Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Timur VII
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
12/08/1958
Alamat Rumah
Jl. MT. Haryono No.25, RT.002/RW.010, Desa Jururejo. Ngawi. Kab. Ngawi. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan, Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Panja dengan Pengusul RUU tentang Jabatan Hakim

Yayuk Sri mengatakan pandangan mini Fraksi Partai Nasdem terdapat 6 halaman dan Fraksi Partai Nasdem setuju untuk dibahas dengan Pemerintah.


Masukan dan Pandangan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Audiensi dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia

Yayuk mengatakan bahwa dalam revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran tidak diimbangi dengan sinkronisasi undang-undang terkait lainnya. Yayuk menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat dan memperkecil angka rujukan. Yayuk mempertanyakan terkait masalah pendidikan, jika terdapat prodi DLP, dosennya harus dari lulusan DLP atau tidak. Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait keberadaan prodi DLP itu sendiri. Yayuk menyatakan bahwa ia setuju Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran direvisi. Ia khawatir jika tidak ada lagi anak-anak yang tertarik untuk sekolah kedokteran. Selain itu, Yayuk juga melihat bahwa untuk sekolah kedokteran memakan waktu yang lama dan tidak didukung oleh Pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur kesehatan. Yayuk bersama Fraksi Partai Nasdem menyetujui legislative review terhadap Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.


Masukan terhadap RUU Perkelapasawitan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar/Tokoh Perkebunan Nasional

Yayuk mengatakan agar pihak asing tidak mengetahui produktivitas sawit Indonesia.


Rancangan Undang-Undang Permusikan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kami Musik Indonesia (KAMI)

Yayuk mengatakan F-Nasdem setuju membahas RUU Permusikan, karena selama ini masyarakat hanya menonton tanpa memikirkan nasib para musisi.


RUU Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Yayuk mengatakan proteksi hukum di Indonesia masih tumpul, maka masalah narkotiba terulang-ulang dibandingkan radikalisme. Menurutnya tidak ada tindakan tegas padahal seharusnya ada ketajaman kepada aparat keamanan untuk menindaklanjuti siapapun pada siapapun yang berniat menghancurkan Indonesia.


Pembahasan RUU Perkelapasawitan dengan Ir. Achmad Barani

Yayuk mengatakan kami sangat mendukung apa yang telah disampaikan tadi tentang pihak asing dan kontraknya bisa diatur jangan sampai mereka yang mengatur. Yayuk menambahkan jangan sampai mereka tahu produktivitas kelapa sawit lalu tanda tangan kontrak dan dihabiskan.


Tanggapan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Yayuk mengatakan ia berhubungan dengan banyak komunitas dan anak jalanan di dapilnya. Banyak komunitas yang mengembangkan program gemar membaca, begitupun di daerah lain. Maka, ia lebih setuju anggaran untuk program gemar membaca ditingkatkan lagi.


RAPBN 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Yayuk mengapresiasi program Kemendikbud yang bagus. Yayuk juga menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pertanyaan terkait dana BOS yang katanya hari ini dibekukan.


Isu Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI)

Yayuk mengatakan apa fungsi Forum Rektor Indonesia. Yayuk meminta data yang akurat terkait apa yang disampaikan Forum Rektor Indonesia.


Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Yayuk mengatakan Kepala Bekraf harus mengubah menu untuk mencapai misi, jangan diberi anggaran tapi bingung menghabisinya, Bekraf harus memiliki tampilan baru.


Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Rencana APBN Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Yayuk menjelaskan banyak mahasiswa yang mengeluhkan sistem UKT ini justru memberatkan dengan adanya BOPTN dianggap tidak menyelesaikan masalah. Kami banyak menemukan dosen yang belum tersertifikasi. Permasalahannya itu hanya di Dikti yang penting mengerti dengan orang Dikti saja semua selesai begitu citra yang ada. Perguruan tinggi yang dibekukan bagaimana keadaannya saat ini.


Pengembangan Museum — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Museum Indonesia

Yayuk mengatakan UU Permuseuman perlu dibuat agar benda-benda purbakala terjaga, sehingga yang dimuseumkan bukan hanya replikanya. Yayuk menyampaikan dana pariwisata sebesar Rp3,5 triliun yang penggunaannya lebih banyak untuk promosi ke luar negeri bukan membangun infrastruktur.


Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

Yayuk menanyakan apakah mahasiswa kedokteran lulusnya cepat atau lama. Yayuk mengatakan bahwa sekarang lulus sarjana kedokteran tidak diakui seperti sekarang dan tidak langsung menerima gelar kedokteran karena ada uji kompetensi. Menurut Yayuk, uji koas ini sudah menyalahi peraturan.


Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Yayuk mengatakan bahwa untuk Kemenpar mendapat opini WTP luar biasa dari bawah ke atas target kinerja itu proyeksi atau prediksi karena kita belum tuntas membahas anggaran tahun 2015 kami ingin mendapat gambaran kenapa saudara memilih skenario D bukannya memilih skenario A.


Penyampaian Hasil Rapat Coordination Committee (CorCom) ke-IV di Bali terkait Persiapan Pelaksanaan Asian Games XVIII dan Penyampaian Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi IV Kemenpora RI, Ketua INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI

Yayuk menanyakan soal waktu yang diperlukan dalam pembangunan venue-venue yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Asian Games. Ia meminta penjelasan mengenai sumber dana yang diperoleh.


Panitia Kerja Beasiswa Dikti dan SM3T — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Wakil Rektor Universitas Semarang, Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh, Rektor Universitas Pancasila, Rektor Universitas Jayabaya, Wakil Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia”

Yayuk mengatakan ingin mengetahui cara perekrutan bidikmisi nanti yang dapat dijawab oleh rektor. Ia ingin mengetahui kriteria penerima bidikmisi dan angka do untuk mahasiswa bidikmisi.


Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Yayuk memberikan usulan agar Perpusnas RI segera mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Yayuk menanyakan mekanisme pengurangan atau pemotongan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Ia meminta Menristekdikti RI untuk menindaklanjuti hal tersebut kepada rektor, agar ketika PTN bertambah, maka Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak naik. Yayuk juga menanyakan tunjangan kinerja sudah teratasi atau belum, dan menanyakan terkait penanganan atas lahirnya program studi kedokteran dan bidan yang sudah menjamur dimana-mana.


Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

Yayuk mengatakan ada beberapa konsekuensi karena mengubah formula dasar. Ia berharap dana yang ada bisa diserap. Ia mengatakan Komisi 10 akan memperjuangkan dana,, tetapi sayang sekali jika tidak terserap.


Undang-Undang Pangan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Yayuk mengatakan suatu negara dikatakan maju jika memiliki 3 indikator dalam pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan pangan.

Yayuk juga menghimbau agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dapat meninjau kembali terkait penghapusan atau merge badan dan lembaga yang telah dibahas.


Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata

Yayuk mengatakan bahwa berdasarkan hasil survey, Kementerian Pariwisata mencapai kepuasan publik 0,9%. Alokasi anggaran turun, di satu sisi dapat dikatakan baik, namun di sisi lain Yayuk bingung karena dengan anggaran yang ada, anggaran menurun namun target tidak terpengaruh.


Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) — Badan Legislasi DPR-RI Audiensi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Yayuk mengatakan bahwa dirinya khawatir jika permintaan dinaikkan tiba-tiba justru akan membuat akta tidak sah. Padahal, RUU tentang PPAT sudah masuk Prolegnas.


Pandangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Terhadap Program Dokter Layanan Primer (DLP) — Panitia Kerja (Panja) DLP Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atmajaya, dan Universitas Tarumanegara

Yayuk S mengatakan ia belum mendapatkan penjelasan terkait masalah kesiapan dari Atmajaya. Ia menyebutkan yang dipaparkan hanya tentang Pokja saja. Menurutnya yang disampaikan oleh Unika Atmajaya tidak sesuai dengan hal yang disampaikan Kemenristekdikti. Ia mengatakan kurikulum yang disampaikan berbeda dengan Kemenristekdikti dimana sebagai reformasi, koas durasinya 1 tahun. Ia mengatakan masa pendidikan yang disampaikan Kemenristekdikti ada 4 semester dan dari Unika Atmajaya 6 semester. Ia menyampaikan terima kasih atas masukan dari Untar dan ia ingin menanyakan mengenai kesiapan dosen yang harus satu tingkat di atas mahasiswa. Ia menanyakan mengenai bentuk bantuan yang ingin diberikan untuk PTS. Ia juga ingin mengetahui mengenai kompetensi dokter yang telah diproduksi UII, Atmajaya, dan Untar. Ia menyampaikan data dari BPJS, dimana data penyakit sudah bergeser bahwa ada beberapa penyakit yang tidak dapat diatasi oleh Puskesmas. Menurutnya dokter harusnya promotif dan preventif, sementara DLP kuratif. Ia mengatakan selalu menganggap FK PTN paham dan ia ingin bertanya kepada PTS tahu atau tidak jika DLP dibiayai Pemerintah. Ia menyampaikan dengan begitu DLP masuk RKP yang memiliki target dimana tahun 2019 seluruh layanan primer ditangani DLP. Ia menanyakan kemampuan PTS memenuhi kapasitas tersebut. Ia mengatakan pergerakan awal hingga akhir, orang yang batuk pilek sudah sadar itu bisa ditangani di puskesmas. Jika lebih dari itu karena fasilitasnya tidak ada. Ia mengasumsikan 50 dokter per tahun dari setiap perguruan tinggi. Ia mengatakan DLP untuk jangka panjang dan jika tidak tercapai pada tahun 2019, berarti akan mengalami pemborosan yang luar biasa. Ia membahas ada surat edaran dari Kemenkes bahwa DLP akan disiapkan dana bantuannya, baik program reguler atau bukan. Ia tidak tahu jumlah banyaknya pemborosan yang keluarkan Pemerintah untuk hal ini. Ia mengatakan saat reses, IDI menolak adanya DLP. Komisi 10 mewakili rakyat mencurigai pasti ada sesuatu yang tidak beres.


Panitia Kerja Program Studi Dokter Spesialis Layanan Primer (Panja Prodi DLP) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

Yayuk S mengatakan di menggali dokter di dapilnya di Jawa Timur dan mereka mengeluarkan uneg-unegnya. Dari situ ia membuka UU Dikdok. Ia mempertanyakan alasan UU Dikdok tidak berjalan karena ternyata RPPnya bermasalah. Maka, dibuatlah Panja. Ia mengatakan Pasal 62 UU No. 20 Tahun 2008 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan. Dokter dididik sampai keluar STR. Ia mengatakan komunikasi harus tetap terjalin, tapi terjadi tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, jika dipaksakan DLP tetap berjalan, harus diubah UUnya. Harus dikembalikan pada standarnya dan ia mempertanyakan penyusun kurikulumnya yang seharus melibatkan organisasi. Ia mengatakan PBIDI yang membawahi 24 provinsi menjadi deadlock UU ini tidak jalan dimana juklak dan juknisnya tidak ada. Ia menanyakan alasan yang dipakai tim UI mengambil kualifikasi dokter 8 padahal KKI yang berhak mengeluarkan sertifikasi terkait stakeholdernya ada 8. Ia meminta penjelasan pembahasan 11 kompetensi dan menanyakan keberlangsungannya dilakukan setelah internship atau bukan. Ia juga menanyakan mengenai standar yang diterapkan UNPAD karena mereka menggunakan haknya sebagai PTN BH. Ia mengatakan DLP adalah prodi baru dan aneh jika nomenklaturnya ada di pangkalan data. Ia mengatakan Kemenristek menjanjikan RPP tapi kunci DLP ada di KKI, PBIDI, dan organisasi kedokteran lainnya. Ia menyampaikan di lapangan kapasitasnya rendah.


Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Pemerintah

Yayuk menyebutkan perkataan tim pemerintah mengenai berdasarkan KUHP dan ia menanyakan KUHP yang sekarang atau yang Mei.


Masukan tentang Revisi Undang-Undang Narkoba — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT)

Yayuk S mengapresiasi masukan dari Granat dan setuju untuk merevisi UU Narkoba. Setelah semua diidentifikasi, harus dibuat payung hukum untuk yang disampaikan Granat. Kemudian dapat dilakukan tindakan promotif, preventif, dan kuratif di semua kalangan. Ia mengatakan UU Narkoba terlalu lemah dan indikator rehabilitasi harus diatur lagi.


Penelitian, Jurnal Ilmiah, Akreditasi, dan Sertifikasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia

Yayuk S mengatakan sering mendengar masalah di bawah dan sering menyampaikan kepada Menteri namun jawabannya hanya seperti itu. Ia merasa perlu dibuat Panja khusus terkait dengan dosen, mahasiswa, perguruan tinggi, dan lai-lain. Ia ingin keluhan hari ini dapat dituntaskan.


Laporan Ikhtisar Tahun 2016 Semester 1 dan 2, serta Rencana Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Kedepannya — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Yayuk S menitipkan pesan untuk tertib anggaran dan jika belum tercapai ada perencanaan K/L yang kurang baik. Ia menanyakan tata cara pembukaan prodi baru. Ia menyampaikan bahwa banyak pertanyaan mengenai sistem onlinenya. Ia mengatakan ada juga keluhan dari rektor yang dia masih bantu mengajar dan masih mengurusi pendaftaran mahasiswa baru. Ia mengatakan rektor itu selain harus dari sisi pengajarannya, juga harus bagus dari sisi manajerialnya. Ia mengatakan bantuan untuk PTS perlu diperhatikan karena bantuan untuk PTS bila dibandingkan dengan PTN sangat jomplang.


Penyampaian Aspirasi terkait Dokter Layanan Primer (DLP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Dokter Layanan Primer (DLP)

Yayuk mengatakan Menteri Kesehatan mengatakan bahwa DLP bukan spesialis tetapi dokter keluarga. Yayuk bertanya setaranya DLP dan dokter spesialis di tingkat apa dan bagaimana nomenklaturnya. Dalam UU 20/2013, DLP adalah spesialis, Yayuk bertanya juklak dan juknisnya. Dalam 2 tahun, PP harusnya sudah terbit, tapi sudah 3,5 tahun belum terbit juga. Yayuk bertanya standar kompetensi, kurikulum yang diterapkan dan lulusan DLP di Universitas Padjajaran. Yayuk meminta data nasional angka rujukan untuk layanan primer. Yayuk mengatakan IDI di dapil menolak pelaksanaan DLP, jangan sampai ada kriminalisasi dan pengotak-kotakan lulusan DLP dan dokter spesialis.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dan Pembahasan RKP dan RKA Badan Ekonomi Kreatif RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI

Yayuk S mengatakan Komisi 10 ingin disclaimer. Ia menanyakan mengenai koordinator di bawah Bekraf. Ia juga menanyakan trend capaian kinerja yang akan diraih Bekraf.


Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 serta Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2017, Evaluasi APBN 2017, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Umum KONI, Ketua Eksekutif KOI, Ketua Satlak Prima, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC

Yayuk S mengatakan prestasi dari Sea Games kemarin cukup mengagetkan. Ia mengatakan dalam opini BPK ada rekomendasi. Ia menyampaikan Komisi 10 menghendaki INASGOC, INAPGOC, dan Satlak Prima menyampaikan anggaran.


RKA 2018 dan Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI

Yayuk mengatakan bahwa ketika berbicara RKA K/L tidak lepas dari hanya berbicara ini naik dan ini turun, tetapi juga realisasinya. Selain itu Yayuk juga meminta penjelasan terkait deputi-deputi dari mana dapat kenaikan menjadi 92,5%.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2017, Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2018, Grand Design dan Pelaksanaan Sistem Box Office Terintegrasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Yayuk mengatakan daya serap anggaran Bekraf masih konsisten di belanja barang. Paparan Kepala Bekraf mengenai pelaksanaan program menggunakan dokumentasi adalah baik tapi hal tersebut bukan laporan, jadi Bekraf perlu mencari ahli manajemen dalam tata kelola keuangan agar tidak hanya kreatif dalam kegiatan tapi juga dalam anggaran dan pemetaan.


Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi, Tugas dan Fungsi Dosen dalam Memajukan Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Pendidikan Tinggi dan Dosen, Masukan dan Usulan untuk Evaluasi Pendidikan Tinggi — Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Rektor Pendidikan Tinggi Negeri Indonesia, Asosiasi Dosen Indonesia, Ikatan Dosen Republik Indonesia, Forum Rektor Indonesia, Forum Dosen Indonesia

Yayuk mengatakan jika berhadapan dengan PTN dan PTS, maka biasanya PTS suka cemburu dengan PTN. Yayuk bertanya apa alasan dari pembangunan PT yang mangkrak, apakah ada kaitannya dengan dana pendidikan yang kurang dari 20%. Yayuk mengatakan dalam UU Standar Nasional, pendidikan disusun bersama dengan organisasi profesi. Jika organisasinya banyak, maka organisasi yang akan dipakai dan diakui pemerintah yang mana.


Pendidikan Tinggi — Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)

Yayuk meminta gambaran terkait PT di Indonesia, mulai dari jumlah, ratio mahasiswa, dan IPK. Yayuk mengatakan program Indonesia pintar adalah untuk menjaring yang tidak mampu dan setengah mampu, Rektor jangan sampai KKN dengan meloloskan yang mampu untuk memperoleh bidik misi. Yayuk mengatakan LAM mandiri mempermudah akreditasi, jadi bagaimana asosiasi PTS membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).


Indikator Kinerja dan Kebijakan Akreditasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Yayuk menanyakan bagaimana menaikkan akreditasi dan apakah aktif dari BAN-PT atau perguruan tingginya yang meminta akreditasi.


Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) dan Dokter Layanan Primer (DLP) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Kolegium Kedokteran Indonesia (KDI) dan Asosiasi Dokter

Yayuk menanyakan kata-kata untuk dokter layanan prima agar tidak ada keributan. Yayuk juga mengatakan bahwa ada PTNBH mengeluarkan prodi padahal Kolegiumnya belum ada.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti), serta SNMPTN 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Yayuk menanggapi hasil pemeriksaan BPK Semester I, dengan tidak terincinya angka, biasanya kalau tahun lalu belum selesai maka akan muncul terus namun disini tidak bisa untuk diketahui. Yayuk menanyakan rekomendasi BPK RI atas gedung mangkrak dan meminta penjelasannya. Yayuk mengapresiasi meskipun ini April, semoga penyerapan ini lampu hijau agar tercapai sesuai target. Yayuk mengatakan pembinaan perguruan tinggi kemarin akreditasi B, setelah akreditasi lagi jadi D. Yayuk meminta tanggapannya atas suasana hati asesor mengenai akreditasi. Yayuk mengatakan, MenPAN-RB menuturkan bahwa perguruan tinggi dengan akreditasi C, namun tidak bisa menerima CPNS. Yayuk meminta tanggapan mengenai keluhan SNMPTN yaitu UNBK karena soal susah dan tidak sesuai dengan kisi-kisi.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, serta Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Yayuk mengatakan, bila Kemenpora RI tidak ada rekomendasi dan kemungkinan Menpora RI tidak dapat membuka datanya. Yayuk mengatakan, Menpora RI tidak perlu menjawab karena jawabannya cukup tidak ada pembahasannya. Yayuk Sri mengatakan, secara garis besar ada penambahan anggaran dan dibanding serapan namun anggaran besar tapi serapan tidak mencapai. Yayuk Sri menanyakan kemungkinan anggaran besar untuk digunakan seluruhnya dan justru yang berkaitan dengan Asian Games baru terserap sedikit dan pola pikir untuk 2019 sebab anggaran deputi hanya terserap sedikit sehingga Yayuk tidak dapat memberikan tanggapan untuk anggaran 2019.


RAPBN Tahun 2019 - RDP Komisi 10 dengan Bekraf

Yayuk mendukung berapapun kenaikan anggaran untuk Bekraf. Yayuk menanyakan apakah di dalam kerja sama seperti di Asian Games sudah bisa efektif atau apa yang bisa dipamerkan kepada Komisi 10 DPR-RI.


Pagu Indikatif Berdasarkan RAPBN dan Penyerahan Rekomendasi Panja kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Yayuk mempertanyakan apakah wajib belajar sampai SMA dapat bisa kita tuntaskan. Sedangkan untuk
RKA-K/L 2019 ini daya ungkitnya terhadap tahun-tahun sebelumnya seperti apa, karena ingin tahu capaian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 tahun ini bagaimana. Yayuk mempertanyakan mengenai PIP mengapa tidak dinaikan jumlah muridnya, dan mengapa yang dinaikan justru anggarannya.


Latar Belakang

Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih lahir di Bandung, 8 Desember 1958. Ia bersuamikan drg. H. Kusmawan W, Sp Prosth, Msi. Mereka dikaruniai dua orang anak. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih tinggal di Jl. MT. Haryono No. 25, RT 002/010, Jujurejo, Ngawi, Jawa Timur. Dan ia memenangkan dapil Jawa Timur VII sebagai perwakilan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi.

Pada masa kerja 2014-2019 Yayuk duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.  Pada April 2015 terjadi mutasi di intenal Fraksi Nasdem dan Yayuk pindah ke Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

Pendidikan

S1, Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1983)
S2, Magister Management, STIE-ABI, Surabaya (2002)
S3, Magister Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya (2013)

Perjalanan Politik

Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih memulai karir politiknya sebagai Sekretaris BAPILU Partai Golkar Kabupaten Ngawi saat dia masih berkarir sebagai dokter gigi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi pada tahun 1992. 

Tahun 1995, drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih menjadi Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2000. Di samping itu beliau juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari 1997 sampai dengan 1999. Ia kemudian melanjutkan keterlibatannya menjadi anggota Komisi C DPRD Kabupaten Ngawi dari 1999-2004. Ia juga diangkat menjadi Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ngawi untuk periode 2000-2004. 

Dari tahun 2004 sampai dengan 2009, drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi. Tahun 2004-2010, ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gokar Kabupaten Ngawi. 

Namun di tahun 2010, ia menjadi salah satu inisiator ormas Nasional Demokrat di Kabupaten Ngawi, dan menjadi ketua ormas tersebut untuk Kabupaten yang sama. Di tahun 2011, perempuan yang mendapatkan gelar dari Kedokteran Gigi UGM ini, menjadi inisiator Partai Nasdem Kabupaten Ngawi. Ia juga melanjutkan keterlibatannya sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi untuk periode 2009-2013.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Narkotika

18 April 2016 - Yayuk mengatakan, dirinya ingin mengetahui angka rehabilitasi itu trennya seperti apa. Kemudian, ia juga menanyakan apakah eksekusi mati menimbulkan efek jera. Yayuk melanjutkan, tahun 2015 terdapat 10 Narapidana yang kabur dari penjara.  [sumber]

UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

14 April 2016 - Yayuk mengatakan bahwa Bulog di daerah seperti lingkaran setan, khususnya mengenai beras miskin (raskin). Ia melanjutkan, mengenai raskin sebaiknya harus diperdalam lagi. Yayuk mengatakan, kantor pangan di daerah ada tetapi di Pusat malah tidak ada. Hal itu menyebabkan kucuran dana untuk pengendalian harga menjadi sangat kecil.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Yayuk Sri Rahayuningsih mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Perppu KPK

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar-pakar hukum tata negara tanggal 1 April 2015 - Yayuk minta klarifikasi apakah ada batasan umur yang urgen untuk dimasukkan ke dalam Perppu KPK.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertanahan

14 September 2016 - Yayuk meminta jawaban terkait batasan yang diputuskan di Baleg sebelum diputuskan di Panja. Ia juga menanyakan wewenang dari Panja dalam menentukan judul karena judul akan mempengaruhi keseluruhannya sehingga jangan sampai judulnya menjadi rancu. Yayuk menanyakan apakah DIM yang mereka ajukan tidak penting dan tidak dibahas karena tidak termasuk dalam kategori krusial. [sumber]

Tanggapan

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Yayuk menanyakan mengenai tren kenaikan dari penyelesaian terhadap perguruan tinggi yang telah diakreditasi, penggunaan standar BAN-PT, pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT, dan wewenang dari BAN-PT terkait PTNBH serta pendirian prodi yang melibatkan BAN-PT. Yayuk meminta jangan ada kesenjangan terhadap asesor dan lembaga untuk akreditasi. [sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Yayuk mempertanyakan apakah UU ketenagakerjaan bertabrakan dengan bidang lain. Ia ingin agar pemasukan tenaga dokter asing diketahui segala penjelasannya. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)e

1 Desember 2016 - Yayuk menilai Pemerintah saat ini agak aneh karena sudah 2 kali melakukan perubahan menteri. Yayuk merasa tidak ada masalah selama kebijakan tersebut berdasarkan kajian akademis. DPR baru mengikuti kebijakan menteri yang sebelumnya namun kini harus mengikuti sistem yang baru. Menurut Yayuk, DPR diombang-ambing seperti burung beo. Yayuk menambahkan, kebijakan USBN ini bermaksud merangkul seluruh guru mata pelajaran namun bebannya jatuh ke anak karena anak diharuskan mempelajari semua mata pelajaran yang kompleks.  [sumber]

Kompetensi Dokter - Kebijakan Program Dokter Layanan Primer (DLP)

29 November 2016 - Yayuk menilai bahwa yang Komisi 10 bicarakan adalah fasilitas tingkat primer yang dapat dipenuhi seluruh Dokter Layanan Primer (DLP). Yayuk berpendapat bahwa penjelasan UU No.20 Tahun 2013 itu salah.  [sumber]

Peninjauan Kembali UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok)

27 September 2016 - Yayuk meminta Kemenristekdikti tidak hanya mendengarkan namun juga memperjuangkan aspirasi asosiasi dokter tersebut. Yayuk dan Fraksi Nasdem setuju menghapuskan DLP dan Uji Kompetensi dokter dan meminta ketua Baleg memutuskan untuk menunda kedua program ini. Yayuk dan Komisi 10 telah sepakat membentuk panja terkait permasalahan DLP. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Yayuk menyepakati bahwa indeks pembangunan manusia yang pertama adalah pendidikan.  [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Yayuk meminta tanggapan dari menteri atas pernyataan RUU otsus Papua akan masuk Prolegnas tahun ini. Yayuk ingin tahu mengapa RUU Otorita Khusus (Otsus) Papua tidak diajukan oleh Pemerintah.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Mengenai sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Yayuk Sri menanyakan soal pengadaan sistem tersebut serta infrastruktur yang mendukung di daerah pemilihnya. Menurut Yayuk Sri, hasil kunjungan kerja tidak ada satupun yang menggunakan UNBK, dan masih ada 5 kabupaten lagi yang belum ada. Yayuk Sri meminta penjelasan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dan evaluasi terhadap bank bersangkutan karena menurutnya hal tersebut akan dipermudah, sedangkan mengenai program K-13, kesalahan keterlambatan modul, mohon dicek, karena masih ditemui penggunaan KTSP sehingga harus ada penambahan belajar dan bimbingan belajar.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olah Raga

25 Mei 2016 - Yayuk meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meningkatkan lagi realisasi yang baru mencapai 5,13 persen. Yayuk mempertanyakan apakah Kemenpora dapat menyelesaikan 15 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai batas waktu yang ditentukan. Mengenai Asian Games, Yayuk juga mempertanyakan apakah Kemenpora dapat mengejar renovasi venue yang rusak. Yayuk memberikan selamat atas pencabutan pembekuan PSSI. Selain itu, Yayuk juga meminta langkah dan rekonsiliasi Kemenpora selanjutnya untuk memperbaiki pesepakbolaan Indonesia setelah pencabutan pembekuan tersebut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Yayuk meminta penjelasan PNRI terkait target atau pagu yang turun pada perolehan tahun 2015. Yayuk juga meminta penjelasan Plt. PNRI tentang bagaimana perjuangan PNRI perihal pemotongan yang mencapai sekitar Rp88 miliar tersebut.

Yayuk berpendapat bahwa korelasi perolehan koleksi buku dengan minat baca orang Indonesia itu sangatlah jauh. Selain itu, Yayuk menanyakan apakah ada buku-buku yang beredar di toko buku, tanpa melalui sertifikasi ISBN PNRI.Yayuk menanyakan tentang buku-buku pemahaman komunis yang telah beredar di toko buku akhir-akhir ini apakah sudah dilakukan pentahapan oleh PNRI, dan pernahkah PNRI melakukan sweeping buku-buku yang akan dijual. Yayukjuga ingin mengetahui penjelasan tupoksi tentang terbitnya buku tersebut.  [sumber]

14 April 2016 - Yayuk mengatakan, daerah pemilihannya (dapil) masih menggunakan kuda. Ia menanyakan bagaimana masyarakat di sana diberikan buku. Yayuk melanjutkan dengan menanyakan sejauh mana seleksi untuk buku-buku komunitas.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015 - Yayuk menilai ada ketidak-tercapaian target di 2015 karena serapan 2015 rendah, sementara itu anggaran untuk 2016 mengalami kenaikan pagu. Yayuk minta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) agar hal itu tidak boleh terjadi lagi di 2016. Yayuk juga minta penjelasan Menpora tentang rendahnya realisasi Dana Dekonsentrasi 2015 serta penyerapan yang lebih maksimal di 2016.

Sehubungan dengan Pramuka, Yayuk menyoroti perbedaan pernyataan antara Menpora dengan pihak Kwarnas yang menyatakan bahwa Kwarnas tidak cocok berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kwarnas ingin berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  [sumber]

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Yayuk menyampaikan bahwa pada prinsipnya Komisi 10 DPR-RI mendukung para dokter-dokter dari Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda karena penahanan ijazah dianggap sudah melanggar hak asasi manusia.  [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Yayuk menekankan ke para rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bahwa harapan Komisi 10 adalah dana yang ada bisa diserap. Yayuk menyayangkan dana yang ada sekarang tidak terserap walaupun sudah diperjuangkan. Yayuk menegaskan ke para rektor-rektor PTN bahwa ada beberapa konsekuensi apabila kita mengubah formula dasar perhitungan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Yayuk minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP apakah ada batasan waktu dalam memberikan beasiswa LPDP.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Menurut Yayuk pengedar narkoba tidak takut kalau ditangkap karena di penjara justru lebih mudah untuk mengedarkan. Menurut Yayuk dari 7 lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang dikunjungi hanya dijaga rata-rata oleh 3-4 penjaga dengan masa kerja rata-rata 4-5 tahun. Kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yayuk bingung apakah harus apresiasi atau curiga dengan kondisi seperti itu.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
12/08/1958
Alamat Rumah
Jl. MT. Haryono No.25, RT.002/RW.010, Desa Jururejo. Ngawi. Kab. Ngawi. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi