Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Kalimantan Barat
Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pontianak
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Parit H. Husin 2. Komplek Fajar Permai B20. Bansir Darat. Pontianak. Kalimantan Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Latar Belakang

Syarif Abdullah Alkadrie, M.H berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dari Dapil Kalimantan Barat I setelah memperoleh 75.188 suara. Syarif dikenal sebagai seorang dosen hukum di Universitas Panca Bhakti di Pontianak dan mantan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kalimantan Barat. Di Partai Nasdem, Syarif menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak (1992)
S2, Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak (2004)

Perjalanan Politik

Syarif Abdullah Alkadrie mengawali karir politiknya dengan menjadi Anggota DPRD Kalimantan Barat selama 2 periode, 1999-2004 dan 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan dari Dewan Syuro PKB Wilayah, Kalimantan Barat di 1999-2000 dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Barat periode 2001-2008.

Syarif pindah bergabung dengan Partai Nasional Demokrat setelah Pileg 2009 dan menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pertembakauan

25 Januari 2018 - Syarif baru mengetahui ada jenis tembakau yang dapat dijadikan obat untuk menetralisir penyakit kanker dan antioksidan, tetapi kenyataannya banyak perokok aktif yang terkena kanker. Kemudian Syarif mengatakan bahwa ada beberapa professor yang datang kemari marah-marah karena menggangap pansus RUU Tembakau dapat menghancurkan generasi muda kedepannya, Syarif atas nama fraksi Nasdem sadar bahwa ada beberapa anggota DPR yang sudah sibuk ke daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing, karena sudah memasuki tahun politik. [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

9 Februari 2016 - Syarif menyampaikan bahwa UU KPK bukanlah kitab suci yang tanpa kesalahan. Syarif menegaskan bahwa harus ada kontrol agar suatu kekuasaan tidak abuse of power. Menurut Syarif, hak terhadap penyadapan perlu direvisi karena bila penyadapan tidak diatur, maka akan menjadi persoalan. [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 31 Maret - 2 April 2015 Syarif setuju pilkada serentak namun pelantikannya mengikuti masa jabatan. [sumber]

Perppu Pilkada

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, Syarif Alkadrie mewakilkan Fraksi Nasdem untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 15 Januari 2015, Fraksi Nasdem menyatakan setuju Perppu untuk Pilkada langsung adalah opsi yang lebih baik, dan setuju dijadikan UU. Syarif menambahkan bahwa pilkada tidak langsung sangat merugikan untuk partai politik baru seperti Nasdem. Syarif menganjurkan untuk pembahasan PerppuPilkada tersebut untuk fokus kepada penguatan sanksi-sanksi agar penyelenggaraan pilkada tidak liar dan mengurangi terjadinya money politics. (sumber)

Pada tanggal 19 Januari 2015 - Semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak

6 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mukhamad Misbakhun sebagai pengusul RUU Konsultan Pajak Syarif menceritakan bahwa ada temannya yang menjadi Konsultan Pajak, kemudian Ia menanyakan apakah ada pengaturan untuk menjadi Konsultan Pajak tersebut karena Konsultan Pajak dalam pandangannya, tidak mau diatur. [sumber]

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Alkadrie menyatakan dalam penentuan pembahasan UU harus ada persetujuan antara DPR dan pemerintah, di Kalimantan Barat juga diisi oleh orang luar dan masyarakat makin miskin jadi Syarif menilai surat dari Mensesneg kurang baik dan harus ada perbaikan ke depannya, lalu memang perlu regulasi yang mengatur. [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Syarif menyatakan bahwa kebijakan presiden memprioritaskan infrastruktur dalam rangka meningkatkan ekonomi. Maka dari itu, Syarif menyerukan agar lebih diperhatikan oleh Kementerian PU-PR mengenai perbaikan infrastruktur secara menyeluruh. [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Syarif menanyakan apakah masih dalam kajian di pemerintah mengenai otonomi khusus (Otsus). [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Kesalahan yang dilakukan Lion Air dan Air Asia dinilai Syarif sebagai insiden yang sangat membahayakan, terlebih lagi jika ada sebuah konspirasi. Syarif bercerita, dengan modus yang sama, insiden serupa pernah terjadi tahun lalu, lima pekerja asing di Kalimantan Barat tertangkap karena tidak memiliki akses masuk.

Syarif merasa heran dengan pelayanan Lion Air yang kurang baik dibandingkan dengan Batik Air, padahal keduanya berada dalam satu grup. Menurut Syarif, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga harus tegas terhadap permasalahan ini. Selain itu, Syarif mempertanyakan tanggung jawab Otoritas Bandara karena tidak segera melaporkan insiden yang terjadi saat itu. Syarif meminta permasalahan ini diselesaikan tanpa keributan. Selama ini, Syarif merasa permasalahan bidang transportasi baru ramai bila sudah terjadi insiden atau kecelakaan, seperti keributan yang terjadi akibat kasus penggunaan narkoba oleh pilot Lion Air. Namun, Syarif menyayangkan tidak adanya jaminan dari Kemenhub dan pihak terkait agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi.

Peralatan komunikasi sangat penting dan umum dimiliki oleh maskapai penerbangan, tetapi hal itu saja belum dapat dipenuhi dengan baik. Padahal menurut Syarif, peralatan itu adalah alat yang sangat vital. Tidak hanya itu, Sayrif juga menilai permasalahan safety juga tidak bisa dipenuhi dengan baik oleh pihak maskapai. Jika kejadian seperti ini terus terjadi, Syarif khawatir masyarakat akan takut naik pesawat. Terlebih lagi jika pilot yang saat ditumpangi sedang menggunakan narkoba, masyarakat tambah takut.

Tidak hanya maskapai, Syarif juga meminta Kemenhub melakukan instrospeksi dan tidak terus maskapai memanjakan sehingga terus membuat kesalahan yang sama. Syarif menuturkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala perangkat ada pengawasnya ada. Syarif tidak tidak terlalu mengenal Lion Air, dan tidak pula membela Garuda, semua yang disampaikan Syarif demi kepentingan masyarakat banyak. [sumber]

Sarana, Prasarana dan Infrastruktur di Daerah Pinggiran Perbatasan di Kabupaten Sintang

19 April 2016 - Syarif membenarkan apa yang dipaparkan oleh Bupati Sintang bahwa memang daerah perbatasan hanya mendapat sedikit anggaran untuk pembangunan. Menurut Syarif, harus diperhatikan karena di Kalimantan Barat mempunyai banyak masalah tetapi belum menyatakan diri akan keluar dari Indonesia. Syarif menyatakan bahwa Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang potensial dari sumber daya alamnya. Syarif memberika contoh yaitu ruko yang ada di Sintang lebih mahal dari pada di Pontianak.

Syarif menyayangkan karena selama 10 tahun Kapuas Raya belum diajukan juga untuk menjadi provinsi baru. Dia pun menghimbau kepada anggota DPR komisi 5 untuk mendorong pembentukan Kabupaten Kapuas Raya. [sumber]

Pimpinan DPR Mencari Celah Ganggu Persidangan Setya Novanto

6 Desember 2015 - (Tribunnews.com) - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie curiga Pimpinan DPR telah bersekongkol untuk menjegal pengusutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

Persekongkolan ini dilakukan dengan terus menunda rapat Badan Musyawarah.

Syarif menjelaskan, sangat banyak agenda di komisi maupun alat kelengkapan dewan yang harus segera disusun dalam rapat bamus untuk kemudian disahkan di rapat paripurna.

Salah satunya adalah meresmikan anggota-anggota baru MKD yang baru dilantik.

Syarif khawatir, nantinya keputusan MKD terkait kasus Novanto bisa dipertanyakan jika anggota baru tak disahkan terlebih dahulu di paripurna.

"Mereka (Pimpinan DPR) sepertinya ingin mencari celah untuk mengganggu persidangan kasus Setya Novanto di MKD. Kuat sekali indikasinya ingin menjegal, dengan mencari alasan macam-macam," kata Syarif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2015).

Sebelumnya, Fraksi Golkar memang melakukan pergantian terhadap seluruh anggota mereka di MKD.

Kahar Muzakir masuk menggantikan Hardisoesilo, Ridwan Bae menggantikan Dadang S Muchtar dan Adies Kadir menggantikan Budi Supriyanto. Ketiganya sudah dilantik oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Namun, sesuai pasal 78 ayat 5 dan 6 Peraturan DPR, mereka juga harus disahkan dulu dalam rapat paripurna.

Syarief merasa, rapat bamus terus tertunda agar tiga anggota Golkar itu tak kunjung disahkan di rapat paripurna.

Menurut dia, pimpinan DPR sudah kehabisan cara menutupi kesalahan Setya Novanto. Sidang pelanggaran etika di MKD yang digelar secara terbuka sejak Rabu kemarin, kata dia, memang telah secara terang-benderang memperlihatkan aktor yang terlibat.

Bagi Syarief, jika benar ada upaya penjegalan MKD lewat madeg-nya Bamus, itu adalah cara-cara tak terhormat. Perilaku seperti itu justru menampakkan buruknya kualitas moral dan etika para pimpinan.

"Ini kok seperti ada persekongkolan yang justru makin menambah rusak kelembagaan dewan yang notabene beranggotakan para wakil rakyat,” ucap legislator dari Kalimantan Barat ini.

Rapat bamus sempat ditunda dua kali pekan lalu. Rapat semula dijadwalkan pada Selasa (1/12/2015) di ruang rapat pimpinan DPR.

Saat itu, pimpinan fraksi dan komisi sudah berkumpul namun tak ada pimpinan DPR yang hadir. Rapat pun dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya pada Kamis rapat Bamus kembali dijadwalkan, namun kembali ditunda. Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon sebelumnya juga sempat melontarkan kekhawatiran yang sama dengan Syarif. (sumber)

Pencatutan Nama Presiden oleh Anggota DPR Dalam Kasus Makelar Perpanjangan Kontrak Freeport

16 November 2015 - (TribunNews) - Sekretaris Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memproses secara transparan dugaan pelanggaran etika oleh anggota DPR dalam kasus makelar perpanjangan kontrak freeport. Langkah itu penting dilakukan guna menyudahi spekulasi berkepanjangan di antara politisi senayan dan juga masyarakat luas.

Adanya keterbukaan terkait nama pelaku berikut pembuktian dugaan pelanggaran diharap tidak memperburuk citra DPR.

"Kalau ada yang terlibat dari DPR ini, kita minta MKD untuk memproses itu. Dan memang yang disinyalir ada anggota DPR dan Pimpinan DPR. Ini harus diproses MKD, karena kita semua bertanya-tanya dan berspekulasi. Nanti (kalau tidak diproses) di tengah-tengah masyarakat kita akan jelek," ungkap Syarif usai Rapat Paripurna DPR, Senin (16/11).

Syarif berharap, hendaknya MKD tak perlu berlama-lama memproses dan mengungkap nama-nama anggota DPR yang disinyalir tindakannya telah melanggar sumpah jabatan. Jika kasus itu terlalu lama diproses, ia khawatir akan ada penunggang gelap yang menumpangi isu ini.

Dia mengingatkan, manuver-manuver kepentingan yang saling menumpangi isu, lazim terjadi dalam dunia politik. Oleh karenanya, anggota Komisi V DPR yang juga seorang akademisi ini mengimbau MKD agar pelanggaran etika ini diproses sembari membangun komunikasi yang baik dengan masing-masing pimpinan fraksi.

"Hari ini pun bisa (diproses) kalau MKD mau. Kalau seminggu atau lebih, nanti ada apa-apa, bisa masuk-masuk apa pula di MKD. MKD itu wajib menyampaikan minimal kepada pimpinan fraksi atau anggota MKD yang merupakan wakil dari fraksi," tandasnya.

Syarif juga menjamin, Fraksi NasDem akan berkomitmen mengawal dan menuntaskan masalah pelanggaran etika ini. Ia tidak mau proses penanganan kasus ini berlarut-larut, seperti yang terjadi pada kasus dugaan pelanggaran etika terkait kasus Donald Trump. Dalam kasus itu, pimpinan DPR diduga melakukan pelanggaran etika lantaran pertemuannya dengan bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hanya diganjar dengan sanksi teguran saja.

Oleh karena itu, Syarif menawarkan peran Fraksi NasDem untuk mengawal agar penanganan kasus pelanggaran etika terkait makelar kontrak Freeport ini bisa selesai dengan tuntas. Dengan pengawalan itu, legislator dari Kalimantan Barat ini berharap pengadilan etika MKD akan menghasilkan rekomendasi yang jelas. Rekomendasi itu akan menegaskan benar atau tidaknya dugaan cacat etika yang disangkakan kepada anggota DPR terkait. Jika terbukti melanggar, menurut Syarif, proses itu harus dilanjutkan dengan mekanisme hukum.

"Kalau MKD selalu memproses berlarut-larut, saya yakin tidak ada lagi yang percaya MKD. Kita sudah minta kepada MKD agar transparan dan terbuka terkait nama-nama itu (makelar kontrak Freeport – red), kalau memang ada yang terlibat. Pertama, diadili secara etika oleh MKD. Kedua, jika terbukti bersalah, pelanggaran etika itu bisa menjadi bahan ke ranah hukum. Karena tindakan itu sudah menyalahi sumpah anggota DPR," tegasnya.

Sebelumnya, diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said menyebut adanya anggota DPR yang bertindak selaku makelar perpanjangan kontrak Freeport. Anggota DPR itu, berjanji akan menjamin perpanjangan kontrak Freeport asal dia mendapat kompensasi saham di perusahaan itu. Tak hanya itu, si makelar yang disinyalir seorang pimpinan DPR ini juga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, di mana dia meminta Freeport juga memberi kompensasi saham untuk kedua kepala negara tersebut.

Tak pelak lagi, isu itu menjadi pembahasan liar di panggun wacana publik, dan menimbulkan berbagai spekulasi, mengingat Sudirman Said tidak menyebut nama pelaku secara gamblang. Belakangan, Sudirman Said menyebut telah menyerahkan nama-nama terduga pelaku pelanggaran etika itu kepada MKD DPR, tapi MKD belum menjelaskan nama-nama yang diserahkan itu. (sumber)

Aspirasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia

30 Maret 2015 - Syarif menggaris bawahi bahwa sesuai keputusan Pemerintah sudah tidak boleh mengangkat guru honorer lagi. Syarif mengajak guru-guru kita tetap mentaati UUD dan payung hukum yang ada. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pontianak
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Parit H. Husin 2. Komplek Fajar Permai B20. Bansir Darat. Pontianak. Kalimantan Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan