Nasional Demokrat - Nusa Tenggara Timur I

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua IBI, HK HPM, KRBI Victoria, IAI, AEI, dan MAPI

Johnny menjelaskan kami sepakat kalau kita harus menjaga komentar atas RUU ini, kita perlu memasukan standarisasi tentang kompetensi dan integritas. Bagaimana konsekuesi perbankan di dalam dan di luar ini baru masukan.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Sindikasi Pemilu, dan Sekber Kodifikasi Pemilu

Johnny mengatakan sebenarnya RUU Pemilu untuk siapa dan berpihak kepada siapa. Distribusi suara di Jawa dan luar Jawa kurang berimbang. Johnny berpendapat teknologi harus diadopsi untuk penyederhanaan proses pemilu, intervensi SDM yang terlalu banyak akan menimbukan bias.

Isu-Isu Krusial dan Hasil Lobby — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Johnny mengatakan yang disepakati dalam lobby hanya tanggal parpur, sisanya menyesuaikan. Jadi jangan sampai ada misleading di publik.

Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Wakil Menteri Keuangan

Johnny mengatakan 18 cluster isu sangat krusial, hal ini bisa berujung pada voting di paripurna. Manajemen waktu penting agar tidak dihadapkan pada putusan deadlock.

Dana Saksi dan Sistem Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Johnny mengatakan F-Nasdem memilih opsi tidak setuju jika saksi dibiayai oleh negara. Apakah Bawaslu memiliki SDM yang memadai untuk mengadakan pelatihan saksi. Presiden dan DPD tidak bisa memberikan sikap karena bukan bagian dari Pansus, padahal kegotongroyongan politik diperlukan.

Potensi Penerimaan Tax Amnesty dan Repatriasi Dana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia

Johnny mengatakan bahwa Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang optimis. Ia beranggapan angka-angka yang disampaikan oleh Menkeu RI dan Gubernur BI pasti disertai dengan landasan. Disisi lain, penting untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait RUU tentang Tax Amnesty, karena adanya miss persepsi publik yang terjadi. Johnny menyampaikan terkait dengan subjek tax amnesty, subjeknya ada perorangan dan badan. Terkait dengan badan-badan yang dijelaskan adalah badan-badan di Indonesia. Ia menanyakan angka yang tepat dan banyaknya nominal yang akan melakukan repatriasi dan deklarasi.

Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Johny menegaskan sosialisasi itu akan lebih untuk intens dilakukan. Kemudian, Johny mengatakan karena krisis bisa datang setiap saat.

Pembahasan Lima Isu Krusial dan Pandangan Mini Fraksi — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI

Johnny G. Plate mengatakan bahwa terhadap keseluruhan RUU Pemilu ini ada beberapa catatan dan terhadap penambahan syarat-syarat pada RUU ini akan berimplikasi pada biaya. Kami menekankan porsi APBN ini digunakan secara bertanggung jawab, terhadap lima isu krusial ini kami memberikan catatan bahwa Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) berharap kita tidak tidur di tempat tidur yang sama dengan mimpi yang banyak. Isu ambang batas presiden ini kami berpendapat dibutuhkan dukungan dan modal politik yang kuat bagi presiden, seharusnya pada pilpres berikutnya ambang batas ditingkatkan. Presiden tidak saja sebagai kepala pemerintah juga sebagai kepala negara tentang ambang batas DPR, Nasdem mengusulkan ditingkatkan hingga 7 persen dan kami menyetujui ambang batas DPR-RI mencapai 4 persen, ini demi menjaga hak konsituen agar hak kedaulatan tidak layak diambil. Kami menyepakati alokasi kursi per dapil untuk DPR-RI 3-10 dan DPRD 3-12 serta kami menyetujui konversi suara gunakan Saint Lague Murni. Kami mengusulkan untuk putuskan dengan musyawarah mufakat dan Nasdem menerima dan menyetujui pembahasan RUU Pemilu ini masuk pada pembicaraan tingkat dua.

Laporan Hasil Tim Perumus (Timus), Tim Sinkronisasi (Timsin) dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pedapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Johnny G. Plate mengatakan bahwa kalau delegasi diberikan kepada KPU dan Bawaslu, norma akan berubah semua, kewenangan yudisial DKPP menjadi berubah.

Penambahan Jumlah Kursi Anggota DPR RI — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Johnny G. Plate mengatakan bahwa sistem pemilu dahulu berlangsung dengan sangat terbuka dan seharusnya saat inipun konsisten terbuka, oleh karena itu kami memilih sistem pemilihan terbuka dan opsi yang lainnya mengikuti sistem sebelumnya.

Pelantikan Pergantian Anggota Antarwaktu (PAW), Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), dan Perpanjangan Masa Pembahasan Sejumlah RUU — Rapat Paripurna DPR RI

Johnny meminta RUU MD3 ditunda pengesahannya karena UU MD3 harus berdasarkan roadmap, sementara draft RUU MD3 masih terlalu banyak substansi yang pragmatisme dan kepentingan kelompok. Johnny juga meminta Pimpinan sidang menawarkan kembali kepada anggota sidang tentang persetujuan pengesahan RUU MD3.

Tanggapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi (APBNP) Tahun 2015 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Johnny menanyakan tentang angka pendidikan di Indonesia.

Pembahasan Perpajakan — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)

Johnny P. mengatakan Komisi 11 DPR RI mendukung jika INSA banyak menemukan kapal asing, tegur saja langsung. Ia setuju pajak progresif untuk asing.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Johnny mengatakan apa yang disampaikan Anggito bukan hanya tranformasi BPK tetapi restorasi BPK output kinerja BPK murni finacial audit dan pos-audit saja dan tidak ada forensik sama sekali. Jika kita hanya mengaudit belanja, maka tidak akan ada sinkronisasi dari BPK ini dengan DPR. Secara eksplisit yang harus dijelaskan secara khusus yaitu yang terkait dengan sumber pembiayaan, alokasi belanja negara untuk melakukan financing costs itu begitu besar jadi harus diperhatikan. Kiat apa yang dapat dilakukan dalam international bargaining dan leverage dalam pinjaman internasional.

Laporan Badan Anggaran terkait RUU RAPBN 2016 sekaligus Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Pembentukan Panitia Khusus terkait Kebakaran Hutan dan Lahan — Rapat Paripurna DPR RI

Jhonny mengatakan kecewa dengan dagelan politik atas penggunaan masker di ruang paripurna DPR RI.

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2014 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Johnny mengatakan DPR bolak-balik ke dapil, tetapi kebutuhan spesifik di daerah tidak bisa diakomodir. RPJMN belum bisa mensinkronkan visi misi Presiden, gubernur, Bupati dan Walikota. Jhonny mengatakan
para Bupati di daerah memiliki kepentingan sendiri di dapilnya, jadi anggaran hanya dihabiskan disitu. Jhonny mengatakan jika musrembang tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan muncul kebijakan taktis pragmatis DPR. Jhonny mengatakan pemerintah jangan hanya terbatas auditing teknis tetapi juga sasaran
pembangunan. Jhonny menyampaikan bahwa asumsi tidak hanya disusun, tetapi perlu melihat berbagai aspek dan protokol untuk mengatasi dampak perubahan landscape perekonomian perlu dibuat. Jhonny mengatakan melemahnya rupiah menciptakan kepanikan psikologis di masyarakat, maka perlu ada komunikasi ke pasar seperti devisa masih diatas Rp100 miliar dan inflasi masih terkendali agar tidak panik.

Perubahan Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, Penetapan Kantor Staf Presiden menjadi Mitra Komisi 2 DPR RI, dan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) — Rapat Paripurna DPR RI

Jhonny mengatakan F-Nasdem telah menerima 13 ribu petisi dari masyarakat yang menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilih (UP2DP). Jhonny menyampaikan bahwa F-Nasdem menolak kebijakan dana aspirasi dalam APBN 2016 karena akan menabrak banyak UU. F-Nasdem akan tetap
memperjuangkan aspirasi rakyat, namun harus mengikuti UU yang berlaku. Jhonny mengatakan F-Nasdem menolak UP2DP untuk mencegah penyalahgunaan uang negara.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 11 Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan RI

Johnny menanyakan terkait BMN kapan dilakukannya revaluasi terakhirnya dan apa basis yang digunakan, revaluasi kapan terakhir, berbasis apa ini NJOP atau market value, kalau NJOP menaik jangan sampai under value.

Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Johnny menanyakan kelebihan dana OJK bersumber dari APBN atau bukan. Ia juga mempertanyakan dampak dari adanya deposito rate dan kontrol pengawasan serta langkah yang diambil OJK dalam mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Johnny menjelaskan berikan rewards sesuai hasil kerja, jangan sampai uang rakyat dibuang percuma.

Pilkada Tahun 2015 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Johnny menjelaskan kami tak terbayangkan Pilkada serentak ini menjadi tsunami Pilkada yang berlandaskan dengan pengalaman kami sebelumnya. Kami tidak meyakini pemilihan umum kepala daerah nanti akan mengalami kegagalan yang merasa khawatir justru dari pengawas bukan dari eksekutor. Polri sudah menyatakan siap mengamankan Pilkada dengan bantuan TNI yang kita butuhkan adalah kita semua komitmen untuk menjalankan Pilkada dengan baik. Apabila kita mempermasalahkan anggaran, maka kita sangat khawatir terus permasalahkan tidak ada alasan mendasar untuk mengundur pelaksanaan Pilkada.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Johnny menjelaskan Fraksi NasDem menyetujui pencabutan Perppu ini dibahas di tingkat 2 secepat mungkin.

Industri Manufaktur sebagai Penyangga Perekonomian Nasional — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Suryo Bambang Sulisto (Ketua Umum KADIN) dan Mohamad Suleman Hidayat (Mantan Menteri Perindustrian RI)

Johnny menanyakan orientasi strategi industri di Indonesia. Menurutnya, ledakan kelompok usia menengah dapat menjadi bonus atas disaster demografi, karena disparitas yang besar juga perlu adanya penyebaran industri. Ia menanyakan saran yang dapat diberikan agar industri penyebarannya industri dapat merata.

Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Johnny mengatakan terkait dengan asuransi, ada beberapa masalah yang harus ditangani. OJK dan Regulator harus sama-sama mencari solusi disetiap masalah perasuransian, contoh seperti kasus AJB Bumi Putera ada asuransi yang baik tetapi untuk jangka panjangnya ada masalah. UU PPASK telah disiapkan oleh Pemerintah untuk menjaga kestabilan keuangan kita. Johnny menyarakan agar Pemerintah dapat memperhatikan pembiayaan modal. Ada Rp689 Triliun akumulasi dari SBSN sejak tahun 2008 sampai 2017, dan NTT mendapatkan tidak lebih dari Rp1 Triliun.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Johnny mengatakan bahwa kegiatan prioritas bea dan cukai salah satunya dwelling time. Johhny menanyakan peningkatan dwelling time ini sampai mana.

Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) dan Anggaran Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (ATOJK) Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan

Johnny memberikan saran kepada OJK untuk memperhatikan protokol terkait dengan konglomerasi.

Pembahasan Pengalihan Fungsi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Jhonny G. Plate mengatakan banyak perusahaan besar di Indonesia yang colapse karena perihal penempatan SDM yang tidak pas.

Penyertaan Modal Negara PT Sarana Multi Infrastruktur (PMN SMI) 2015 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kekayaan Negara dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Johnny mengatakan karena lembaga pembiayaan ingin jadi prolegnas, perlu dikomunikasikan Komisi 11 dengan sungguh-sungguh. Dari pengalaman, banyak RUU prioritas namun hanya terbatas. Ia menyarankan untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai LPPI agar sedikit DIMnya. Ia mengatakan kalau ingin fungsi SMI sebagai katalis pembangunan, maka provinsi yang fiskalnya kurang harus diperhatikan. Ia menanyakan mengenai pembangunan listrik di NTT dalam pipeline 2016 SMI. Ia mengatakan pada saat pilkada di NTT, listrik mati sehingga menciptakan kecurigaan di antara rakyat.

Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan

Johnny mengatakan dalam pemberian PMN, hal yang perlu diperbaiki adalah manajemen dan leadership
di BUMN. Johnny berpendapat seharusnya pemberian PMN sebanding dengan dividen yang diberikan ke negara, atau BUMN tidak perlu membayar dividen tetapi memperkuat ekuitas dan tidak meminta PMN lagi. Johnny mengatakan jika PMN diberikan, maka perbaikan kinerja juga harus dilakukan dan ekuitas harus bagus. Johnny menyampaikan subsidi listrik dan tabung gas diberikan setiap tahun, tetapi rakyat di wilayah miskin tidak mendapatkan. Johnny mengatakan F-Nasdem mendukung pemberian PMN sebesar Rp9 triliun.

Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Johnny mengatakan bahwa road penyelesaian harus jelas, jika ini tertunda dan jika terjadi kesalahan maka akan repot karena kasus perdata saat ini sudah jadi pidana. Johnny menyatakan bahwa menyetujui terkait dengan program internal. Johnny mengatakan bahwa efisien harus qualified bukan harus kecil dan murah. Johnny mengatakan bahwa Net Interest margin di daerah-daerah sangat tinggi, sehingga ini akan membebani UMKM.

Transfer Daerah Tentang RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Johnny mengatakan program subsidi non energi besarnya Rp82 Triliun. Ternyata banyak data dan tata kelola di subsidi pangan yang perlu diperbaiki. Ia mengatakan pada subsidi pupuk yang diterima petani, itu dijual kembali. Ia meminta hal tersebut diperhatikan. Ketika kunjungan ke daerah, ternyata subsidi KUR bunganya lebih banyak untuk pedagang distribusi. Diharapkan agar ada tata kelola yang lebih baik. Ia menyampaikan Banggar kurang setuju dengan subsidi EBT, padahal EBT bisa meningkatkan elektrifikasi. Ia mengatakan bandara di Labuan Bajo juga belum selesai.

Asumsi Makro Ekonomi dan Target Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja Lanjutan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia

Johnny mengatakan di NTT, konektivitas antar kabupaten tidak ada sentuhan yang tepat, Johnny bertanya jadi bagaimana untuk mengejar ketertinggalan. Johnny mengusulkan ada aturan yang mengatur di lapangan. Johnny meminta data musrembang, anggaran dan kebutuhan.

Asuransi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah, PT PLN (Persero), Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Johnny berharap subsidi dan elektivikasi merata dan tidak ada kesenjangan antar wilayah.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Johnny mengatakan ada faktor internal yang bisa mempengaruhi likuiditas. Ia menyampaikan perlu disiap langkah-langkah afirmatif untuk menyerap dana tax amnesty. Ia meminta perhatian MenESDM karena target lifting migas selalu declining.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Johnny mengingatkan bahwa jangan sampai pembahasan politik mempengaruhi pembahasan RAPBN-P ini.

Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Johnny berharap APBN kali ini disusun sedemikian rupa agar kredibel. Ia mengatakan setelah 70 tahun merdeka, di NTT ada 44% daerah yang belum kenal listrik. Dana desa banyak yang belum menjamah daerah-daerah. Ia menyampaikan 10 komoditas pangan harus menjadi perhatian serius. Ia mengatakan Indonesia sudah terlalu tergantung dengan pangan impor dan harus segera diputuskan asumsi makronya karena Banggar tidak bisa menunggu lama. Ia menghormati asumsi makro pertumbuhan ekonomi di RAPBN sebesar 5,2%. Waktu RAPBN 2016, Nasdem mengusulkan 5%. Ia mengatakan dengan batas bawah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% Pemerintah harus kerja keras dan itu sungguh berat. Ia mengatakan pada 2016 paruh pertama pertumbuhan ekonomi 4,9 dan di paruh kedua harus 5,48%. Ia mengatakan saat menyetujui tax amnesty harus juga merevisi UU KUP. Ia menyarankan mengundang mitra untuk mencari solusi untuk menampung dan tax amnesty. Ia menanyakan hal yang akan dilakukan Pemerintah jika target tax amnesty tercapai.

Laporan Komisi 3 DPR RI mengenai Persetujuan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Badrodin Haiti dan Persetujuan Pengangkatan Komjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D sebagai Kapolri — Rapat Paripurna DPR RI

Johnny meminta Kapolri baru untuk segera menyelesaikan kasus human trafficking di Nusa Tenggara timur.

Pinjaman Cash Before Delivery (CBD) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri

Johnny mengatakan disampaikan ada kekhawatiran likuiditas karena mendekati 90% ada gap antara kredit-sumber dari sisi itu, diingatkan bahwa kami akan mensahkan UU Pencegahan dan Penanganan Sistem Krisis. Sistem keuangan untuk mengawasi lalu lintas keuangan dari sisi aset managemen unit harus diperhatikan sehingga hidden non performing loan jauh dari kenyataan. Apabila dirasa terlalu sulit maka dicarikan jalan untuk mengurangi risiko perbankan. Terkait pendaan dari CDB, alokasi kredit terusan di konfirmasi pinjaman dari Tiongkok untuk kereta cepat tidak betul kami berharap isu tersebut dihentikan perlu betul-betul diwaspadai karena tingkat bunga dari tahun ke tahun akan terus menurun.

Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2017 — Badan Anggaran Panitia Kerja (Banggar Panja) Asumsi Makro DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Johnny menanyakan jumlah yang seharusnya disubsidi, tetapi tidak dapat. Ia meminta langkah afirmatif untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Ia membahas mengenai subsidi BBM dan LPG 3 kg serta yang ia yakin bahwa di Indonesia Timur hampir tidak ada tabung LPG. Ia meminta pembetulan data untuk rasio elektrifikasi dan tata kelola subsidi LPG 3 kg di NTT, Maluku, dan Kalimantan.

Isu-Isu Krusial Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah

Johnny mengatakan nanti akan ada DIM yang satu berkaitan dengan yang lain. Ia meminta agar stay disitu sampai selesai. Ia meminta untuk PKS, nota DIM No.27 agar dapat dihindari definisi yang bias dan membingungkan. Ia mengatakan harus lihat data jumlah banyak penduduk dibawah 17 tahun yang sudah kawin agar diketahui jumlah suara yang akan hilang jika ketentuan ini dilakukan. Ia menyampaikan dari sisi moral, Fraksi Nasdem tidak setuju dengan pernikahan dini, tetapi jika melihat realitanya pernikahan dini mendapat legalitas. Ia meminta ini dihold agar bisa melihat magnitude yang hilang. Ia mengatakan ini hak konstitusional WNI. Kenapa 17 tahun dan sudah menikah? Karena sudah dewasa. Maka asumsinya orang sudah menikah, sudah dewasa kecuali yang kawin paksa. Tapi kalau 17 tahun belum dewasa, diubah saja. Jadi 20 tahun misalnya. Diperlukan konsistensi definisi dewasa. Ia menghimbau agar jangan ada batasan referensi dewasa di UU lain. Konsistensi dalam menentukan umur itu juga penting, agar tidak berbeda dengan UU lain.

Etika Politik dalam Sosial Media, dll — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen APTIKA) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Johnny mengatakan UU ini dibuat dalam rangka perbuatan politik di Indonesia. Nasdem sebagai partai pengusung Pemerintah ingin Pemerintah berhasil. UU ini dibuat dalam rangka perebutan kekuasaan. Ini bukan UU biasa. UU ini sangat luar biasa karena UU ini sangat penting dalam menentukan pemimpin dari daerah sampai negara. Ia menyampaikan tantangan media sosial di negara ini berat dan luar biasa. Ia berharap bukan hanya terkait dengan konten saja, tetapi juga regulasi. Ia meminta agar diberikan penjelasan secara detail mengenai masalah hoax. Ia menghimbau jangan sampai masalah hoax ini lolos karena bisa berdampak besar. Ia mengatakan begitu teknologi informasi ada dan berjalan dengan baik, kesalahan dalam menangani paradigma yang ada di negeri ini bisa menghancurkan negara ini. Ia menyampaikan bahwa hak difabel harus dijabarkan dengan betul. Ia berpihak pada gerakan feminisme dan disabilitas. Ia mengatakan pada saat ada pembatasan kewenangan ini dan itu tertutup, maka tidak sejalan dengan demokrasi. Ia mengatakan Pansus akan berjuang agar hak-hak itu diperoleh dan perwakilan difabel bisa hadir.

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBNP 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Johnny menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mendapat tekanan yang kuat akibat adanya cuaca yang ekstrim, kelapa sawit ini mengalami persoalan yang besar di mana curah hujan sangat besar dan bunga kurang dan bunga jantan banyak dan terkadang sebaliknya ini akibat iklim. Inflasi disebabkan gugurnya BBM, transportasi dan listrik, tiga komponen ini yang paling berpengaruh. Kami dapat memahami penjelasan terkait nilai tukar, nilai tukar kita tidak ada jaminan terkait dengan sebab maka semakin rendah maka semakin baik. Kami bukan soal optimis dan pesimis tapi ini soal relevan dan asumsi makro yang realistis.

Potensi Penerimaan Pajak — Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Johnny mengatakan reformasi perpajakan adalah suatu keharusan, tidak bisa ditawar lagi. Johnny bertanya
apakah lembaga perpajakan akan tetap di bawah Kemenkeu atau menjadi lembaga mandiir yang bertanggung jawab ke Presiden. Mekanisme self assesment menuntut Wajib Pajak jujur atas dirinya dan negaranya. Johnny setuju jika PPh diturunkan karena akan mendorong perekonomian.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Johnny mengatakan Kemenko Kemaritiman juga harus mengambil tindakan mengenai batas 12 mil laut yang menimbulkan banyak kontroversi. Ia menanyakan apakah klaim yurisdiksi masih sama atau beda. Terakhir, Johnny menegaskan DPR RI meminta kesediaan infrastruktur di Pulau Komodo dan Labuan bajo tidak hanya destinasi wisata di Danau Toba.

Asumsi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Johnny menegaskan bahwa tolak ukur capaian BUMN yaitu capaian profitasnya. Ia menanyakan cara meningkatkan kinerja BUMN dan sudah ada substitusi ke swasta dari 118 BUMN yang ada atau belum.

Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Johnny mengatakan bahwa tujuan PMN dalam rangka agar infrastruktur nasional terlaksana dengan baik, karena kita juga memahami betul PMN-nya terbatas agar tidak terdelusi. Johnny menyatakan untuk tax amnesty sukses diearly board, tetapi masih ada tekanan fiskal dipenerimaan negara, dan rentang defisit APBN kita diperlebar sehingga Jhonny berharap agar rentang defisit kita tidak terlalu
besar. Johnny memberikan catatan untuk pemberian PMN diharpkan diperhatikan manajemen dan kepemimpinan di BUMN. Johnny mengatakan bahwa Krakatau Steel merugi tetapi distribusinya kaya raya tetapi untuk produsennya berdarah-darah. Sedangkan dari pengalaman di Merpati banyak yang menghantui pemberian injeksi ekuitas sehingga butuh PMN terus-menerus. Johnny mengatakan jika produknya tidak kompetitif tetapi sudah over product, ini yang akan menjadi masalah fiskal. Untuk BUMN Jasa Marga keuntungannya cukup besar dan laporan keuangannya bagus, maka seharusnya devidennya juga besar. Johnny memberikan saran bagaimana jika tidak perlu membayar deviden,
tetapi ekuitas yang diperbaiki dan tidak meminta PMN lagi. Dengan diberikan PMN maka perbaikan kinerja harus dilakukan, karena ini yang menjadi harapan untuk kita semua. Johnny menyampaikan bahwa elektrivikasi di NTT dibawah 55% dibandingkan dengan wilayah lain, dan 45% penduduk di NTT belum adanya listrik dan tidak dapat subsidi listrik dan tabung gas. Subsidi gas puluhan triliun diberikan, tetapi di wilayah yang tidak menggunakannya tidak mendapatan subsidi. Johnny mengatakan bahwa PMN ini sudah disetujui di Komisi 6 DPR-RI dan Banggar sehingga Komisi 11 DPR-RI harus menyerujui. Johnny mempertanyakan apakah Menkeu akan merilis pembayaran kepada BUMN tanpa persetujuan Komisi 11 DPR-RI. Karena di Komisi 11 DPR-RI selalu meributkan mengenai disparsitas, karena masih ada kesenjangan ekonomi besar. Johnny mengatakan Rp9 Triliun ini merupakan wujud dari keberpihakan dan kesetiaan, sehingga Fraksi Nasdem mendukung kebijakan pemerintah dengan catatan merah tebal. Karena jika mengambil keputusannya, maka aka nada keputusan yang harus diselesaikan. Johnny mengatakan Pak Menko harus refer UU APBN 2016 bahwa ada proses yang panjang, karena pencairan PMN keseluruhannya harus persetujuan dari Komisi 11 DPR-RI. Agar tidak adanya permasalahan, maka Komisi 6 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI harus membuat kesepakatan. Pada saar pembahasan di Banggar mengenai pencairan PMN harus persetujuan Komisi 11 DPR-RI tetapi pasal ini berubah.

Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) — Rapat Paripurna DPR RI

Johnny mengatakan siap mengambil keputusan secara suara terbanyak dengan mekanisme terbuka terkait perlu tidaknya ambang batas Presiden. Johnny mengatakan ambang batas 20% dan 5% suara nasional telah digunakan 2 kali untuk menghasilkan presiden yang legitimate, maka ambang batas tidak bertentangan dengan UUD45. Putusan MK sama sekali tidak terdapat kalimat yang membatalkan UU Pilpres yang masih berlaku, maka penggunaan ambang batas presiden tidak bertentangan dengan konstitusi. Johnny mengatakan penetapan ambang batas bawah presiden tidak menyalahi aturan. Ambang batas dibutuhkan untuk mengingatkan bahwa politik akal sehat dibutuhkan. F-Nasdem sepakat ambang batas dibutuhkan untuk menghasilkan presiden yang berkualitas. Presidential threshold sebagai fondasi awal, F-Nasdem mengundang semua parpol untuk bersama mendukung capres yang dibutuhkan negara sebagai presiden yang hebat. Johnny mengatakan F-Nasdem mengusulkan ambang batas presiden 20%/25%, ambang batas parlemen 4%, metode saint lague dalam konversi suara. Jadi F-Nasdem memilih paket A untuk Indonesia yang lebih hebat.

Keputusan PMN 2016 atau 2017 dan Perkembangan APBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Johnny mengingatkan karena ini tarkait dengan jumlah mayoritas rakyat yang perlu mendapatkan perlindungan dari kami. Sehingga Johnny memahami pemerintah membentuk PMN yang berulang kali dalam rangka memungkinkan pembiayaan. johnny menyatakan sebagai pendukung pemeritah kali ini ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar ukuran terhadap tujuan ini harus terukur karena jangan dana besar untuk PMN, tetapi yang menerima tidak mampu memberikan leverage seperti yang diinginkan. Johnny mempertanyakan penyertaan modal 2016, apakah langsung digunakan karena ada negosiasi atau adanya negosiasi nantinya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah

Johnny mengatakan bahwa jika dibandingkan, PNBP Indonesia turun 60 Triliun dan penerimaan fiskal turun 18 Triliun. Potensi tekanan fiskal kita di APBNP 2016 sangat kuat. APBNP sangat bertumpu pada tax amnesty. Jika pencapaian tax amnesty tidak tercapai, maka semua angka disini bisa berubah. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% terlalu agresif dan berbahaya bagi perekonomian.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan RI

Johnny mengatakan bahwa peningkatan SDM perlu dilakukan. Terkait desa, Johnny ingin mengingatkan bahwa setelah dana desa didistribusikan, banyak masalah yang dihadapi tentang penggunaannya  yang berubah lagi. Johnny menyarankan seharusnya ada sosialisasi tentang dampak yang diterima dari dana desa. Terakhir, ia mengimbau agar pembangunan ekonomi harus kreatif.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Johnny mengatakan bahwa 3 komponen dalam APBN harus diperhatikan secara serius. Jika asumsi makro sudah ditetapkan, maka jangan sampai berubah, karena hal tersebut sudah pernah terjadi. Johnny meminta untuk sering dilakukan monitoring dan cross check. Ia mengaku pesimis dengan pendapat dari Kemenkeu RI yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1% ke atas. Ia bercerita bahwa dulu pernah terjadi setiap 1% penambahan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan 40.000 kesempatan kerja baru. Namun, yang diinginkan oleh Johnny adalah setiap pertambahan 1% harus mampu menghasilkan 400.000 lapangan kerja baru. Terakhir, Johnny mendukung keputusan Pemerintah, jika Pemerintah merasa nyaman dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Rincian Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Koordinator Panja Pemerintah

Johnny menyampaikan bahwa program subsidi non energi sebesar Rp82 Triliun lebih. Ternyata banyak data subsidi pangan yang perlu diperbaiki. Subsidi pupuk diterima petani, tetapi kemudian dijual kembali. Johnny memohon untuk diatur tata kelolanya. Dari kunjungan kerja ke daerah, Johnny mengungkapkan bahwa ternyata subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak untuk pedagang distribusi. Banggar DPR-RI mengharapkan agar ada tata kelola yang baik untuk subsidi non energi. Johnny menyebutkan bahwa  Banggar DPR-RI kurang menyetujui subsidi Energi Baru Terbarukan (EBT). Padahal, EBT dapat meningkatkan elektrifikasi. Johnny juga menambahkan tanggapan dari Edison terkait izin pendaratan pesawat bahwa bandara di labuan bajo juga belum selesai. 

Musyawarah Rencana Pembangunan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Johnny mengatakan dari sisi politik, Komisi 11 ingin melihat hasil dan keluhan dari masyarakat. Ia membahas RKP 2017 diawali dengan tagline besar. Ia menanyakan alasan mengenai kemungkinan ada peningkatan angka kemiskinan di tahun 2017 jika melihat kerangka ekonomi makro 2015-2019. Ia juga menanyakan hal yang ingin dicapai pada saat merancang anggaran Rp2 Triliun karena belum ada indikator keberhasilannya. Ia menyebutkan gini ratio di NTT sebesar 0,35% yang jika dibandingkan dengan PDB menghasilkan kesimpulan di NTT orang-orang miskin ramai. Ia menghimbau untuk tidak berpikir setelah pembangunan Labuan Bajo, maka infrastruktur pariwisata sudah selesai. Ia membahas mengenai jalan yang dibiayai oleh negara yaitu jalan trans Flores yang dibangun selama 20, tetapi belum selesai. Ia mengatakan jika jalan itu selesai, konektivitas pariwisata akan terhubung. Ia juga membahas mengenai tenaga kesehatan yang di 10 Kabupaten hanya ada 1 dokter THT, tidak ada dokter mata dan bedah. Ia menceritakan saat kunker ke Dapil/wilayah lain, Komisi 11 menemukan tentang fakta mengenai tenaga kesehatan tersebut dan listrik.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Abdul L

Johnny mempertanyakan apakah komposisi keanggotaan BPK saat ini sudah ideal atau belum dalam melaksanakan tupoksinya, dan bagaimana agar komposisinya bisa ideal karena saat ini sedang FnP.

Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Johnny mengatakan jika sudah visible maka PII sudah tidak dibutuhkan lagi, tugas PII membangun proyek yang tadinya tidak ingin didanakan oleh bank,tetapi menjadi tertarik didanakan. Johnny mempertanyakan apakah mampu PII memberikan penjaminan dan bagaimana agar banker mau untuk mengambil resiko dalam mendanai proyek PII. Johnny mengatakan bahwa rating PII sama dengan rating pemerintah. Johnny mempertanyakan bagaimana agar PII dapat bekerjasama dengan brach mark, misalnya dengan MIGA yang luar biasa. Agar PII makin kuat, dapat dilakukan penambahan modal dan perbaikan rating. Disaat kita membuat proyek yang besar maka resikonya juga akan semakin besar. Johnny mengatakan untuk APBN saat ini diberikan pada proyek yang dengan atau tanpa PII dapat
berjalan, tetapi jangan sampai ekuitas PII menjadi terseret kesana. Johnny mengingatkan agar tidak lupa pada wilayah pariferal Indonesia terutama di bagian timur. Johnny mempertanyakan untuk saat ini mitigasi resiko itu dengan siapa saja dan dengan MIGA atau lainnya.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Emita Wahyu Astami

Johnny mengatakan kegiatan belanja negara cenderung tanpa pengecualian, tetapi ada sinisme dari masyarakat tetapi tidak ada temuan dari BPK, sehingga Johnny mempertanyakan bagaimana untuk penanggulangan masalah tersebut. johnny mempertanyakan terkait penerimaan negara mengalami tekanan fiskal apa kita untuk masalah fiskal tersebut, tetapi kenapa tetap melanjutkan pembangunan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Johnny mengatakan kahir-akhir ini Indonesia mengalami tekanan fiskal yang besar sampai pemerintah harus memangkas anggaran, sehingga Johnny mempertanyakan apa peran BPK untuk menekan fiskal terkait perannya di sektor spending. Johnny juga mempertanyakan terakit dengan laporan keuangan
Indonesia timur yang sangat bagus tetapi kenapa ada sinisme dari masyarakat bahwa korupsi sangat gencar.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Rusli

Johnny mengatakan bahwa rekomendasi yang berkualitas ini sangat kualitatif sehingga sangat sulit untuk diukur, dan merubah suatu konsep yang besar akan aneh. Johnny mempertanyakan pada saat BPK lebih banyak keahlian audit, bagaimana pendapat Bapak agar forensiknya lebih berkualitas. Pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan dokumen dan sumbernya berdasarkan data yang diberikan, BPK mengaudit dari sumber yang diberikan kepada BPK jika sumber yang didapat bukan dari BPK sehingga
jawabannya sudah pasti akan berbeda.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Safrudin

Johnny menyatakan bahwa kita sepakat untuk melakukan Revisi UU BPK, karena kita perlu melakukan Revisi kembali mengenai UU BPK. Johnny tergelitik dengan pelaporan yang sidampaikan BPK ini perlu ditingkatkan dan perlu mengambil contoh. Johnny ingin mengkonfirmasi terkait dengan kasus sumber
waras, karena dari apa yang dimaksud oleh Safrudin kurang tepat. Johnny mengatakan bahwa BPK harus mengambil metode dari dalam yang sesuai dengan UU, sehingga jangan sampai BPK masuk ke arena politik. Johnny mengatakan bahwa Pre-audit ini direview sebelum payment dan ini biasa diakutansi, sedangkan yang dimaksud pre-audit ini adalah untuk mencegah. Karena pre-audit adalah ketika sebelum pembayaran dilakukan, maka post audit setelah pembayaran dilakukan.

Pengantar Perencanaan Program Kerja — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Johnny mengapresiasi OJK yang menggalang penerimaan sendiri, tidak meminta APBN, dan memiliki dana positif, tidak defisit. Namun, penerimaan OJK sampai bulan September 2016 masih jauh dari target yang ingin dicapai.  Mengenai tax amnesty, Johnny menggarisbawahi bahwa US Treasury menekankan kerahasiaan informasi sebagai hal krusial, maka ini harus diakomodasi aturan over right terkait Undang-Undang tentang Kerahasiaan Perbankan, atau Indonesia dapat menjadi anggota G20 yang di-blacklist. Permasalahan dengan tax amnesty adalah informasi nasabah yang memasuki program ini telah terbuka.  Masalah lain adalah Trump Effect, dimana pajak Amerika Serikat akan dipangkas, mempengaruhi penerimaan negara Amerika Serikat. US Treasury akan masuk pasar yang sama dengan Indonesia, maka segmentasi menjadi penting. Indonesia berusaha menurunkan bunga, sementara di Amerika tingkat bunga berkembang naik. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi juga dianggap memerlukan perhatian serius karena World Bank telah memperkirakan bahwa global group akan turun. Johnny memandang bahwa pembelanjaan Rp4 Triliun OJK sangat kecil jika berkaca dengan cakupan tugas OJK .

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Johnny mengaku terkejut setelah mendengar kejadian OTT Ditjen Pajak dan pungli Ditjen Bea Cukai. Ia berpendapat bahwa untuk remunerasi diberikan untuk mengatasi masalah ini untuk meningkatkan penerimaan negara, karena sistem, alat, dan remunerasi telah diberikan. Johnny menilai metode yang harus ditanggung wajib pajak belum ada keseragaman. Ia juga menilai bahwa tantangan birokrasi yang besar seperti integrasi, masalah Sumber Daya Manusia (SDM), dan budaya kerja, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu dekat. Untuk masalah OTT perpajakan dan pungli bea cukai, ia berharap semoga pelakunya perorangan dan bukan praktik yang terorganisir, sehingga usaha untuk meningkat rasio tergantung kepercayaan wajib pajak dan institusinya dapat terwujud.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Taufik Hendra Kusuma

Johnny mengatakan bahwa verifikasi invoice sulit dilakukan, karena banyak kualitas pembangunan pada saat post audit dilakukan. Dengan keahlian yang dimiliki mencoba dengan melakukan audit investigasi tetapi ini bukan aktivitas rutin, sedangkan aktivitas rutin BPK yaitu finansial audit. Johnny mempertanyakan jika Taufik ingin melihat BPK hebat apa saja yang perlu diperbaiki dalam UU BPK, dan Johnny mempertanyakan apakah sistensi internal audit juga penting, karena peran BPK hanya terbatas pada post audit, BPK juga diharapkan adanya audit forensic/kinerja. Johnny mengatakan bahwa kita tidak pernah mendengar BPK mengaudit defisit ataupun pembiayaan, seperti yang sedangkan diributkan dan menjadi isu-isu negara adalah APBN bahwa hal ini yang jarang BPK lakukan audit. Johnny mempertanyakan sayarat apa yang perlu disiapkan untuk pinjaman hutang luar negeri.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sumurung

Johnny mengatakan yang menjadi masalah itu fair/true report, karena tidak mungkin auditing mendapatkan fair report. Dari sistem akutansi negara disini, tetapi kenapa data yang digunakan fair report, sehingga bagaimana upaya untuk melaksanakan ini. Johnny mempertanyakan kiat apa agar tujuan filosofis BPK di UU bisa tercapai.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Tubagus

Johnny mengatakan bahwa semangat yang ada di Pak Tubagus ini tidak perlu dites substansi, karena sudah saling berkaitan dengan BPK. Selama ini yang dievaluasi oleh BPK adalah implementasi ataupun proyek. Johnny mempertanyakan apakah BPK sudah masuk ke finance exposure, dan apakah model-model buyers credit lebih bagus daripada supplier credit.

Pembahasan Terkait Evaluasi Permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melanjutkan Raker Tanggal 9 Februari 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Johnny mengatakan terkait KUR, jawaban yang disampaikan Komisi 11 menerima dengan senang hati. Ia menyampaikan dari sisi APBN, KUR hanya 0,4% saja. Ia menyebutkan hari ini Indonesia sangat tinggi diproduksi dan penjualan coklat. Menurutnya keberpihakan kebijakan Pemerintah bersama bank itu saling berkaitan. Ia mengatakan hal yang berkaitan dengan nawacita Presiden itu yang harus ditegakkan.

Pengambilan Keputusan Anggaran Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia

Johnny G. Plate mengatakan bahwa karena pembahasan sudah lama maka kita ikuti saja.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Fathur

Johnny berharap agar Bapak bisa terpilih, karena kita butuh seperti Bapak. Johnny mempertanyakan bagaimana BPK dalam memberikan asistensi, Sedangkan terkait dengan peran, tugas dan fungsi BPK, bagaimana menurut Bapak apakah UU sudah cukup untuk BPK dapat memastikan kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi, dan bagaimana Bapak memberikan asistensi internal audit di lembaga. Johnny mempertanyakan apakah dalam UU ini sudah cuku, dikarenakan kewenangan forensic ini belum ada. Mengenai peran antara BPK dan BPKP yang sering sekali dijadikan menjadi satu, bagaimana sudut
pandang BPK mengenai pre-audit atau internal audit., dan bagaimana jika fungsi BPK dibandingkan dengan BPKP. Johnny mengatakan bahwa BPK membutuhkan orang yang memiliki kemampuan teknis dan berintegritas. Jhonny mempertanyakan bagaimana pertimbangan Bapak mengenai e-auditing dan apakah ini akan membantu BPK.

Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Johnny P mengatakan apabila rapat tertutup, maka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan ini berhubungan dengan politik serta berhubungan dengan para pemegang polis juga. Ia juga menyebutkan kalaupun rapat ini terbuka, masalah juga. Ia menyarankan rapat diskors tapi menurutnya rapatini harus terbuka karena publik tahu. Ia mengatakan bentuk badan hukum tidak ada dasar hukumnya saat ini, baik itu dalam UU Perseroan, UU OJK, dan UU Asuransi itu sendiri. Secara umum, ada mismanagement dalam penempatan pengelolaan. Kemungkinan ada potensi kerugian karena adanya mismanagement tersebut. Kerugian yang dialami masih dalam lingkup masyarakat, bukan kerugian negara karena ini dana masyarakat. Menurutnya hal ini perlu didalami lewat Panja agar lebih dibahas secara khusus.

Evaluasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Recana Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia

Johnny mengatakan bahwa Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), yang baru saja ia dengar akan ada rapat KSK. Johnny juga bertanya terkait penetapan bank yang sistemik itu seperti apa saja.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) a.n. Hikmahanto

Johnny mengatakan bahwa pengawasan yang paling mencolok adalah karena anggaran Bank Indonesia. Johnny juga mengatakan bahwa Bank Indonesia anggarannya bukan dari APBN. Pengawasan dalam tugas makro, Bank Indonesia mengambil kebijakan makro dan DPR-RI perlu mengawasi. Untuk memastikan independensi, Johnny mengatakan bahwa harus bersabar dengan Bank Indonesia dalam menjaga makro ekonomi.

Pembahasan Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengenai Permasalahan Asuransi Milik Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Komisaris OJK

Johnny G. Plate mengatakan bahwa ada berapa besar kredit hapus buku dan hapus tagih, terkait perbankan ia mendapat terusan dari Dirjen Pajak yang terbitkan surat pada bank terkait data nasabah bagaimana OJK menjalankannya. Kita ingin membatasi transaksi tunai karena informasi surat dari Dirjen Pajak mengganggu jaminan, kalau usaha kesehatan menurun akan mempengaruhi retail bisnis. Terkait asuransi, kita ke dapil terkait pelayanan kesehatan yang dibicarakan itu jenis BPJS, kalau bisa data yang disampaikan itu distribusi per regionalnya terkait bantuan iuran.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia a.n. Felia Salim

Johnny menanyakan terkait apa yang ingin dilakukan dengan supervisi. Menurut Johnny yang menonjol itu terkit supervisi penerimaan dan belanja BI. Yang Johnny ketahui penerimaan BI bukan berasal dari APBN. BI dapat keuntungan dari resiko devisa yang ditaruh dalam transaksi itu. jIKA soal 26 Triliun itu tidak besar, tetapi bisa berdampak besar pada posisi devisa.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia a.n. Felia Salim

Johnny menanyakan terkait apa yang ingin dilakukan dengan supervisi. Menurut Johnny yang menonjol itu terkit supervisi penerimaan dan belanja BI. Yang Johnny ketahui penerimaan BI bukan berasal dari APBN. BI dapat keuntungan dari resiko devisa yang ditaruh dalam transaksi itu. jIKA soal 26 Triliun itu tidak besar, tetapi bisa berdampak besar pada posisi devisa.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Suprapto

Johnny menanyakan bagaimana caranya agar kecelakaan uang negara tidak terulang lagi. Johnny juga menanyakan terkait macam-macam kecelakaan keuangan negara sehingga DPR-RI bisa menyelidiki apa penyebabnya.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BRI (Persero) Tbk

Johnny mengoreksi paparan dari Bank Mandiri bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia bukan 4%, melainkan 10%. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berusaha membandingkan antara Bank Mandiri dan BRI, namun dalam posisi dana total kredit yang hampir sama, profitability jauh berbeda antara Bank Mandiri dan BRI. Ia menanyakan besaran dividen yang disetor oleh Bank Mandiri dan pajak yang ditanggung oleh Bank Mandiri, serta posisi equity Bank Mandiri.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Isma Yatun

Johnny menanyakan rekomendasi dan pikiran yang dapat diberikan calon untuk memperbaiki BPK.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Gunawan Sidauruk

Johnny mempertanyakan apakah komposisi keanggotaan saat ini sudah ideal atau belum,. Laporan-laporan yang dihasilkan BPK sudah baik dan sudah sesuai dengan SOP. Johnny meminta penjelasan terkait dengan isu-isu yang seharusnya layak untuk diangkat, tetapi kenyataannya tidak diangkat. Johnny juga meminta penjelasan terkait dengan political willingness yang mempunyai bobot terendah.

Penerimaan Pajak Non Migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Dirjen Migas, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak

Johnny G mengatakan kebijakan fiskal dari tahun ke tahun masih terlihat sama. Penerimaan pajak masih terbesar. Ia mengatakan rasio defisit terhadap GDP naik terus. Menurutnya, untuk sehatnya APBN membutuhkan perhatian keseimbangan primer agar pinjaman Pemerintah berkualitas. Ia mengatakan reformasi perpajakan harus segera dilakukan. Ia menyampaikan PNBP selama 5 tahun cenderung turun. Ia berharap Pemerintah memperhatikan reformasi dengan melakukan revisi UU KUP, dan lain-lain. Ia mengatakan ada masalah e-SPT dari sistem tidak bisa diprint dan tidak ada hardcopy. Ia meminta diperhatikan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Agung Firman Sampurna

Johnny menanyakan cara calon untuk atasi kelemahan di BPK. Johnny mengatakan bahwa masyarakat beranggapan produk BPK dalam pembicaraannya auditor. Ia menanyakan pandangan calon soal komposisi keanggotaan BPK serta upaya untuk meningkatkan tupoksi BPK.

Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Johnny mengatakan bahwa masalah asuransi ada dua bagian, yaitu kepemilikan asuransi dan reasuransinya. Kepemilikan asuransi kecil apabila reasuransinya besar dan hal tersebut perlu disejajarkan. Perusahaan asuransi domestik dilihat ada masalah likuiditas dan tunggakan premi. Johnny mengatakan bahwa peraturan ini memang tujuannya baik untuk mengurangi resiko, tetapi perlu dipastikan bahwa perbaikan harus diikuti dengan perbaikan pelayanan. Industri asuransi memang beda dengan perbankan.

Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Johnny mengatakan bahwa Pulau Komodo dan Labuan Bajo belum masuk 4 tahun APBN. Johnny meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengimplementasikan RPJMN.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Max Pohan

Johnny mengatakan representasi rencana masih kurang sehingga pengawasan terbatas. Selain itu, belum dikaitkan dengan kebijakan negara. Selanjutnya, ia menanyakan soal audit forensik dan perlunya representasi di tingkat pimpinan dalam BPK.

Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat, serta Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU), RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU Pertembakauan, RUU Wawasan Nusantara — Paripurna DPR RI ke-114

Johnny mengatakan tidak etis ketika kembali menyampaikan pendapat di dalam Rapat Paripurna. Sebab, sudah tercantum dalam pandangan mini fraksi.

Fit and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh Santoso

Johnny menanyakan upaya calon menjembatani antar lembaga di KSSK dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Johnny menanyakan upaya OJK untuk menurunkan ICOR Indonesia.

Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Johnny mengapresiasi data dan informasi mengenai perekonomian nasional yang membaik, bahwa produk domestik bruto (PDB) kita diatas 5%, pembangunan infrastruktur baik dan daerah di pelosok dapat menikmati harga-harga kebutuhan pokok yang sama dengan daerah pusat, tetapi ia mengkritisi drama-drama mengenai melemahnya perekonomian Indonesia ditengah inflasi yang dapat dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, Gubernur BI harus memberikan jawaban terkait masalah ini agar tidak terjadi drama-drama baru dan fenomena wait and see dapat diantisipasi dan tidak terus terulang. Selain itu, Johnny juga mengkritisi mengenai polemik utang luar negeri sebesar 55 miliar USD, karena memang bermanfaat bagi bangsa. Jangan sampai masalah hutang luar negeri didramatisir sedemikian rupa dan seolah-olah pemerintah Indonesia memiliki hutang luar negeri yang begitu luar biasa. Selain itu, Jhonny mengatakan bahwa pada Oktober 2018 akan diadakan sidang tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali, ia menganggap bahwa ini momen Indonesia untuk dunia internasional melihat optimisme-optimisme perekonomian Indonesia yang akan disajikan, jangan sampai kita menampilkan hal yang sebaliknya. Hanya karena politik, ekonomi negara yang menjadi korbannya. Kemudian Jhonny menyoroti masalah ATBI, ia menyarankan agar BI memakai asumsi makro yang juga digunakan untuk pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Jhonny meminta kepada Gubernur BI agar kembali mengecek masalah overpricing yang melibatkan kartel dan pengusaha yang memonopoli sebuah usaha, sehingga mengakibatkan perlambatan distribusi, karena pada dasarnya semua kebijakan pemerintah yang melindungi konsumen harus didukung.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Heru Kristiyana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Heru Kristiyana

Johnny G. Plate mengatakan bahwa apakah bisa mengeluarkan produk untuk mendukung repatriasi dana dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap keluhan reciprocal pembukaan bank nasional.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Johnny mengatakan pemerintah perlu memperhatikan daya beli masyarakat agar perekonomian tetap berjalan baik. Ia menanyakan soal penurunan daya beli masyarakat. Ia juga meminta pemerintah untuk berikan bantuan bagi masyarakat yang alami penurunan daya beli. Johnny mendorong OJK untuk mencari data guna menjawab kondisi perekonomian serta suku bunga kredit di bawah 10%. Johnny menanyakan 20 fokus utama OJK dalam pembiayaan anggaran tahunan. Terakhir, ia menanyakan waktu penyelesaian POJK.

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Dadang Suwarna

Johnny menjelaskan bahwa tindakan preventif dari BPK RI di samping melakukan audit, juga dilakukan audit investigatif. Di desa banyak dana-dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang kemungkinan pertanggungjawabannya itu banyak masalah, melihat hal tersebut Johnny bertanya kepada Dadang apakah ada usulan-usulan dalam pembiayaan untuk pedesaan.

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna

Johnny bertanya kepada Agung, komposisi keanggotaan BPK RI saat ini seperti apa, apakah sudah cukup ideal jika belum ideal, maka dibutuhkan profesi apa lagi untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi BPK, lalu bagaimana Agung mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di BPK RI.

Johnny juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat beranggapan produk BPK RI dalam kualifikasinya banyak pembicaraannya auditor, tetapi kenyataannya banyak masyarakat yang beranggapan produk-produk BPK RI dalam kualifikasi tergantung pada pembicaraan dan di ruang-ruang rapat, dan menurut Johnny hal tersebut bahaya.

Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Gubernur Bank Indonesia

Johnny mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam APBN Tahun 2018. Johnny berpesan kepada Pemerintah agar memperhatikan disparitas antar wilayah di Indonesia. Rasio elektrifikasi mengalami peningkatan pada daerah diluar Jawa, tapi menurutnya belum cukup, harus lebih ditingkatkan karena berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi. Johnny meminta kepada Gubernur BI agar selalu menjaga dan menekan inflasi agar daya beli tidak menjadi isu. Ia juga meminta agar Pemerintah selalu memberikan edukasi dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah khususnya dalam kebijakan anggaran agar masyarakat tahu capaian yang telah dilakukan Pemerintah. Johnny berharap agar proses APBN Tahun 2018 dilakukan secara akuntabel. Terakhir, Johnny meminta kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memperhatikan jalanan di NTT yang rusak dan buntu pada ujungnya serta subsidi LPG 3 Kg yang tidak dinikmati oleh masyarakat NTT.

Penjelasan dari Menteri Keuangan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Johnny G. Plate mengatakan bahwa raker kita ini atas perintah Badan Musyawarah atau kehendak komisi 11 DPR, Perppu untuk dapat menjadi UU ini harus melewati sidang paripurna DPR RI terlebih dahulu dan terkait Perppu DPR hanya mendapatkan setuju atau tidak jadi DPR tidak dapat menambah atau mengubahnya. Menurutnya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Perbankan, Perdagangan Berjangka, Bank Syariah, Pasar Modal ada pasal yang mesti dicabut. Terkait AEoI ini bisa masuk ke dalam kategori kegentingan yang memaksa, kalau sampai Perppu ini tidak bisa disahkan pertanggal 30 Juni 2017 maka Indonesia akan bermasalah. Kami memberikan persetujuan atas Perppu ini dengan catatan pencabutan pasal tidak akan mengganggu perekonomian nasional karena ada kekhawatiran keterbukaan informasi akan menjadi alat untuk bancakan secara negatif.

Masukan Seleksi Calon Dewas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbankan Nasional Swasta (Perbanas) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo)

Johnny G. Plate mengatakan bahwa berbagai pengelompokan yang dilakukan oleh pansel dimasukan ke dalam sub-grup ada dua pola recruitment. Apabila kita mngacu kepada UU atau Kebiasaan yang terjadi maka kita mempunyai pilihan yang lain yaitu ranking. Masukan bukan hanya untuk dua orang calon tetapi kepada keseluruhan 14 calon, kewenangan DPR sangat terbatas apabila dikaitkan dengan perppu ini. Kebutuhan apa menurut industri yang dapat dibuat OJK yang bisa ditanyakan saat FPT. Kami berikan apresiasi yang tinggi untuk membantu kami agar bisa menghasilkan pemimpin industri perbankan yang tepat.

Fit and Proper Test Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Firmanzah

Johnny mengapresiasi usaha pembenahan UMKM yang akan Firmanzah lakukan. Selain itu Johnny juga bertanya dalam keadaan krisis, apakah kita perlu melanggar Undang-Undang atau tetap melindungi konsumen.

Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Johnny memberikan apresiasi BNI, bahwa kinerja 2017 bagus dan meningkat, tinggi bahkan setoran pajak dan deviden pecah rekor dunia. Program KUR makin dipahami dan diminati masyarakat, tujuan dasarnya adalah untuk mengatasi disparitas antar wilayah maka Komisi 11 memberi catatan agar penyalurannya lebih seimbang yaitu penyaluran di Jawa sudah bagus tetapi mulai Sulawesi ke kanan parah.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Johnny mengatakan Tugas BPK di UU adalah pemeriksa keuangan, kinerja, dan hal-hal khusus. Dari ketiga tugas tersebut, tekanannya di pre dan post audit. Pre audit tidak diatur khusus di UU. Ia menyampaikan, hasil pemeriksaan BPK selama ini administrasi prosedural dan masyarakat bertanya-tanya serta tidak hubungan antara peringkat opini BPK dengan kesejahteraan rakyat. Ia menanyakan saran calon anggota BPK atas nama Widjanarko terhadap perbaikan legislasi sehingga pemeriksaan itu komprehensif. Ia membahas bahwa semua yang mau menjadi anggota BPK, backgroundnya audit/akuntan. Ia mengatakan post audit berbasis dokumentasi. Ia menanyakan komentar calon anggota atas nama Widjanarko mengenai ada atau tidaknya invoice, kwitansi, dokumentasi, dllnya. Ia juga mengatakan bahwa dalam UU diatur mengenai imunitas BPK, kecuali angkat tangan atau tindakan pidana yang dengan ancaman hukuman mati. Ia menanyakan calon anggota atas nama Widjanarko mengenai imunitas tersebut. Ia mengatakan di dalam presentasi calon anggota atas nama S. Palambang menyinggung tentang asumsi makro, dll yang disusun di ruangan Komisi 11 DPR RI ini. Ia juga mengatakan dari 3 komponen APBN yang disinggung, target pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, dll. Ia menanyakan kepada calon anggota atas nama S. Parlambang mengenai keterbatasan SDM dan usaha BPK dalam menunjang pencapaian target pembangunan tersebut. Ia juga menanyakan mengenai kinerja BPK saat ini. Ia mengatakan GCG BPK terkait mandat UU BPK yang memiliki 3 fungsi, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan khusus. Dalam melaksanakan 3 fungsi tersebut, terdapat 2 objek yang menjadi perhatian BPK, yaitu sisi penerimaan negara maupun tata kelola defisit dan sisi penggunaan. Ia menanyakan pandangan calon anggota atas nama Adil Tobing terhadap sejauh mana government BPK dan hal yang bisa diperbaiki. Ia juga menanyakan perkiraan saran supaya kategori pemanfaatan dan penggunaan uang negara dalam kaitannya dengan kinerja laporan BPK seperti unqualifies opinion dapat membantu pencapaian tujuan setiap tahun anggaran. Ia mengatakan bahwa setiap kali ada hasil laporan BPK, di mata awam selalu unqualified opinion dimana Pemerintah itu tidak baik. Padahal tidak seperti itu. Ia juga mengatakan jika GCG terkait substansial penerimaan negara, ia meminta saran dari calon anggota atas nama Adil Tobing agar GCG terwujud. Ia mengatakan bahwa kutipan yang diambil oleh calon anggota BPK atas nama Syarkawi merupakan kutipan kesukaannya, yaitu kutipan UUD alinea ke-4. Ia membahas terkait tugas BPK yang saat ini hanya ada 3 dan Presiden mengaitkan itu dengan tujuan negara, renstra, RPJMN, dan nawacita. Ia meminta komentar dari calon anggota atas nama Syarkawi mengenai fungsi dan tujuan APBN, kemudian mengenai kaitan cita-cita keadilan sosial dengan fungsi BPK, dan dari sisi mana keadilan sosial bisa diambil dalam peran BPK. Ia juga menanyakan mengenai gambaran calon anggota atas nama Syarkawi dalam perangkau UU yang saat ini dimiliki oleh BPK dan legislasi yang perlu diperbaiki.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Johnny mengatakan kepada Wewe Aggraeningsih (Calon Anggota BPK) bahwa keberadaan BPK diamanatkan oleh UUD 1945 yang kewenangannya melakukan pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan khusus. Johnny mengapresiasi Wewe yang concern juga terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Dari waktu ke waktu penerimaan negara semakin besar, target penerimaan negara tahun 2018 sebesar Rp1.800 triliun. Johnny mengatakan DPR akan merevisi UU tentang Kas Umum Negara (KUP), efesiensi dan control terhadap belanja negara menjadi perhatian, kombinasi cost recovery yang besar dengan cost split juga dipikirkan dalam eksplorasi. Johhny bertanya apa asuransi yang Wewe miliki untuk melaksanakan semua yang disampaikan pada saat persentasi. Johnny mengatakan seorang Direktur Keuangan hanya mampu memperbaiki keuangan negara, bukan kesehatan keuangan nasional. Johnny bertanya apa apriori yang dianggap apriori, bagaimana peningkatan penerimaan negara, bagaimana cara mengintensi rumah sakit agar tidak rugi. Johnny mengatakan bahwa Agus Joko (Calon Anggota BPK) merupakan anggota BPK sejak 2003. Dalam menilai kinerja pemerintah ada 3 hal, kampanye, peraturan Presiden/RPJMN, dan APBN (UU). Dalam APBN ada asumsi makro, postur APBN dan pencapaian pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Johnny mengatakan Agus menyampaikan bahwa data statistik cenderung fabricated, artinya semua kebijakan RPJMN bermasalah dan tidak tahu bagaimana mengukurnya. Johnny bertanya bagaimana membangun negara jika data yang ada fabricated. Johnny menyampaikan ada 900 pejabat desa yang tersangkut hukum akibat dana desa, padahal rakyat berkepentingan dengan dana desa, maka bagaimana peran BPK. Johnny bertanya apa saja permasalahan dalam cost recovery dan lifting, apa penyebab lifting declain, mengapa tidak diminati, dan apakah mekanisme cost recovery masih relevan dengan kondisi saat ini. Johnny bertanya kepada Sutrisno (Calon Anggota BPK), apakah indikator utang yang sehat menurut BPK, utang Indonesia saat ini dibawah 30% dari GDP, bagaimana cara mengurangi utang tersebut. Johnny mengatakan kepada Marwata (Calon Anggota BPK), apakah tidak mempertimbangkan untuk subtitusi SDM melalui elektronifikasi.   

Keterangan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Pembentukan Panitia Kerja (Panja), dll — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Johnny mengapresiasi tinggi terhadap Pemerintah dan institusi makro serta mikroprudensial karena capaian yang tinggi. Ia mengatakan gini ratio 2015 0,4 dan sekarang bisa diperkecil menjadi 0,389. Menurutnya arah kebijakan fiskal sudah di jalur yang tepat. Ia berharap perbaikan peningkatan outlook Rp8,3 Triliun dapat dijaga dengan baik. Ia juga berharap keseimbangan primer positif dan kalau tahun ini positif ia akan tepuk tangan.

Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Johnny mengatakan pasar juga menunggu hasil pertemuan RDP Komisi 11 dengan Bank Indonesia dan berharap hasilnya disampaikan dengan jujur untuk kepentingan negara. Walaupun tidak terlalu hebat tetapi fondasi ekonomi Indonesia baik dan jangan memberikan kesan buruk. Johnny mengatakan jika depresiasi masih bisa ditahan. Secara solid, pemerintah dan DPR harus kuat dan jangan ada kesan saling menyalahkan dan politisasi. Johnny mengatakan harapan bahwa pemangku politisasi harus tampil dengan bahasa yang baik di depan masyarakat, jangan seolah-olah politisasi tahu semuanya namun ternyata tidak, akhirnya menciptakan pemistis di tengah masyarakat. Johnny bertanya berapa banyak patriasi yang kembali ke negara sendiri dan dipakai sementara di luar negeri, perlu pendekatan dengan eksportir agar dapat mengembalikan ke negara sendiri. Johnny menyampaikan stabilisasi rupiah harus tetap dijaga, jika terlalu kuat maka akan mengganggu ekspor. BI perlu memberikan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha dan politisi bersatu untuk menjaga ekonomi nasional.

Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Johnny menanyakan perihal data untuk daerah pemilihannya. Johnny mengatakan, data-data yang disediakan oleh BPS harus independen tanpa ada intervensi dari pemerintah. Johnny hanya mengingatkan saja sebab data-data ini bisa digunakan sebagai alat politik. Johnny mengatakan, untuk angka 5,3% memberikan optimistik bagi keadaan saat ini namun untuk nilai tukar rupiah, Johnny menanyakan kepastian nilai dan segera dikomunikasikan ke publik bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Menurut Johnny, jangan sampai kita memutuskan di sini, tapi ketika di luar, kita (Pemerintah dan DPR) saling mengkritisi keputusan yang diambil atas persetujuan bersama. Johnny menanyakan alternatif lain bila angka yang diusulkan pemerintah berubah di Badan Anggaran RI namun secara keseluruhan, Johnny mengatakan bahwa dirinya setuju dengan usulan pemerintah.

Pengambilan Keputusan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Johnny mempertegas bahwa ia memberi dukungan agar pembahasan RAPBN berjalan lancar. Johnny juga mengatakan apabila nanti pembahasan dan persetujuan RKA K/L disetujui oleh DPR-RI, hal tersebut merupakan bukan bagian persetujuan DPR-RI untuk mengubah asumsi makro dan postur.

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019 dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan

Johnny mengatakan bahwa saat ini eksepsi di MK dan jika pak Jokowi terpilih kembali terpilih maka tekanannya di pembangunan sumber daya manusia.

Kinerja Himpunan Bank Negara, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI

Johnny mengatakan untuk kinerja dari perseroan sudah pasti banyak dibahas di Komisi 6 dan ia mengatakan bahwa Komisi 11 ingin melihat masalah perbankannya. Selain itu Johnny juga bertanya apa kebutuhan investasi pada tahun 2020, ia juga bertanya dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan nasional Indonesia diatas 5% jadi apa yang akan dilakukan dan ia juga belum mengetahui berapa avarage suku bunga di bank indonesia karena yang disampaikan disini adalah Net Interest Margin hal ini tentu terdapat banyak kiat-kiat efisiensi yang dilakukan. Johnny juga bertanya terkait bagaimana treatment yang dilakukan agar investasi di dalam negeri tetap baik karena dukungan pembiayaan investasi bisa dilaksanakan dengan baik untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional kita. Menurut Johnny dalam terkaitan dengan agent of change, bagaimana peran-peran yang dikhususkan untuk KUR diberbagai sektor, apalagi distribusi sebagai agent of change belum melihat distribusi spasial atau secara regional. Peran AoC ini harus berperan di wilayah yang tingkat ekonominya rendah karena kalau KUR di daerah yang semuanya serba tinggi, maka peran AoC tidak maksimal. Distribusi secara regional karena Indonesia ingin disparitas wilayah secara kecil semestinya agent of change ini di wilayah-wilayah terkecil dan jika berada di wilayah yang sudah besar maka ini tidak akan tepat pada sasaran contohnya di NTT, agresifnya KUR seberapa besarnya, ia ingin meminta perhatiannya. Johnny juga mengatakan bahwa secara nominal, kurs parsial masih terlalu rendah atau jarak parsial dengan AoC masih jauh betul, dan terkait dengan resiprokal Asean Framework Agreement di sektor keuangan. Johnny juga bertanya terkait bagaimana perbankan Indonesia di tingkat asian dalam rangka resiprokal, apa kendalanya, dan apa ada tekanan teknis di lapangan. Selain itu Johnny juga menyampaikan bahwa KUR di wilayah jangan bertumpuk di sektor distribusi saja karena pada distribusi ini pedagang semua dan Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah pariwisata bagaimana caranya perlu melibatkan rakyat yang menjadi perhatian nasional. Menurutnya Indonesia perlu perhatikan Myanmar dan Kamboja yang justru disana industri pariwisatanya berkembang pesat jadi jangan sampai Indonesia ketinggalan dan kalah dari kedua negara tersebut.

Proyeksi Perekonomian dan Perbankan Tahun 2019 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Himbara

Jhonny mempertanyakan apalah dengan beban sebesar Rp3.300 Triliun, maka industry perbankan kita akan semakin berkembang atau bangkrut. Jhonny mengatakan bahwa berdasarkan informasi ini bisa ditafsirkan oleh masyarakat dan dapat menakuti. Sehingga dimohon untuk dijelaskan, agar distrosi tidak berlanjut di ruang publik dan menjadi alat politi. Jhonny mempertanyakan apakah yang menjadi pertimbangan Himbara dalam menghadapi distorsi keuangan Inggris, lalu persiapan apa yang mesti kita lakukan yang dapat memungkinkan iklim industry kita agar menjadi minat mereka. Jhonny memperjelas bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga, maka akan berdampak positif sehingga ini harus
dijelaskan kepada masyarakat. jhonny meminta penjelasan sparsial KUR untuk di setiap Provinsi, karena di Nusa Tenggara Timur belum adanya KUR yang naik kelas dan tidak bisa masuk sekolah.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Johnny mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Keuangan dan keberhasilan dalam penurunan utang. Johnny mewakili Fraksi Nasdem menyetujui kebijakan pemerintah dari sisi ekonomi makro. Johnny mengatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-4,5, Inflasi sebesar 2-4, Suku bunga sebesar 5-5,6 dan nilai tukar sebesar 14.300-14.500.

Pembukaan Masa Sidang 4 Tahun Sidang 2018-2019 — Rapat Paripurna DPR-RI

Johnny mengatakan menjadi wajar dan masuk akal apabila DPR-RI menunggu, menanti dan ikut mengawasi rekapitulasi hasil Pemilu sampai selesai. Jika ada yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang masif, itu merupakan keputusan atau pendapat yang sangat prematur. Johnny berpendapat Pemilu kali ini berlandaskan asas legislasi primer yang dibicarakan bersama antara Pememrintah dan DPR. Semua kekurangan yang ada dalam Pemilu merupakan hasil pembahasan bersama yang telah dilakukan. Johnny mengatakan Pemilu yang diselenggarakan harus berlandaskan asas jurdil, berharap tidak ada langkah-langkah politik yang digalangkan dalam proses Pemilu. Oleh sebab itu, Johnny mengatakan menolak pembentukan tim Pansus Pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi keluar dari KPU. DPR boleh mengawasi tetapi tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif. Johnny berpendapat menjadi wajar apabila DPR menunggu mengawasi rekapitulasi suara yang sedang berjalan, secara tegas Johnny mengatakan tidak mendukung pembentukan Pansus Pemilu.

Aktivitas Kilang Minyak - RDP Komisi 11 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Johnny mengatakan rapat hari ini ia meminta tidak hanya dijawab secara lisan tetapi juga secara tertulis agar ada dokumentasinya. Pada saat isu besar saat ini yaitu pemindahan IKN, apakah ada irisannya antara tugas pokok dan LMAN karena ia juga dengar adanya aset-aset negara baik di Ibu Kota sekarang maupun Ibu Kota yang baru nantinya. Itu perlu perhatian. Apakah jalan negara atau pelabuhan negara, semuanya menjadi kewajiban LMAN. Terkait langsung kepemilikan lahan rakyat kecil yang menjadi bagian pembangunan strategis atau tidak. Seperti bangun jalan negara. Johnny menyaksikan ada banyak pembebasan jalan yang tanahnya diambil ahli bahkan dirampas tanpa adanya ganti rugi. Jangankan ganti rugi, itu langsung diambil paksa tanpa izin. Jangan LMAN yang dibelakang PUPR. Seharusnya LMAN yang didepan PUPR.

Kemudian, Johnny mengatakan hal-hal seperti ini yang justru lebih penting. Apakah pembebasan lahan, jalan, bendungan dll apakah itu tupoksi LMAN atau bukan. Negara disitu sebagai perampok atau negara menjadi pelayan publik. LMAN mengklaim kalau satker berarti Pemerintah. Kalau satker asal buat seperti itu dan tanah rakyat dipaksa diambil, bagaimana ini. Selanjutnya, Johnny mengatakan untuk daerah-daerah Greenfield khususnya, kepemilikan dan design tata ruang dan tata kota belum dibuat. Begitu dibuat, itu ada kekuasaan lahan. Mereka bisa sangat reaktif karena ini merupakan tempat mereka.

Landasan Pemikiran Asumsi Makro - Raker Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala BPS

Jhonny menegaskan pembahasan RAPBN 2020 merupakan pembahasan RAPBN terkahir dari DPR periode ini. Untuk itu, ia sangat menyatankan agar rapat kita tidak hanya berbicara mengenai asumsi makro, tetapi juga target pembangunan dan postur perencanaanya. Masalah yang terjadi di Hongkong saat ini bisa memengaruhi perekonomian Asean, dan bahkan bisa memengaruhi capital inflow Indonesia. Jhonny mnegingatkan kita harus berani dalam menentukan asumsi-asumsi yang lebih realistis, tidak ada yang perlu dikhwatirkan lagi, sebab keadaan politik saat ini sudah membaik.

Selanjutnya, Jhonny mengatakan mengenai defisit neraca perdagangan, ia kira kita perlu melakukan hilirisasi produk produk SDA kita, ini menjadi keharusan. Selain itu, kita juga harus melakukan penyederhaan perizinan dan investasi, termasuk upaya upaya afirmatif. Jhonny menginformasikan bahwasannya rakyat tanya ke kami, kenapa Pemerintah tidak mengeluarkan sertifikat tetapi karena menunggu akhirnya tanah mereka digusur. Jangan sampai rakyat diberikan rasa takut dan kehilangan haknya.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP 2020 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia

Johnny meminta tema kebijakan fiskal di 2020 ini ditambah satu kata, tolong ditambahkan rileksasi fiskalnya, karena kita ingin mendorong subsitusi impor agar produk-produk ekspor memiliki daya saing yang kuat.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pusat Statistik

Johhny memberikan apresiasi kabinet lima tahun ini karena menurutnya ini semua kinerja berbagai pihak.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Heru Muara Sidik

Johnny bertanya bagaimana menjaga security, karena hal ini terkait data dan keuangan negara yang sangat krusial, penerimaan negara akan bermasalah jika platform digitalnya membahayakan. Johnny meminta tanggapan Heru Muara Sidik, terkait Indonesia yang bergerak tidak hanya di finance audit tetapi juga performance audit.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Raja Sirait

Johnny meminta penjelasan yang mendetail terkait dengan fungsi BPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan serta tanggung jawab yang terkait dengan penerimaan negara. Johnny juga menanyakan perspektif Raja Sirait dalam menghindari tidak optimalnya penerimaan negara baik dari pajak maupun non-pajak.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Johnny mengatakan kehebatan auditor adalah potensi penyimpanannya, apa potensi penyimpanan uang negara. Johnny mengatakan jika M. Yusuf Ateh terpilih menjadi anggota BPK, yang akan memeriksa audit adalah pemerintah yang menduduki jabatan auditor, bagaimana hal ini akan berjalan selaras.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Syafri Adnan Baharuddin

Johnny bertanya mengapa BPJS defisit dilihat dari perspektif pemeriksa keuangan.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Heru Maula Sidik

Johnny menanyakan bagaimana cara Heru menjaga keamanan pemeriksaan keuangam negara, sebab ini merupakan data negara yang harus dijaga kerahasiannya. Selain itu, ia juga menanyakan tanggapan Heru terkait performance audit di Indonesia.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf

Johnny menanyakan bagaimana cara menciptakan keselarasan antara auditor dengan auditeenya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Johnny mengatakan kehebatan auditor adalah potensi penyimpangannya. Johnny bertanya apa potensi penyimpangan uang negara. Johnny bertanya jika Yusuf menjadi anggota BPK, yang akan memeriksa audit adalah pemerintah yang menduduki jabatan auditor, bagaimana nanti akan berjalan selaras.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Johnny mengatakan yang menjadi kehebatan seorang auditor adalah potensi penyimpanan, Jhonny meminta penjelasan kepada Yusuf apa yang menjadi potensi penyimpanan uang Negara. Jhonny juga mempertanyakan jika Yusuf terpilih menjadi anggota BPK, yang dimana nanti akan memeriksa auditnya adalah pemerintah yang menduduki jabatan sebagai auditor.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Hendra Susanto

Johnny mempertanyakan terkait dengan kemandirian SDM, apakah menolak ASN yang ada dalam pembentukan pemerintahan dan meminta klarifikasi agar tidak terjadi miss communication pada public. Johnny meminta pendapat Hendra Susanto terkait dengan konsep BPK dalam sektor penerimaan Negara, karena dari semua konsep hanya setengah dari keuangan Negara.

Fit and Proper Test - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Jimmy Muhamad

Johnny mengatakan Jimmy sangat concern terhadap korupsi. Johnny bertanya apa perspektif Jimmy terhadap penerimaan negara dan bagaimana cara Jimmy mencegah kebocoran penerimaan negara dari sisi auditor. Johnny juga bertanya perspektif Jimmy terkait SDM, mampukah Jimmy bekerja dengan baik karena saat ini publik terjebak dengan belanja negara saja.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Johnny berpendapat bahwa kebijakan BBM berhasil dengan baik, kebijakan perekonomian presiden kali ini on the track. Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh OJK pada triwulan 3 seperti kenaikan inverstasi, inflasi yang terjaga. Ini memberikan gambaran perekonomian kita berjalan dengan baik. Pembiayaan infrastruktur hampir 5000 triliun dari swasta diharapkan 2500 triliun. Apakah P-OJK sudah selesai? Jika belum kapan akan selesai?

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Izhardi Mawardi

Johhny menanyakan inovasi apa yang ditawarkan untuk mengaudit dan memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BPK. Selain itu, Johhny juga menayakan upaya izhari dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, serta meminta saran agar pelaksanaan audit penerimaan negara bisa bisa berjalan optimal.

Makro Ekonomi - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Johnny menginginkan untuk menyusun asumsi yang realistis dengan tujuan untuk diberikan ke pemerintah untuk dibuatkan RAPBN. Johnny mengusulkan untuk membuat asumsi dengan range yang lebar agar bisa masuk ke semua kategori. Johnny berpendapat pertumbuhan ekonomi dari range 5,2 – 5,8 dan nilai tukar rupiah dari Rp13,700 – Rp14,000.

Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Johnny mengatakan kalau dari sisi perpajakan, adapun keputusan yang diambil akan menimbulkan dampak bagi berbagai pihak. Menurut Johnny semuanya benar dan ini harus diperhatikan dengan baik-baik serta relevan dengan waktunya. Dari sisi keadilan, semua berjalan baik. Lalu Johnny mengusulkan agar ini diterapkan setelah Pemilu 2019. Sebab ini sangat sensitive politiknya sangat besar.

Usulan Skema PPNBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Menurut Johnny dari sisi perpajakan, apapun keputusan yang diambil akan menimbulkan dampak bagi berbagai pihak. Semuanya benar dan ini harus diperhatikan dengan baik-baik serta relevan dengan waktunya. Dari sisi keadilan, semua berjalan baik. Lalu Johnny mengusulkan agar ini diterapkan setelah Pemilu 2019. Sebab menurut Johnny ini sangat sensitive politiknya dan sangat besar.

Realisasi APBN 2018 – Raker dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik

Johnny mengatakan, dirinya berharap pemerintah perlu menginformasikan kepada publik terkait pencapaian dan kinerja dengan bahasa rakyat sebab bila terlalu sulit bahasanya, dapat dijadikan sebagai alat politisasi. Johnny mengatakan harus menggunakan bahasa yang lebih proaktif agar lebih mudah dipahami. Johnny menuturkan, ada beberapa catatan yaitu tax ratio dimana memang meningkat tapi dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya maka itu bisa dianggap sebagai lebih rendah. Johnny menuturkan, utang luar negeri seolah-olah digambarkan buruk dan perlu dipahami dan menyetujui agar semua data lebih kredibel. Johnny mengatakan, perlu dijelaskan bahwa utang luar negeri perlu dilakukan dan dikelola dengan baik. Johnny menuturkan ruang publik saat ini sedang diisi bahwa masyarakat sedang tidak sejahtera padahal data tidak mengatakan hal seperti itu dan banyak capaian yang diperoleh dengan baik namun dipublik digambarkan dengan negatif dan menempatkan Indonesia sebagai negara dunia ketiga bahkan mungkin keempat. Johnny menuturkan juga disampaikan stok beras kita bertahan 3 minggu saja namun data mengatakan bahwa stok beras dapat memenuhi hingga 6 bulan sehingga harus dijelaskan dengan bahasa rakyat sebab ruang publik sedang diisi oleh informasi kotor. Johnny mengatakan, begitupula prefunding hanya persiapan saja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cadangan devisa, masih cukup untuk membiayai utang luar negeri dan defisit lainnya. Johnny menuturkan, hal ini juga perlu dijelaskan dan defisit neraca juga membutuhkan penjelasan karena kualitas neraca perdagangan juga harus dijelaskan sebab itu merupakan dampak dari investasi. Johnny menuturkan untuk dana desa banyak desa yang membutuhkan bantuan sehingga memang sangat diperlukan program pelatihan lalu sistem juga perlu diperbaiki sebab dana desa ini penting untuk pengembangan ekonomi.

Latar Belakang

Johnny G. Plate, SE terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I setelah memperoleh 33.704 suara.. Pria yang lahir di Ruteng 10 September 1956  menikah dengan Maria Ana dan kini dikaruniai 3 orang anak.

Johnny G. Plate adalah seorang pengusaha dan memegang beberapa jabatan antara lain Komisaris PT. Indonesia AIr Asia (2005-sekarang), Komisaris PT. Mandosawu Putratama Sakti (properti) (2006-sekarang), Komisaris Utama PT. Aryan Indonesia (Kidzania) (2007-sekarang) dan Direktur Utama Bima Palma Group (kelapa sawit) (2006-2013), Direktur Utama PT. Air Asia Investama.

Pada masa kerja 2014-2019 Johnny duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Riwayat Pekerjaan

1982-1992, PT. ANUGERAH GROUP, FINANCE DEPARTMENT

1992-1996, PT. ANUGRAH GROUP, OPERATION MANAGER

1996-1998, PT. DWIPANGGA GROUP, DEPUTY PRESIDENT

1998-2000, PT. GAJENDRA ADHI SAKTI, DIREKTUR UTAMA

2005-2011, PT. PJB POWER SERVICE, KOMISARIS

2005-2013, BIMA PALMA GROUP, GROUP CEO 

2005-2013, PT. AIR ASIA, KOMISARIS
2006-2013, PT. MANDOSAWU PUTRATAMA SAKTI, CHAIRMAN
2007-2013, PT. ARYAN INDONESIA, KOMISARIS UTAMA

2012-2013, PT. AIR ASIA INVESTAMA, DIREKTUR UTAMA

Pendidikan

1962-1968, SD, SDN 1 REO, MANGGARAI
1968-1971, SLTP, SMP ST. PIUS XII KISOL, MANGGARAI
1971-1974, SLTA, SMAN 1 RUTENG, MANGGARAI
TARUNA AKADEMI ILMU PELAYARAN RI (AIP)
1981-1986, S1, UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA, JAKARTA

Perjalanan Politik

1980-1985, PMKRI, ANGGOTA, JAKARTA
1980-1985, MENWA BATALYON XI MAHAJAYA, ANGGOTA, JAKARTA
1985-2013, PMKRI, ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN, JAKARTA
2010-2013, PKDI, KETUA DEWAN PERTIMBANGAN, JAKARTA
2012-2013, PDKI, KETUA MAHKAMAH, JAKARTA
2010-2013, DEWAN KEHORMATAN, ISKA, JAKARTA 2012-2015, PRESIDIUM PUSAT PEMUDA KATOLIK, PENASEHAT AWAM, JAKARTA
Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP NasDem

Visi & Misi

Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan pemimpin yang tidak mewariskan sikap meminta-minta atau dalam istilah Manggarai, “ngonde”, butuh pemimpin yang memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi-potensi lokal.

(sumber)

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Johnny mengatakan bahwa tidak perlu dibahas karena sudah ada dalam draf dan sudah ada substansi-substansinya. Johnny berpendapat bahwa yang dilakukan sekarang hanya membuang waktu saja sehingga lebih baik didrop saja, Fraksi Nasdem tidak setuju ini. Johnny mengatakan bahwa pembahasan ini sangat substansial dan masuk pada pasal terkait. Menurut Johny jadi mending dibuang saja 2 hal pembahasan terkai [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Johnny mengatakan bahwa Fraksi Nasdem tidak setuju jika RUU Pemilu dirancang untuk menghindari adanya calon tunggal, karena calon tunggal merupakan keniscayaan, sehingga perlu ada pendekatan politik yang positif yang diberikan ke KPU agar tidak menolak calon tunggal. Johnny menginginkan adanya penambahan pasal yang mengakomodasi ketika semua partai politik (parpol) peserta pemilu hanya mengusung 1 (satu) calon dan hal tersebut tidak boleh ditolak, namun jika tidak sampai 50 persen maka calon tersebut dinyatakan gugur. Johnny menyatakan bahwa sebenarnya Fraksi Nasdem tidak setuju dengan membuka kesempatan untuk calon tunggal karena menyalahi landasan konstitusional, namun jika pada tahap pendaftaran hanya ada 1 (satu) calon, maka pemilihan presiden (pilpres) tetap dilanjutkan.

Menurutnya DPR-RI harus konsisten mempertimbangkan kepentingan rakyat dan jangan memaksakan untuk dibiayai pemerintah jika pemerintah tidak memiliki anggarannya. Menurut Johny, terkait dengan metode kampanye maka menurutnya tidak perlu dibatasi, namun harus menggunakan sarana dengan baik. Terkait saksi dalam pemilu, menurut Johnny, peran saksi sangat strategis, sehingga menurutnya memang demokrasi harus diutamakan meskipun dengan biaya berapapun, namun ia tidak setuju dengan pendanaan saksi oleh negara, apalagu jika biayanya berasal dari KPU/Bawaslu (Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu).   [sumber]

25 Oktober 2016 - (Lampung Pagi) - Pemerintah melalui draf Revisi Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengusulkan Pemilu 2019 menggunakan sistem terbuka terbatas. Partai Nasional Demokrat mengisyaratkan menolak usulan tersebut.

NasDem berpegangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008 soal Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang menyebut Pemilu harus dengan sistem proporsional terbuka.

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bila lolosnya calon anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Johnny G Plate melalui pesan singkat, Selasa (25/10/2016).

Menurut Johnny sistem Pemilu 2019 ini nantinya akan menjadi bahasan yang serius di DPR. Namun dia mengingatkan agar sesengit apa pun pembahasan nanti tetap mengacu pada Putusan MK tersebut. 

"Sistem terbuka atau tertutup akan menjadi pembahasan yang strategis namun harus terap mengacu pada keputusan MK terkait dengan nomor urut dan daftar terbuka," kata Johnny G Plate. 

Berikut ini sistem Pemilu usulan pemerintah seperti tercantum dalam draf RUU Pemilu pasal 138. 

Pasal 138

(2) Pemilu untuk memilih memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas

(3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik

Mekanismenya lalu diperjelas di lampiran. Berikut penjelasan di RUU Pemilu soal pasal 138:

Yang dimaksud dengan "daftar calon terbuka" adalah daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dicantumkan dalam surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara berurutan yang ditetapkan oleh partai politik.

Yang dimaksud dengan "daftar nomor urut calon yang terikat" adalah daftar nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap.  [sumber]

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016 - Mewakili Fraksi Nasdem, Johnny menyampaikan bahwa melaui RUU PPKSK maka dibentuklah KSSK yang terdiri dari BI, OJK, LPS, dan Kemenkeu yang memiliki tugas khusus. Fraksi Nasdem awalnya berharap RUU ini selesai pada masa sidang lalu.

Fraksi Nasdem menilai bahwa masukan dari Komisi 11 dapat diakomodir dengan baik dalam RUU PPKSK. Berdasarkan rekomendasi KSSK, Presiden dapat membuat restrukturisasi perbankan. Fraksi Nasdem berharap OJK memiliki instrumen yang tepat agar kejadian krisis dapat dicegah lebih dini.

Fraksi Nasdem memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi 11 dengan Mitra atas keseriusannya dalam membahas RUU PPKSK. Poksi Fraksi Nasdem Komisi 11 menyetujui RUU PPKSK dibawa ke tingkat 2 yang akan disahkan di Paripurna.  [sumber]

10 Maret 2016 - Johnny meminta dilakukan simulasi dari A sampai Z terhadap RUU PPKSK walau seluruh perubahan pasal disetujui. Johnny meminta penanganan likuiditas dan solvabilitas menjadi bagian dari KSSK.  [sumber]

RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

18 November 2015 - Johnny mengimbau agar RUU JPSK segera rampung sebelum tahun 2016.  [sumber]

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Menurut Johnny bahwa nilai aset Rp.1.000 Triliun rupiah itu belum menunjukkan negara yang kaya. Oleh karena itu, Johnny menyarankan Pemerintah untuk melakukan revaluasi aset yang terkonsolidasi serta konsolidasi audit antara pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015 - Johnny apresiasi kepada para senior untuk berbagi pengalaman dalam Revisi UU Bank Indonesia (RUU BI). Johnny memanggil ke empat mantan Gubernur Bank Indonesia dengan sebutan ‘Keempat Hulu Balang’. Johnny harap RUU BI ini tidak salah arah. Johnny sepakat independensi BI perlu dijaga. BI perlu dilindungi karena tujuannya menjaga sistem keuangan nasional. Johnny mohon perhatian khusus dari Komisi 11 terutama tentang distribution of authority dan crisis protocol antar lembaga perlu diperjelas.

Sehubungan dengan sistem keuangan, Johnny menilai ini sangat terkait dengan perkembangan teknologi, terutama informasi teknologi. Johnny saran ke Panitia Kerja (Panja) RUU BI untuk lakukan pendalaman instrumen-instrumen apa yang BI bisa gunakan di masa depan.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Johnny mengingatkan agar lembaga keuangan memperhatikan tujuan AFAS, namun terintegrasi ke dalam jasa keuangan ASEAN agar lebih mudah dan efisien dalam rangka kerangka World Trade Organizaton(WTO) or nonmember WTO. Johnny mengemukakan bahwa  Fraksi Nasdem meminta sungguh-sungguh pada institusi jasa keuangan untuk mengawasi kepentingan jasa keuangan nasional serta memberikan kesempatan industri nasional melakukan penetrasi ke luar. [sumber]

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Johnny menyatakan bahwa aset Perbankan kita per akhir 2017 sekitar Rp7200 triliun. Gross Domestic Product (GDP) sekitar Rp13rb triliun. Johnny mengumumkan aset Perbankan kita setengah dari GDP, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan saat ini kita akan ke second line of defense. Johnny juga memaparkan bahwa pembiayaan LPS yang Rp83 triliun itu hanya bisa digunakan dalamsatu kali tarikan krisis. Johnny juga menanyakan tentang pemilik bank khususnya bank sistemik apakah mereka punya kemampuan untuk meningkatkan permodalan atau tidak, serta bagaimana back up-nya kalau terjadi krisis. [sumber]

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Johnny menyarankan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini harus membahas mengenai permasalahan yang ada di RUU Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Johny melihat presentasi dalam rapat tersebut belum bisa memberikan masukan yang cukup pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), karena tidak ada referensi UU-nya, jika belum ada yang membaca mengenai hal ini Johny meminta untuk dibahas. Ada banyak sekali objek penerimaan negara yang belum bisa diterima dengan baik oleh institusi negara. Semua tahu bahwa ada penerimaan negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Johny mengkritik tentang penenggelaman kapal sehingga penerimaan negara hanya terbatas pada lisensi.. [sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Johnny mengatakan, bandara dan pelabuhan laut di Labuan Bajo, perlu dibersihkan. Johnny menuturkan, acuannya biasanya asumsi makro dan BI melakukan intervensi dengan asumsi makro kurs rupiah. Johnny berpendapat, sangat masuk akal bila melakukan revisi asumsi makro sehingga tidak membebankan BI. Johnny mengatakan bahwa menurutnya masuk akal untuk menaikkan sedikit kurs terhadap dollar. Johhny juga menuturkan untuk tidak melihat lemahnya rupiah tetapi cara untuk menjaga stabilisasi perekonomian. Untuk belanja, Johnny mengatakan akan dibahas dalam rapat Panja dan terus memberikan dukungan kepada BI dengan tujuan untuk menjaga stabilitas makro pada 2019. [sumber] 

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Johhny berkata, mulai dari 2013 melalui Program reformasi BI berkelanjutan maka bisa hadapi tantangan BI. Johny berpendapat aksi terorisme tidak terlalu memberikan dampak terlalu luas ke perekonomian, ini tentu buah kerja sama di dalam track yang betul. Johny berpendapat, tantangan yang jadi perhatian kita yaitu harus menyesuaikan kebijakan 7 days rate. Johny berterima kasih ke Pak Agus yang telah memimpin BI dan menjadi mitra kerja. [sumber]

Dukungan BUMN melalukan Pembangunan Infrastruktur

31 Mei 2018 – Pada saat rapat paripurna. Johhny memberikan dukungan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan baik di dalam atau luar negeri. (sumber)

Permohonan Pencabutan UU MD3

5 Maret 2018 - Terkait UU MD3. Johny mengatakan masyarakatmemohon kepada pimpinan DPR agar rapat konsultasi dengan presiden untuk mencabut UU MD3. [sumber]

Hasil Rekomendasi Pansus KPK

5 Februari 2018 - Johny mengatakan, sudah sekian bulan Pansus KPK bekerja, maka harus ada hasil sebagai laporan akhir yang harus diselesaikan. Johny mengatakan, rapat yang diadakan saat itu berupa rapat konsultasi. Ia menuturkan, nantinya setiap fraksi menyampaikan pandangannya lewat Pansus KPK maupun Paripurna. Ia menambahkan, pada prinsipnya rekomendasi Pansus KPK tidak boleh melemahkan KPK, tetapi harus menguatkan KPK. Terkait tugas KPK sebagai pemberantas korupsi dan pencegah korupsi, harus ditingkatkan. Ia mengatakan, jika kedua fungsi tersebut tercapai, maka akan sangat baik. Johny mengatakan, Pansus KPK harus diselesaikan pada masa sidang ini. [sumber]

LHP dan LKPP 2016, Kerangka Ekonomi Makro, dan KEM-PPKF RAPBN 2018

28 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna ke-97 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Johnny berpendapat bahwa kondisi negara yang baik menjadi faktor yang penting dalam menciptakan postur dan perencanaan belanja negara yang baik. [sumber]

Aktifnya Kembali Basuki Thajaja Purnama Sebagai Gubernur dalam Paripurna 90

24 Februari 2017 - Johnny mewakili fraksinya mengimbau pengusul hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama mengurungkan hak angket ini. Ia menyebut proses pengadilan Basuki masih berlangsung dan belum ada dakwaan mutlak, dan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3)  yang menjadi dasar pengajuan hak angket ini belum sempurna. [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Johnny mengatakan bahwa pers harus tetap semarak dan jangan sampai sepi dengan batasan  juga jangan sampai liar. Menurutnya, kebebasan pers adalah satu keniscayaan dan jangan bergerak mundur. Johnny sepakat jika pembatasan pers akan mengurangi kualitas demokrasi dan pemilu. Maka dari itu, peran pengawasan KPI dan Dewan Pers sangat dibutuhkan, tetapi lebih dibutuhkan atensi terkait konten semarak dan meriah. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Johnny mengapresiasi tax amnesty yang telah mensukseskan program ini dan realisasinya terbaik di dunia. tujuan lain tax amnesty untuk meningkatkan tax base dan tax ratio adalah pekerjaan yang tidak gampang. Johnny mengatakan banyak kepala desa ditekan oleh Bupati, Banyak dokumen fiktif serta dana desa di beberapa daerah  yang digunakan untuk biaya pilkada perlu diperhatikan. Johnny berharap realisasi 2017 di atas target selain itu in come perkapita nasional 3400 USD regional Nusa Tenggara Timur 1100 USD. Menurut Johnny rokok sudah jadi persoalan yang pengaruhi buruk belanja. Johnny berharap dirjen bea cukai menaikkan rokok setinggi-tingginya dan meminta agar petani tembakau juga diperhatikan agar rokok impor dikurangi. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Menurut Johnny penggunaan teknologi adalah keniscayaan, kita butuh konfirmasi teknologi yang akan digunakan untuk menyusun butir-butir RUU. Dirinya merasa sangat kecewa jika UU Pemilu direvisi setiap tahun atau setiap kali menjelang Pemilu. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Johnny meminta John untuk menjelaskan perbedaan BPK dan BPKP. Ia juga menanyakan kembali UU landasan kerja BPK. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Johnny mengatakan bahwa tanpa tax amnesty APBN turun cukup besar. Jhonny berharap belanja pemerintah menentukan prioritas tertinggi. Menurut Johnny, dana sisipan sangat penting. Jhonny mengingatkan ada 3 provinsi sangat miskin menurut BPS yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penurunan anggaran, lanjut Johnny, menurunkan target pembangunan juga, maka ia berharap target pembangunan disusun kembali. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Menurut Johnny, Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo 2016 itu kebutuhannya Rp.327 Triliun sehingga bisa lebih dari Rp.555 Triliun. Johnny beranggapan bahwa Barang Milik Negara (BMN) rollover ini prinsipnya hanya pemberitahuan saja dari yang sudah dilakukan 4 tahun lalu. Untuk kebutuhan SBN, terlepas bahwa ini akan berisiko, dinilai Johnny azas pemanfaatannya saja yang sangat tinggi. Menurut Johhny, perlu diperhatikan dan dijaga dengan manajemen yang baik terkait dengan BMN sehingga ketika jatuh tempo tidak perlu dibiayai.  [sumber]

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Kunjungan Kerja Anggota DPR

14 Mei 2016 - (Tigapilarnews.com) – Beredarnya audit BPK yang menyebut kunjungan kerja (Kunker) fiktif dan merugikan negara Rp 945 Miliar. Membuat fraksi-fraksi di DPR angkat bicara salah satunya Fraksi NasDem.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate mengaku belum menerima salinan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari Sekjen DPR terkait kunjungan kerja (Kunker).

Meski demikian, dirnya akan meminta semua anggotanya segera menyerahkan laporan kunjungan kerjanya ke Fraksi.

“Saya sudah minta semua anggota segera menyerahkan bukti-bukti kunker bila memang dirasa kurang sesuai prosedur. Tapi sejauh ini tidak ada surat-surat BPK dari Sekjen DPR seperti berita yang beredar,” kata Johnny, Sabtu (14/5/2016).

Lebih lanjut anggota Komisi XI DPR ini mengungkapkan kalau selama ini Fraksinya memang sudah menyerahkan laporan kunjungan kerja ke Sekjen DPR sesuai peraturan yang ada.

“Kita sudah laporkan. Saya yakin Fraksi NasDem tidak ada yang fiktif,” paparnya.  [sumber]

Pinjaman China Development Bank

15 Maret 2016 - Johnny mengungkapkan pada rapat kali ini kita tidak lagi menyinggung China Development Bank (CDB), melainkan pembahasannya mengenai kepentingan dalam negeri. Selama dua hari belakangan pembicaraan kian panas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan optimalisasinya. Perbedaan wilayah menjadi salah satu penyebab kesenjangan, sebagai contoh Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku yang tingkat kesejahteraannya sangat rendah.

Johnny menanyakan tentang langkah afirmatif yang akan dilakukan agar penyaluran KUR sampai hingga kaum marjinal. Johnny menyatakan Di dalam APBN terdapat dana-dana yang diberikan kepada desa agar semakin meningkatkan desa mereka. Seharusnya, ada kewenangan untuk membentuk badan usaha milik desa.  [sumber]

Gagasan Tes Urine Narkoba untuk Anggota DPR

26 Februari 2016 - (Sindonews) - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung wacana tes urine terhadap seluruh anggota DPR.

Wacana tes urine seluruh anggota DPR mengemuka pasca kasus narkoba yang diduga melibatkan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ivan Haz terkait kasus dugaan narkoba di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. 

Nasdem berpendapat sebaiknya pelaksanaan tes urine dibiayai oleh Sekretariat Jenderal DPR. ‎"Biayanya bisa disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI agar hasil tes tidak diragukan dan lebih netral," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR‎ Jhonny G Plate saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (26/2/2016).

Dia mengatakan, Fraksi Partai Nasdem sudah melakukan tes ‎narkoba untuk seluruh calon legislatif sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

‎"Tentu sangat mendukung tes narkoba untuk seluruh anggota DPR agar masyarakat tidak curiga, menduga adanya peredaran narkoba di Senayan," ungkapnya.

Dia mengatakan, Kompleks Parlemen harus steril dari narkoba. ‎"Kami yakin anggota kami steril, namun jika DPR ingin menjaga reputasi maka perlu dilakukan di tingkat lembaga DPR dan berlaku untuk seluruh anggota," tuturnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia, Permodalan Nasional Madani

26 November 2015 - Johnny menilai bahwa Mitra tidak menjalankan visi dan misinya dalam konteks perseroan, melainkan dalam konteks kenegaraan. Dalam visi misi, seharusnya ada pembangunan daerah untuk memperkecil disparitas daerah. Seharusnya juga visi misi Askrindo, PNM, Jasindo, dan Jamkrindo bisa sejalan dengan nawacita. Jangan sampai kinerja Jasindo, Askrindo, dan Jamkrindo hanya besar pada tujuan coorporate. Johnny juga menilai PMN masih menyusui BUMN-nya karena setoran dividennya lebih kecil dari PMN.

Menurut Johnny, peta yang disajikan masih keliru berarti PNM masih belum memetakan seluruh wilayah Indonesia. Padahal pemetaan wilayah itu penting. Johnny menegaskan bahwa peta-peta perekonomian harus diselaraskan dengan visi misi negara.

Johnny menyebutkan bahwa dari data yang disampaikan Askrindo, porsi usaha sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan kurang dari 20%. Angka-angka yang diberikan Askrindo gambarannya belum jelas. Johnny berpesan agar pasar asuransi jangan sampai diambil alih oleh pihak yang berkepentingan. Terkait hal itu, Johnny meminta penjelasan kepada Jasindo mengenai besaran market share-ny. Johnny juga meminta penjabaran mengenai pasar underwriting yang sudah menjadi mitra bagi Jasindo.  [sumber]

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik - RAPBN 2016

23 Oktober 2015 - Johnny tidak keberatan terhadap angka-angka asalkan terminologi anggarannya harus tepat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Menurut Johnny pendapat masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pemerintah itu tidak bersih. Namun nyatanya koruptor yang tertangkap sedikit dan banyak kementerian dan lembaga yang mendapat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Johnny mendorong BPK untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan jangan keputusan BPK menjadi komoditas dan terjadi transaksi untuk mengubah opini.  [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Menurut Johnny misi utama dari alokasi pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) adalah bukan untuk mengalokasikan 40% (sekitar Rp.7,500 Triliun) untuk pembangkit listrik tapi baiknya dialokasikan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih besar dari 3%. Johnny ingin tahun depan ada listrik yang menyala hingga di rumah aspirasinya di Dapil itu.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Menurut Johnny, NPL Bank Rakyat Indonesi (BRI) masih dalam posisi yang bisa dipertanggung-jawabkan, tetapi kemungkinan NPL akan mengalami peningkatan dari sektor UMKM. Terkait hal tersebut, Johnny meminta langkah strategis yang dilakukan BRI untuk mencegah kenaikan NPL.

Johnny menilai bahwa kualitas dan sebaran distribusi KUR harus baik karena saat Komisi 11 kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) mayoritas penerima KUR adalah sektor perdagangan. Oleh karena itu, Johnny menyarankan agar BRI juga melakukan diskusi dengan anggota DPR saat kami ke Dapil.

Johnny mengingatkan bahwa strategi jitu BRI sangat penting karena visi misi yang dimiliki berbeda dengan private bank dan asing.  [sumber]

Independensi Bank Indonesia

28 Agustus 2015 - (Kompas.com) - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengingatkan, agar tidak ada pihak manapun yang berupaya mengintervensi Bank Indonesia. Hal itu perlu dilakukan jika memang ingin memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang kini sedang melemah.

"Jangan berusaha intervensi BI. Independensi lembaga itu harus dijaga dalam menjaga kondisi ekonomi," kata Johnny saat dihubungi, Jumat (28/8/2015).

Menurut dia, selama beberapa waktu terakhir, Bank Indonesia telah berupaya untuk menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia. Bahkan, upaya perbaikan itu sudah terlihat sejak dua hari terakhir meski belum terlalu signifikan.

"Kan ada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar, dari sebelumnya di atas Rp 14.000, sekarang menguat di level Rp 13.900 sekian," ujarnya.

Johnny menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi yaitu mensinergikan seluruh kekuatan ekonomi yang ada. Jangan sampai ada kekuatan pragmatis yang muncul yang ingin melemahkan kondisi ekonomi.  (sumber)

Pemberian Tunjangan Hari Raya ke Seluruh Pegawai Negeri Sipil

19 Agustus 2015 - (Liputan6.com) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengganti kenaikan gaji setiap tahun. Dengan THR, diharapkan kesejahteraan dan kinerja para abdi negara semakin meningkat.

Anggota Komisi XI DPR, Johnny G Plate dari Fraksi Nasional Demokrat mengatakan, ‎pemberian THR kepada PNS bertujuan untuk meningkatkan take home pay para abdi negara. Ujung-ujungnya, berdampak positif bagi kesejahteraan PNS.

"Kesejahteraan PNS akan semakin membaik. Dengan begitu, produktivitas dan kinerja PNS bisa kian meningkat. Namun saat ini jumlah PNS di Indonesia sudah terlalu banyak sehingga Kementerian PANRB melakukan program moratorium penerimaan PNS baru," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Johnny menganggap, rata-rata gaji PNS di seluruh Indonesia termasuk rendah. Sementara tunjangan yang diperoleh dinilainya belum memadai sehingga tidak ada keseimbangan kinerja PNS.‎ "

Sebagai imbalan dari THR, kita berharap kinerja PNS meningkat. Jika berhasil meningkatkan kinerja atau produktivitas diberikan insentif. Tapi kalau gagal tentu ada pinalti atau punishment," terang Johnny.

Sebelumnya, ‎Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai Pembacaan Nota Keuangan dan R‎APBN 2016 memastikan PNS akan menerima THR pada tahun depan. "Tahun depan PNS akan mendapatkan THR yang baru," tegas dia di Gedung DPR.

Menurut dia, mekanisme pemberian THR ini sangat cocok dan bagus untuk PNS. "Ini lebih cocok dan lebih bagus buat PNS, karena yang penting take home pay-nya naik," ucapnya.

Meski dijanjikan mendapat THR, Bambang mengaku pemerintah tetap akan membayar gaji ke-13 setiap tahun. "Gaji ke-13 tetap ada. Nanti lah detailnya," ujar dia.

Lebih jauh Bambang mengakui bahwa PNS akan menerima THR yang besarnya satu bulan gaji pokok. Dengan demikian, otomatistake home pay seluruh PNS mengalami kenaikan.

"PNS dapat THR ‎sebesar satu bulan gaji pokok, jadi kalau dihitung secara take home pay naik. Itu artinya kenaikan take home paytahun depan lebih besar dari kenaikan gaji PNS yang biasa disesuaikan dengan tingkat inflasi," pungkas dia. (sumber)

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Johnny menggaris-bawahi ke Pemerintah bahwa Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai turun. Artinya ini menandakan daya beli masyarakat turun. Apabila daya beli turun, Penerimaan Pajak Penghasilan akan turun juga dan akan berpengaruh pada ekonomi negara.

Johnny setuju dengan pendapat Sukamta dari Yogyakarta. Johnny mohon Pemerintah evaluasi dari level kebijakan dan juga level implementasinya. Menurut Johnny ada jalan yang dibangun bertahun-tahun tidak selesai. Johnny juga melihat ada pengalihan anggaran ke Belanja Modal. Johnny minta Pemerintah perhatikan efektivitas anggaran dan juga evaluasi prioritasnya. Sehubungan dengan alokasi untuk Dana Desa, Johnny tekankan bahwa minimum harus ada di kisaran 7% dan jangan sampai terlewat.  

Johnny juga menyoroti Bantuan Sosial (Bansos). Menurut Johnny data BPS masih ada bias dan banyak rancu dan tidak cocok dengan yang di lapangan. Bahkan Johnny tahu masih ada juga anggota DPRD yang terima Bansos. Johnny menilai ini bisa mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Johnny minta perhatian khusus Pemerintah untuk mengakuratkan pendataan dan distribusi Bansos. Johnny mohon Pemerintah perhatikan terutama daerah yang periferal agar mereka jangan semakin apatis atas negara.

Johnny menegaskan ke Pemerintah bahwa tahun ini BUMN banyak mendapatkan suntikan modal (Penyertaan Modal Negara) jadi tidak boleh menghasilkan kinerja keuangan yang rendah.  [sumber]

Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

17 Juni 2015 - Johnny menggarisbawahi bahwa postur APBN 2016 defisit diatas nilai GDP. Johnny berharap dan mendorong adanya inovasi dari semua Kementerian dan Lembaga agar PNBP optimal.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 - Menurut Johnny masalah terbesar ada di koordinasi. Sangat urgent dan krusial peran koordinasi terutama pada tahap perencanaan seperti sekarang. Johnny mencontohkan penentuan asumsi makro yang belum berjalan dengan baik. Menurut Johnny apabila data asumsi keliru maka seluruh kelanjutannya akan keliru juga. Johnny desak Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) perlunya memperhatikan anggaran-anggaran dan program-program sebelumnya. Johnny menyesalkan bahwa sebelumnya ada program yang hampir selesai tapi malah tidak dilanjutkan dan terbengkalai.  [sumber]

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal - RAPBN 2016

Pada 28 Mei 2015 - Johnny berharap pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Pemerintah tidak hanya retorika saja tapi benar-benar terwujud. Johnny saran ke Menteri Keuangan (Menkeu) agar menggunakan data-data kemiskinan dengan bias yang paling rendah, karena data-data kemiskinan ini yang menjadi dasar dari kebijakan Pemerintah.  [sumber]

Fit & Proper Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Johnny tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, cara terbaik untuk menentukan keadaan ekonomi benar-benar krisis tetapi tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Menurut Johnny pelemahan ekonomi global dan Rupiah pasti berdampak pada penerimaan negara dan melebarnya defisit. Kita berharap banyak pada BNI untuk mengatasi masalah defisit di Indonesia. Johnny minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI kesiapan untuk membantu neraca perdagangan dalam negeri. Johnny tanya kesiapan fasilitas Trade Finance dari BNI sehingga perekonomian tidak bergantung pada negara lain. Sehubungan dengan Program Kampung BNI, Johnny dorong BNI untuk bangun 1.000 Kampung BNI di wilayah NTT dan wilayah tertinggal lainnya.  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Menurut Johnny ketika kita membuka pasar kita, seharusnya kita perlu juga mendapat akses pasar di negara mitra kita. Johnny menyorot permasalahan pencatatan angka ekspor yang berbeda. Menurut Johnny pencatatan ekspor berbeda antara Indonesia dengan data yang di negara tujuan ekspor dan perbedaannya cukup signifikan. Johnny minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri mekanisme pencatatan di Mandiri supaya sama antara data di Indonesia dan di negara tujuan ekspor. Sehubungan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR), Johnny tanya berapa besar anggaran CSR Mandiri, terutama untuk Dapilnya di NTT.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Johnny menggaris bawahi bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo adalah pemerataan. Johnny minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN apakah jaringannya menjangkau sampai ke wilayah Timur. Kepada Direktur Utama BTN, Johnny bilang kalau BTN cuma fokus di daerah yang menjanjikan saja jangan jadi pemimpin bank negara yang klaim dengan tujuan mulia. Johnny saran mending jadi pemimpin bank yang fully commercial saja. Johnny minta BTN me-redefinisi area kerjanya untuk menjangkau sampai Nusa Tenggara Timur. Menurut Johnny Kupang butuh banyak perumahan.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Johnny berharap agar LPDP menggunakan dana secara efisien dan tepat sasaran. Johnny juga berharap LPDP mencari putra-putri terbaik bangsa di daerah-daerah yang termajinalkan.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

30 Maret 2015 - menurut Johnny masalah BPKP ini adalah masalah yang usang. Di daerah banyak penyimpangan keuangan negara. Di daerah Johnny sendiri banyak korupsi tapi nihil koruptornya. Johnny menilai tugas BPKP adalah untuk memastikan tidak terjadi korupsi jadi pengawasan harus ketat. Johnny minta klarifikasi dari BPKP bagaimana BPKP memastikan tugas-tugas di 34 provinsi untuk menjaga anggaran pembangunan digunakan semestinya, termasuk memastikan tidak ada mark-up yang fantastis. Johnny saran agar BPKP tidak jadikan pagu sebagai acuan. Menurut Johnny banyak kepala desa yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dana desa. Sehubungan dengan alokasi dana talangan untuk korban Lapindo, Johnny mohon klarifikasi dana tersebut untuk bayar penduduk atau juga perusahaan.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Johnny menggaris bawahi bahwa ada beberapa asumsi makro yang melenceng dari APBN-P 2015. Menurut Johnny masyarakat resah melihat perkembangan nilai tukar Rupiah yang semakin melemah. Johnny meragukan efektifitas rencana kebijakan Pemerintah menjaga nilai tukar Rupiah menimbang cadangan devisa yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu Johnny mendukung rencana kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang memberikan peluang ekspor untuk segera dilaksanakan. Johnny minta tolong agar Dana Transfer Daerah segera dikirim karena sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah (Pemda).  [sumber]

%MCEPASTEBIN%