Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Timur IV
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nanggroe Aceh Darussalam
Tanggal Lahir
17/11/1960
Alamat Rumah
Jl. Pemuda No.99 RT.08 RW.09 Kel.Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si pernah bekerja sebagai wartawan di Media Indonesia (2009). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jember (1986 - 1986).

Ia adalah Pengurus Besar HMI Jakarta (1989 - 2000). Dan mengawali karir politiknya dengan menjadi DPP PPP Wakil Sekjen Jakarta (2003 - 2009).

Di periode 2014-2019 Taufiqulhadi bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif dan pemuda dan olahraga.  Pada April 2015, Taufiqulhadi mutasi komisi dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. 

Pendidikan

1. S1 Universitas Negeri Jember (1981 - 1986)
2. S2 Universitas Indonesia (2007 - 2009)
3. SMPP Banda Aceh (1978 - 1981)
4. SDN No 3 Sigli (1966 - 1972)
5. STN Banda Aceh (1975 - 1978)
 

Perjalanan Politik

Ia mengawali karir politiknya dengan menjadi DPP PPP Wakil Sekjen Jakarta (2003 - 2009). Bersama Nasdem, ia menjadi caleg terpilih periode 2014-2019 dari dapil Jawa Timur IV.

Visi & Misi

belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama

11 Juli 2018 - Dalam Rapat Pleno Komisi 3 DPR-RI, Taufiqulhadi mewakili Fraksi Nasdem menganggap kedua calon tersebut adalah tepat, Fraksi Nasdem setuju Abdul Manaf diangkat menjadi hakim agung kamar agama, dan Pri Pambudi Teguh jadi hakim agung kamar perdata. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Teuku berpendapat mengenai pendanaan saksi yang dibiayai oleh negara adalah sebuah tindakan untuk mengambil anggaran dana pihak lain namun dengan mengatasnamakan demokrasi, hal tersebut hanya menjadi taktik partai politik belaka untuk mendapatkan dana dari Pemerintah, sehingga Fraksi Nasdem tidak menyetuji hal tersebut.   [sumber]

Hak Angket KPK

Pada Rapat Paripurna ke-95 tanggal 28 April 2017 - Taufiqulhadi menjelaskan mengenai Hak Angket KPK yang diusulkan sesuai dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 pada tanggal 28 April 2017. Sesuai dengan rapat Komisi 3 dengan KPK tanggal 17-19 April 2017 diusulkan Hak Angket untuk dilaksanakan penyelidikan. Taufiqulhadi menerangkan bahwa Hak Angket merupakan hak DPR-RI sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan harus terus menegakan hukum sesuai supremasi hukum sesuai aturan dan prinsip yang berlaku, lembaga negara harus mempunyai asas transparasi dan akuntabilitas, prisip supremasi KPK berkewajiban dengan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KPK bertanggung jawab pada pihak-pihak negara (Presiden RI, DPR-RI dan BPK-RI).

Selain itu juga Taufiqulhadi menjelaskan bahwa meskipun KPK mendapat penilaian baik oleh masyarakat tetapi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK tidak selalu berjalan sesuai peraturan. Sesuai dengan laporan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terdapat catatan terkait tata kelola anggaran yaitu tercatat indikasi terhadap ketidakpatuhan KPK terhadap Undang-Undang yang meliputi kelebihan belanja gaji pegawai, adanya data yang tidak akurat, perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan KPK, realisasi perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan minimal selain itu juga terdapat kebocoran dokumen KPK termasuk BAP, surat perintah pemeriksaan dan lainnya. Salah satu kebocoran dokumen yang terjadi ke media yang di dalam isi dokumen tersebut menyebutkan beberapa anggota DPR-RI dan Pemerintah yang kebenarannya belum dibuktikan selain itu juga adanya pencabutan BAP atas nama saudari Miryam dalam kasus E-KTP.

Taufiqulhadi berpendapat bahwa KPK menempatkan DPR-RI sebagai lembaga yang mendukung pemberantasan korupsi, dalam Rapat Komisi 3 dengan KPK disepakati mengenai pengusulan Hak Angket dengan dasar hukum Undang-Undang 1945, Pasal 2 Undang-Undang no 17 tahun 2014, Pasal 199-209 Undang-Undang no 17 tahun 2014, Pasal 164 Undang-Undang Tata Tertib DPR-RI, Pasal 169-171 Tata Tertib DPR-RI, Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2012, Pasal 20 Undang-Undang No. 30 Tahun 2012. Adapun pokok materi Hak Angket KPK, Taufiqulhadi menjelaskan bahwa DPR-RI berkewajiban menjaga KPK untuk terus menjadi lembaga sesuai tupoksi dengan prinsip akuntabilitas dan transparasi yang sebenarnya, hasil KPK harus dipertanggungkawabkan pada masyarakat sesuai peraturan hukum yang berlaku. Angket DPR-RI adalah lembaga penyelidikan yang paling tinggi dalam tata negara RI, seluruh proses dan mekanisme untuk Hak Angket telah terpenuhi berikut juga daftar nama pengusul yang telah terlampir. Tafiqulhadi dengan ini memohon persetujuan forum paripurna agar Hak Angket dapat ditindaklanjuti sesuai perundangan.   [sumber]

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Taufiqul membacakan pandangan mini Fraksi Nasdem terhadap RUU RAPBN 2017. Fraksi Nasdem optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Fraksi Nasdem berpendapat bahwa lebih baik mengejar target pertumbuhan ekonomi, karena laju inflasi saat ini cukup rendah, diharapkan keadaan ini dapat berjalan dengan baik mengingat saat ini akan menuju Natal dan tahun baru. Fraksi Nasdem mengingatkan Pemerintah bahwa banyak permasalahan minyak dan gas yang harus diselesaikan, saat ini industri domestik menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan harga gas termahal di Asia Tenggara. Selain itu, realisasi pembiayaan anggaran semester 1 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, meski masih pada kisaran yang aman, tetapi Pemerintah harus tetap berhati-hati. Fraksi Nasdem beranggapan bahwa pembiayaan harus pada sumber dalam negeri dan perlu diwaspadai terkait pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusannya, Fraksi Nasdem menerima RUU RAPBN 2017 untuk dijadikan sebagai UU. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Taufiqulhadi mengaku tidak berbicara atas nama Komisi. Taufiqulhadi meminta agar hasil rapat Bamus tidak dibicarakan dalam Paripurna. Taufiqulhadi menuturkan, ada harapan Pemerintah bahwa pengampunan pajak dapat mendukung kinerja pemerintahan mendatang. Taufiqulhadi meminta para Anggota DPR tidak menghambat RUU Pengampunan Pajak dengan persoalan lainnya dalam Paripurna. Taufiqulhadi mengajak Anggota DPR untuk bersama-sama membahas persoalan pengampunan pajak secara baik-baik.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Taufiqulhadi mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Perppu KPK

18 Juni 2015 - (TribunNews) - Salah satu pembahasan dalam rapat adalah rencana revisi UU KPK. Namun anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi memandang revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 ini tidak perlu.

Menurutnya, perbaikan atas UU KPK akan berdampak sistemik pada pemberantasan korupsi di Indonesia, karena dikhawatirkan justru akan melemahkan KPK.

“Upaya maksimal yang dilakukan oleh KPK menjadi harapan bersama masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi akan pudar. Dikhawatirkan, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini akan melemahkan KPK. Tidak perlu lah UU KPK itu direvisi,” tuturnya.

Sebaliknya, Taufiqulhadi justru mempertanyakan urgensi revisi UU tersebut. Karena beberapa konten usulan revisi UU ini tidak relevan terhadap tugas dan fungsi KPK saat ini.

Misalnya, usulan agar KPK dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dia melihat usulan ini tidak relevan, karena yang berhak mengeluarkan SP3 adalah Kejaksaan.

“Jika KPK berwenang mengeluarkan SP3, maka ia bukan lagi lembaga lex specialis. Sama saja ini meniadakan KPK, karena pada dasarnya hal mengeluarkan SP3 hanya ada di Kejaksaan,” ujar Politisi Partai NasDem ini.

Politisi Partai NasDem ini memandang Komisi III harusnya lebih fokus pada revisi UU yang termaktub dalam daftar Prolegnas 2015. Seperti, usulan revisi terhadap UU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasalnya, setelah keluarnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2004 pada April 2015 lalu, memperluas lingkup obyek praperadilan. Sehingga, KUHAP sebagai payung hukum rujukan harus mengimbangi hal tersebut.

Dalam putusan tersebut, MK menitikberatkan pada perluasan lingkup obyek preperadilan, karena alat bukti yang mendukung tuntutan dan pembelaan dapat disajikan dalam praperadilan, bukan dalam peradilan

“Jelas revisi UU KUHAP lebih mendesak dan lebih penting ketimbang revisi UU KPK. Karena jika UU KUHAP tidak direvisi, akan terjadi banyak persoalan,”ujarnya.

Ia mencontohkan tiga kali kekalahan KPK di praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi, yaitu penetapan tersangka Hadi Purnomo, Komjen Pol Budi Gunawan, dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin.

Taufiqulhadi melihat persoalan ini sebagai preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia memprediksi akan lebih banyak lagi kekalahan KPK jika tersangka koruptor kembali mengajukan praperadilan, dan mengacu pada putusan MK tersebut.

Ia juga memandang perlunya sinkronisasi ketentuan hukum pidana yang saat ini berlaku. Hal ini mengingat ia menjadi rujukan bagi seluruh aturan hukum materil. Ketentuan ini bersangkutan dengan KUHAP.

Terkait kinerja KPK, Taufiqulhadi menganjurkan agar lembaga ini melakukan uji kelayakan bagi para penyidiknya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyidik agar kekalahan pada tiga sidang praperadilan tidak terulang kembali. (sumber)

20 April 2015 - Taufiq mengatakan mengenai KPK ini merupakan fakta sosiologis bukan fakta filosofis, maka masyarakat haruslah sangat kritis terhadap KPK. Lalu Taufiq menyatakan sudah berapa kali dikeluarkannya Perppu untuk KPK seakan-akan semuanya dalam keadaan darurat. Taufiq juga menyampaikan kita harus membentuk kontruksi hukum yang kuat untuk kedepannya dengan tujuan supaya tidak dikeluarkannya Perppu, karena Perppu itu menyakitkan untuk DPR yang membuat Undang-Undang. Namun demikian Taufiq setuju untuk menindak lanjuti Perppu KPK.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP - LGBT, Perzinahan, dan Hukuman Mati

27 Maret 2018  - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gyde Jensen (Chairwomen Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman), Taufiqulhadi menanyakan dalam hal apa ketertarikan dari Gyde Jensen pada KUHP yang tengah dibahas di DPR. Ia juga menceritakan bahwa DPR pernah kedatangan 22 Dubes dari Uni Eropa, tujuan mereka adalah agar RUU KUHP sesuai dengan Eropa yang mementingkan HAM. Menurutnya masyarakat Indonesia tidak sama dengan Masyarakat Eropa yang sangat homogen, karena masyarakat Indonesia heterogen, punya banyak pulau dan latar belakang budaya beragam, juga puluhan agama, DPR harus mempertimbangkan faktor tersebut. Terkait LGBT, menurut Taufiqulhadi ada perspektif dunia barat yang ingin dihilangkan, tapi masyarakat Indonesia sebagian besar ingin itu (pembahasan LGBT) masuk.

Menurut Taufiqulhadi, DPR tidak mau Indonesia bubar karena perspektif barat dipaksakan di Indonesia. DPR mengingatkan 22 Dubes tersebut karena jika HAM tidak diperhatikan mereka mengancam akan berefek pada ekonomi. DPR menjawab bahwa RUU KUHP tersebut untuk Indonesia bukan dunia. Terkait perzinaan, menurut Taufiqulhadi hubungan seseorang lelaki dengan perempuan di luar perkawinan. Sehingga, jika tidak ada yang melaporkan tidak akan menjadi sebuah pidana, karena hanya terjadi apabila ada yang melaporkan. DPR sudah menjelaskan semuanya, masyarakat Indonesia pun belum sepenuhnya memahami proses RUU KUHP ini.

Menurut Taufiqulhadi, tidak ada sesuatu yang bertabrakan dengan HAM universal, semuanya masuk tapi pada saat bersamaan harus memperhatikan latar belakang rakyat Indonesia.Taufik berharap Gyde Jensen juga menyampaikan cara berpikir Indonesia kepada Parlemen Jerman.Menurut Taufiqulhadi, Undang-Undang terkait pidana, dalam 2 tahun itu proses penyesuaian dengan KUHP baru yang disahkan. Ia mengatakan saat ini sedang dibahas di Panja dan rapat tertutup, nanti setelah selesai akan ada rapat terbuka. Jika DPR memberikan drafnya sekarang kepada pihak luar, maka hal tersebut  akan menyalahi aturan . [sumber]

RUU KUHP - Lanjutan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

17 Januari 2018 -  Taufiqul menjelaskan bahwa ketika diundangkan selama 2 tahun dalam masa itu dilakukan penyesuaian sehingga tidak ada tambahan 3 tahun lagi. Artinya masa berlaku itu langsung kemudian dilakukan sosialisasi. Ia kemudian menanyakan apakah ada keputusan menteri atau PP yang memberikan sanksi pidana. Selain itu Ia juga meminta kejelasan apakah alternatif 1 ataukah alternatif 2 yang dipilih. Taufiq kemudian memberi masukan untuk mencantumkan asas-asas hukum umum universal yang diakui masyarakat beradab. [sumber]

RUU KUHP - Perlindungan Anak dalam Buku II RUU KUHP

16 Januari 2017 - Taufiqul mengatakan bahwa apa yang disampaikan pemerintah tidak ada masalahnya. Taufiqulhadi meminta agar tidak mengambil keputusan hanya dari mendengarkan penjelasan pemerintah. [sumber]

RUU KUHP - Penerapan Hukuman Mati

5 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KUHP dengan para pakar hukum; Romo Magnis Susesno, Todung Mulya Lubis, dan Letjend (Purn) Kiki Syahnarki Menurut Taufiq, seperti menerima hukuman mati itu, dapat ditemui jalan keluarnya di sini. Aktivis-aktivis yang dekat dengan Taufiq berpendapat perlu adanya hukuman mati. Menurutnya, kita harus mempertahankan hal itu secara selektif. Ia meyakini bahwa itu adalah ideologi dan ditinggal oleh sejumlah gerakan. Menurut Taufiq, jika kita ingin maju, perlu untuk merevisi UUD secara terus menerus. Ia juga meyakini bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Pancasila dan UUD harus menentukan masa depan yang kita songsong. Taufiq menyarankan bahwa kita harus melihat ke depan, bukan melihat ke belakang, juga bukan melihat yang benar di belakang, melainkan harus melihat ke depan dan memprediksi permasalahan ke depan. [sumber]

8 September 2015 - Taufiq menyampaikan bahwa RUU akan selesai pada periode ini. Taufiq belum yakin demokrasi Indonesia sampai tahap konsolidasi tetapi mungkin akan masuk ke tahap tersebut. Taufiq mengaku memahami pengedar narkotika harus dihukum mati karena merusak generasi bangsa selanjutnya. Taufiq menyampaikan azas universal ini semakin diperkuat. Taufiq meminta ICC tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. [sumber]

RUU Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes)

14 April 2016 - Taufiq menanyakan kepada mitra tentang implikasi hukum tersebut masuk dalam hubungan Hak Asasi manusia dengam Undang- Undang Permendes.  [sumber]

RUU Jabatan Hakim

10 Februari 2016 - Taufiqulhadi menekankan perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai pengertian pejabat negara. Taufiqulhadi menyebutkan bahwa pejabat negara adalah orang yang bekerja di suatu lembaga negara dan mengatasnamakan negara.  [sumber]

RUU Pertembakauan

7 Oktober 2015 - Taufiq menerangkan bahwa bila cukai rokok naik maka Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, juga terkena dampaknya dan bisa mati industrinya. Taufiq minta penjelasan ke Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) apakah persentase kenaikan cukai rokok membedakan antara rokok jenis SKT dan rokok jenis lainnya atau pukul-rata sama semua kenaikannya.

17 September 2015 - Taufiqulhadi menilai pemaparan mitra sebelumnya terlalu diskriminatif. Taufiqulhadi juga menyatakan setuju untuk membuat masyarakat lebih sehat. Namun, jangan sampai mematikan penghasilan orang lain. Walaupun nantinya RUU Pertembakauan ini dilaksanakan, Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) akan tetap meratifikasi karena tembakau yang dihasilkan memenuhi standar.  [sumber]

RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

23 Juni 2015 - Taufiqulhadi menilai terdapat beberapa kelemahan dalam rancangan peraturan dan tata-cara Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi). Menurut Taufiqulhadi Program Dana Aspirasi bertentangan dengan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Taufiqulhadi menegaskan bahwa jika DPR tetap bersikeras melanjutkan Program Dana Aspirasi ini maka akan melanggar UU MD3. Menurut Taufiqulhadi ada salah tafsir dalam UU MD3 terutama Pasal 72 Ayat G dan Pasal 80 Ayat J. Taufiqulhadi menilai Program Dana Aspirasi ini tidak memberikan aspek keadilan dan berpotensi adanya penyelewengan anggaran. Taufiqulhadi menolak rancangan peraturan tata-cara pengusulan Program Dana Aspirasi karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Taufiqulhadi juga mendesak agar Badan Legislasi (Baleg) merevisi pasal-pasal di UU MD3.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Taufiqulhadi menekankan masih diperlukan waktu untuk pengajian kembali terutama terkait minuman beralkohol import. Menurut Taufiqulhadi minuman alkohol import perlu diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol ini.  [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Taufiqulhadi menyatakan bahwa Polri membtuhkan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatannya di tahun 2019. Mengenai anggaran KPK, Taufiqulhadi berpendapat bahwa Komisi 3 akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan anggaran KPK.[sumber]

RKA K/L Tahun 2019

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN, Taufiqulhadi berharap agar peran PPATK lebih signifikan dalam kedepannya. Untuk BNN, Taufiqulhadi menilai bahwa penambahan anggaran sebesar Rp1,4T itu akan sulit dikabulkan karena keadaan APBN saat ini sedang surut. [sumber

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Taufiqulhadi mengatakan bahwa kita memerlukan Undang-Undang Perlindungan Penegak Hukum dan negara kita tidak memiliki itu. Jika nantinya Undang-Undang (UU) tersebut menjadi inisiatif dari pemerintah, Taufiqulhadi berharap agar Polri terlebih dahulu berkomunikasi mengenai hal tersebut dan Taufiqulhadi sangat mendukung sekali UU tersebut. Taufiqulhadi menanyakan kenapa Kapolri terlalu bersemangat mengenai masalah di Ketapang dan juga mengenai kasus korupsi kondesat, Taufiqulhadi mengatakan bahwa masyarakat terus bertanya-tanya dan jangan sampai antara penegak hukum saling lempar tanggung jawab. Terakhir Taufiqulhadi bertanya apakah ada kesulitan untuk menghadirkan terdakwa kasus korupsi kondesat. [sumber

Fit and Proper Test - Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh

10 Juli 2018 - Dalam RDPU Fit and Proper Test (FPT) Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh, Taufiqulhadi menanyakan persepsi penegakan hukum perdata secara umumLalu ada kecenderungan kriminalisasi hukum perdata oleh pidana, misal pengadaan jasa, menurut Taufiqulhadi itu perdata, tapi kemudian ditarik ke pidana, seperti kasus tender alat kesehatan (alkes) di Banten, Taufiqulhadi menanyakan pendapat Pri Pambudi terkait hal tersebut. Taufiqulhadi juga menanyakan respon Pri Pambudi ketika diberi buah tangan[sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019 - KPK, BNPT, BNN, LPSK

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan KPK, BNPT, BNN, LPSK. Taufiqulhadi menganggap hal yang disampaikan semua mitra adalah sesuatu yang sangat tepat, tapi menurutnya ada juga hal yang perlu dikritisi lebih dalam, dan nantinya akan diadakan rapat pleno terkait anggaran tersebut. Menurut Taufiqulhadi tidak ada hal yang perlu disikapi, misalnya seperti permintaan tambahan anggaran KPK itu dianggapnya hal wajar. Terkait adanya keluhan untuk program Tipikor yang menurun, Taufiqulhadi beranggapan barangkali dalam perspektif yang baik bahwa korupsi di Indonesia turun. Terkait BNN yang mengajukan anggaran sebesar Rp1,4 Triliun, dinilai Taufiqulhadi telah tepat sekali, dan akan disampaikan ke Fraksi supaya didukung. Taufiqulhadi menanyakan bedanya program pemberdayaan peran masyarakat di BNN (senilai Rp45Miliar) dan penguatan lembaga komponen masyarakat, dan apakah selama ini sudah dilakukan, karena menurutnya anggota Komisi 3 tidak tahu. Hal yang juga ditanyakan oleh Taufiqulhadi adalah terkait anggaran furnitur BNPT yang lebih besar daripada pelaksanaannyadikhawatirkan Taufiqulhadi nantinya membangun persepsi masyarakat kalau BNPT hanya duduk-duduk saja. Taufiqulhadi ingin kehadiran lembaga harus maksimal, kalau tidak nantinya akan selalu terjadi bahwa LPSK anggaran kecil sehingga tidak bisa menjangkau, dan terpaksa saksi korban diserahkan ke KPK, hal seperti itu menurut Taufiqulhadi tidak boleh lagi.(sumber)

6 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan Sekjen MPR,DPD,MK, MA,KY. Taufiqulhadi mengatakan bahwa fraksi Nasdem memahami usulan tambahan dari semua mitra, jadi nanti akan disampaikan secara proporsional.[sumber]

RKA-K/L dan RKP-K/L T.A 2019 - Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

6 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Komnas HAMKomnas Perempuan, dan PPATK, menurut Anwar jantung pemberantasan korupsi dan terorisme sumbernya bisa dariPPATK, ia minta agar kedepannya terkait perlengkapan dipercanggih lagi. Anwar membandingkan penyampaian dari Komnas HAM dengan yang dilakukan oleh MK, MA, KY, dan lainnya yang menurutnya Komnas HAM tidak menyampaikan secara jelas, sehingga masyarakat mempertanyakan apa saja kerjanya Komnas HAM, Anwar menambahkan bahwa Komnas HAM tidak menyampaikan realisasi penyerapan pada tahun 2017. Anwar mempertanyakan keinginan Komnas HAM untuk ditambahkan anggarannya namun yang lama saja tidak jelas digunakan untuk apa saja. [sumber]

Rencana Anggaran T.A, 2019 - Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Taufiqulhhadi meyampaikan ucapan selamat kepada Kejaksaan Agung atas hasil audit BPK yang memperoleh WTP. Secara umum atas hal-hal yang disampaikan oleh para mitra, Taufiqulhadi mewakili Fraksi Nasdem mengakui bahwa secara umum Fraksinya memahami hal tersebut, selanjutnya Fraksi Nasdem akan mencoba mengawasi anggaran yang nantinya disetujui.[sumber]

Rencana Anggaran T.A. 2019 dan Permasalahan Lapas - Kemenkumham

4 Juni 2018 – Komisi 3 Raker dengan Menkumham. Taufiqulhadi mengomentari soal program pemajuan HAM dari kebutuhan Rp13,4 Miliar turun menjadi Rp500 juta,ia menanyakan apakah itu bisa ditoleliroleh Kemenkumham. Lalu terkait lapas, Taufiqulhadi mengatakan mungkin ada upaya untuk kepastian manajemen dan sebagainya, seperti diperlukan pembangunan dan lainnya, ia menanyakan apakah ada penambahan anggaran untuk itu atau dari anggaran yang ada sudah memadai.[Sumber]

FIT & Proper Test (FPT) - Calon Hakim MA Hubungan Industrial

26 Maret  2018 –Dalam FPT atas nama Junaedi, Taufiiqulhadi mengemukakan bahwa ketika Junaedi diwawancara di Komisi Yudisial dianggap narsistik karena memuji diri sendiri, Taufiqulhadi meminta penjelasan Junaedi terkait hal tersebut. Taufiqulhadi menyampaikan bahwa ia mengenal Junaedi sebagai lulusan Trisakti ini pernah menjabat sebagai hakim ad hoc di pengadilan DKI. Taufiqulhadi menanyakan bagaimana situasi tentang persoalan perburuhan tenaga kerja di DKI apakah sudah cukup baik atau belum. Taufiqulhadi berpendapat seorang buruh bekerja di perusahaan berbeda pada saat yang sama, karena tidak ada aturan yang membatasi itu dalam Undang-undang, tetapi disampaikan Taufiqulhadi bahwa ada kasus yaitu staf di perusahaan A, pada saat yang bersamaan jadi pemegang saham di perusahaan lain, lalu dipecat dan dia minta ganti rugi pesangon, Taufiqulhadi menanyakan pendapat Junaedi terkait hal tersebut. Terkait disertasi yang ditulis Junaedi, Taufiqulhadi berpendapat bahwa Pak Cosmas Batubara sudah membuat topik disertasi yang sama 5 tahun sebelumnya. [sumber]

26 Maret  2018 –Dalam FPT atas nama Yoesoef Moesthafa, Taufiqulhadi mengetahui bahwa Yoesoef adalah lulusan Universitas Muhammadiyah, dan aktif di Muhammadiyah, sehingga menyimpulkan bahwa Yoesoef adalah orang Muhammadiyah. Taufiqulhadi juga mengetahui fakta lain bahwa Yoesoef bekerja di pabrik rokok, dan Taufiqulhadi menanyakan apakah Yoesoef ada pembilahan hati, karena berada di Serikat Buruh Rokok, tetapi bukan perokok dan merupakan orang Muhammadiyah yang menganggap rokok haram, namun (maaf) mendapatkan uang dari rokok. Taufiqulhadi sebagai anggota Panja RUU Pertembakauan menanyakan pandangan Yoesoef tentang perusahaan rokok yang menentang penyetopan impor tembakau. Taufiqulhadi juga menanyakan jika masih import tembakau, apa yang akan terjadi dengan petani di Indonesia.[sumber]

26 Maret 2018–Saat FPT atas nama Sugeng Santoso, Taufiqulhadi meminta Sugeng Santoso untuk meyakinkan Komisi 3 bahwa umurnya yang muda tetap mampu menampilkan keputusan yang bijaksana, sebab menurut Taufiqulhadi usia hakim agung harus lebih tua, sementara Sugeng Santoso dinilai Taufiqulhadi terlalu muda. Taufiqulhadi mendapat laporan bahwa Sugeng Santoso tidak tahu persis kode etik dan pedoman hakim, ketika memegang perkara Sugeng Santoso sengaja bertemu dengan pengacara dari pihak berperkara, Taufiqulhadi meminta penjelasan soal itu. Taufiqulhadi menyampaikan info bahwa Sugeng Santoso pernah diperiksa Komisi Yudisial lantaran membuat putusan di Pengadilan Surabaya, namun antara pertimbangan hukum dan amanat keputusan berbeda, dan Taufiqulhadi berpendapat dari yang sudah dilakukan Sugeng Santoso tidak terlalu tepat jika Sugeng Santoso menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung.[sumber]

LGBT Dalam RKUHP dan Usul Pembentukan Pansus Penyelenggara Umroh Bermasalah

3 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) dan Kuasa Hukum Korban First Travel Taufiqulhadi mengatakan selama ini yang datang ke DPR yaitu para pendukung HAM universal agar LGBT tidak masuk KUHP. Taufiqulhadi berpendapat bahwa permasalahan LGBT bukan masalah sederhana, harus lindungi anak-anak. Taufiqulhadi memaparkan bahwa para Dubes luar negeri mengatakan jika KUHP melanggar HAM, dan akan berdampak pada ekonomi. Taufiqulhadi berpendapat bahwa  dukungan ICMI ini membesarkan DPR.Tafiqulhadi mendukung agar sebelum First Travel dipailitkan harus dibentuk TGPF dulu. [sumber]

Rekomendasi Pansus KPK

7 Februari 2018 - Taufiqulhadi menjelaskan maksud diadakannya rapat konsultasi yakni untuk mengambil keputusan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket KPK terhadap KPK akan dibawa ke Paripurna. Ia pun menyebutkan Fraksi Hanura tidak hadir di dalam rapat, tetapi sudah memberi pendapat atas pandangannya secara tertulis. Ia juga menyebutkan bahwa Fraksi PDIP, Golkar, PAN, PPP, Nasdem turut memberi pandangannya terkait Hak Angket KPK.

 Taufiqulhadi menuturkan pandangannya, yakni KPK adalah sebuah lembaga dari beberapa lembaga lain yang melakukan tindak pidana pemberantasan korupsi, maka seharusnya KPK  bekerjasama dengan lembaga lain agar bisa lebih efektif. Kemudian lembag-lembaga tersebut, baik itu kepolisian, KPK, atau kejaksaan menurutnya harus memiliki roadmap pemberantasan korupsi sesuai dengan masa kerja pemerintahan berikut dengan apa saja agendanya.

 Terkait pertanyaan lembaga pengawas, Taufiqulhadi mengatakan lembaga pengawas tidak dimasukkan ke dalam draft karena tidak ada fraksi yang mengajukan lembaga pengawas itu.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2017

31 Januari 2018 – Dalam  rapat dengan Jaksa Agung, Taufiqulhadi memberi tanggapan kalau kita membedakan Kejaksaan dengan KPK, itu tidak terlalu tepat. Taufiqulhadi berharap juga Kejaksaan Agung tidak mengalami hambatan dalam penegakan hukum. Taufiqulhadi bertanya terkait anggaran apakah memadai atau tidak,apakah tersangka yang ditetapkan dihadirkan dan bisa masuk pengadilan segera, karena ada tersangka yang diluar negeri.[sumber]

Kebijakan Bebas Visa dan Rekrutmen Sipir Lembaga Pemasyarakatan  dalam Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Taufiqulhadi mengatakan bahwa RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rencananya akan diselesaikan di masa sidang ini menjadi kerja sama antara DPR dengan pemerintah yang harus dijaga dengan baik. Taufiqulhadi menyoroti masalah Kemenkumham yang hanya berkutat pada permasalahan lapas dan imigrasi. Untuk lapas hanya berkutat dimasalah kurangnya anggaran, jika ingin membangun lapas maka anggaran perlu dinaikkan, kalau kita tidak ingin memasukan lagi narapadina ke dalam lapas, maka tidak ada kejahatan. Taufiqulhadi mengungkapkan jika ia mengikuti masalah pariwisata dan memang pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan pariwisata. Menurut Taufiqulhadi, persoalannya bukan di bebas visa, namun kalau ada persoalan di bidang yang lainnya, sehingga Ia menyarankan kita jangan buru-buru untuk mencabut kebijakan bebas visa. Seharusnya kita merancang dan pikirkan bagaimana untuk pengawasannya, bukan persoalan mengenai masuknya orang dengan visa bebas, namun yang kita khawatirkan orang-orang yang masuk adalah orang yang berniat melakukan kejahatan, kalau memang ini persoalan karena peralatan yang belum cukup, maka kita bisa diskusi. Taufiqulhadi mengatakan bahwa banyak orang asing yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara kedua mereka namun karena perbedaan budaya maka ada kemungkinan akan terjadinya konflik kebijakan, sehingga Ia menanyakan bagaimana kebijakan kita dalam pengawasan terhadap orang asing yang sudah bertahun-tahun menetap di Indonesia. [sumber]

Dugaan Pelanggaran HAM- Tanah RS di Manado, Rekayasa BA Persidangan Pengadilan Tinggi Manokwari, dan Pemalsuan Identias Veteran

4 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deni Yapari Law Office, Peter Ventje, dan Barisan Pembela Martabat Kehormatan dan Hak Veteran, Taufiqul menerangkan bahwa semua aduan inshyaAllah diajukan. Kemudian Ia menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang jauh maka dengan dilengkapi dokumennya akan memudahkan kita menyampaikan kepada mitra kita. Taufiqul menyatakan dirinya setuju dengan ketua rapat untuk segera memberikan dokumen asli. [sumber]

PANSUS KPK- Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) KPK  dengan Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian, Taufiqulhadi menanyakan bagaimana fungsi Jaksa dan apakah sekadar administrasi penuntutan [sumber]

Pansus KPK - Muchtar Effendi dan Miko/Niko Panji Tirtayasa Sebagai Saksi

25 Juli 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Hak Angket KPK dengan Muchtar Effendi (terpidana pemberi keterangan palsu dalam perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah-red) dan Miko Panji Tirtayasa (keponakan Muchtar Effendi-red), Taufiqulhadi meminta keterangan Miko ketika di-BAP menggunakan nama apa dan siapa yang menangani. Taufiqulhadi menanyakan apakah dengan kesasian atas nama palsu Miko akhirnya divonis atau tidak. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Taufiqulhadi menyayangkan sikap KPK terhadap sejumlah anak buah Nazarufdin yang telah divonis tapi tidak terkait dalam konteks itu. Menurutnya tidak bisa dalam negara demokrasi sebuah lembaga berdiri sendiri tanpa check and balances untuk itu KPK harus ada check and balances juga. Selanjutya Taufiqulhadi menanyakan bagaimana bisa nama-nama yang bersangkutan disebut oleh Miryam. Ia juga berharap masyarakat dapat memahami persoalan yang ada bukan untuk melemahkan KPK. Kalau semua lembaga diisi oleh manusia maka pasti ada kepentingannya. Menurutnya banyak hal tidak normal yang terjadi dalam proses penyidikan. Maka ia menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem akan menggunakan hak konstitusionalnya. Ia menanyakan kepada KPK apakah dengan mempertahankan situasi seperti ini dimaksudkan agar lembaga DPR-RI hancur. Tuafiq meminta KPK menyetujui kesimpuan nomor 4 dan KPK tidak berlindung dibalik apapun.  Taufiqul menyatakan bahwa Ia mendapatkah sejumlah hal yang tidak normal dalam proses penyidikan KPK dan itu dianggap sebagai pelanggaran etika dengan sikap yang kekeuh. Dossy menilai menyelamatkan institusi adalah hal yang penting apalagi teradapat nama pimpinan komisi yang disebut. Dossy mengingatkan jika insitutsi DPR-RI hancur maka tidak ada gunanya berdemokrasi. Dossy mewakili Fraksi Nasdem menyatakan sikapnya bahwa Fraksi Nasdem akan menggunakan hak konstitusionalnya dan mendukung hak angket. [sumber[

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Taufiqulhadi mempertanyakan bagaimana meletakkan porsi apa yang telah dilakukan oleh KPK vs. Kejaksaan. Menurut Taufiqulhadi personil Kejaksaan Agung cukup banyak dan tidak bisa dibandingkan dengan KPK, kelebihan ini harus dimaksimalkan. Taufiqulhadi mengusulkan harus ada terobosan yang dilakukan Kejaksaan apakah itu dalam tugas tertentu, meskipun ada keterbatasan dalam anggaran atau apapun maka Kejaksaan jangan sampai berhenti di situ. Taufiqulhadi juga mengusulkan agar Personil Kejaksaan ini harus punya gugus tertentu atau tim-tim kecil agar Kejaksaan Agung Menjadi pelopor dari penegakkan hukum ini.   [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Menurut Taufiqulhadi yang salah bukan pemilik parpol yang juga sekaligus pemilik stsaiun TV, yang salah adalah pemilik parpol yang tidak mempunyai stasiun TV. Ia mengungkapkan bahwa di luar negeri yang dilarang adalah pemberitaan yang intoleransi. Jika mendukung demokrasi maka tetap akan ditayangkan. Selain itu, Taufiqulhadi berpendapat bahwa siaran propaganda anti sikap intoleransi merupakan hal yang kacau dalam negara karena negara Indonesia merupakan negara Bhineka Tunggal Ika. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Taufiqul mengatakan bahwa semakin jauh dari pusat kekuasaan maka semakin jauh dari deviasi. [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, Taufiq mempertanyakan kelanjutan kasus korporasi dan perorangan di Kalsel. Ia meminta penjelasan mengenai Peraturan Gubernur cukup membuat penegak hukum mengantisipasi. [sumber]

Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan Agung RI 

26 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, terkait vaksin palsu, Taufiqulhadi menanyakan mengapa butuh waktu lama untuk dibawa ke pengadilan. Terkait kasus sianida, Taufiqulhadi menilai dari hasil pengadilan opini yang terbentuk sekarang sudah berubah. Dari pihak tersangka telah banyak mendatangkan saksi ahli dan membalikkan fakta, Taufiqulhadi berkomentar kejaksaan juga bisa melakukan hal itu. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, aufiq meminta mitra menjelaskan tentang kebhinekaan. Taufiq juga meminta tanggapan mengenai pembakaran hutan di Sumatera dan ada hakim yang memutuskan bahwa badan usaha yang terkait dengan kasus tersebut bebas dari tuntutan. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Setyawan

25 Agustus 2016 - Pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung yang digelar Komisi 3 a.n. Setyawan, Taufiq menanyakan apa beda secara kultural orang jawa dan orang Sumatra. Ia juga bertanya hukum adat itu tercermin dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Taufiq bertanya seperti apa KUHP-nya, apakah tepat diterapkan masa pada hakim agung seperti yang ada pada hakim konstitusi. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan

25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI, Taufiqulhadi menanyakan apakah ada terdakwa yang sudah mengembalikan kerugian negara dan apakah perlu dihukum lagi. Ia juga menanyakan apakah calon pernah menggunakan pembuktian terbalik, apabila sudah apa alasan dari calon. [sumber]

Fit & Proper Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI)

23 Juni 2016 - Taufiqulhadi meminta konfirmasi Calon Kepala Polisi (Cakapolri) mengenai kelompok teroris Santoso yang masih belum juga ditangkap. Taufiqul melanjutkan, apa perlu bantuan dari pihak TNI ataukah Polri bisa menyelesaikannya secara mandiri. Menurut Taufiqulhadi, Polri dikritik karena penggunaan atribut yang sangat banyak, padahal target operasinya dinilai kecil. Selain itu, Taufiqulhadi menanyakan pandangan Cakapolri terhadap adanya beberapa kelompok yang menentang Pancasila dan adanya petinggi lembaga penegakan hukum negara, seperti permasalahan Saut Situmorang dari KPK yang menghina ormas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selanjutnya, Taufiqulhadi juga meminta penjelasan Cakapolri mengenai Bareskrim yang dinilai melakukan intimidasi dalam kasus PT MTJ.

Mewakili Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi menyetujui usulan atas pengangkatan Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri.  [sumber]

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21 Juni 2016 - Komisi 3 memohon perhatian dari Kemenkumham terkait dengan pembangunan lapas.  [sumber]

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

21 Juni 2016 - Terkait dengan masalah teroris, Taufiqulhadi berharap tidak ada anggota ISIS yang sudah lepas dari Indonesia itu masuk lagi dan terkait dengan masalah anggaran. Ia berharap agar anggaran ini dimanfaatkan untuk kemampuan mendeteksi masuknya ISIS.  [sumber]

8 Juni 2016 - Taufiqulhadi mengapresiasi paparan semua Mitra Kerja hari ini. Namun, Taufiqul merasa prihatin dalam konteks nasional mengenai narkotika dan terorisme. Menurut Taufiqulhadi, masalah narkotika dan terorisme tidak boleh ditelantarkan lantaran pemotongan anggaran.  [sumber]

RAPBN 2017 - BNPT, PPATK, BNN, dan LPSK

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Teuku meningkatkan perlunya pemberian perhatian kepada LPSK sebagai lembaga baru. Dirinya mengungkapkan besar harapan masyarakat terhadap BNN dan dirinya menginginkan hukuman eksekusi mati terhadap bandar narkoba. [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Taufiqulhadi meminta respon Kejagung terkait penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak pelaksanaan Perppu Kebiri.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

21 April 2016 - Taufiq mengatakan bangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski diduga melakukan korupsi sebesar Rp.1,2 Triliun. Komisi 3 mendukung sepenuhnya pengembalian uang negara, masalah bangunan yang terindikasi melakukan korupsi tersebut agar tidak menganggu dunia bisnis. Taufiq menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Jember menemukan dugaan korupsi pengadaan barang laboratorium Universitas Jember sebesar Rp.30 Miliar.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI)

18 April 2016 - Taufiqulhadi berpendapat jika KKRI haruslah mempunyai badan pengawas. Sebab KKRI merupakan lembaga penegak hukum.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Taufiqulhadi memanggap hukuman mati tetap perlu namun sikap penegakan hukum terhadap Siyono berlebihan,karena tidak perlu membubarkan Densus 88.  [sumber]  

Audiensi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat

14 April 2016 - Dalam Audiensi Komisi 3 dengan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Taufiqulhadi meminta mahasiswa harus aktif dalam ilmu kenegaraan yang baik. Taufiqul berpendapat, jika tidak ada partai politik, maka tidak ada demokrasi pembangunan negara. Ia melanjutkan, demokrasi pembangunan negara harus didukung oleh mahasiswa dan rakyat agar negara bisa lebih maju lagi. [sumber]

Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

12 April 2016 - Menurut Taufiqulhadi, Indonesia harus sepakat bahwa yang dijaga adalah demokrasi, maka harus ada prosedur penindakan yang ditaati dalam menangani terorisme. Taufiq akan menanyakan pertanggungjawaban kasus ini dan juga terkait kode etik kepada Polri. Taufiqulhadi menegaskan bahwa teroris juga WNI yang perlu dijamin hak asasinya. Taufiqulhadi juga menyampaikan bahwa saat ini telah meninggal satu WNI yang belum juga diketahui apakah dia betul teroris atau bukan. Taufiqulhadi menekankan bahwa semua permasalahan harus diletakkan dalam konteks demokrasi dan harus komitmen terhadap perlindungan HAM.  [sumber]

Fit & Proper Test - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

15 Desember 2016 - Taufiqulhadi mempertanyakan keefektifan penyadapan bila pihak yang dicurigai diberitahu bahwa dirinya dalam penyadapan dan kemudian diminta untuk tidak terlibat.  [sumber]

Minta Ketua DPR untuk Mundur

26 November 2015 - (TribunNews.com) - Sejumlah anggota DPR menggagas gerakan mosi tidak percaya menyikapi skandal pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Gerakan itu digalang oleh anggota DPR lintas fraksi, yang berasal dari Fraksi PDIP, NasDem, Hanura dan PKB.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi selaku salah satu penggagas menyebut gerakan itu adalah ekspresi ketidakpercayaaan anggota DPR terhadap pimpinannya.

Merujuk pengalaman negara-negara maju Asia, Taufiq menyebut bahwa para pemimpin di Korea dan Jepang, ketika terindikasi korupsi, terlibat skandal, atau tak mampu menangani persoalan, mereka akan mundur dengan sukarela.

Persoalannya, budaya malu yang diterapkan para pejabat di negara-negara lain itu belum menjadi tradisi di Indonesia.

"Mosi tidak percaya ini adalah dorongan moral dari anggota dewan kepada pimpinannya, bahwa ia sudah tidak dipercaya lagi," ungkap Taufiq dalam rilis yang disampaikan kepada redaksiTribunnews, Rabu (25/11/2015).

Sebenarnya, Taufiq juga tak yakin Setya Novanto akan mengenakan kacamata moralnya untuk mengevaluasi kasus yang dia hadapi, lalu menyikapinya secara bijak.

Jika menilik berbagai kasus yang pernah dilakoni terdahulu, Setya Novanto tak pernah surut melakukan berbagai pelanggaran etik selaku anggota dewan.

Meski pun begitu, Taufiq melihat mosi tidak percaya ini masih relevan dijalankan, sebagai bagian dari sebuah proses politik.

Selain itu, gerakan ini juga menjadi model pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat.

Dia berharap, suatu saat para pejabat di negeri ini akan memiliki kacamata moral yang tebal, serta tradisi malu yang tinggi seperti dikenakan para pejabat di Jepang dan Korea.

"Kami mengingingkan, kalau ketua DPR sudah tidak lagi dipercaya anggotanya, maka segeralah mundur," tegas anggota dewan dari Dapil Jawa Timur IV ini.

Guna memperkuat tekanan moralnya, sampai saat ini dokumen mosi terus disebar kepada jajaran fraksi di DPR. Semakin banyak keterlibatan anggota dewan mendukung mosi itu, tekanan moral kepada Setya Novanto selaku ketua DPR akan semakin kuat.

Ketika mosi tidak percaya mendapat dukungan masif anggota dewan, hanya ada dua pilihan bagi Setya.
Pertama, dia berpihak pada pilihan moral, dan menanggalkan jabatannya secara suka rela. Kedua, dia tetap bersikukuh mempertahankan jabatan, dan tetap mengabaikan pilihan moral dan rasa malunya.

"Sekarang (mosi tidak percaya) masih diedarkan ke fraksi-fraksi. Kita mau membersihkan citra DPR di masyarakat, karena saat ini DPR selalu salah di mata masyarakat," kata Taufiq. (sumber)

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Menurut Taufiq, KomJen Polisi Anang Iskandar harus mempunyai dukungan politik agar dapat bekerja.  [sumber]

Pro Kontra Kenaikan Cukai Rokok

7 Oktober 2015 - Menurut Taufiq cukai rokok naik, maka Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang industrinya mempekerjakan banyak pekerja juga akan terkena dampaknya dan bahkan bisa mati industrinya. Taufiq menanyakan ke PKEKK UI apakah dari presentasi kenaikan cukai dibedakan khusus untuk cukai rokok SKT.  [sumber]

Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan

14 September 2015 - Taufiqulhadi menanyakan apakah Komnas HAM setuju terhadap kodifikasi RUU tindak pidana HAM berat?  [sumber]

Pemilihan Hakim Agung

Pada Fit & Proper Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Taufiqulhadi menanyakan gagasan Suhardjono mengajukan diri menjadi calon Hakim Agung untuk yang ketiga kali. Selain itu, ia juga menanyakan pendapat Suhardjono tentang bisa atau tidaknya diterapkan hukum progresif di Indonesia.  [sumber]

Anggaran Tambahan Kejaksaan Agung

Pada 10 Juni 2015 - Taufiqulhadi menyampaikan tambahan anggaran ini tidak masalah naik apabila sesuai dengan hasilnya yang baik.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 27 Mei 2015 - Taufiqulhadi ingin mengetahui efektifitas kinerja dan anggaran  BNPT, ia juga menyayangkan bentuk eksekusi mati terhadap pelaku teroris serta kasus Poso yang belum tuntas. Selain itu, ia menginginkan adanya survei terhadap persepsi publik.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Taufiqulhadi merasa pemerintah perlu memberikan perhatian besar untuk bidang kepemudaan karena itu aset untuk masa depan. Sehubungan dengan Asian Games 2018, Taufiqulhadi mengatakan bahwa pelaksanaannya harus memberikan makna yang luas ke masyarakat. Sehubungan dengan penggunaan sponsor asing, Taufiqulhadi merasa hal ini dapat mengurangi rasa nasionalisme.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - menurut Taufiqulhadi ada Panitia Khusus (Pansus) sertifikasi guru di Lumajang. Guru yang tersertifikasi cenderung lebih banyak uang, namun yang laki-laki berniat nikah lagi dan yang wanita menuntut cerai. Taufiqulhadi menilai perlu ada survei mengenai ekses dari sertifikasi guru tersebut.  [sumber]

Kondisi Industri Musik Indonesia

Pada 30 Maret 2015 Taufiqulhadi menilai bangsa yang belum beradab adalah jika download secara ilegal tidak terjadi apa-apa. Jika regulasi tidak dapat berbuat apa-apa maka ini disebut dengan regulasi mandul. Mengenai penegakan hukum, Taufiqulhadi minta kepada pemimpin rapat untuk menjembatani dengan komisi lain. Taufiqulhadi menilai DPR harus memperbaiki Pasal 95 bila ditemukan ketidak sesuaian. Taufiqulhadi mendukung upaya untuk membangun sistem industri musik yang baik dan perundang-undangan yang baik.  [sumber]

Evaluasi BUMN Pariwisata

Pada 30 Maret 2015 - Taufiqulhadi menilai kinerja ITDC dan TWC belum optimal menimbang DPR sudah setujui spesifik dana iklan wisata di mancanegara senilai Rp.1 triliun. Dan dana itu belum termasuk dana-dana lain yang disetujui terkait pengembangan wisata.  [sumber]

Indonesian Super League 2015

Pada 26 Maret 2015 - Taufiqulhadi menilai PSSI masih bermasalah. Klub-klub sepak bola di Indonesia dikenal di Malaysia dan luar negeri sering tidak membayar gaji pemainnya. Menurut Taufiqulhadi kebijakan yang dilakukan BOPI memberikan gambaran betapa carut marutnya PSSI. Taufiqulhadi setuju kick-off ISL 2015 tanggal 4 April 2015 tapi PT.Liga Indonesia harus penuhi ketentuan Republik Indonesia. Klub-klub harus penuhi syarat legalitasnya, tidak bisa asal jalan saja tanpa bayar pajak.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Taufiqulhadi saran agar Kemenpora tidak hanya alokasikan anggaran kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saja, namun kepada organisasi-organisasi kepemudaan lainnya juga.  (sumber)

Anggaran Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 - Taufiqulhadi menilai PNRI terlalu pesimis dalam mengajukan anggaran. Taufiqulhadi menyatakan siap mendukung PNRI dalam pengajuan anggaran.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015 - Taufiqulhadi mengritik pencairan tunjangan guru yang selama ini selalu sulit dilakukan akibat kinerja buruk pemerintah.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nanggroe Aceh Darussalam
Tanggal Lahir
17/11/1960
Alamat Rumah
Jl. Pemuda No.99 RT.08 RW.09 Kel.Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan