Nasional Demokrat - Jawa Timur VIII

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI

Soehartono mengatakan gagal proyek padahal karena perencanaan, tapi seringkali kontraktor yang terkena repotnya.

Tanggapan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), dan Dirjen Perkeretaapian (DJKA)

Soehartono menanyakan kepada dirhubdat mengenai sudah atau belum dilaksanakannya semua pengalihan terminal. Ia mengatakan jembatan timbang di semua lini khusus di Jawa kapasitasnya sudah tidak cukup. Ia menyampaikan untuk menghindari pemborosan anggaran sebaiknya jembatan timbang menjadi prioritas pertama. Menurutnya pengambilalihan harus menunjukkan satu perubahan agar rakyat gembira. Ia mengatakan pengguna jalan ini banyak yang rakyat. Kalau truk-truk itu bisnis. Ia menyampaikan perlintasan sebidang itu ada dua jenis, antara kecamatan dan antar desa. Ia mengatakan bisa saja kereta api ditutup rakyat dan itu sudah pernah terjadi. Maka orientasinya jangan profit. Ia menanyakan ada atau tidaknya kerjasama DJKA dengan pihak eksternal antar departemen. Ia mengatakan teknologi rel kereta api tidak sulit. Ia kecewa jika INKA membeli kereta api dari luar. Ia mengatakan lokomotif boleh dari luar, tetapi kereta api bisa di Madiun.

Panja Jasa Konstruksi - RDPU Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Soehartono berpendapat bahwa yang perlu dibenahi itu tata kelola LPJKN, agar tidak memberatkan kontraktor. Soehartono juga melaporkan bahwa banyak asosiasi mengeluh biaya sertifikasi LPJK oleh pemerintah.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Soehartono mengatakan bahwa ketika ia melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Batam, ia mendengarkan pernyataan dari kontraktor kapal yang menanyakan kapal yang sudah jadi, siap untuk dipakai atau tidak. Soehartono meminta penjelasan, karena kontraktor sudah mengalirkan duit cukup besar.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Soehartono mengatakan tender di Kementerian PUPR relatif dianggap tidak jelas, jadi pemerintah harus meninjau kembali tender yang ada. Soehartono mengusulkan dibuat bundaran di exit tol Kota Madiun.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Soehartono mengatakan bahwa RUU tentang Jasa Konstruksi sudah dibahas sejak 6 tahun yang lalu. Di Kementerian PUPR juga sudah dibentuk Ditjen Bina Konstruksi. Ia berharap agar RUU tentang Jasa Konstruksi dapat dibawa ke Rapat Paripurna sebelum 28 Oktober mendatang. Soehartono bercerita tentang daerah pilihnya yaitu Jawa Timur 8, dimana ada 6 kabupaten yang konon di setiap kabupaten banyak desa tertinggal. Air terjun, telaga, dan bendungan menjadi potensi yang sangat diharapkan disana. Dengan adanya konektivitas Lingkar Wilis, ia berharap desa-desa tertinggal yang ada di dapilnya dapat maju. Terakhir, Soehartono berharap kepada Balitbang, BPSDM, dan Ditjen Bina Konstruksi agar anggaran perubahannya difokuskan pada Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan.

Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Menurut Soehartono untuk membangun embung dan sebagainya itu syarat teknisnya sangat mengikat, tidak kemudian semua desa ikut membangun embung itu, dan bisa jadi anggaran itu mubazir.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Soehartono menanyakan mengenai terminal A yang 15 lokasi dan 14 lokasi yang tertulis di paparan apakah termasuk yang ada di dapilnya di Jawa Timur karena terminal A itu semakin bau dan kotor di sana. Ia meminta lebih diperhatikan lagi. Ia mengatakan sering terjadi kecelakaan kereta api di Madiun. Menurutnya, antara Dirjen perhubungan darat dan kereta api harus koordinasi. Ia menyampaikan masukan jika tidak ada satuan tiga akan bahaya karena tidak bisa dikontrol. Banyak mafia yang main di sana. Ia mengatakan tidak mungkin kontraktor memberikan gratifikasi 20% lebih kalau tidak ada mark up anggaran.

Prediksi Gempa dan Antisipasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Soehartono mengatakan, potensi ini harus dikoordinasikan dengan baik. BMKG memang deteksi dini dan sepakat bahwa alam memang kadang bisa diprediksi secara tepat, kadang tidak. Soehartono menuturkan profesionalitas penting dan jangan sampai petugas BMKG tidak terlalu mahir dalam penggunaan alat yang disediakan, maka dari itu harus ada pelatihan sebelumnya. Soehartono mengatakan, Komisi V DPR RI memiliki konstituen yang baik dan andaikata pelatihan tersebut dilakukan secara sinergi dengan DPR RI, maka akan mempermudah untuk perluasan. Soehartono mengatakan, penyampaian melalui media harus lebih ditingkatkan seperti penggunaan bahasa lokal untuk mempermudah masyarakat berpengetahuan rendah melakukannya. Soehartono menuturkan, potensi harus dilakukan dengan beberapa kegiatan di masyarakat agar negara dapat melakukan hal yang tepat sehingga jumlah korban dapat diminimalkan. Soehartono mengatakan, tanpa anggaran maka membeli alat yang canggih akan sulit. Soehartono menuturkan potensi yang ada di BMKG dan Basarnas perlu profesional dan bisa dilakukan dengan koordinasi semua instansi dan sosialisasi di masyarakat.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Soehartono mengatakan Kementerian Perhubungan mendapat anggaran yang besar, berharap anggaran tersebut digunakan secara maksimal dan bukan hanya untuk gengsi-gengsian. Kemenhub harus punya prioritas, dan proyek lainnya bisa dibiayai oleh investor agar pengeluaran biaya oleh negara tidak terseok-seok. Soehartono meminta Menhub meninjau kembali terkait tiket kereta cepat bandara sebagai transport massal, dimana tiket taksi lebih murah dibanding kereta cepat, karena hal yang menarik pengguna adalah murah dan praktis. Soehartono mengatakan terminal dan jembatan timbang dulu dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, kemudian diambil alih oleh departemen tapi kenyataannya tidak maksimal. Jadinya buang-buang biaya dan yang lebih parah sekarang tidak dioperasikan lagi. Soehartono menyampaikan bahwa tol Jawa sudah hampir selesai, sehingga seharusnya angkutan darat dan laut akan terpengaruh. Alasan tol Jawa kurang menarik pengguna adalah karena tarif tolnya mahal, sepertinya Menteri PUPR mengakomodir permintaan investor, sehingga tol ini tidak akan digunakan masyarakat.  

Masalah Transportasi Jabodetabek — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Soehartono mengatakan ada beberapa transportasi yang belum terhubung, seperti terminal Manggarai dan stasiun Manggarai yang dinilai terlalu jauh. Selain itu, stasiun Pasar Minggu dan terminal Pasar Minggu belum ada jembatan penghubung, termasuk stasiun Depok Baru dan terminal Depok. Soehartono menanyakan kewenangan BPTJ melaksanakan kerjasama dan menyarankan flyover dan by pass agar kereta-kereta tidak menggangu jalan darat. Mengenai kereta bandara, Soehartono menanyakan kewenangan dari BPTJ serta sistem ticketing yang belum terintegrasi. Soehartono mengatakan, transjabodetabek belum memiliki halte di area Depok, Bogor dan Bekasi namun hanya halte liar di pinggir jalan.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Soehartono mengatakan Ditjen Bina Marga dapat memperbaiki design dari jembatan gantung agar nanti optimalisasi lebih maksimal.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Soehartono mengatakan kepada Dirjen Kereta Api agar berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Kereta Api Madiun mengenai tempatnya yang sempit dan menampung 6 kabupaten. Ia juga menyampaikan mengenai terminal Jombang-Madiun yang belum dibangun. Ia mengusulkan untuk menjadi skala prioritas.

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 — Komsi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen dan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Soehartono menyampaikan, banyak Kepala Desa yang tidak mengerti Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Soehartono mengatakan bahwa Bumdes itu adalah usaha, bagaimana uang 1 juta menjadi lebih dari 1 juta, dengan kata lain mencari keuntungan. Soehartono menambahkan, jika Bumdes semakin banyak maka semakin baik. Soehartono bertanya, sudah berapa orang yang diperkejakan di desa, Soehartono mengusulkan agar kredit diberlakukan 100% dari dana desa (DD) untuk simpan pinjam, dan jika aturan itu belum ada maka Soehartono meminta KemenDes untuk mempelajarinya dan jika sudah ada maka perlu ditingkatkan. Soehartono mengatakan, di desa banyak lintah darat yang dibungkus dengan koperasi. Soehartono mempertegas, pemberdayaan rakyat jangan dalam ucapan saja tetapi perlu tindakan nyata.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Suhartono mengusulkan agar rehabilitasi embung dan bendung-bendung yang lama itu mendapat perhatian karena APBN dibelanjakan untuk memperbaiki embung yang lama itu cukup ringan. Kemudian untuk SDA, Suhartono mengusulkan kepada Pak Menteri agar rehabilitasi bendung-bendung yang lama agar dapat perhatian. Karena apabila APBN ini dibelanjakan memperbaiki bendung yang lama, dan untuk membuat bendungan yang baru membutuhkan waktu yang lama. Lalu, mengenai perumahan, diusulkan lebih banyak lagi dari yang dituliskan di Renstra.

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 RDP Komsi 5 dengan Setjen dan Eselon 1 KemenDes-PDTT

Soehartono menyampaikan, banyak kepala desa yang tidak mengerti Bumdes, Soehartono mengatakan bahwa Bumdes itu adalah usaha, bagaimana uang 1 juta menjadi lebih dari 1 juta, dengan kata lain mencari keuntungan. Soehartono menambahkan, jika Bumdes semakin banyak maka semakin baik. Soehartono bertanya, sudah berapa orang yang diperkejakan didesa dan Soehartono mengusulkan agar kredit diberlakukan 100% dari dana desa (DD) untuk simpan pinjam, dan jika aturan itu belum ada maka Soehartono meminta KemenDes untuk mempelajarinya dan jika sudah ada maka perlu ditingkatkan. Soehartono mengatakan, di desa banyak lintah darat yang dibungkus dengan koperasi. Soehartono mempertegas, pemberdayaan rakyat jangan dalam ucapan saja tetapi perlu tindakan nyata.

Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Soehartono mengatakan di madiun ada saluran induk sepanjang 4 Km, tetapi yang terbanyak hanya di Ngawi dikarenakan banyaknya endapan tanah sehingga mengganggu sekali. Karena disana tanggulnya sudah tertutup oleh tanah, karena petani membutuhkan air. Soehartono mengatakan disebelah gunung pandang lerengnya kabupaten Madiun ngajuk dan Bojonogoro diseriap lerengnya dibangun waduk dan yang terakhir adanya pembangunan waduk sumanto dan diwaduk sebelumnya mengalai kegagalan. Soehartono menyatakan tidak maskimalnya pembangunan sekitar 25% dikarenakan curah hujan di gunung pandang sangata kecil. Soehartono mengusulkan kepada binamarga untuk adanya pelebaran jalan di Sorban dan Madiun yang tinggal 3 KM lagi. Sekitar 3 busa disana sudah mengalami kecelakaan dan memkana korban sehingga dimohon untuk diperbaiki akses jalan tol menuju kota.

Konsultasi Program Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada 2019 di Kabupaten Nganjuk – RDPU Komisi 5 dengan DPRD Kabupaten Nganjuk

Soehartono mengatakan dirinya membutuhkan penjelasan yang terinci mengenai penerangan jalan dan menanyakan sumber dari penerangan jalan tersebut. Untuk tempat wisata, Soehartono menuturkan pembangunan bisa diusulkan pada wakil partai masing-masing agar disampaikan pada Kementerian Desa RI. Terkait dengan pembebasan lahan hutan, Soehartono menuturkan dirinya memiliki pengalaman dan pernah melakukan pendekatan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Soehartono mengatakan bendungan Semantok dibangun dengan tujuan karena Waduk Bening Widas tidak mencukupi daerah Kertosono.

Latar Belakang

Soehartono terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 33,373 suara.

H.Suhartono dikenal sebagai seorang pengusaha. Sebelumnya Ia adalah caleg terpilih 2014-2019 untuk Jawa Timur VIII dari Partai Nasdem. Ia adalah seorang putra asli dari daerah Madiun. Suhartono masuk ke bidang politik dengan mengibarkan bendera Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Pengalaman Bekerja

Dir. PT. Pelangi Nusantara 1974-sekarang,
Dir.PT. Nusantara Makmur Sentosa 1995-sekarang,
Kom.Utama PT. Bank Mandiri Sejahtera 1998-sekarang,
Kom.Utama PT. Trisindo 2000-sekarang
Kom.Utama AMP Jatim Lestari 1197-sekarang
Kom. Utama selo Manunggal Sejati 1997-sekarang
Kom.Utama Madiun ELPIJI 2007-sekarang
Dir.Utama PT.DMK Distributor Aspal 1984-sekarang
Kom.Utama PT.Selo Mix 2006-sekarang
Kom.Utama PT.Rimba Mulya 2008-sekarang

(sumber)

Pendidikan

- SDN SANGEN 1956-1962
- SMPN 1 Geger Madiun 1962-1965
- Sekolah Tinggi Menengah Negri Madiun 1965-1968
- S1 Universitas Merdeka Madiun 1982-1986
- S2 2002

Perjalanan Politik

- Bendahara Golkar Kota Madiun 1977-1982
- Bendahara GolkarKota madiun 1982-1987
- Wakil ketua PKB 1998-2002

Program Kerja

Bidang ekonomi

1. Menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat
2. Mendatangkan investor berskala regional, nasional, dan internasional
3. Memfasilitasi bantuan modal usaha/teknologi terapan bagi golongan usaha kelompok yang prospektif (home industry)
4. Memberdayakan koperasi , Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan pelayanan Kredit Usaha mikro/Skala Rumah Tangga
5. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan jaringan Pasar Produk-produk Unggulan
6. Mendorong dan mengawasi Pemerintah daerah agar hak-hak petani terpenuhi
7. Penyediaan Pelayanan “Klinik konsultasi Bisnis”

Bidang Pendidikan

1. Meningkatkan dan mendorong terbukanya kesempatan pendidikan yang murah bagi seluruh masyarakat
2. Memfasilitasi dan mendorong ketersediaan fasilitas,sarana prasarana pendidikan yang memadai
3. Memasukan elemen budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan formal/informal
4. Mendorong dan memfasilitasi adanya peningkatan kualitas bagi tenaga pendidikan agar profesional
5. Mendorong ketersediaan perpustakaan berbasis informasi teknologi (IT)

Bidang Kesehatan

1. Mendorong dan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
2. Memfasilitasi ketersediaan sarana-prasarana kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan tenaga-tenaga medis dipedesaan
4. Mendorong terciptanya pelayanan kesehatan prima dan murah
5. Mendorong terciptanya organisasi-organisasi kesehatan di masyarakat untuk menanggulangi penyebaran penyakit dan dampak kesehatan lingkungan
6. Mendorong terciptanya “BUDAYA SEHAT” bagi masyarakat

Bidang Sosial, Budaya, Agama

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya-budaya lokal
2. Penguatan lembaga-lembaga sosial, lembaga kepemudaan, serta mendorong terciptanya kesetaraan gender
3. Mendorong terciptanya kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dalam rangka peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah yang mengakibatkan “DEGRADASI MORAL”
5. Mendorong dan meningkatkan terciptanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tangguh terhadap “Bencana Alam”
6. Terciptanya iklim yang kondusif, Aman, tentram bagi seluruh aktifitas masyarakat

Bidang tenaga kerja

1. Peningkatan skill (ketrampilan, manajerial dan wawasan bisnis) bagi pemuda/ pengangguran melalui balai latihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
2. Memfasilitasi dan menjalin mitra kerja dengan perusahaan untuk mencegah PHK serta perluasan lapangan kerja
3. Memfasilitasi pelayanan akses bursa tenaga kerja
4. Mendorong adanya peningkatan kualita/ keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim keluar negeri

Bidang lingkungan hidup

1. Mempertahankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk generasi kedepan
2. Mendorong berkurangnya pencemaran dara, tanah dan air sehingga dapat menekan terjadinya “Pemanasan bumi”
3. Mendorong pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat mengelola sampah yang ramahlingkungan
4. Memfasilitasi upaya pembinaan, bimbingan penyuluhan dan penegakan hokum serta penataan tata ruang wilayah
5. Mengembangkan program pengembangan hutan rakyat dan pelestarian lingkungan hidup
6. Mendorong terciptanya budaya “MENANAM” bagi generasi muda serta “HUTAN KOTA”
   
7. Mendorong untuk terus menerus dilaksanakan pemberantasan illegal logging (penebangan liar)
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat tepian hutan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

19 Mei 2015 - Soehartono menyoroti persepsi negatif terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Banyak asosiasi mengeluh biaya sertifikasi LPJK oleh Pemerintah. Menurut Soehartono banyak pungutan liar untuk sertifikasi terjadi di lapangan. Soehartono dorong Direktur Jenderal Bina Konstruksi perlunya membenahi tata kelola LPJKN agar tidak memberatkan kontraktor. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Soehartono mengapresiasi penanganan natal sudah semakin baik karena pembangunan infrastruktur juga yang semakin baik. Soehartono menganggap akibat dari pembangunan tol menyisakan jalan kabupaten rusak, faktor pengerukan, dll. Soehartono berpesan kepada Menteri PU dan Menteri Perhubungan untuk memperhatikan nasib jalan kabupaten. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Soehartono menanyakan mengenai pembangunan waduk di Ponorogo. Selanjutnya, pekerjaan jalan di daerah Jawa timur harap diperhatikan kembali oleh Kementerian PU-PR. [sumber]