Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Timur VII
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
12/08/1958
Alamat Rumah
Jl. MT. Haryono No.25, RT.002/RW.010, Desa Jururejo. Ngawi. Kab. Ngawi. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih lahir di Bandung, 8 Desember 1958. Ia bersuamikan drg. H. Kusmawan W, Sp Prosth, Msi. Mereka dikaruniai dua orang anak. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih tinggal di Jl. MT. Haryono No. 25, RT 002/010, Jujurejo, Ngawi, Jawa Timur. Dan ia memenangkan dapil Jawa Timur VII sebagai perwakilan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi.

Pada masa kerja 2014-2019 Yayuk duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.  Pada April 2015 terjadi mutasi di intenal Fraksi Nasdem dan Yayuk pindah ke Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

Pendidikan

S1, Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1983)
S2, Magister Management, STIE-ABI, Surabaya (2002)
S3, Magister Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya (2013)

Perjalanan Politik

Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih memulai karir politiknya sebagai Sekretaris BAPILU Partai Golkar Kabupaten Ngawi saat dia masih berkarir sebagai dokter gigi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi pada tahun 1992. 

Tahun 1995, drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih menjadi Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2000. Di samping itu beliau juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari 1997 sampai dengan 1999. Ia kemudian melanjutkan keterlibatannya menjadi anggota Komisi C DPRD Kabupaten Ngawi dari 1999-2004. Ia juga diangkat menjadi Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ngawi untuk periode 2000-2004. 

Dari tahun 2004 sampai dengan 2009, drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi. Tahun 2004-2010, ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gokar Kabupaten Ngawi. 

Namun di tahun 2010, ia menjadi salah satu inisiator ormas Nasional Demokrat di Kabupaten Ngawi, dan menjadi ketua ormas tersebut untuk Kabupaten yang sama. Di tahun 2011, perempuan yang mendapatkan gelar dari Kedokteran Gigi UGM ini, menjadi inisiator Partai Nasdem Kabupaten Ngawi. Ia juga melanjutkan keterlibatannya sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi untuk periode 2009-2013.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Narkotika

18 April 2016 - Yayuk mengatakan, dirinya ingin mengetahui angka rehabilitasi itu trennya seperti apa. Kemudian, ia juga menanyakan apakah eksekusi mati menimbulkan efek jera. Yayuk melanjutkan, tahun 2015 terdapat 10 Narapidana yang kabur dari penjara.  [sumber]

UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

14 April 2016 - Yayuk mengatakan bahwa Bulog di daerah seperti lingkaran setan, khususnya mengenai beras miskin (raskin). Ia melanjutkan, mengenai raskin sebaiknya harus diperdalam lagi. Yayuk mengatakan, kantor pangan di daerah ada tetapi di Pusat malah tidak ada. Hal itu menyebabkan kucuran dana untuk pengendalian harga menjadi sangat kecil.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Yayuk Sri Rahayuningsih mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Perppu KPK

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar-pakar hukum tata negara tanggal 1 April 2015 - Yayuk minta klarifikasi apakah ada batasan umur yang urgen untuk dimasukkan ke dalam Perppu KPK.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertanahan

14 September 2016 - Yayuk meminta jawaban terkait batasan yang diputuskan di Baleg sebelum diputuskan di Panja. Ia juga menanyakan wewenang dari Panja dalam menentukan judul karena judul akan mempengaruhi keseluruhannya sehingga jangan sampai judulnya menjadi rancu. Yayuk menanyakan apakah DIM yang mereka ajukan tidak penting dan tidak dibahas karena tidak termasuk dalam kategori krusial. [sumber]

Tanggapan

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Yayuk menanyakan mengenai tren kenaikan dari penyelesaian terhadap perguruan tinggi yang telah diakreditasi, penggunaan standar BAN-PT, pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT, dan wewenang dari BAN-PT terkait PTNBH serta pendirian prodi yang melibatkan BAN-PT. Yayuk meminta jangan ada kesenjangan terhadap asesor dan lembaga untuk akreditasi. [sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Yayuk mempertanyakan apakah UU ketenagakerjaan bertabrakan dengan bidang lain. Ia ingin agar pemasukan tenaga dokter asing diketahui segala penjelasannya. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)e

1 Desember 2016 - Yayuk menilai Pemerintah saat ini agak aneh karena sudah 2 kali melakukan perubahan menteri. Yayuk merasa tidak ada masalah selama kebijakan tersebut berdasarkan kajian akademis. DPR baru mengikuti kebijakan menteri yang sebelumnya namun kini harus mengikuti sistem yang baru. Menurut Yayuk, DPR diombang-ambing seperti burung beo. Yayuk menambahkan, kebijakan USBN ini bermaksud merangkul seluruh guru mata pelajaran namun bebannya jatuh ke anak karena anak diharuskan mempelajari semua mata pelajaran yang kompleks.  [sumber]

Kompetensi Dokter - Kebijakan Program Dokter Layanan Primer (DLP)

29 November 2016 - Yayuk menilai bahwa yang Komisi 10 bicarakan adalah fasilitas tingkat primer yang dapat dipenuhi seluruh Dokter Layanan Primer (DLP). Yayuk berpendapat bahwa penjelasan UU No.20 Tahun 2013 itu salah.  [sumber]

Peninjauan Kembali UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok)

27 September 2016 - Yayuk meminta Kemenristekdikti tidak hanya mendengarkan namun juga memperjuangkan aspirasi asosiasi dokter tersebut. Yayuk dan Fraksi Nasdem setuju menghapuskan DLP dan Uji Kompetensi dokter dan meminta ketua Baleg memutuskan untuk menunda kedua program ini. Yayuk dan Komisi 10 telah sepakat membentuk panja terkait permasalahan DLP. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Yayuk menyepakati bahwa indeks pembangunan manusia yang pertama adalah pendidikan.  [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Yayuk meminta tanggapan dari menteri atas pernyataan RUU otsus Papua akan masuk Prolegnas tahun ini. Yayuk ingin tahu mengapa RUU Otorita Khusus (Otsus) Papua tidak diajukan oleh Pemerintah.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Mengenai sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Yayuk Sri menanyakan soal pengadaan sistem tersebut serta infrastruktur yang mendukung di daerah pemilihnya. Menurut Yayuk Sri, hasil kunjungan kerja tidak ada satupun yang menggunakan UNBK, dan masih ada 5 kabupaten lagi yang belum ada. Yayuk Sri meminta penjelasan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dan evaluasi terhadap bank bersangkutan karena menurutnya hal tersebut akan dipermudah, sedangkan mengenai program K-13, kesalahan keterlambatan modul, mohon dicek, karena masih ditemui penggunaan KTSP sehingga harus ada penambahan belajar dan bimbingan belajar.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga

25 Mei 2016 - Yayuk meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meningkatkan lagi realisasi yang baru mencapai 5,13 persen. Yayuk mempertanyakan apakah Kemenpora dapat menyelesaikan 15 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai batas waktu yang ditentukan. Mengenai Asian Games, Yayuk juga mempertanyakan apakah Kemenpora dapat mengejar renovasi venue yang rusak. Yayuk memberikan selamat atas pencabutan pembekuan PSSI. Selain itu, Yayuk juga meminta langkah dan rekonsiliasi Kemenpora selanjutnya untuk memperbaiki pesepakbolaan Indonesia setelah pencabutan pembekuan tersebut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Yayuk meminta penjelasan PNRI terkait target atau pagu yang turun pada perolehan tahun 2015. Yayuk juga meminta penjelasan Plt. PNRI tentang bagaimana perjuangan PNRI perihal pemotongan yang mencapai sekitar Rp88 miliar tersebut.

Yayuk berpendapat bahwa korelasi perolehan koleksi buku dengan minat baca orang Indonesia itu sangatlah jauh. Selain itu, Yayuk menanyakan apakah ada buku-buku yang beredar di toko buku, tanpa melalui sertifikasi ISBN PNRI.Yayuk menanyakan tentang buku-buku pemahaman komunis yang telah beredar di toko buku akhir-akhir ini apakah sudah dilakukan pentahapan oleh PNRI, dan pernahkah PNRI melakukan sweeping buku-buku yang akan dijual. Yayukjuga ingin mengetahui penjelasan tupoksi tentang terbitnya buku tersebut.  [sumber]

14 April 2016 - Yayuk mengatakan, daerah pemilihannya (dapil) masih menggunakan kuda. Ia menanyakan bagaimana masyarakat di sana diberikan buku. Yayuk melanjutkan dengan menanyakan sejauh mana seleksi untuk buku-buku komunitas.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015 - Yayuk menilai ada ketidak-tercapaian target di 2015 karena serapan 2015 rendah, sementara itu anggaran untuk 2016 mengalami kenaikan pagu. Yayuk minta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) agar hal itu tidak boleh terjadi lagi di 2016. Yayuk juga minta penjelasan Menpora tentang rendahnya realisasi Dana Dekonsentrasi 2015 serta penyerapan yang lebih maksimal di 2016.

Sehubungan dengan Pramuka, Yayuk menyoroti perbedaan pernyataan antara Menpora dengan pihak Kwarnas yang menyatakan bahwa Kwarnas tidak cocok berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kwarnas ingin berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  [sumber]

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Yayuk menyampaikan bahwa pada prinsipnya Komisi 10 DPR-RI mendukung para dokter-dokter dari Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda karena penahanan ijazah dianggap sudah melanggar hak asasi manusia.  [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Yayuk menekankan ke para rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bahwa harapan Komisi 10 adalah dana yang ada bisa diserap. Yayuk menyayangkan dana yang ada sekarang tidak terserap walaupun sudah diperjuangkan. Yayuk menegaskan ke para rektor-rektor PTN bahwa ada beberapa konsekuensi apabila kita mengubah formula dasar perhitungan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Yayuk minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP apakah ada batasan waktu dalam memberikan beasiswa LPDP.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Menurut Yayuk pengedar narkoba tidak takut kalau ditangkap karena di penjara justru lebih mudah untuk mengedarkan. Menurut Yayuk dari 7 lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang dikunjungi hanya dijaga rata-rata oleh 3-4 penjaga dengan masa kerja rata-rata 4-5 tahun. Kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yayuk bingung apakah harus apresiasi atau curiga dengan kondisi seperti itu.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
12/08/1958
Alamat Rumah
Jl. MT. Haryono No.25, RT.002/RW.010, Desa Jururejo. Ngawi. Kab. Ngawi. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan