisa akhiri masa jabatannya dengan khusnul khatimah.
Hasan minta jawaban tertulis dari Dirjen PHU berapa PPIU yang ada di Indonesia dan berapa yang sudah diberikan sanksi dan dicabut izinnya selama Lukman Saifuddin menjabat menjadi Menteri Agama (Menag). Hasan juga minta klarifikasi apakah ada sanksi bila ada PPIU yang bermasalah, apa bentuknya tertulis dan berapa besar nominal sanksinya. Menurut Hasan problem sebenarnya bukan hanya di Jeddah karena sudah ada makelarnya di kabupaten dan kota-kota. Untuk 15 hari penawaran pihak travel pada calon jamaah biayanya Rp.28 Juta tapi pihak travel tidak menyebutkan maskapai penerbangan yang menerbangkan jamaah. Begitu umrah selesai sudah tidak diurus lagi. Hasan menegaskan yang disebutkan itu adalah fakta bukan mengada-ada. [sumber]
Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama
26 Mei 2015 - Hasan menyarankan agar Kementerian Agama (Kemenag) bisa juga menyuarakan kebutuhan dananya saat rapat-rapat RAPBD. [sumber]
Program Keluarga Harapan
Pada 21 April 2015 - Hasan minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) mekanisme petugas PKH datang ke rumah peserta dan bukan mengundang peserta ke Balai Desa. [sumber]
Anggaran dan Program Penanggulangan Bencana
8 April 2015 - Sehubungan dengan penanggulangan bencana, Hasan menanyakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan bencana. [sumber]
Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana
7 April 2015 - Hasan saran ke BNPB untuk menyediakan alat sholat setiap ada bencana. Hasan juga saran ke Pemerintah untuk anggarkan dana untuk setiap Lansia setiap kali ada hari raya keagamaan. [sumber]
Anggaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam
Pada 9 Februari 2015 - Hasan saran kepada Kemenag untuk mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tiap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap provinsi untuk memastikan anggaran untuk membantu madrasah. Hasan menilai Ditjenpendis baiknya tetap selalu dibawah Kemenag bukan dibawah Kemendikbud. [sumber]