Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Slamet mengatakan bahwa banyak yang mempertanyakan tentang masalah Lino. Ia menilai Menteri BUMN seakan-akan membela Lino dan takutnya akan menjalar ke masalah lain. Slamet meminta kejelasan tentang progres outsourcing. Ia menyetujui dengan pembentukan Panja, karena Komisi 6 sudah tidak dihargai.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, dan Target Dividen 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Slamet menyampaikan bahwa ada ketidakpercayaan petani Indonesia terhadap PT. Garam.

Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)

Junaedi menanyakan mengenai sistem pengawasan intern dan pengurangan penyimpangan yang terjadi. Ia juga menanyakan alasan pendapatan perusahaan menurun dan meminta dijelaskan mengenai hal yang terjadi pada aktiva perusahaan. Ia meminta penjelasan mengenai langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah SHS.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Slamet mengatakan miris melihat DAMRI yang kurang perhatian dan berharap masalah DAMRI segera diidentifikasi dan diobati.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero)

Slamet menanyakan kepada Krakatau Steel (KS) alasan terus merugi. Menurutnya, pasar KS yang masih berada di dalam negeri cenderung tidak menggunakan bahan baku dari dalam negeri yang membuat KS selalu rugi, karena menggunakan bahan baku dari negara lain.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Junaedi mengatakan Nasdem setuju.

Keputusan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OJK

Junaedi menjelaskan masyarakat petambak menanyakan status pinjaman dari BRI.

Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Slamet mengatakan bahwa fakta di lapangan listriknya masih cukup kurang. Kemudian untuk Pertamina mengenai program BBM 1 harga, ia menanyakan progresnya selama ini. Ia juga menanyakan kepada PLN mengenai realisasi dan rencana PLN terhadap pengalihan anggaran Rp700 Miliar yang dilakukan tiba-tiba. Ia menanyakan alasan pengajuan dari awal jika akhirnya dialihkan.

Latar Belakang

H Slamet Junaedi adalah pria kelahiran Madura yang saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor. Berprofesi sebagai wiraswasta sejak tahun 1996 dan pernah menjabat sebagai Ketua Paguyuban Warga Madura di Bogor. H Slamet Junaedi menikahi Hj Mimin Haryati dan telah dikaruaniai 3 orang anak.

Pada masa kerja 2014-2019, Slamet bertugas di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi, BUMN dan perindustrian.

Di Januari 2018, terjadi mutasi internal partai dan Slamet berpindah tugas ke Komisi 2 yang membidangi kepemiluan, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan dalam negeri.

Pendidikan

1. SDN Gunung Sekar 3 Sampang (1979 - 1985)
2. SMPN 4 Sampang (1985 - 1988)
3. SMA / Paket C Tunas Harapan (lulus tahun 2012)

Perjalanan Politik

H Slamet Junaedi dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat dari Dapil Jatim XI nomor urut 8.
Terpilihnya beliau menjadi anggota legislatif 2014-2019 merupakan pengalaman pertamanya dalam parlemen.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Slamet mengatakan bahwa di Madura ada kasus penggadaian pupuk subsidi sejumlah 1,6 ton pupuk bersubsidi ke luar negeri. Oleh karena itu, Slamet menanyakan cara pengawasan yang dilakukan oleh PIHC terhadap pupuk bersubsidi.  [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 - Slamet mempertanyakan terkait kelanjutan proses merger Sucofindo dengan PT.Surveyor Indonesia, apakah proses merger perlu dilakukan, dan bagaimana antisipasi Sucofindo dalam rangka MEA.  [sumber]