Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Nelayan - RDPU Komisi 4 dengan Asosiasi Nelayan Indonesia

Hamdhani berpendapat bahwa perlu adanya kapal-kapal kecil untuk menangkap ikan-ikan yang berada di perairan dangkal.

Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Yuyun Yuwariah (Akademisi, UNPAD), Prof. Sobir (Akademisi, IPB), Prof. Sudarjat (Akademisi, UNPAD), Prof. Darsono (Akademisi, UNS), dan Ihsanudin (Pakar)

Hamdani mengatakan bahwa masalah pertanian dimulai sejak revolusi hijau. Pemakaian pupuk menyebabkan penyakit dan gulma, sehingga harus dimusnahkan. Selama ini, petani dipaksa membeli benih impor.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Hamdhani mengatakan kepentingan masyarakat adat merupakan suatu hal yang mendesak.  

Pelantikan Pergantian Anggota Antarwaktu (PAW), Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), dan Perpanjangan Masa Pembahasan Sejumlah RUU — Rapat Paripurna DPR RI

Hamdhani mengatakan F-Nasdem tidak menyetujui RUU MD3 dan tidak peduli dengan putusan yang akan dilakukan dalam rapat paripurna. Hamdhani mengatakan F-Nasdem dengan sangat menyesal akan meninggalkan forum dan tidak bertanggung jawab atau RUU MD3.

Penjelasan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI terkait Hasil Kajian atas Harmonisasi RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI

Hamdhani mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mempertegas bahwa Tenaga Ahli Baleg DPR-RI dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan merkuri.

Harmonisasi RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU Minerba

Hamdhani mengatakan bila fraksi Nasdem belum dapat menerima RUU Minerba ini dan perlu kajian mendalam agar lebih berkualitas. Hamdhani mengatakan, fraksi Nasdem berpendapat konsep penguasaan negara atas minerba sesuai Pasal 33 pada UUD 1945. Hamdhani menuturkan, pengertian dikuasai negera merujuk putusan Mahkamah Konstitusi. Hamdhani memberikan catatan Nasdem atas RUU ini mengenai (1) pengelolahan dan pemurnian, (2) investasi dibagi asing dan domestik serta tidak dibedakan antara keduanya. Hamdhani meminta izin bila fraksi Nasdem menolak dalam mengambil keputusan ini terhadap RUU Minerba karena belum sesuai dengan prosedur yang berlaku sebab Panja baru dibentuk sehari tapi sudah mengambil keputusan.

Tanggapan

Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK)

Hamdhani mengatakan di samping masyarakat sengaja membuka ladang dengan membahas hutan, ada juga korporasi yang melakukannya. Ia membahas daerah Kalimantan Tengah yang memiliki titik api paling tinggi dalam kebakaran hutan. Ia mengatakan ketebalan gambut menyebabkan kebakaran hutan sulit dipadamkan. Ia melihat ada selang-selang yang usianya sudah tua dan tidak berfungsi dengan baik. Ia mengatakan sudah dibangun kanal-kanal untuk mengantisipasi api yang menjalar sampai ke tengah hutan. Ia menyampaikan ada korporasi yang sedang diselidiki oleh kepolisian. Ia mengatakan ada juga bantuan dari perusahaan setempat dalam mengatasi kebakaran hutan. Ia menyampaikan 70 m ke dalam tidak bisa dibangun dengan sistem baru. 15.000 orang sekarang sudah mengidap penyakit ISPA. Anggaran ini sudah tidak cukup. Ia mengatakan asap dimana-mana, penerbangan terganggu, tidak bisa sekolah, dan penyakit ISPA. Ia menyampaikan keluhan masyarakat bahwa hujan buatan membuat kolam ikan mereka mati. Ia mengatakan Pemerintah hanya tanggap darurat padahal di lapangan sudah seperti ini. Ia menghimbau jangan sampai ada bayi yang meninggal. Ia mengatakan sebisa mungkin ditambahkan saja anggarannya supaya bisa membantu kegiatan-kegiatan tadi.

Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog

Hamdhani mengusulkan peninjauan kembali pada skema impor yang menggunakan sistem kuota diubah menjadi sistem tarif. Hal ini karena harus ada perubahan yang fundamental untuk memperbaiki negara ini. 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pertanian

Hamdhani menjelaskan Fraksi Nasdem mendukung adanya pengurangan anggaran.

Evakuasi Penanganan Kabut Asap — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

hamdhani menjelaskan kami mengucapkan terimakasih kepada pemrintah atas perhatian yang mendalam dan bloking kanal telah dilakukan, upaya tersebu sudah membuat impact yang bagus tapi gambut tebal sulit dipadamkan. Izin harus menjadi perhatian kementerian LHK dan BPN, izin-izin yang diberikan kepala daerah harus diawasi oleh Menteri LHK. Kaitan dengan UU nomor 32/2009 setuju jika harus revisi karena tidak boleh ada pembakaran dalam UU tersebut, rehabilitasi hutan juga perlu diupayakan.

Perubahan Daerah Peruntukan Hutan - RDP Komisi 4 dengan Dirjen Planologi dan Tim Terpadu

Hamdhani menanyakan bagaimana cara Kementerian LHK mengatur masa tanam bagi masyarakat. Hamdhani juga menanyakan sanksi apa yang dikenakan kepada perusahaan dan masyarakat yang melakukan penanaman. Hamdhani menyampaikan bahwa di Kalimantan Tengah, sanksi bagi perusahaan perambah hutan belum diterapkan.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Hamdhani menjelaskan bahwa jika melihat usulan APBNP 2016 banyak hampir Rp2,9 triliun akan tetapi beberapa anggaran yang berhubungan dengan kepentingan rakyat dan nelayan itu agar tidak dikurangi tapi justru perlu ditambah alokasinya. Badan koperasi yang bisa menerima ini dan di tempat kami ada beberapa bagian saja yang ada legalitas ketika menerima program kelautan itu hanya dua kabupaten saja, ini coba dipertimbangkan agar mendapat bantuan yang sama dan tidak terpaku pada daerah tertentu, kemudian ada usulan tentang perbatasan laut jawa sebab mereka membutuhkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Kalimantan Barat

Menurut Hamdani, Kalimantan Barat merupakan daerah yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2016, Pemaparan DIPA Tahun 2017, dan Isu-Isu Aktual Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hamdhani mengatakan 25 ribu masyarakat Indonesia belum mendapatkan program bantuan di bidang kehutanan, Babinsa harus diperkuat perannya dalam membantu pemerintah, PNBP yang didapatkan dari kunjungan turis asing perlu ditingkatkan dan harus transparan. Hamdhani meminta Terumbu Karang Sibora dijadikan kawasan konservasi nasional dan padi organik bisa diekspor ke Eropa untuk menambah pemasukan negara.

Resolusi Parlemen Eropa terkait Minyak Sawit — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Perekonomian, Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Direktur SDM dan Umum PTPN III, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

Hamdhani mengatakan Kemenlu harus melibatkan DPR RI dalam pertemuan dengan parlemen Uni Eropa. Hamdhani menyayangkan adanya upaya 5 perusahaan besar yang harus ISPO, padahal belum mampu, sehingga mengorbankan petani kecil.

Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hamdhani mengapresiasi mengenai inisiatif penghentian reklamasi Pantai Utara Jawa. Ia mengatakan pada dasarnya tidak anti dengan investasi karena ada peraturan dari KLHK, perikanan, dll. Ia mengatakan kaidah tersebut yang tidak disepakati. Ia menyampaikan bahwa nelayan sulit untuk mencari ikan yang berakibat sangat luas. Ia membahas 3 perusahaan yang mengajukan izin semena-mena untuk menanam sawit. Ia mengatakan harus ada penelusuran mengenai penebangan dan pembatasan gambut yang menjadi isu internasional karena Indonesia mengalami kebakaran hutan lagi. Ia juga mengatakan bahwa finalisasi UU No. 41 Tahun 1999 harus dipertajam lagi terutama di bagian sanksi penyalahgunaan kehutanan namun harus diberikan keringanan untuk keranda jenazah dan tempat ibadah.

Rencana Kerja dan Anggaran dalam RUU APBN-P Rencana Kerja dan Anggaran dalam RUU APBN-P Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Pertanian 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Pertanian

Hamdhani mengatakan dapil Kalimantan tengah membutuhkan bibit seperti kelapa karena daerah garis pantai. Hutan Tanaman Rakyat harus diperbanyak.

Pembahasan Rancangan dan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hamdhani menitik beratkan tentang kebakaran hutan. kebakaran hutan menjadi satu dilema yang sering terjadi. Ia turun ke lapangan, dan ternyata titik spot itu sulit dipadamkan apinya. Selanjutnya, Hamdhani mengatakan dari anggaran yang dialokasikan, harus ada bantuan-bantuan yang tersedia khusus untuk masyarakat.

Hamdhani mengatakan masalah gambut yang terbakar karena force majeure harus bisa dimanfaatkan secara ekonomis.

Kasus Kehutanan di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hamdhani mengatakan ada hal yang perlu digaris bawahi terkait pengawasan kebakaran hutan, semestinya di pos titik api juga dibentuk supaya tidak susah dalam pengambilan logistik. Hamdhani
mengatakan perambahan hutan menjadi isu terkini, sehingga perlu tindak lanjut. Terkait perusahaan kelapa sawit yang illegal, Hamdhani mengatakan Permen LHK 114 menyebutkan bahwa akhir Desember, perusahan illegal harus membereskan perizinannya. Hamdhani bertanya bagaimana jika perusahaan tersebut tidak melakukannya. Hamdhani mengatakan bagaimana agar lahan tidur bisa dimanfaatkan KLHK atau diserahkan kepada masyarakat.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK Tahun 2016, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016, Rencana Kerja Tahun 2017, Temuan Hasil Kunker Reses dan Isu-isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Hamdhani mengatakan bahwa keberadaan rumah pangan hanya sebatas tiga komoditas yaitu beras, gula dan minyak goreng maka ini harus ada penambahan untuk kemenangan ketersediaan harus seimbang antara daging, cabai dan kedelai, untuk setingkat kabupaten sedang melakukan upaya untuk melakukan validasi data raskin ini karena kurang sinkronnya data raskin yg ada dgn yg ada di masyarakat ini karena kurang sinkronnya data raskin yang ada dengan yang ada di masyarakat karena kami menjumpai raskin tidak didistribusikan jangan sampai ini bisa terulang kembali data dari Badan Pusat Statistik (BPS) harus sinkron mengingat kendala raskin adalah kurangnya dana operasional dan penerima manfaat. Kita tidak menyalahkan Bulog tapi di kecamatan ada kendala juga sehingga beras yang datang sudah berubah dan ada kutunya. Pemerintah ada komitmen untuk membangun gudang dan untuk menyiapkan daya tampung yang baik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hamdhani berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi hasil yang baik. Menurut Hamdhani berat sebagai negara yang memiliki hutan tropis yang besar dengan resiko yang ada. Satu badan usaha dibangun untuk bantu masyarakat di Kalimantan di bidang kehutanan. Hamdhani juga mengatakan bahwa tanaman Jabon memiliki nilai ekonomis, tadinya menanam kebun karet, namun dialihkan. 25.000 masyarakat Indonesia belum mendapatkan program bantuan di bidang kehutanan.

Wilayah Usaha Dalam Hutan Lindung — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perusahaan-Perusahaan

Hamdhani mengatakan beberapa tokoh dengan lantang menyampaikan PT BES Group melanggar aturan. Ia membahas bahwa hutan tidak boleh digarap karena hutan konservasi merupakan tempat spesies dan biota lainnya. Ia juga mempertanyakan soal perizinan pembangunan di atas hutan produksi. Ia menyarankan untuk PT BES plasma di kawasan inti. Ia meminta dipenuhi perbaikannya dan kalau tidak maka hasil olahan bisa tidak masuk pasar internasional. Ia mengatakan tempo hari Komisi 4 meminta laporan-laporan tapi tidak diberikan. Ia mengatakan bukan mencari persoalan, tapi ini investasi menyangkut kesinambungan. Ia mengatakan Wilmar sudah mempunyai pabrik minyak goreng tapi apa-apanya belum tuntas dan ia meminta segera diselesaikan. Ia menghimbau harga TBS harus stabil. Ia mengatakan bahkan sekarang ada perusahaan yang tidak mempunyai kebun tetapi bisa membangun. Ia meminta untuk tidak banyak mengambil untung karena perusahaan besar. Perusahaan yang kecil saja murah. Ia mengatakan sekarang ada juga perusahaan ngontrak harga TPS 1950.

Pemutusan Besaran Anggaran Eselon 1 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Hamdhani menyampaikan terimakasih untuk Mentan dari Kalimantan Tengah karena sudah memberikan sesuatu untuk mengubah dari trasdisional menjadi modern yang sesuai dengan UU pangan bahkan pangan untuk semua orang. Hamdhani menyatakan bahwa ini menjadi suatu kebanggan karena saat ini padai bisa ditanam dengan waktu yang efisien.. hamdani mengatakan perlu adanyanya training-training tertentu untuk para petani yang masih menggunakan cara tradisional, tetapi hal yang terpenting adalah perbaikan dari irigasi. Kami sudah mendapatkan karantina untuk sapi yang diimpor dari Australia ada 2.000 ekor. Hamdani mengapresiai sapi yang dikarantina di Pangkalan Bun. Hamdhani mengatakan bahwa Kalimantan Tengah tidak da persoalan, karena petani disana hanya menunggu program untuk peternakan, karena RMU hanya terbatas dari beberapa titik saja di Kabupaten. Hamdhani mengatakan bawha Bulog tidak bisa menerima jika pengeringan tidak mencapai standar, sedangkan untuk pengeringan padi atau gabah tidak ada. Hamdani mengatakan bahwa impor tahun ini ada penurunan 50% sampai 60% sehingga kita fokus sawit dan jagung

Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Hamdhani mengatakan KKP sudah menanggulangi alat-alat yang tidak ramah lingkungan di masyarakat. Hamdhani berharap Menteri KP dapat hadir dalam acara Temu Ikan di Kalimantan Tengah.

Program Swasembada Garam dan Konsolidasi Lahan-Lahan oleh PT. Garam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Perikanan dan Dirut PT. Garam

Hamdhani membahas mengenai defisit padahal APBN tidak ada loan. Menurutnya semestinya perusahaan BUMN dapat memaksimalkan pendapatan aslinya. Ia mengatakan fasilitas yang ada ditunjang oleh kemampuan direksi dan kebijakan dari Pemerintah. Ia mengatakan setahunya PT Garam ada di Madura, ternyata di NTT juga ada. Ia menanyakan alasan PT Garam belum bisa memenuhi standar kebutuhan nasional.

Tugas Koordinasi Kerusakan Gambut di Beberapa Wilayah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG)

Hamdhani mengatakan sangat senang bisa bertemu BRG untuk membahas gambut apalagi di Kalimantan Tengah banyak gambut. Ia setuju dengan program-program BRG ini dan bisa dijadikan pedomen kerja ke depannya karena masalah gambut bukan hanya mengurusi gambut saja, tapi juga untuk mencegah kebakaran dan sosial masyarakatnya. Ia mengatakan di lahan-lahan gambut banyak sekali yang bisa diolah dan menurutnya Indonesia harus belajar dari negara-negara Skandinavia yang menjadikan gambut sebagai pemasukan ekonomi negara. Ia mengatakan hal-hal lain tahun 2017-2018 mempunyai lisensi kebakaran hutan yang bulan September akan mengalami musim kemarau cukup panjang. Ia ingin di tahun ini dan tahun ke depan tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan, apalagi sebentar lagi musim kemarau yang cukup panjang. Ia menghimbau jangan sampai pesawat tidak bisa terbang, anak-anak tidak bisa sekolah, dan Indonesia mentransfer asap ke negara tetangga.

Beras Sejahtera atau Raskin – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Sosial dan Dirut Perum BULOG

Hamdhani menyambut baik terkait usulan voucher pangan dan kita mensosialisasikan masyarakat untuk tidak menggunakan uang. Hamdhani mempertanyakan apakah bantuan tunai itu yang menerima rastra, sehingga Hamdhani menekankan perbaikan beras untuk penerima sasaran. Hamdhani menyampaikan bahwa adanya bandir di dapil dan menemukan ada beras-beras yang berubah warna. Hamdhani mempertanyakan kerja sama internasional seperti apa, apakah hibah atau G to G. apakah pemerintah dalam target swasembada pangan sudah tercapai, dan bagaimana keterlibatan Perum BULOG dalam membeli gabah-gabah petani.

Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Hamdhani menanyakan status taman nasional yang dikelola badan internasional. Ia mengatakan plasma banyak yang tidak terealisasi dan kalau di luar HGU tidak mungkin plasma itu dibentuk. Ia mengatakan revisi UU Agraria sekarang dibuat di Komisi 2 dan ia menanyakan kaitannya dengan KLHK padahal menurutnya tidak bisa dipisahkan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Hamdhani mengatakan penyerapan anggaran masih 30% dan menanyakan alasan tidak dioptimalkan kembali bantuan ternak. Ia mengatakan dana anggaran dapat dikelola secara baik. Ia mengatakan langkah cepat umumnya berjalan di pertanian terutama di daerah Palangkaraya, Kalimantan. Menurutnya alokasi dana hortikultura harus diperjelas agar peningkatan hasil menjadi sangat memuaskan.

Rencana Program Kerja PT KTM dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Gula – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM)

Hamdani mengapresiasi PT KTM sebagai pihak swasta mampu berperan dalam swasembada ini. Hamdani mengatakan bahwa PT KTM tidak memiliki kebun ehingga bagaimana Pak Dirut bisa meyakinkan tebu untuk memenuhi target produksi. Dengan lahan 7800 apakah dapat memungkinkan dalam memenuhi target dan untuk pembinaan kepada petani seperti apa..

Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hamdhani mengatakan ada kemajuan yang signifikan dari KLHK. Ia juga mengatakan harus ada titik koordinat pada setiap batas-batas negara ini. Sebab, apabila tidak ditata dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan. Menurut Hamdani, pemerintah fokus tetapi sering berbenturan dengan tata ruang. Soal pangan, ia mengapresiasi KLHK yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Terkait ketahanan energi, ia mengkritisi pasokan dan fasilitasnya yang tak sebaik di pulau Jawa. Terakhir ia meminta Masyarakat Peduli Api diberikan insentif selama melakukan pemadaman kebakaran hutan.

Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

Hamdhani menyampaikan bahwa terdapat 2 kabupaten yang bagus sekali untuk cetak sawah, cetak sawah oleh TNI jangan jarak tanahnya terlalu dekat, karena berakibat pada tempat tikus bersarang.

Hamdhani meminta kepada dinas provinsi untuk permintaan alat berat dapat digunakan untuk jalan tani karena ada permintaan masyarakat agar alat berat digunakan membuat jalan tani.

Kebutuhan Pangan, Pemanfaatan Air untuk Irigasi dan Kinerja Pemerintah — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan Badan Restorasi Gambut

Hamdani mengatakan perlu ada upaya untuk memaksimalkan program kementerian.

RKA K/L Tahun 2018 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Hamdhani mengatakan bahwa kapal-kapal di Kalimantan ini dipusatkan di Prau dengan keadaan jarak yang sangat jauh, sehingga lebih baik untuk ditaruh di Banjarmasin. Terkait dengan masalah pencemaran sedikit sekali, karena arus sungai sampai ke laut. Hamdhani meminta untuk adanya perhatian mengenai listirk, dan terkait dengan masalah sekolah perikanan sampai saat ini tidak ada.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perum Bulog Tahun Anggaran 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Hamdhani mengatakan jika bencana terjadi, maka stok Bulog menjadi hal yang sangat penting, sehingga anggaran Perum Bulog harus ditingkatkan agar persediaan stok mencukupi.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Hamdani mengatakan Pertamina tidak lagi menjual barang mentah sebab semua barang mentah diolah dalam negeri. Hamdani menyatakan, penting untuk daerah Kalimantan karena dibutuhkan LPG 3 kg dan jangan sampai kekurangan. Menurut Hamdani, tempat jual LPG 3kg sering kosong karena jaraknya jauh. Hamdani ingin mengetahui potensi daerah yang sudah melakukan peralihan solar melalui gas untuk kebutuhan para nelayan. Hamdani menanyakan kesiapan PGN untuk menyiapkan sarana-sarana dalam mengembangkan pupuk Kalimantan Timur terkait sulitnya jaringan pipa. Hamdani tidak menginginkan kekurangan gas karena akan berpengaruh pada pupuk. Hamdani mengatakan pada PT. BUKIT ASAM, mengapresiasi PLTU yang akan dibangun dengan daya besar sebab dirinya melihat kebutuhan Pulau Jawa dan Bali dalam batubara masih diambil oleh perusahaan swasta. Untuk masalah daerah perbatasan, Hamdani mengatakan terdapat tambang tapi tidak bisa diinvestasikan dan menanyakan rencana untuk membangunnya. Hamdani yakin terobosan-terobosan yang dilakukan BUMN dapat membantu. Hamdani mengapresiasi kinerja anak bangsa karena karya anak bangsa mendunia dan PT. INKA sudah kerja sama dengan Bangladesh.

Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU SDA

Hamdhani mengatakan pengaturan telah mendefinisikan air adalah semua air yang di atas atau di bawah permukaan tanah, air hujan, air payau, air laut, dan air tanah yang berada di lapisan tanah di bawah atau di atas tanah yang memberikan manfaat Sumber Daya Air. Ia menyebutkan dalam RUU ini SDA dikuasai negara dan ditunjukkan oleh rakyat, negara menjamin ketersediaan air dan tidak dapat dimiliki badan usaha atau kelompok usaha. Ia mengatakan hak rakyat atas air bukan untuk kepemilikan, tetapi hak atas penggunaan air. Ia menyampaikan pandangan Fraksi Nasdem terhadap RUU SDA adalah menyetujui harmonisasi RUU ini yang dilakukan oleh Baleg agar dapat dilakukan pembahasan tingkat I di Paripurna.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Hamdhani mengatakan saat ini terdapat 1.700 kasus mengenai persaingan usaha yang tidak dapat dituntaskan dengan baik. Ia menanyakan cara menuntaskan kasus-kasus tersebut ke depannya karena menurutnya berkaitan dengan dana APBN dalam mengelola tender, tetapi banyak tender yang dikuasai oleh BUMN. Ia meminta agar UKM dilibatkan dalam tender. Ia mengatakan harapan masyarakat dan harapan dunia usaha adalah kasus-kasus praktik persaingan tidak sehat dapat dituntaskan agar masyarakat bisa berinvestasi dengan nyaman.

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU

Hamdhani menanyakan mengenai pengawasan penembakan setiap tender dan tindak lanjutnya. Ia mengatakan dari sektor utang atau piutang ada pembatas. Ia menyampaikan bahwa ada BUMN mempunyai utang pupuk yang sudah terlalu jauh dan Pemerintah tidak bisa membayar sehingga bisa merugikan rakyat.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Dinni Melanie, Eugenia Mardanugraha, dan Guntur Syahputra Saragih

Hamdhani menyampaikan pertanyaannya terkait ada berapa komoditas barang dari Indonesia yang tidak dapat masuk ke eropa, dan bagaimana cara para kandidiat ini mengatasi hal tersebut.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Sesuai Hasil Badan Anggaran - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Hamdhani menanyakan tentang apakah anggaran 2019 memadai atau masih kurang karena tahun 2019 kegiatan yang diprogramkan padat sekali.

Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Hamdhani mengatakan mengetahui bahwa distribusi yang sulit karena lewat laut. Tetapi ia mengatakan petani sekarang sudah terpuruk karena pengolahan CPO yang diberikan ke pabrik. Ia menanyakan mengenai registrasi listrik di Gunung Emas dengan di Muara karena sangat diharapkan oleh desa-desa terpencil di perbatasan Kalimantan Barat. Ia mengatakan di perbatasan Kalteng dan Kalbar tidak pakai listrik sutet dan masih pakai tenaga Surya. Ia meminta agar di daerah itu benar-benar diperhatikan. Ia menyampaikan kepada Telkom, kedepannya tidak harus pakai tiang-tiang tinggi lagi karena ketika tiang konslet maka semuanya mati dan tidak ada kompensasi dari Telkom. Masalah tersebut sudah terjadi beberapa kali tapi masih terus berlanjut. Ia menanyakan mengenai cara Telkom mengatasi masalah tersebut.

Kinerja dan Permasalahan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Telkom Indonesia (Persero)

Hamdhani bertanya mengapa Telkom yang sudah mempunyai fiber belum bisa mengantisipasi masalah petir. Hamdani mengatakan pemerintah berniat meningkatkan harga TBS sawit, tetapi TBS di petani rendah, bagaimana sikap Pertamina menindaklanjuti hal tersebut.

Anggaran Program dan Program Prioritas 2020 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Hamdhani memohon ada penanganan yang serius dari BP Batam untuk masalah limbah yang terjadi disana. Ada 5 perusahaan di Batam yang bisa mengelola harusnya harus adanya perhatian dari BP Batam, dan bukan dari Singapura saja yang membuang limbah tetapi china juga sudah. Jangan sampai mereka datang untuk buang limbah sampai hasil hasilnya itu merugikan. Kemudian target investasi ada 900 juta US Dollar untuk 2020 dan target yang disampaikan ini penggunaan lahannya ada dimana.

Hamdhani mohon dipertegas untuk soal pengembangan lahan dari BP Batam. Karena penyerapan 10 ribu orang ini tidak sedikit. Hamdhani juga ingin meminta penjelasan tentang pemanfaatan lahan. Lahan untuk investasi ini standar sekarang masih disewakan tidak. Katanya hampir 100 ribu per meter atau bagaimana. Hamdhani berharap Batam ini kalau bisa jadi suatu kawasan yang lebih diperhatikan secara khusus. Bersamaan juga dengan Sabang. Ia juga meminta penjelasan BP Batam dalam pemanfaatan lahan investasi standar sekarang masih disewakan dan meminta perhitungannya seperti apa.

Hamdhani mendengar isu baru tentang China dan Amerika. Produk “Apple” katanya ingin balikan investasi ke Batam. Apakah memang sudah seperti itu. Kalau masuk, bagus karena Indonesia bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Kemudian, Hamdhani mengatakan untuk online submission sudah berlaku untuk semua perizinan. Izin perkebunan, pemanfaatan lahan, SDM sudah satu pintu terus habis itu baru di ACC. Memang BKPM sudah juara tapi untuk akurasi mengenai target investasinya juga harus jelas.

Kemudian, Hamdhani menegaskan untuk peroalan ini harus diberikan kitab dari imigrasi 5 tahun terkait para buruh asing yang bekerja harus bayar 100 dollar tadi. Semoga tahun 2020 sampai 2025, negara kuota jadi tujuan investasi. Tapi masalahnya status lahan kita izinnya harus dikaitkan dengan Kementerian LHK. Jadi ketika ada plasma perkebunan, perusahaan untung tapi masyarakat rugi.

Pembahasan RUU Desain Industri — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Hamdhani mengatakan arus perdagangan internasional telah menembus batas-batas wilayah negara secara bebas dan cepat. Lanjutnya, oleh sebab itu diperlukan perlindungan bagi produk dalam negeri. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah :

• Pada praktiknya, pemohon pendaftar desain industri yang tidak original, terpaksa diterima karena tidak ada pihak yang berkeberatan. Pemeriksaan substantif seharusnya menjamin tanpa adanya ketergantungan terhadap penolakan.
• Untuk lebih objektif, perlu lembaga independen seperti komisi banding untuk menangani keberatan desain industri.
• Meningkatkannya produk UMKM, harus ada desain industri dimana memiliki ketahanan siklus pasar yang pendek.

Maka dari itu, HamdHani mengutarakan perlu ada desain industri yang mampu melindungi UMKM dan pengganti UU Nomor 31 Tahun 2000. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi karakter produk Indonesia di perdagangan internasional. Namun ketika RUU Desain Industri dibahas, maka beberapa hal perlu diwujudkan, yaitu:

• Sosialisasi terhadap pelaku UMKM untuk menjamin originalitas terlindungi dan tidak tercuri. Pihak yang menangani desain industri juga harus turun langsung.
• Jangan sampai produk Indonesia yang tidak terlindungi desain industri.
• Hal-hal lain untuk melindungi produk Indonesia.

Oleh karena itu, Hamdhani memandang perlu untuk mengganti UU Nomor 31 Tahun 2000 guna melindungi Hak Kekayaan Industri melalui kemudahan pendaftaran Hak Desain Industri dan yang perlu dipahami pergantian UU ini tidak berarti perhatian komponen bangsa selesai, tapi juga harus diwujudkan seperti sosialisasi dan pentingnya tata cara perlindungan hak desain industri.

Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia

Hamdhani bertanya kepada mitra terkait kinerja saat ini yang banyak pesaing baru. Ian menambahkan jika DKI saja sudah 20/30 menit sudah sampai padahal pos pusat di pasar baru terkenal sekali tapi saat ini komisi 6 melihat seperti sepi peminat, ibarat hidup segan mati tak mau. Hamdhani mengatakan strategi apa dapat bersaing saat ini.

Latar Belakang

Hamdhani berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dari Dapil Kalimantan Terngah setelah memperoleh 29.633 suara.  Hamdhani adalah putra daerah dan bertugas menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Utusan dari Kalimantan Tengah selama 2 periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada masa kerja 2014-2019 Hamdhani bertugas di Komisi 4 yang membidangi pangan, perikanan, kehutanan dan pertanian.

Di Januari 2018, terjadi mutasi internal partai dan Hamdhani berpindah tugas ke Komisi 6 yang membidangi perindustrian, BUMN dan perdagangan.

Pendidikan

- S1, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional Jakarta, Jakarta (1989) 

Perjalanan Politik

- Anggota MPR/DPD-RI Utusan Kalimantan Tengah 2009-2014
- DPD-RI, Badan Kehormatan 2006
- DPD-RI, Ketua Panmus 2008
- DPD-RI, Wakil Ketua Pansus Dana Bagi Hasil 2014
- DPD-RI, Bidang APBN, Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan 2014
- DPD-RI Utusan Kalimantan Tengah 2014-2019

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Hamdhani mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Hamdhani meminta kepada pengusul, agar orang Indonesia dapat dilibatkan dalam konsultan pajak miliki asing agar bisa go international, kaitannya dengan itu agar dapat diterapkan dalam UU. [sumber]

RUU Perkelapasawitan - Pandangan atas Pengharmonisasian

28 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB),Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membahas tentang RUU Perkelapasawitan, Hamdhani bependapat RUU Perkelapasawitan ini penting karena UU Perkebunan tidak dapat lex specialis tentang kelapa sawit. Meskipun pemerintah masih menarik ulur karena masih banyak NGO yang tidak setuju, namun menurut Hamdhani dengan adanya RUU ini dapat membantu perekonomian dua juta orang melalui industri kelapa sawit. Walaupun demikian, Hamdhani mengatakan tetap adanya sisi negatif dari sektor kelapa sawit yang mana ketika Indonesia mendapat kunjungan dari parlemen Uni Eropa, mereka mengatakan bahwa industri kelapa sawit itu melanggar ham dikarenakan mempekerjakan anak-anak. Melalui RUU Perkelapasawitan ini, Indonesia dapat menjelaskan kepada pihak luar mengenai tudingan tersebut karena tudingan itu membuat produk kelapa sawit Indonesia diblok oleh pihak Uni Eropa. Hamdhani menanyakan apakah di dalam RUU Perkelapasawitan tersebut sudah dibahas terkait badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dikarenakan Hamdhani melihat BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) belum meluncurkan anggaran. Hamdhani menyatakan bahwa hampir 10 juta lahan harus dilakukan replanting dan hampir Rp 11 triliun biayanya. Hamdhani berharap pajak hasil perkelapasawitan dapat mengembalikan besaran biaya tersebut. Menurut Hamdhani apabila dibuat RUU Perkelapasawitan maka akan ada persaingan dikarenakan Eropa menganggap bahwa bunga matahari dan soy bean mereka yang lebih bagus.  [sumber]

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT)

22 Juni 2016 - Hamdhani menyarankan agar ditambahkan pembahasan tentang pengawasan arus masuk organisme dari luar negeri ke dalam RUU KHIT.  [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Hamdhani bertanya kepada Badan Keahlian DPR-RI tentang cara perlindungan untuk masyarakat mencari nafkah bila dikaitkan RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman. Menurut Hamdhani, kerusakan di daerah perlu diakomodir juga dalam kedua UU tersebut nantinya. Hulu sungai di Kalimantan ini panjang sekali. Tapi pemanfaatannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.  [sumber]

Tanggapan

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 Kemendag dan KPPU

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hamdhani berharap agar ekspor dan impor ke Chile semakin meningkat, apalagi untuk tekstil, agar masalah tersebut dapat segera diatasi. Hamdhani kemudian meminta agar dana untuk program pengembangan perdagangan dalam negeri harus ditambahkan, bukannya dikurangi. Hamdhani juga meminta agar KPPU segera menyelesaikan kasus sengketa yang belum tuntas sebanyak ratusan, jadi Hamdhani memohon agar Ketua KPPU segera mengatasi ini. [sumber]

Swasembada Daging

29 November 2017 - Menurut Hamdhani program swasembada daging banyak kendala di lapangan misalnya ternak banyak yang mati dan penyebabnya masih dalam penelitian hingga kini. Hamdhani menjelaskan bahwa perihal sapi di Kalimantan Tengah ada yang memiliki perusahaan untuk sapi peternak pada tahun 2018 nanti untuk pengolahan-pengolahan dan harus ada kebijakan yang mengarah kepada masyarakat. Hamdhani meminta Dirjen PHK untuk memberikan bantuan alat-alat pakan sapi untuk masyarakat, karena rakyat sangat mendambakan ini. Kalimantan Tengah memiliki kawasan sendiri hampir 60 ribu hektar harusnya diberikan kesempatan kepada investor untuk dibangun kawasan sapi. Hamdhani menjelaskan bahwa Jagung menjadi prioritas untuk itu Kalimantan Tengah juga membangun ratusan hektar untuk padi organik. Mengenai PT. berdikari Hamdhani mempertanyakan kenapa bisa terjadi perusahaan yang bertempat di dekat kantor Istana Negara tetapi hanya mengelola 70 sapi saja. Hamdani mengharapkan PT Berdikari mencoba untuk mencari terobosan karena PT Astra hampir 3000 sapi bahkan ada yang 7 ribu. Hamdani menerangkan terkait modal, PT Berdikari pasti sudah tahu bahwa hal tersebut berintegrasi dengan BRI, BNI, dan Mandiri agar bisa bersaing dengan perusahaan luar, untuk itu Ia berharap jangan sampai hidup segan mati tak mau dan akhirnya tutup karena akan memalukan. [sumber]

Asosiasi Peternak

25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Hamdhani menyarankan agar kementerian janganlah bergantung kepad impor-impor terkait hal ini. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Hamdhani merasa prihatin dengan adanya kelangkaan garam yang terjadi 6 tahun belakangan ini. Hamdhani mengungkapkan banyak nelayan dari dapilnya yang membuang ikan karena tidak ada garam. Menurut Hamdhani banyak spot yang dapat dimaksimakan untuk produksi garam dan kelompok penambak garam. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Hamdhani menanyakan bagaimana Kementerian Pertanian memaksimalkan bawang lokal dan impor karena harus ada kuota. Hamdhani juga mendorong rumah pangan kita (RPK) untuk kestabilan harga pangan. Hamdhani juga mengapresiasi kinerja satgas pangan yang seharusnya ada dari 3 tahun yang lalu. [sumber]

Kekayaan Alam di Indonesia

17 April 2017 - PAda RDPU Komisi 4 dengan BRG dll, Hamdhani mengatakan, UU konservasi sangat penting dikaitkan dengan sumber daya hayati. Hamdhani menjelaskan bahwa perlu adanya kajian keterlibatan institusi KKP & KLHK agar penyusanan RUU-nya tidak saling tumpang tindih. [sumber] 

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Hamdhani menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan banyak melahirkan kontroversi dan presiden meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi peraturan menteri ini. [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

15 Maret 2016 - Hamdhani menyampaikan bahwa aspirasi-aspirasi yang masuk akan diperjuangkan oleh Komisi 4. Hamdhani mengerti permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan berharap satu desa terdapat satu penyuluh.  [sumber]

2 Juli 2015 - Menurut Hamdhani Tenaga Harian Lepas (THL) adalah ujung tombak dan garda terdepan masalah pangan, perikanan dan kelautan. Dan seharusnya mereka mendapat perhatian besar dari Pemerintah. Penyuluh lapangan memang dibutuhkan, tapi Hamdhani ingatkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) jangan lupakan THL yang sudah ada.  [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Hamdhani berpendapat bahwa sebaiknya dilakukan rapat konsultasi tupoksi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. [sumber]

Jadwal Kunjungan Kerja

8 Maret 2016 - Hamdhani memberitahukan bahwa masih adanya impor daging sapi Australia ke Kotawaringin. Hamdhani melanjutkan, di Kalimantan Tengah banyak pencemaran air. Di hulu banyak masyarakat menambang emas sehingga penambang di sana membuat air ke hilir menjadi keruh. Hamdhani mengatakan, sekarang Kalimantan Tengah sudah mempunyai gubernur yang akan dilantik pada 26 Maret 2016. Selain itu, untuk holtikultura dan bawang merah menurutnya juga harus dipikirkan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Hamdhani mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) belum mampu menyerap seluruh beras petani dengan harga yang layak. Hamdhani mengapresiasi rencana Bulog untuk memperluas tugasnya menjaga stabilitas harga 11 bahan pokok dengan melakukan kerja sama bersama badan Pemerintahan lain.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Hamdhani mengusulkan kepada KemenKP untuk melakukan penambahan DAK kabupaten/kota karena budidaya ikan di daerah memiliki potensi yang besar. Hamdhani menilai koneksi antara nelayan dengan pasar di Kalteng sangat sulit. Namun di sisi lain, Hamdhani mengapresiasi KemenKP atas pembangunan pabrik tepung ikan di Kotawaringin Timur.  [sumber]

1 April 2015 - Hamdhani minta klarifikasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan titik-titik revitalisasi mangrove di Kalimantan Tengah dan juga kontak-kontak perbankan yang berhubungan dengan nelayan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

18 November 2015 - Hamdhani meragukan komitmen Kementan dalam pembangunan embung mengingat luasnya daerah Kalimantan Tengah (Kalteng). Akan tetapi, Hamdhani mendukung penuh peningkatan program desa mandiri benih, khususnya di Sampit. Hamdhani mengkritik Kementan karena belum merealisasikan kelompok peternak.  [sumber]

2 April 2015 - Hamdhani menggaris bawahi bahwa diversifikasi untuk produk selain beras juga harus dikembangkan. Hamdhani menilai kita dapat mencontoh sistem diversifikasi pangan Thailand dan Jepang.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Hamdhani minta perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lahan di pesisir Kalimantan Tengah karena statusnya Hutan Produksi. Hamdhani mengingatkan bahwa di April 2015 ada Hari Bumi dan minta bantuan Kementerian LHK untuk dibuatkan program seperti penanaman pohon.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

15 Juni 2016 - Hamdhani mengapresiasi keputusan Kementerian LHK untuk menunda pembelian pesawat. Hamdhani berpendapat anggarannya bisa dialokasikan ke program yang lebih penting seperti pembangunan sumur bor. Lalu, Hamdhani mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan complain dari beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura terkait pelanggaran Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla). Beliau meminta agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi peraturan di ASEAN Agreement terkait Karhutla tersebut. Kemudian, Hamdhani meminta penguatan program penyuluhan ke masyarakat. Selanjutnya, Hamdhani menyarankan agar program pembibitan yang perlu dialokasikan diperuntukkan ke bibit yang bernilai ekonomis. Berikutnya, ia menceritakan bahwa di dapilnya ada program cetak sawah yang digagas Kementerian Pertanian terkendala karena status lahan. Hamdhani pun mempertanyakan apakah Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat dimanfaatkan untuk pencetakan sawah baru.  [sumber]

Pada 11 Februari 2015 - Hamdhani mengapresiasi program KemenLHK yang pro-rakyat. Ia merasa hutan-hutan yang berfungsi untuk swasembada pangan harus dipertahankan dan dilindungi. Jangan ada yang digunakan untuk kelapa sawit. (sumber]