Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Nusa Tenggara Barat
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri Lombok Barat
Tanggal Lahir
09/04/1951
Alamat Rumah
Jl. Bunyu No.6 RT.01 RW.18 Kel.Cipinang, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp
0215755962 / 0811800948

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Barat
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Tokoh sasak ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang sudah berpengalaman lebih lama di dalam dunia perminyakan dan gas di Indonesia dan internasional. Beliau merupakan alumni FE UI angkatan 1986. Beliau memiliki banyak pengalaman terutama di dalam pengalaman di dunia kerja antara lain

1. 2007-2007, PERTAMINA, PENSIUNAN

2. 2007-2007, PT NEWMONT NUSA TENGGARA, KOMISARIS

3. 2000-2000, CPEES, DIREKTUR, JAKARTA

4. 2005-2005, PASCA SARJANA FEUI DAN UNIVERSITAS PARAMADINA, PENGAJAR, JAKARTA   

Pendidikan

1963-1966, SLTP, SMP NEGERI II, MATARAM
1966-1969, SLTA, SMA NEGERI, MATARAM
1982-1986, S1, UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA
1991-1993, S2, COLORADO SCHOOL OF MINES, COLORADO
1994-1996, S2, ENSPM
1996-1998, S3, COLORADO SCHOOL OF MINES, COLORADO

Perjalanan Politik

Dewan Pakar ICMI (2005)
Deklarator Gerakan PEmantapan Pancasila (2012)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  Fraksi Nasdem dan Kurtubi menyetujui angka yang diajukan pmerintah sebesar 815 barel per hari dan juga untuk gas.

Kurtubi meyakini bahwa ICP sebesar 50$ per barell atau setidaknya pada sebesar 45$.  Kurtubi berpendapat bahwa ICP tidak hanya mempengaruhi pendapatan pemerintah saja, tetapi juga harga yang ada. Kurtubi yakin angka 50$ pada 2017 sangat tepat. Kurtubi mempertanyakan 7,096 Juta Ton LPG 3 kg sudah konversi ke wilayah Sumbawa atau tidak yang meliputi NTT, NTB, dan Papua. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Sisnas IPTEK

31 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para rektor universitas di Indonesia; Rektor Universitas Mulawarman, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Makassar, Rektor Institut Pertanian Bogor Kurtubi menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk memberi masukan RUU ini sebagai menjadi bahan dasar pengelolaan Pansus RUU IPTEK. Kurtubi menanyakan apakah ada perguruan tinggi yang dibiayai swasta dan penelitian di bidang apa saja yang swasta tertarik untuk membiayai hal tersebut serta bidang yang peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitiannya. Kurtubi meenjelaskan tidak semua bidang ilmu pengetahuan kita dorong untuk diteliti dan perlu ditentukan objek penelitian yang menjadi prioritas. [sumber]

24 Januari 2018 – Dalam  rapat dengan  perwakilan perguruan tinggi, Kurtubi mengatakan status perguruan tinggi adalah badan hukum.  Kurtubi menginginkan dapat memajukan penelitian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan peneliti/lembaganya.[sumber].

18 Januari 2018 –  Dalam rapat dengan ICMI, HPI, CIPG, Kurtubi menyatakan bahwa dirinya merupakan dewan pakar ICMI namun kurang aktif sejak menjadi anggota dewan. Kurtubi menjelaskan bahwa UU ini sangat penting sebab masalah pembiayaan merupakan masalah pokok yang memerlukan pengaturan lebih baik. Kurtubi juga mengatakan bahwa perlu diatur persentase anggaran untuk penelitian, sebab jika dibandingkan dengan negara China yang maju, selama ini kita terlalu sibuk memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu tentang NKRI, khilafah, impor beras. Kurtubi menyinggung masalah atas kemungkinan habisnya energi fosil di Indonesia, sehingga memerlukan penelitian energi baru terbarukan yang belum dapat perhatian pemerintah saat ini yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kemudian Kurtubi juga menyatakan bahwa ketika di komisi 7 PLTN sudah dimasukkan dalam sistem kelistrikan nasional.[sumber]

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kurtubi menyampaikan ada beberapa hal tugas mengenai bidang pertambangan. Di bidang pertambangan banyak menggunakan merkuri, tetapi di sisi lain merkuri mengandung manfaat bagi manusia, seperti di bidang industri, thermostat, bahan untuk penambalan gigi yang berlubang dan lain sebagainya. Kurtubi menginginkan adanya pengawasan terhadap pemakaian merkuri sehingga tidak merusak lingkungan dan sosialisasi di setiap daerah terkait penggunaan merkuri terutama di bidang–bidang yang memiliki dampak negatif dalam kehidupan manusia. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019 

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, 

Kurtubi mengatakan dirinya berterima kasih untuk penganggaran pemasangan listrik gratis korban gempa pada 2019. Namun Kurtubi menanyakan jumlah rumah tangga yang bisa disambung listrik pada 2018 dan pihak yang menerima pemasangan listrik Rp1,2 triliun. [sumber

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018– Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Menurut Kurtubi, kewajiban smelter ini kewajiban UU Nomor 4 Tahun 2009. Harusnya 5 tahun setelahnya dilaksanakan tapi faktanya kan tidak. Perkembangan di lapangan banyak yang sudah penuhi pembangunan smelter 100%. Hampir semua produk smelter diekspor ini kabar baik untuk memperbaiki cadangan devisa. Kemauan UU Minerba bukan hanya bangun smelter tapi juga sampai ke industri hilir. Sehingga industri hilir tambang berkembang di tanah air. Mohon kami diberi data perusahaan yang sudah selesai smelternya 100%. Keluaran produk diekspor kemana saja. Mungkin tidak hasil olahan smelter dijual di dalam negeri. Kurtubi mendukung penuh kerja sama Freeport dan PT Amman bangun smelter di Sumbawa karena tanah Sumbawa Barat tanah keras asli dibandingkan Gresik tanah urukan tanah reklamasi. Lagipula, di Gresik sudah numpuk industri jadi tolong dicatat untuk efisiensi nasional. Kerja sama Freeport dan Amman lebih efisien dibandingkan bangun smelter di Gresik.[sumber]  

Pembahasan RKA K/L 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Kurtubi mengatakan bahwa Komisi 7 sudah berkunjung ke Kebon Raya Lemor di Lombok Timur dan kebon raya ini sangat bagus dan perlu memperoleh dukungan antara lain seperti motor roda 3 pengangkut sampah. Sembalun ini juga bisa dijadikan objek wisata karena banyak sekali bukit-bukit di sana yang bagus. Kurtubi juga bertanya mengenai penanganan sampah menjadi energi listrik. Mungkin sampah ini bisa dijadikan PLT sampah, itu lebih baik seperti apa yang dijanjikan oleh pemda. Terkait penanganan sampah juga disini Kurtubi menjelaskan bahwa nomenklatur pengelolaan sampah B3 menjadi sampah energi butuh pemikiran dari kita semua bersama KLHK mendukung sampah ini menjadi energi PLT sampah dan dianggarkan di LHK. Perlu dukungan APBN dari KLHK untuk dapat mendukung sampah menjadi PLT sampah. Kurtubi usulkan agar teknologi PLT sampahnya yang standar yang sudah lulus uji. [sumber

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Kurtubi membahas terkait lifting yang mungkin diberi catatan oleh pemerintah dengan mendesak melalui SKK Migas agar Chevron segera mengimplementasikan hasil eksperimen EOA yang sudah dibayar cost recovery. Kurtubi juga membahas dasar hukum BPH Migas yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Kurtubi berpendapat untuk memberikan klarifikasi SKK Migas. Kurtubi menjelaskan tugas SKK Migas untuk mengontrol cost recovery, bukan hanya keliling kampus untuk ceramah. [sumber]

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Kurtubi menanggapi mengapa bekas Kontrak Karya (KK) tidak langsung diberikan kepada BUMN. Terkait dengan Freeport, Kurtubi menyampaikan bahwa yang menjadi contoh pengelolaan tambang dalam lingkungan dan perkembangannya jika dilihat bisa menjadi solusi PT Freeport untuk alasan efisiensi nasional. Kurtubi menghimbau untuk berjuang untuk kepentingan nasional, bahwa efisiensi nasional harus dikedepankan, Kurtubi menghimbau untuk berpikir kepentingan nasional dan mengacu kepada efisiensi nasional. Terkait batubara, disampaikan oleh Kurtubi bahwa sebelum ada PNBN, Indonesia masih besar di batubara, dilanjutlagi oleh Kurtubi, batubara pada akhirnya akan habis danKurtubi meminta untuk tidak bergantung ke batubara, karena batubara ini kotor, menghasilkan emisi CO2 dan debu yang membahayakan, Kurtubi menambahkan untuk pengusaha batubara berhati-hati karena produsen batubara akan mengurangi, hal ini dikarenakan stok batubara akan habis dan juga terlalu kotor, jadi memerlukan energi baru terbarukan tetapi dayanya masih naik turun dan tidak stabil, jadi menurut Kurtubi diperlukan energi nuklir. Kurtubi menyampaikan ada kegiatan yang rinci dan detail, sehingga meningkatkan harga saham kepada yang bersangkutan. Kemudian Kurtubi juga meminta penjelasan terkait argumen data yang dapat dipakai jika menimbulkan kesimpulan, Kurtubi mendorong pemerintah untuk tidak meneruskan Kontrak Karya, sesuai aturan, dan Kurtubi meminta untuk tidak mengulangi kekeliruan dan kesalahan yang terjadi, karena jika yang laporannya sudah bagus dan yang sudah DMO-nya terpenuhi tidak perlu diundang kembali. Kurtubi menyatakan apresiasinya karena ada underground namun Kurtubi beranggapan jika Inalum masuk nanti apakah berarti underground juga karena itu akan lebih baik, dan kalau Inalum masuk Freeport berarti underground, Kurtubi meminta untuk persiapkan BUMN menjadi majority, dan Kontrak Karya akan berakhir, karena potensi emas dan sumber daya lainnya di Dompu akan didorong BUMN untuk menjadi majority. Kurtubi juga menghimbau keputusan rapat Komisi 7 DPR bahwa penemuan potensi sumber daya emas di NTB dijadikan majority. Kurtubi juga menyampaikan dalam UU Minerba yang baru saja disahkan, sudah ada lagi istilah Kontrak Karya. [sumber

Respons Kebijakan Gross Split

4 April 2018 - Pada RDPU Komisi 7 dengan Dirjen Migas KemenESDM, K3S dan INGTA, Kurtubi mengatakan, menarik bila Chevron mengatakan tidak ekonomis dan menanyakan data remaining reserve dan perkiraan investasi untuk meningkatkan produksi serta mendukung Pertamina untuk melakukan studi khusus terkait hal tersebut. Kurtubi mengatakan, harga inefisiensi di hulu tidak boleh diciptakan pasar di sektor gas. Kurtubi menuturkan, agar murah gas lewat pipa dan negara yang harus membangun sehingga nanti murah. Kurtubi menanyakan kapasitas pipa yang diperlukan trader sehingga dapat mengatur harga. [sumber

Keberadaan Bursa Timah ICDX

24 Januari 2018 – Saat audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, Kurtubi memberi tanggapan bahan tambang ini (timah) seharusnya dikuasai pemerintah agar memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada rakyat. Kurtubi berpandangan bahwa aspirasi seperti ini harus kita dukung. Kekayaan tambang dikuasai negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Kurtubi juga berpendapat bahwa pemerintah harus mengupayakan nilai tambang semaksimal mungkin. Sejak awal minyak ditemukan harganya hanya 2 dolar. Tahun 60-an negara produsen minyak merdeka dan bersatu membentuk OPEC untuk mengendalikan harga. Kurtubi memberi pendapat bahwa kita produsen timah terbesar, maka kita langsung jual saja ke produsen. [sumber]

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Kurtubi mengaku dirinya mendorong adanya energi terbarukan. Kurtubi mengingatkan pada periode ini Komisi 7 baru menghasilkan 2 RUU di lingkungan hidup, yaitu RUU Persetujuan Paris Agreement & RUU Konvensi Minamata. Beliau menyatakan PLTU batu bara merusak lingkungan tetapi kita masih menggunakannya karena kebutuhan listrik kita tinggi. Kurtubi mengingatkan Saudi Arabia saja yang terkenal sebagai negara yang kaya akan minyak sudah mulai dalam pembagunan nuklir. Selain itu Kurtubi menambahkan bahwa Komisi 7 harus mengambil sikap politik sebagai wakil rakyat seraya menekankan PLTN harus masuk dalam kelistrikan nasional dan pandangan bahwa PLTN sebagai opsi terakhir harus dihapuskan. [sumber]

Komitmen PERTAMINA Sebagai Public Service Obligation Menyediakan Bahan Bakar Minyak

15 Januari 2017 - (AKTUAL.COM) - Komisi VII DPR RI mengimbau PT Pertamina (Persero) agar menunaikan tugasnya sebagai perusahaan PSO (Publik Service Obligation) melalui penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.

Terlebih, saat ini perusahaan plat merah itu menaikkan BBM jenis umum. Dia memperkirakan dampak peningkatan harga tersebut membuat masyarakat kembali memilih Premium hingga meningkatkan volume permintaan.

“Sah-sah saja kalau kembali ke Premium dengan adanya kenaikan jenis lainnya. Saya mengimbau ke Pertamina agar memenuhi permintaan Premium rakyat dan tidak mengurangi,” kata anggota Komisi VII DPR, Kurtubi di Gedung Dewan Pers, Minggu, (15/1)

Sejauh ini, ujarnya, suara Komisi VII DPR komitmen agar ketersediaan Premium tetap terjaga. Walaupun di sisi lain mereka mengharapkan peralihan ke BBM dengan oktan yang lebih baik. Namun, bukan berarti dengan cara mengurangi pelayanan dan pemaksaan terhadap masyarakat.

“DPR komit untuk tetap menyediakan BBM jenis Premium. Tidak boleh dilakukan dengan cara terpaksa atau pengurangan volume,” tandas politikus Nasdem ini.

Sebagaimana yang dikeluhkan publik, bahwa saat ini ada indikasi pengurangan penjualan Premium secara sistematis lantaran BBM jenis ini kurang menguntungkan bisnis dan diintervensi oleh pemerintah.

Indikasi tersebut bisa dilihat dari layanan di SPBU mulai dikurangi, dari ketersediaan volumenya, lorong SPBU, hingga pengurangan Nozle Premium.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja sudah menegaskan kepada Pertamina agar tetap memberikan layanan Premium pada masyarakat sebagai sebagaimana kewajiban PSO yang ditugasi oleh pemerintah.

“Di tempat-tempat yang tidak ada Premium sama sekali, kita akan minta Pertamina mengadakan Premiumnya,” kata Wirat  [sumber]

Pemindahan Dubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem

7 Desember 2017 –Pada rapat paripurna ke-118 Kurtubi berpendapat upaya resolusi konflik melalui proses multirateral adalah langkah yang tepat untuk Palestina-Israel. Kurtubi mendesak sidang darurat yang akan diselenggarakan PBB, Kurtubi juga mendukung pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam hal ini, dan Indonesia tetap ada dalam konstitusi dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina.[sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Kurtubi ingin agar PT Pertamina dapat memaparkan hasil ekspor di Timor Leste dan agar dapat menyelesaikannya sebelum berlanjut ke pemaparan direktorat. Kurtubi mengapresiasi kenaikan produksi minyak 12 persen merupakan hasil prestasi yang baik. Kurtubi menanyakan total profit PT Pertamina yang berasal dari hulu dan secara keseluruhan, sektor hulu memberikan keuntungan terhadap total keuntungan PT Pertamina dan juga mendukung ekspansi PT Pertamina untuk Hulu di luar negeri karena di Aljazair sudah ada hasilnya. Kurtubi menanyakan prospek kedepan Pertamina akan tetap stay untuk bisnis panas bumi karena kami sedang membuat RUU Migas dan kami akan mempertimbangkan apabila PT Pertamina ingin berbisnis di luar migas dan Pertamina sudah lama aktif dibisnis panas bumi. Kurtubi menginginkan agar PT Pertamina dapat memanfaatkan keanggotan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dalam merencanakan akuisisi agar perencanaannya ke negara-negara Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menjadi lebih efektif Kurtubi meminta agar dapat menyempurnakan prediksi demand Bahan Bakar Minyak (BBM) jangka panjang hingga tahun 2030 untuk prediksi kilang exsiting dan kilang ban. Kurtubi menanyakan lokasi mengenai 400wh panas bumi yang dimiliki PT Pertamina serta mengenai harga jualnya. Di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi panas bumi yang cukup besar lokasinya sekitar di Gunung Rinjani, kalau dilihat secara ekonomi bisa dilakukan pengembangan karena panas bumi merupakan karunia Tuhan yang tidak bisa diekspor dan kalau pertamina konsen akan proyek panas bumi ini anggota dewan akan mendukung penuh. [sumber]

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Kurtubi menyampaikan bahwa ada PLTU di Bima yang mangkrak. Komisi 7 menyarankan agar RUPTL perlu disempurnakan kembali. Berdasarkan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, nuklir sudah termasuk kedalam PLTN. Kami menyarankan agar PLTN dapat segera dibangun pada tahun 2019 dan harus memiliki feasibility yang konkret. [sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Kurtubi menyatakan asalnya yang dari NTB, daerah yang menghasilkan tembaga, tetapi masih miskin. Kemudian, Kurtubi menyatakan harus ada kepastian untuk perpanjangan. Kurtubi menyebut pelaksanaan di Gresik masih banyak kendala. Kurtubi mengatakan bahwa pembangunan smelter di Pulau Sumbawa direncanakan oleh perusahaan anak bangsa. Papua memiliki kekayaan alam, sebaiknya gap segera diperkecil. Kurtubi mengatakan bahwa di Papua perlu dibangun infrastruktur untuk kepentingan jangka panjang. Jika perencanaan smelter berjalan baik, Kurtubi menyatakan industri berbasis tambang akan didorong. Menurutnya, Multipliereffect juga harus dipertimbangkan. Kurtubi meyakini bila pembangunan smelter di Gresik dipaksakan, maka tidak akan jalan. Terakhir, Kurtubi menanyakan apa keputusan PT Aman Nusantara untuk membangun smelter di Sumbawa akan berdampak pada pembangunan di Gresik. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK, Kurtubi menanyakan kepada PT Vale terkait banyaknya resource dari potensi nikel di seluruh wilayah kerja. Kurtubi menambahkan perlunya disusun angka-angka tersebut dalam hal mendukung penambahan wilayah PT Vale. Kurtubi menanyakan banyaknya royalti yang didapat dan menanyakan asal pembeli dan daerah-daerah eksport. Kurtubi menyarankan untuk tidak memakai kontrak karya. [sumber]

RAPBN 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Kurtubi mengatakan bahwa semuanya sudah ter-cover dalam 13 program ini sehingga anggarannya diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat misalnya dengan Pekerjaan Umum terkait pembangunan jalan ke hutan. Kurtubi menyarankan di daerah itu butuh program secara nyata, contohnya di Siabau Barat ada danau yang terbengkalai padahal tempatnya bisa untuk wisata. Kurtubi memohon agar dilakukan kunjungan ke Pulau Moyo. [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Kurtubi meminta kejelasan pada ICP mengapa tidak ditentukan saja langsung satu angka 50 dollar/barrel. Kurtubi juga menambahkan jika mengacu pada PP 79 tahun 2014. Kurtubi menentang keras kebijakan ini. Kurtubi mengatakan, tidak memungkinkan tahun depan anak muda akan beralih ke Vietnam karena listrik dan investasi ada. Selain itu, ia meminta dibuatkan peluang dibangunnya penggerak nuklir. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Kurtubi menyampaikan bahwa harga LCP terasa rendah pada tahun ini. Di samping itu, ia juga menyetujui jika dinaikan dari USD 40 menjadi USD 45 per barrel serta volume LPG 3kg, tetap harus tetap dikontrol ke bawah. Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa banyak rakyat yang mengeluh harga LPG sebesar Rp.20 ribu di Nusa Tenggara Barat. Kurtubi juga sangat takut bila harga tersebut dapat naik pada saat puasa. Maka dari itu, ia meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah.  [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Kurtubi menilai masih terlalu sedikit program KemenESDM yang mengkonversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Menurut Kurtubi bila infrastruktur gas sudah mencukupi  kita tidak akan ada masalah dengan BBM. Kurtubi saran untuk KemenESDM mempertimbangkan memperbanyak infrastruktur gas. Apabila infrastruktur gas mau diberikan ke Perusahaan Gas Negara (PGN), maka Kurtubi saran agar KemenESDM membeli balik (buy back) PGN. Apabila tidak ke PGN, Kurtubi saran agar Pertamina yang membeli infrastruktur gas tersebut. Kurtubi menggaris bawahi bahwa belum ada diskusi mengenai Cost Recovery tetapi sudah disetujui Cost Recovery sebesar USD16.5 milyar. Kurtubi menilai persetujuan ini aneh.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Kurtubi menyampaikan bahwa reklamasi ini bukan semata-mata dari Pemerintah yang sekarang, tetapi sudah sejak lama. Pemerintah sepakat dengan moratorium. Kurtubi meminta agar dilakukan kajian amdal yang lebih reliable agar menjadi acuan apakah reklamasi pantura Jakarta dapat dilanjutkan atau tidak. Kurtubi juga menyampaikan bahwa pipa gas di bawah pulau merupakan bahaya besar. Pembangkit tenaga listrik itu concern dan tidak boleh dikorbankan untuk reklamasi pantura Jakarta. Kurtubi juga tidak setuju dengan pendapat Aryo P.S Djojohadikusumo yang mengatakan untuk pemberhentian seluruh kegiatan reklamasi karena dampaknya akan lebih besar sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif.  [sumber]

11 April 2016 - Kurtubi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) untuk memastikan bahwa bahwa rakyat, terutama nelayan, tidak jadi korban akibat proyek reklamasi pantura Jakarta. Kurtubi mendukung adanya kajian integrasi terhadap proyek itu.

Selain mengundang Gubernur DKI Jakarta, Jabar, dan Banten, Kurtubi mengusulkan agar rapat selanjutnya turut menghadirkan MenKP untuk mengetahui dampak reklamasi terhadap nelayan, kelautan, dan perikanan.  [sumber]

Penghapusan Subsidi Solar oleh Pemerintah

11 April 2016 - (TEMPO.CO)- Anggota Komisi Energi DPR, Kurtubi, mendukung wacana penghapusan subsidi solar oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tapi dukungan itu bersyarat.

Kurtubi menyatakan saat ini memang waktu yang tepat bagi pencabutan subsidi solar. Sebab, harga minyak dunia masih rendah. Menurut dia, kalau subsidi dicabut sekarang pun, dengan harga minyak dunia di kisaran US$ 40 per barel, harga solar di pasar tak akan naik tinggi. “Kalaupun naik, tidak akan terlalu tinggi, bahkan mungkin tetap,” ujarnya saat dihubungi, Senin, 11 April 2016.

Yang perlu diperhatikan, kata Kurtubi, adalah saat harga minyak dunia kembali bergolak. Maka, ia menyarankan pemerintah menetapkan batas bawah dan batas atas harga minyak. Saat harga minyak dunia di bawah US$ 30 per barel, misalnya, pemerintah dapat menarik Dana Ketahanan Energi. Sebaliknya, “Saat harga minyak di atas US$ 100 per barel, tidak mungkin solar dan Premium dijual Rp 12 ribu per liter. Saat itu negara harus hadir dalam subsidi,” kata politikus Partai Nasional Demokrat ini.

Sebelumnya, pemerintah menggulirkan rencana mencabut subsidi solar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menilai wacana pengurangan subsidi tidak lepas dari harga minyak dunia yang kini masih rendah. "Ini masih proses dialog publik. Kami bertahap ingin menyelesaikan masalah subsidi," tuturnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, siang tadi.

Menteri Sudirman menyatakan peluang mengurangi jatah subsidi cukup terbuka. Kendati demkian, keputusan akhir soal pencabutan subsidi mesti diambil melalui pembahasan di DPR. "Kami mengusulkan, tapi kan tergantung Komisi Energi nantinya," ucapnya. 

Saat ini, bahan bakar minyak jenis solar masih mendapat subsidi sebesar Rp 1.000 per liter dari pemerintah. Bila wacana penghapusan subsidi solar lolos, anggaran yang bisa dihemat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 16 triliun. 

Selain solar, pemerintah mengkaji pengurangan subsidi untuk konsumen listrik berkapasitas 900 watt. Rencananya, pemotongan subsidi listrik dilakukan pada pertengahan tahun ini. 

Menteri Sudirman mengatakan proses pengurangan subsidi listrik akan dibahas dalam sidang kabinet. "Kami akan melihat situasi apakah akan ditunda atau tidak," katanya.  [sumber]

Desakan untuk Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

3 Februari 2016 - (KOMPAS.com) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. 

Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarakat pasca-selesainya proyek 35.000 MW.

Menurut dia, naiknya konsumsi listrik per kapita akan jadi barometer tingkat kemakmuran rakyat suatu negara. 

"Saya yakin, meskipun 35.000 MW selesai, konsumsi listrik per kapita masih relatif lebih rendah dibandingkan dari negara-negara tetangga," tutur Kurtubi dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menunjukkan rata-rata konsumsi listrik di Indonesia baru mencapai 800 kWh. Adapun rata-rata konsumsi listrik per kapita di Asia Tenggara mencapai 2.500 kWh. 

Sementara itu, proyek 35.000 MW sendiri ditargetkan rampung pada 2019. 

Kurtubi mengatakan, Indonesia memiliki banyak sumber energi baru dan terbarukan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik, misalnya panas bumi, air, angin, dan cahaya matahari sepanjang tahun. 

Namun, untuk mengejar permintaan konsumsi listrik guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan terobosan. Salah satunya dengan pemanfaatan energi nuklir.

Berkaca dari pengalaman negara-negara maju yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), mayoritas telah memiliki PLTN. 

"Makanya, Komisi VII insya Allah akan mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan PLTN. Jangan PLTN dianggap haram," kata Kurtubi. (sumber)

Kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir

2 Desember 2015 - Kurtubi meminta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) juga dapat bekerja karena selama ini Kurtubi merasa BAPETEN hanya mengerjakan permasalahan remeh.  [sumber]

Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Anggota DPR

16 November 2015 - (Metrotvnews.com) - Anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa dibawa ke ranah hukum. Nama keduanya dicatut dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Kita harapkan juga (kasus pencatutan nama presiden) dibawa ke jalur hukum. Karena, ini saya lihat merupakan skandal di bidang pertambangan yang sangat besar," kata Kurtubi dalam dialog Prime Time News di Metro TV, Senin (16/11/2015).

Pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK diungkap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Diketahui, sang pencatut nama tersebut Ketua DPR, Setya Novanto.

Kurtubi mendukung jika kasus pencatutan nama tersebut dibawa ke ranah hukum. Alasannya, karena kasus ini menyangkut ke pimpinan DPR.

"Saya kaget pimpinan kita ini terlibat dalam hal yang enggak bagus, enggak mendidik," ujar dia.

Sudirman diketahui juga sudah melaporkan pelanggaran etik Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Kurtubi pun berharap MKD dapat mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh Setya.

"Tentu nanti kita akan serahkan ke MKD secepatnya. kita harapkan bisa mereka bersidang, dan kalau memang ada indikasi pelanggaran harus dihukum dan kita dorong ke ranah hukum. Tidak boleh kekayaan bangsa diserap seperti ini," tegas politisi dari Fraksi NasDem tersebut.

Jika terbukti bersalah, Kurtubi berharap MKD dapat memberikan hukuman yang setimpal. Hukuman yang diberikan harus memiliki efek jera.

"Ini skandal besar, harus ada efek punishment yang menghasilkan efek jera agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto.

"Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab di Metro TV. (sumber)

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Kurtubi belum bisa menilai bahwa cost recovery tidak  wajar karena belum dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, Kurtubi meminta SKK Migas untuk memberikan penjelasan cost recovery lebih detail agar bisa berdebat dengan Banggar.

Kurtubi meminta SKK Migas menjelaskan biaya drilling onshore & offshore per meter untuk setiap perusahaan dan menjelaskan posisi sumbangan yang dibayar perusahaan asing dalam laporan.

Kurtubi menegaskan kembali bahwa tugas SKK Migas adalah mengawasi biaya yang dikeluarkan oleh KKKS sehingga kondisi ketidakakuntabelan menjadi bukti terjadinya inefesiensi manajemen cost recovery.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Mewakili Nasdem, Kurtubi mendukung penuh untuk kerjasama dengan SONANGOL. Kurtubi juga mendukung penuh Pemerintah untuk kerjasama di OPEC karena Indonesia harus ada sumber-sumbercrude oil lain di luar Timur Tengah dan mungkin bisa mempertimbangkan juga Rusia atau Venezuela.

Terkait interupsi dari Mat Nasir dari Jatim 11 seputar penggunaan pesawat pribadi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) untuk mengunjungi Konferensi OPEC, Kurtubi menilai tidak perlu diklarifikasi ke BPK dan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) karena penggunaannya untuk kegiatan penting.

Kurtubi minta perhatian khususMenESDM agar SKK Migas mengintensifikasikan pengawasan. Kurtubi percaya angka-angka target lifting minyak akan tercapai karena angka-angka ini diambil dari Plan of Development (POD). Kurtubi menilai harga ICP itu lebih dekat dengan harga WTI daripada harga Brent, padahal biasanya harga ICP lebih dekat ke harga Brent. Kurtubi mendesak MenESDM perlunya evaluasi ulang mekanisme menghitung ICP.  [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Menurut Kurtubi secara hukum kalau Kontrak Kerja Sama sudah selesai kontraknya, harusnya balik ke negara. Kurtubi menekankan bahwa ia bukan anti asing karena mereka sudah berani menanggung resiko. Kurtubi menghimbau Pemerintah agar memperbolehkan PERTAMINA untuk masuk Kontrak Kerja Sama sebelum due date-nya berakhir. Menurut Kurtubi Blok Rokan adalah sumur minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan lebih dari 1 milyar barrel dan PERTAMINA sudah perlu mempersiapkan diri untuk 2021. Kurtubi malu dengan PETRONAS yang konon dulu belajar dari kita, tapi sekarang produksinya lebih dari 800.000 barrel per hari. Kurtubi desak PERTAMINA untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusianya (SDM) karena akan banyak blok-blok yang akan kembali ke PERTAMINA.

Secara politis, Kurtubi mendukung untuk pembangunan pipa jalur gas dan mengusulkan ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) untuk membentuk holding company BUMN Gas.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Kurtubi meminta tolong agar PLN memberikan data kepada Komisi 7 harga cost untuk energi primer, energi batu bara, dan lain-lain. Secara nasional, rencana PLN masih belum memenuhi tujuan bersama untuk meningkatkan elektrifikasi rasio dan meningkatkan kehandalan (menghindari listrik yg hidup mati). Kurtubi melihat hal ini belum menjadi bagian di rencana PLN. Faktanya konsumsi listrik per kapita kita masih sangat rendah. Masih 1/6 dari konsumsi listrik per kapita Malaysia. Bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir secara konkret? Kemudian ternyata NTB paling buruk elektrifikasinya dan pembiayaan listrik di NTB paling mahal. NTB dan NTT elektrifikasinya juga harus ditingkatkan. Untuk 20 MW panas bumi kenapa tidak dimanfaatkan? Prosedur investasi harus dipermudah dan dipercepat.  [sumber]

Kenaikan Harga BBM

Pada 30 Maret 2015 - Kurtubi akui hitungan Alpha dan MOPS yang ditunjukkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) sudah benar. Faktanya adalah Dollar amat kuat terhadap Rupiah. MOPS juga meningkat sehingga pelan-pelan harga minyak dunia naik. Kurtubi menyoroti masalah frekeunsi kenaikan harga. Menurut Kurtubi setiap kali naik, kenaikan harga menimbulkan kekacauan dalam harga barang, jasa dan tarif angkutan umum. Kurtubi menilai ini berbahaya karena harga BBM dampaknya asimetris antara kenaikan dan penurunan. Kurtubi desak ke MenESDM untuk juga melakukan sosialisasi yang intensif kepada publik apabila mekanisme kenaikan harga BBM dilakukan berdasarkan kesapakatan. Kurtubi saran ke MenESDM agar frekuensi kenaikan harga BBM jangan setiap bulan.

Kurtubi juga menyoroti industri migas Indonesia yang terpuruk karena kurangnya kilang minyak di Indonesia. Kurtubi menilai salah kebijakan yang mengharuskan untuk membeli BBM yang dikonsumsi di pasar minyak internasional. Menurut Kurtubi ini penyebab utama kenapa harga BBM amat mudah terguncang fluktuasi mata uang Rupiah karena Indonesia amat kurang kilang minyak.  [sumber]

Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas Untuk Penghapusan BBM Premium

Pada 27 Januari 2015 - Kurtubi mengingatkan pentingnya memulai proses pembenahan tata kelola migas Indonesia secepat mungkin dan meminta Menteri ESDM untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu.  [sumber]

31 Desember 2014, kepada Waspada.co.id (blog) Kurtubi menyampaikan bahwa ia menyambut baik rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM Premium.

Kurtubi menyebutkan: "Saya melihat niat mereka baik. Lagipula di Asia Tenggara tidak ada lagi yang mengimpor RON 88. Kita bisa saja dimainkan terus oleh mafia kalau begitu," (baca disini)

Smelter Freeport

27 Januari 2015 - Saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Kurtubi menanyakan pada pihak Freeport, apakah ada hasil lab yang dilaporkan tentang kandung emas, perak dan tembaga dari pengiriman konsentrat. Kurtubi ingin Freeport memberikan laporan keuangan lengkap, yang menyertakan revenue dan cost dari emas, tembaga, perak. Menurutnya, ini adalah kelemahan dari host country, yang tidak tahu-menahu tentang cost dari produksi. Kurtubi juga menghimbau agar DPR diberikan izin untuk menggunakan auditor kedua atau ketiga di samping auditor Freeport sendiri. 

Membangun smelter menurut Kurtubi, adalah untuk keuntungan Freeport sendiri. Menurutnya Freeport dapat membangun smelter di Papua dengan mudah. Ia tak mengerti apa yang jadi kendala. 

Menurut Kurtubi, royalti yang diberikan kepada negara juga harusnya min. 21%, bukannya malah hanya 1%. 

Kurtubi juga diwawancarai oleh Tim WikiDPR mengenai Freeport dan Newmont pada tanggal 30 Januari 2015. Wawancara bisa dibaca di sini

Sonangol

Pada 27 Januari 2015 - Kurtubi menyarankan pemerintah untuk melakukan kerja sama sebanyak mungkin untuk membangun kilang minyak demi swasembada BBM.  Kurtubi terbuka untuk pemerintah menjajaki kerja sama dengan AramcoSonangol,Lukoil, dll.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri Lombok Barat
Tanggal Lahir
09/04/1951
Alamat Rumah
Jl. Bunyu No.6 RT.01 RW.18 Kel.Cipinang, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp
0215755962 / 0811800948

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Barat
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup