Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Nusa Tenggara Timur I
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ruteng
Tanggal Lahir
10/09/1956
Alamat Rumah
Jl. Bango I No.6, RT.06/RW.03, Kel. Pondok Labu. Cilandak. Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Timur I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Johnny G. Plate, SE terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I setelah memperoleh 33.704 suara.. Pria yang lahir di Ruteng 10 September 1956  menikah dengan Maria Ana dan kini dikaruniai 3 orang anak.

Johnny G. Plate adalah seorang pengusaha dan memegang beberapa jabatan antara lain Komisaris PT. Indonesia AIr Asia (2005-sekarang), Komisaris PT. Mandosawu Putratama Sakti (properti) (2006-sekarang), Komisaris Utama PT. Aryan Indonesia (Kidzania) (2007-sekarang) dan Direktur Utama Bima Palma Group (kelapa sawit) (2006-2013), Direktur Utama PT. Air Asia Investama.

Pada masa kerja 2014-2019 Johnny duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Riwayat Pekerjaan

1982-1992, PT. ANUGERAH GROUP, FINANCE DEPARTMENT

1992-1996, PT. ANUGRAH GROUP, OPERATION MANAGER

1996-1998, PT. DWIPANGGA GROUP, DEPUTY PRESIDENT

1998-2000, PT. GAJENDRA ADHI SAKTI, DIREKTUR UTAMA

2005-2011, PT. PJB POWER SERVICE, KOMISARIS

2005-2013, BIMA PALMA GROUP, GROUP CEO 

2005-2013, PT. AIR ASIA, KOMISARIS
2006-2013, PT. MANDOSAWU PUTRATAMA SAKTI, CHAIRMAN
2007-2013, PT. ARYAN INDONESIA, KOMISARIS UTAMA

2012-2013, PT. AIR ASIA INVESTAMA, DIREKTUR UTAMA

Pendidikan

1962-1968, SD, SDN 1 REO, MANGGARAI
1968-1971, SLTP, SMP ST. PIUS XII KISOL, MANGGARAI
1971-1974, SLTA, SMAN 1 RUTENG, MANGGARAI
TARUNA AKADEMI ILMU PELAYARAN RI (AIP)
1981-1986, S1, UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA, JAKARTA

Perjalanan Politik

1980-1985, PMKRI, ANGGOTA, JAKARTA
1980-1985, MENWA BATALYON XI MAHAJAYA, ANGGOTA, JAKARTA
1985-2013, PMKRI, ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN, JAKARTA
2010-2013, PKDI, KETUA DEWAN PERTIMBANGAN, JAKARTA
2012-2013, PDKI, KETUA MAHKAMAH, JAKARTA
2010-2013, DEWAN KEHORMATAN, ISKA, JAKARTA 2012-2015, PRESIDIUM PUSAT PEMUDA KATOLIK, PENASEHAT AWAM, JAKARTA
Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP NasDem

Visi & Misi

Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan pemimpin yang tidak mewariskan sikap meminta-minta atau dalam istilah Manggarai, “ngonde”, butuh pemimpin yang memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi-potensi lokal.

(sumber)

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Johnny mengatakan bahwa tidak perlu dibahas karena sudah ada dalam draf dan sudah ada substansi-substansinya. Johnny berpendapat bahwa yang dilakukan sekarang hanya membuang waktu saja sehingga lebih baik didrop saja, Fraksi Nasdem tidak setuju ini. Johnny mengatakan bahwa pembahasan ini sangat substansial dan masuk pada pasal terkait. Menurut Johny jadi mending dibuang saja 2 hal pembahasan terkai [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Johnny mengatakan bahwa Fraksi Nasdem tidak setuju jika RUU Pemilu dirancang untuk menghindari adanya calon tunggal, karena calon tunggal merupakan keniscayaan, sehingga perlu ada pendekatan politik yang positif yang diberikan ke KPU agar tidak menolak calon tunggal. Johnny menginginkan adanya penambahan pasal yang mengakomodasi ketika semua partai politik (parpol) peserta pemilu hanya mengusung 1 (satu) calon dan hal tersebut tidak boleh ditolak, namun jika tidak sampai 50 persen maka calon tersebut dinyatakan gugur. Johnny menyatakan bahwa sebenarnya Fraksi Nasdem tidak setuju dengan membuka kesempatan untuk calon tunggal karena menyalahi landasan konstitusional, namun jika pada tahap pendaftaran hanya ada 1 (satu) calon, maka pemilihan presiden (pilpres) tetap dilanjutkan.

Menurutnya DPR-RI harus konsisten mempertimbangkan kepentingan rakyat dan jangan memaksakan untuk dibiayai pemerintah jika pemerintah tidak memiliki anggarannya. Menurut Johny, terkait dengan metode kampanye maka menurutnya tidak perlu dibatasi, namun harus menggunakan sarana dengan baik. Terkait saksi dalam pemilu, menurut Johnny, peran saksi sangat strategis, sehingga menurutnya memang demokrasi harus diutamakan meskipun dengan biaya berapapun, namun ia tidak setuju dengan pendanaan saksi oleh negara, apalagu jika biayanya berasal dari KPU/Bawaslu (Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu).   [sumber]

25 Oktober 2016 - (Lampung Pagi) - Pemerintah melalui draf Revisi Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengusulkan Pemilu 2019 menggunakan sistem terbuka terbatas. Partai Nasional Demokrat mengisyaratkan menolak usulan tersebut.

NasDem berpegangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008 soal Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang menyebut Pemilu harus dengan sistem proporsional terbuka.

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bila lolosnya calon anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Johnny G Plate melalui pesan singkat, Selasa (25/10/2016).

Menurut Johnny sistem Pemilu 2019 ini nantinya akan menjadi bahasan yang serius di DPR. Namun dia mengingatkan agar sesengit apa pun pembahasan nanti tetap mengacu pada Putusan MK tersebut. 

"Sistem terbuka atau tertutup akan menjadi pembahasan yang strategis namun harus terap mengacu pada keputusan MK terkait dengan nomor urut dan daftar terbuka," kata Johnny G Plate. 

Berikut ini sistem Pemilu usulan pemerintah seperti tercantum dalam draf RUU Pemilu pasal 138. 

Pasal 138

(2) Pemilu untuk memilih memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas

(3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik

Mekanismenya lalu diperjelas di lampiran. Berikut penjelasan di RUU Pemilu soal pasal 138:

Yang dimaksud dengan "daftar calon terbuka" adalah daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dicantumkan dalam surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara berurutan yang ditetapkan oleh partai politik.

Yang dimaksud dengan "daftar nomor urut calon yang terikat" adalah daftar nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap.  [sumber]

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016Mewakili Fraksi Nasdem, Johnny menyampaikan bahwa melaui RUU PPKSK maka dibentuklah KSSK yang terdiri dari BIOJKLPS, dan Kemenkeu yang memiliki tugas khusus. Fraksi Nasdem awalnya berharap RUU ini selesai pada masa sidang lalu.

Fraksi Nasdem menilai bahwa masukan dari Komisi 11 dapat diakomodir dengan baik dalam RUU PPKSK. Berdasarkan rekomendasi KSSK, Presiden dapat membuat restrukturisasi perbankan. Fraksi Nasdem berharap OJK memiliki instrumen yang tepat agar kejadian krisis dapat dicegah lebih dini.

Fraksi Nasdem memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi 11 dengan Mitra atas keseriusannya dalam membahas RUU PPKSK. Poksi Fraksi Nasdem Komisi 11 menyetujui RUU PPKSK dibawa ke tingkat 2 yang akan disahkan di Paripurna.  [sumber]

10 Maret 2016 - Johnny meminta dilakukan simulasi dari A sampai Z terhadap RUU PPKSK walau seluruh perubahan pasal disetujui. Johnny meminta penanganan likuiditas dan solvabilitas menjadi bagian dari KSSK.  [sumber]

RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

18 November 2015 - Johnny mengimbau agar RUU JPSK segera rampung sebelum tahun 2016.  [sumber]

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Menurut Johnny bahwa nilai aset Rp.1.000 Triliun rupiah itu belum menunjukkan negara yang kaya. Oleh karena itu, Johnny menyarankan Pemerintah untuk melakukan revaluasi aset yang terkonsolidasi serta konsolidasi audit antara pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015Johnny apresiasi kepada para senior untuk berbagi pengalaman dalam Revisi UU Bank Indonesia (RUU BI). Johnny memanggil ke empat mantan Gubernur Bank Indonesia dengan sebutan ‘Keempat Hulu Balang’. Johnny harap RUU BI ini tidak salah arah. Johnny sepakat independensi BI perlu dijaga. BI perlu dilindungi karena tujuannya menjaga sistem keuangan nasional. Johnny mohon perhatian khusus dari Komisi 11 terutama tentang distribution of authority dan crisis protocol antar lembaga perlu diperjelas.

Sehubungan dengan sistem keuangan, Johnny menilai ini sangat terkait dengan perkembangan teknologi, terutama informasi teknologi. Johnny saran ke Panitia Kerja (Panja) RUU BI untuk lakukan pendalaman instrumen-instrumen apa yang BI bisa gunakan di masa depan.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Johnny mengingatkan agar lembaga keuangan memperhatikan tujuan AFAS, namun terintegrasi ke dalam jasa keuangan ASEAN agar lebih mudah dan efisien dalam rangka kerangka World Trade Organizaton(WTO) or nonmember WTO. Johnny mengemukakan bahwa  Fraksi Nasdem meminta sungguh-sungguh pada institusi jasa keuangan untuk mengawasi kepentingan jasa keuangan nasional serta memberikan kesempatan industri nasional melakukan penetrasi ke luar. [sumber]

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Johnny menyatakan bahwa aset Perbankan kita per akhir 2017 sekitar Rp7200 triliun. Gross Domestic Product (GDP) sekitar Rp13rb triliun. Johnny mengumumkan aset Perbankan kita setengah dari GDP, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan saat ini kita akan ke second line of defense. Johnny juga memaparkan bahwa pembiayaan LPS yang Rp83 triliun itu hanya bisa digunakan dalamsatu kali tarikan krisis. Johnny juga menanyakan tentang pemilik bank khususnya bank sistemik apakah mereka punya kemampuan untuk meningkatkan permodalan atau tidak, serta bagaimana back up-nya kalau terjadi krisis. [sumber]

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Johnny menyarankan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini harus membahas mengenai permasalahan yang ada di RUU Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Johny melihat presentasi dalam rapat tersebut belum bisa memberikan masukan yang cukup pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), karena tidak ada referensi UU-nya, jika belum ada yang membaca mengenai hal ini Johny meminta untuk dibahas. Ada banyak sekali objek penerimaan negara yang belum bisa diterima dengan baik oleh institusi negara. Semua tahu bahwa ada penerimaan negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Johny mengkritik tentang penenggelaman kapal sehingga penerimaan negara hanya terbatas pada lisensi.. [sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Johnny mengatakan, bandara dan pelabuhan laut di Labuan Bajo, perlu dibersihkan. Johnny menuturkan, acuannya biasanya asumsi makro dan BI melakukan intervensi dengan asumsi makro kurs rupiah. Johnny berpendapat, sangat masuk akal bila melakukan revisi asumsi makro sehingga tidak membebankan BI. Johnny mengatakan bahwa menurutnya masuk akal untuk menaikkan sedikit kurs terhadap dollar. Johhny juga menuturkan untuk tidak melihat lemahnya rupiah tetapi cara untuk menjaga stabilisasi perekonomian. Untuk belanja, Johnny mengatakan akan dibahas dalam rapat Panja dan terus memberikan dukungan kepada BI dengan tujuan untuk menjaga stabilitas makro pada 2019. [sumber] 

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Johhny berkata, mulai dari 2013 melalui Program reformasi BI berkelanjutan maka bisa hadapi tantangan BI. Johny berpendapat aksi terorisme tidak terlalu memberikan dampak terlalu luas ke perekonomian, ini tentu buah kerja sama di dalam track yang betul. Johny berpendapat, tantangan yang jadi perhatian kita yaitu harus menyesuaikan kebijakan 7 days rate. Johny berterima kasih ke Pak Agus yang telah memimpin BI dan menjadi mitra kerja. [sumber]

Dukungan BUMN melalukan Pembangunan Infrastruktur

31 Mei 2018 – Pada saat rapat paripurna. Johhny memberikan dukungan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan baik di dalam atau luar negeri. (sumber)

Permohonan Pencabutan UU MD3

5 Maret 2018 - Terkait UU MD3. Johny mengatakan masyarakatmemohon kepada pimpinan DPR agar rapat konsultasi dengan presiden untuk mencabut UU MD3. [sumber]

Hasil Rekomendasi Pansus KPK

5 Februari 2018 - Johny mengatakan, sudah sekian bulan Pansus KPK bekerja, maka harus ada hasil sebagai laporan akhir yang harus diselesaikan. Johny mengatakan, rapat yang diadakan saat itu berupa rapat konsultasi. Ia menuturkan, nantinya setiap fraksi menyampaikan pandangannya lewat Pansus KPK maupun Paripurna. Ia menambahkan, pada prinsipnya rekomendasi Pansus KPK tidak boleh melemahkan KPK, tetapi harus menguatkan KPK. Terkait tugas KPK sebagai pemberantas korupsi dan pencegah korupsi, harus ditingkatkan. Ia mengatakan, jika kedua fungsi tersebut tercapai, maka akan sangat baik. Johny mengatakan, Pansus KPK harus diselesaikan pada masa sidang ini. [sumber]

LHP dan LKPP 2016, Kerangka Ekonomi Makro, dan KEM-PPKF RAPBN 2018

28 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna ke-97 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Johnny berpendapat bahwa kondisi negara yang baik menjadi faktor yang penting dalam menciptakan postur dan perencanaan belanja negara yang baik. [sumber]

Aktifnya Kembali Basuki Thajaja Purnama Sebagai Gubernur dalam Paripurna 90

24 Februari 2017 - Johnny mewakili fraksinya mengimbau pengusul hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama mengurungkan hak angket ini. Ia menyebut proses pengadilan Basuki masih berlangsung dan belum ada dakwaan mutlak, dan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3)  yang menjadi dasar pengajuan hak angket ini belum sempurna. [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Johnny mengatakan bahwa pers harus tetap semarak dan jangan sampai sepi dengan batasan  juga jangan sampai liar. Menurutnya, kebebasan pers adalah satu keniscayaan dan jangan bergerak mundur. Johnny sepakat jika pembatasan pers akan mengurangi kualitas demokrasi dan pemilu. Maka dari itu, peran pengawasan KPI dan Dewan Pers sangat dibutuhkan, tetapi lebih dibutuhkan atensi terkait konten semarak dan meriah. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Johnny mengapresiasi tax amnesty yang telah mensukseskan program ini dan realisasinya terbaik di dunia. tujuan lain tax amnesty untuk meningkatkan tax base dan tax ratio adalah pekerjaan yang tidak gampang. Johnny mengatakan banyak kepala desa ditekan oleh Bupati, Banyak dokumen fiktif serta dana desa di beberapa daerah  yang digunakan untuk biaya pilkada perlu diperhatikan. Johnny berharap realisasi 2017 di atas target selain itu in come perkapita nasional 3400 USD regional Nusa Tenggara Timur 1100 USD. Menurut Johnny rokok sudah jadi persoalan yang pengaruhi buruk belanja. Johnny berharap dirjen bea cukai menaikkan rokok setinggi-tingginya dan meminta agar petani tembakau juga diperhatikan agar rokok impor dikurangi. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Menurut Johnny penggunaan teknologi adalah keniscayaan, kita butuh konfirmasi teknologi yang akan digunakan untuk menyusun butir-butir RUU. Dirinya merasa sangat kecewa jika UU Pemilu direvisi setiap tahun atau setiap kali menjelang Pemilu. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Johnny meminta John untuk menjelaskan perbedaan BPK dan BPKP. Ia juga menanyakan kembali UU landasan kerja BPK. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Johnny mengatakan bahwa tanpa tax amnesty APBN turun cukup besar. Jhonny berharap belanja pemerintah menentukan prioritas tertinggi. Menurut Johnny, dana sisipan sangat penting. Jhonny mengingatkan ada 3 provinsi sangat miskin menurut BPS yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penurunan anggaran, lanjut Johnny, menurunkan target pembangunan juga, maka ia berharap target pembangunan disusun kembali. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Menurut Johnny, Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo 2016 itu kebutuhannya Rp.327 Triliun sehingga bisa lebih dari Rp.555 Triliun. Johnny beranggapan bahwa Barang Milik Negara (BMN) rollover ini prinsipnya hanya pemberitahuan saja dari yang sudah dilakukan 4 tahun lalu. Untuk kebutuhan SBN, terlepas bahwa ini akan berisiko, dinilai Johnny azas pemanfaatannya saja yang sangat tinggi. Menurut Johhny, perlu diperhatikan dan dijaga dengan manajemen yang baik terkait dengan BMN sehingga ketika jatuh tempo tidak perlu dibiayai.  [sumber]

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Kunjungan Kerja Anggota DPR

14 Mei 2016 - (Tigapilarnews.com) – Beredarnya audit BPK yang menyebut kunjungan kerja (Kunker) fiktif dan merugikan negara Rp 945 Miliar. Membuat fraksi-fraksi di DPR angkat bicara salah satunya Fraksi NasDem.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate mengaku belum menerima salinan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari Sekjen DPR terkait kunjungan kerja (Kunker).

Meski demikian, dirnya akan meminta semua anggotanya segera menyerahkan laporan kunjungan kerjanya ke Fraksi.

“Saya sudah minta semua anggota segera menyerahkan bukti-bukti kunker bila memang dirasa kurang sesuai prosedur. Tapi sejauh ini tidak ada surat-surat BPK dari Sekjen DPR seperti berita yang beredar,” kata Johnny, Sabtu (14/5/2016).

Lebih lanjut anggota Komisi XI DPR ini mengungkapkan kalau selama ini Fraksinya memang sudah menyerahkan laporan kunjungan kerja ke Sekjen DPR sesuai peraturan yang ada.

“Kita sudah laporkan. Saya yakin Fraksi NasDem tidak ada yang fiktif,” paparnya.  [sumber]

Pinjaman China Development Bank

15 Maret 2016Johnny mengungkapkan pada rapat kali ini kita tidak lagi menyinggung China Development Bank (CDB), melainkan pembahasannya mengenai kepentingan dalam negeri. Selama dua hari belakangan pembicaraan kian panas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan optimalisasinya. Perbedaan wilayah menjadi salah satu penyebab kesenjangan, sebagai contoh Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku yang tingkat kesejahteraannya sangat rendah.

Johnny menanyakan tentang langkah afirmatif yang akan dilakukan agar penyaluran KUR sampai hingga kaum marjinal. Johnny menyatakan Di dalam APBN terdapat dana-dana yang diberikan kepada desa agar semakin meningkatkan desa mereka. Seharusnya, ada kewenangan untuk membentuk badan usaha milik desa.  [sumber]

Gagasan Tes Urine Narkoba untuk Anggota DPR

26 Februari 2016 - (Sindonews) - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung wacana tes urine terhadap seluruh anggota DPR.

Wacana tes urine seluruh anggota DPR mengemuka pasca kasus narkoba yang diduga melibatkan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ivan Haz terkait kasus dugaan narkoba di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. 

Nasdem berpendapat sebaiknya pelaksanaan tes urine dibiayai oleh Sekretariat Jenderal DPR. ‎"Biayanya bisa disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI agar hasil tes tidak diragukan dan lebih netral," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR‎ Jhonny G Plate saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (26/2/2016).

Dia mengatakan, Fraksi Partai Nasdem sudah melakukan tes ‎narkoba untuk seluruh calon legislatif sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

‎"Tentu sangat mendukung tes narkoba untuk seluruh anggota DPR agar masyarakat tidak curiga, menduga adanya peredaran narkoba di Senayan," ungkapnya.

Dia mengatakan, Kompleks Parlemen harus steril dari narkoba. ‎"Kami yakin anggota kami steril, namun jika DPR ingin menjaga reputasi maka perlu dilakukan di tingkat lembaga DPR dan berlaku untuk seluruh anggota," tuturnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia, Permodalan Nasional Madani

26 November 2015Johnny menilai bahwa Mitra tidak menjalankan visi dan misinya dalam konteks perseroan, melainkan dalam konteks kenegaraan. Dalam visi misi, seharusnya ada pembangunan daerah untuk memperkecil disparitas daerah. Seharusnya juga visi misi Askrindo, PNM, Jasindo, dan Jamkrindo bisa sejalan dengan nawacita. Jangan sampai kinerja Jasindo, Askrindo, dan Jamkrindo hanya besar pada tujuan coorporate. Johnny juga menilai PMN masih menyusui BUMN-nya karena setoran dividennya lebih kecil dari PMN.

Menurut Johnny, peta yang disajikan masih keliru berarti PNM masih belum memetakan seluruh wilayah Indonesia. Padahal pemetaan wilayah itu penting. Johnny menegaskan bahwa peta-peta perekonomian harus diselaraskan dengan visi misi negara.

Johnny menyebutkan bahwa dari data yang disampaikan Askrindo, porsi usaha sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan kurang dari 20%. Angka-angka yang diberikan Askrindo gambarannya belum jelas. Johnny berpesan agar pasar asuransi jangan sampai diambil alih oleh pihak yang berkepentingan. Terkait hal itu, Johnny meminta penjelasan kepada Jasindo mengenai besaran market share-ny. Johnny juga meminta penjabaran mengenai pasar underwriting yang sudah menjadi mitra bagi Jasindo.  [sumber]

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik - RAPBN 2016

23 Oktober 2015 - Johnny tidak keberatan terhadap angka-angka asalkan terminologi anggarannya harus tepat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Menurut Johnny pendapat masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pemerintah itu tidak bersih. Namun nyatanya koruptor yang tertangkap sedikit dan banyak kementerian dan lembaga yang mendapat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Johnny mendorong BPK untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan jangan keputusan BPK menjadi komoditas dan terjadi transaksi untuk mengubah opini.  [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Menurut Johnny misi utama dari alokasi pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) adalah bukan untuk mengalokasikan 40% (sekitar Rp.7,500 Triliun) untuk pembangkit listrik tapi baiknya dialokasikan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih besar dari 3%. Johnny ingin tahun depan ada listrik yang menyala hingga di rumah aspirasinya di Dapil itu.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015Menurut Johnny, NPL Bank Rakyat Indonesi (BRI) masih dalam posisi yang bisa dipertanggung-jawabkan, tetapi kemungkinan NPL akan mengalami peningkatan dari sektor UMKM. Terkait hal tersebut, Johnny meminta langkah strategis yang dilakukan BRI untuk mencegah kenaikan NPL.

Johnny menilai bahwa kualitas dan sebaran distribusi KUR harus baik karena saat Komisi 11 kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) mayoritas penerima KUR adalah sektor perdagangan. Oleh karena itu, Johnny menyarankan agar BRI juga melakukan diskusi dengan anggota DPR saat kami ke Dapil.

Johnny mengingatkan bahwa strategi jitu BRI sangat penting karena visi misi yang dimiliki berbeda dengan private bank dan asing.  [sumber]

Independensi Bank Indonesia

28 Agustus 2015 - (Kompas.com) - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengingatkan, agar tidak ada pihak manapun yang berupaya mengintervensi Bank Indonesia. Hal itu perlu dilakukan jika memang ingin memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang kini sedang melemah.

"Jangan berusaha intervensi BI. Independensi lembaga itu harus dijaga dalam menjaga kondisi ekonomi," kata Johnny saat dihubungi, Jumat (28/8/2015).

Menurut dia, selama beberapa waktu terakhir, Bank Indonesia telah berupaya untuk menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia. Bahkan, upaya perbaikan itu sudah terlihat sejak dua hari terakhir meski belum terlalu signifikan.

"Kan ada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar, dari sebelumnya di atas Rp 14.000, sekarang menguat di level Rp 13.900 sekian," ujarnya.

Johnny menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi yaitu mensinergikan seluruh kekuatan ekonomi yang ada. Jangan sampai ada kekuatan pragmatis yang muncul yang ingin melemahkan kondisi ekonomi.  (sumber)

Pemberian Tunjangan Hari Raya ke Seluruh Pegawai Negeri Sipil

19 Agustus 2015 - (Liputan6.com) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengganti kenaikan gaji setiap tahun. Dengan THR, diharapkan kesejahteraan dan kinerja para abdi negara semakin meningkat.

Anggota Komisi XI DPR, Johnny G Plate dari Fraksi Nasional Demokrat mengatakan, ‎pemberian THR kepada PNS bertujuan untuk meningkatkan take home pay para abdi negara. Ujung-ujungnya, berdampak positif bagi kesejahteraan PNS.

"Kesejahteraan PNS akan semakin membaik. Dengan begitu, produktivitas dan kinerja PNS bisa kian meningkat. Namun saat ini jumlah PNS di Indonesia sudah terlalu banyak sehingga Kementerian PANRB melakukan program moratorium penerimaan PNS baru," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Johnny menganggap, rata-rata gaji PNS di seluruh Indonesia termasuk rendah. Sementara tunjangan yang diperoleh dinilainya belum memadai sehingga tidak ada keseimbangan kinerja PNS.‎ "

Sebagai imbalan dari THR, kita berharap kinerja PNS meningkat. Jika berhasil meningkatkan kinerja atau produktivitas diberikan insentif. Tapi kalau gagal tentu ada pinalti atau punishment," terang Johnny.

Sebelumnya, ‎Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai Pembacaan Nota Keuangan dan R‎APBN 2016 memastikan PNS akan menerima THR pada tahun depan. "Tahun depan PNS akan mendapatkan THR yang baru," tegas dia di Gedung DPR.

Menurut dia, mekanisme pemberian THR ini sangat cocok dan bagus untuk PNS. "Ini lebih cocok dan lebih bagus buat PNS, karena yang penting take home pay-nya naik," ucapnya.

Meski dijanjikan mendapat THR, Bambang mengaku pemerintah tetap akan membayar gaji ke-13 setiap tahun. "Gaji ke-13 tetap ada. Nanti lah detailnya," ujar dia.

Lebih jauh Bambang mengakui bahwa PNS akan menerima THR yang besarnya satu bulan gaji pokok. Dengan demikian, otomatistake home pay seluruh PNS mengalami kenaikan.

"PNS dapat THR ‎sebesar satu bulan gaji pokok, jadi kalau dihitung secara take home pay naik. Itu artinya kenaikan take home paytahun depan lebih besar dari kenaikan gaji PNS yang biasa disesuaikan dengan tingkat inflasi," pungkas dia. (sumber)

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015Johnny menggaris-bawahi ke Pemerintah bahwa Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai turun. Artinya ini menandakan daya beli masyarakat turun. Apabila daya beli turun, Penerimaan Pajak Penghasilan akan turun juga dan akan berpengaruh pada ekonomi negara.

Johnny setuju dengan pendapat Sukamta dari Yogyakarta. Johnny mohon Pemerintah evaluasi dari level kebijakan dan juga level implementasinya. Menurut Johnny ada jalan yang dibangun bertahun-tahun tidak selesai. Johnny juga melihat ada pengalihan anggaran ke Belanja Modal. Johnny minta Pemerintah perhatikan efektivitas anggaran dan juga evaluasi prioritasnya. Sehubungan dengan alokasi untuk Dana Desa, Johnny tekankan bahwa minimum harus ada di kisaran 7% dan jangan sampai terlewat.  

Johnny juga menyoroti Bantuan Sosial (Bansos). Menurut Johnny data BPS masih ada bias dan banyak rancu dan tidak cocok dengan yang di lapangan. Bahkan Johnny tahu masih ada juga anggota DPRD yang terima Bansos. Johnny menilai ini bisa mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Johnny minta perhatian khusus Pemerintah untuk mengakuratkan pendataan dan distribusi Bansos. Johnny mohon Pemerintah perhatikan terutama daerah yang periferal agar mereka jangan semakin apatis atas negara.

Johnny menegaskan ke Pemerintah bahwa tahun ini BUMN banyak mendapatkan suntikan modal (Penyertaan Modal Negara) jadi tidak boleh menghasilkan kinerja keuangan yang rendah.  [sumber]

Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

17 Juni 2015 - Johnny menggarisbawahi bahwa postur APBN 2016 defisit diatas nilai GDP. Johnny berharap dan mendorong adanya inovasi dari semua Kementerian dan Lembaga agar PNBP optimal.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 - Menurut Johnny masalah terbesar ada di koordinasi. Sangat urgent dan krusial peran koordinasi terutama pada tahap perencanaan seperti sekarang. Johnny mencontohkan penentuan asumsi makro yang belum berjalan dengan baik. Menurut Johnny apabila data asumsi keliru maka seluruh kelanjutannya akan keliru juga. Johnny desak Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) perlunya memperhatikan anggaran-anggaran dan program-program sebelumnya. Johnny menyesalkan bahwa sebelumnya ada program yang hampir selesai tapi malah tidak dilanjutkan dan terbengkalai.  [sumber]

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal - RAPBN 2016

Pada 28 Mei 2015 - Johnny berharap pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Pemerintah tidak hanya retorika saja tapi benar-benar terwujud. Johnny saran ke Menteri Keuangan (Menkeu) agar menggunakan data-data kemiskinan dengan bias yang paling rendah, karena data-data kemiskinan ini yang menjadi dasar dari kebijakan Pemerintah.  [sumber]

Fit & Proper Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Johnny tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, cara terbaik untuk menentukan keadaan ekonomi benar-benar krisis tetapi tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Menurut Johnny pelemahan ekonomi global dan Rupiah pasti berdampak pada penerimaan negara dan melebarnya defisit. Kita berharap banyak pada BNI untuk mengatasi masalah defisit di Indonesia. Johnny minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI kesiapan untuk membantu neraca perdagangan dalam negeri. Johnny tanya kesiapan fasilitas Trade Finance dari BNI sehingga perekonomian tidak bergantung pada negara lain. Sehubungan dengan Program Kampung BNI, Johnny dorong BNI untuk bangun 1.000 Kampung BNI di wilayah NTT dan wilayah tertinggal lainnya.  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Menurut Johnny ketika kita membuka pasar kita, seharusnya kita perlu juga mendapat akses pasar di negara mitra kita. Johnny menyorot permasalahan pencatatan angka ekspor yang berbeda. Menurut Johnny pencatatan ekspor berbeda antara Indonesia dengan data yang di negara tujuan ekspor dan perbedaannya cukup signifikan. Johnny minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri mekanisme pencatatan di Mandiri supaya sama antara data di Indonesia dan di negara tujuan ekspor. Sehubungan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR), Johnny tanya berapa besar anggaran CSR Mandiri, terutama untuk Dapilnya di NTT.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Johnny menggaris bawahi bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo adalah pemerataan. Johnny minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN apakah jaringannya menjangkau sampai ke wilayah Timur. Kepada Direktur Utama BTN, Johnny bilang kalau BTN cuma fokus di daerah yang menjanjikan saja jangan jadi pemimpin bank negara yang klaim dengan tujuan mulia. Johnny saran mending jadi pemimpin bank yang fully commercial saja. Johnny minta BTN me-redefinisi area kerjanya untuk menjangkau sampai Nusa Tenggara Timur. Menurut Johnny Kupang butuh banyak perumahan.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Johnny berharap agar LPDP menggunakan dana secara efisien dan tepat sasaran. Johnny juga berharap LPDP mencari putra-putri terbaik bangsa di daerah-daerah yang termajinalkan.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

30 Maret 2015 - menurut Johnny masalah BPKP ini adalah masalah yang usang. Di daerah banyak penyimpangan keuangan negara. Di daerah Johnny sendiri banyak korupsi tapi nihil koruptornya. Johnny menilai tugas BPKP adalah untuk memastikan tidak terjadi korupsi jadi pengawasan harus ketat. Johnny minta klarifikasi dari BPKP bagaimana BPKP memastikan tugas-tugas di 34 provinsi untuk menjaga anggaran pembangunan digunakan semestinya, termasuk memastikan tidak ada mark-up yang fantastis. Johnny saran agar BPKP tidak jadikan pagu sebagai acuan. Menurut Johnny banyak kepala desa yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dana desa. Sehubungan dengan alokasi dana talangan untuk korban Lapindo, Johnny mohon klarifikasi dana tersebut untuk bayar penduduk atau juga perusahaan.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Johnny menggaris bawahi bahwa ada beberapa asumsi makro yang melenceng dari APBN-P 2015. Menurut Johnny masyarakat resah melihat perkembangan nilai tukar Rupiah yang semakin melemah. Johnny meragukan efektifitas rencana kebijakan Pemerintah menjaga nilai tukar Rupiah menimbang cadangan devisa yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu Johnny mendukung rencana kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang memberikan peluang ekspor untuk segera dilaksanakan. Johnny minta tolong agar Dana Transfer Daerah segera dikirim karena sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah (Pemda).  [sumber]

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ruteng
Tanggal Lahir
10/09/1956
Alamat Rumah
Jl. Bango I No.6, RT.06/RW.03, Kel. Pondok Labu. Cilandak. Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Timur I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan