Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
Kresna Dewanata Phrosakh mengatakan bahwa kami menyetujui dengan pendapat pemerintah mengenai gagasan RUU Sistem Perbukuan ini.
Tanggapan
RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI
Kresna menyampaikan pertanyaan apa strategi nyata untuk memenuhi target sedangkan anggaran dari tahun ke tahun turun.
Pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI
Kresna menjelaskan bahwa ini tetap tidak ada solusi terhadap pemerintah karena tidak pernah datang, jika memang semua upaya yang telah dilakukan saat ini tetap tidak dilakukan pemerintah maka apa yang diinginkan oleh pemerintah sebenarnya. Ia tidak melihat dari aspek komunitasnya saja banyak yang tergantung dengan sepak bola tolong dilihat aspek lain yaitu aspek sosialnya.
Dasar Penentuan dan Cara Menghitung Target Pemasaran Pariwisata, Pelaksanaan Program Pariwisata Nusantara dan Mancanegara serta Perhitungan dan Alokasi Anggaran per Kegiatannya, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata RI
Kresna mempertanyakan Kemenpar RI sudah melakukan komunikasi secara intens kepada pelaku destinasi di daerah wisata atau belum. Ia juga menanyakan penyampaian masterplan kepada daerah yang memiliki destinasi pariwisata dan tentang penetrasi Kemenpar RI dengan Pemda di daerah destinasi. Kresna memberikan masukan bahwa Pilkada di Indonesia dapat dijadikan wisata politik. Terakhir, Kresna menanyakan yang akan di branding dari Indonesia dan ia berharap analisis kegiatannya jauh lebih baik bukan hanya dari sisi marketingnya saja.
Laporan Keuangan 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia
Menurut Kresna, Bekraf harus bisa berdiri sendiri agar bisa punya kekuasan yang besar di daerah. Terkait sertifikasi fotografer, Kresna merasa butuh. Fotografer yang profesional kalah dengan fotografer baru. Harga foto prewedding oleh fotografer profesional bisa 75 Juta, tetapi oleh fotografer baru hanya 300 ribu.
Fokus Pencapaian Tugas, dll – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)
Kresna menanyakan apakah Bakamla bisa memaksimalkan anggaran 9% untuk keamanan di laut dan menurutnya Bakamla harus berkoordinasi dengan lembaga keamanan laut yang lain jika tidak bisa mendapatkan tambahan anggaran. Ia juga menanyakan mengenai ancaman yang diperoleh Bakamla dan jumlah anggaran yang sesuai.
Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI
Kresna mengatakan meminta klarifikasi terkait honor pegawai yang belum dibayar dan berharap LPP TVRI bisa menyelesaikan permasalahan internal tersebut.
Rencana Kerja Dan Isu -Isu Aktual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 RDP Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Kresna D dari dapil Jawa Timur 5 mengatakan dalam Pasal 8 UU No.32/2002 ayat (1) berisi bahwa KPI memiliki kewenangan menetapkan standar program penayangan. Kresna meminta KPI memberitahukan standar dari KPI tersebut.
Rencana Kerja Beserta Dukungan Anggarannya - RDP Komisi 1 DPR dengan Dewas dan Direktur LPP RRI
Kresna meminta dari segi aplikasi supaya bisa di upgrade sehingga lebih menarik kepada anak muda untuk membuka atau mendownload. Kresna bertanya bagaimana cara membuat RRI sebagai layanan yang efektif untuk menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran sehingga benar-benar bisa di terima oleh masyarakat dan bisa menyebarkan semua kepentingan-kepentingan pemerintah.
Latar Belakang
Kresna Dewanata Phrosakhh adalah putra asli Jawa Timur. Ia lahir di Malang pada tanggal 29 Desember 1985. Pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif dari partai Nasdem adalah gebrakan yang berani-- mengingat usianya masih terbilang muda.
Ketua DPD KNPI periode 2012-2015 ini adalah ketua DPD Partai Nasional Demokrat sejak tahun 2010.
Pada masa kerja 2014-2019 Kresna bertugas di Komisi 10 yang membidangi kepemudaan, olahraga, pariwisata dan pendidikan.
Di September 2017 terjadi mutasi internal dimana sekarang Kresna bertugas di Komisi 7 yang membidangi lingkungan hidup, energi dan riset dan teknologi.
Kresna Dewanata Phrosakh kembali terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Timur 5 dengan perolehan suara 58.197. Kresna bertugas di Komisi 1.
Pendidikan
1. S1 Fakultas Hukum Universitas Kartini (2010)
2. SDN Kaumani Malang, , Malang (1992 - 1998)
3. SMAN 4 Pamekasan (2005)
4. SMPN 8 Malang (2001)
Perjalanan Politik
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kartini ini mengawali karir politiknya dengan menjadi ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada tahun 2010.
Sekarang ia adalah caleg terpilih dapil Jawa Timur V dari Partai Nasdem untuk periode 2014-2019.
Visi & Misi
Belum Ada
Program Kerja
Belum Ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan terhadap RUU
RUU Sistem Perbukuan - Penyusunan DIM
21 November 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan TIm Pemerintah, Kresna sangat mendukung jika perpusnas berubah nama menjadi Badan Perpustakaan dan Perbukuan Nasional [sumber]
Tanggapan
Pariwisata Indonesia di Malang, Belitung, Pandeglang
14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten, Kresna memaparkan agar peningkatan wisatawan pada setiap destinasi tidak berdampak pada kerusakan lingkungan karena yang tahu tentang destinasi tersebut adalah masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Kresna juga menganggap Malang masih bermasalah mengenai Perhutani, 10 persen dari wilayah Perhutani bisa digunakan menjadi kawasan wisata dan banyak kawasan dari Perhutani yang dibangun oleh Pemda dan bukan dari perhutani itu sendiri, maka ini harus diselesaikan. [sumber]
Rencana Kerja PSSI Pasca Dicabutnya Pembekuan Sanksi oleh Pemerintah
19 Mei 2016 - Kresna menanyakan apa hal terbaik yang dapat dilakukan Komisi 10 dan PSSI untuk perbaikan PSSI. Menurut Kresna, semua pihak terkait harus duduk bersama, terutama PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kresna menyatakan Komisi 10 siap jadi mediator di antara keduanya. [sumber]
DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja
13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Kresna meminta agar Menpar dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di bidang Pariwisata dan juga memberikan program khusus bagi nelayan yang ada di daerah wisata.[sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata
3 Februari 2016 - Kresna menyampaikan bahwa di Malang ada daerah wisata yang menjadi permasalahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Perhutani. Kresna meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, Kresna menanyakan bagaimana cara Kemenpar memasarkan wilayah yang bukan daerah tujuan utama destinasi. Terkait promosi, Kresna meminta agar Malang masuk dalam video promosi branding Wonderful Indonesia. [sumber]
Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga
Pada 20 April 2015 - Kresna menginginkan agar semua pihak duduk bersama dan komisi 10 siap menjadi mediator. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019
Pada 6 April 2015 - Kresna mengatakan bahwa partisipasi Arema dalam kompetisi sepak bola nasional sangat penting untuk Aremania dan masyarakat Malang karena Arema is my second religion. [sumber]
Kinerja PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)
Pada 15 Januari 2015 - Kresna Dewanata Phrosakh mengusulkan kepada PSSI untuk menciptakan serial kartun semacam ‘Captain Tsubasa’ asal Jepang yang setting ceritanya mengenai sebuah liga sepakbola. Kresna berharap dengan adanya serial kartun tersebut akan menumbuhkan simpati masyarakat kepada PSSI. (sumber)