Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Kalimantan Tengah
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kenambui
Tanggal Lahir
19/09/1964
Alamat Rumah
Jl. Abdul Ancis, RT.02/RW.07, Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi

Latar Belakang

Hamdhani berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dari Dapil Kalimantan Terngah setelah memperoleh 29.633 suara.  Hamdhani adalah putra daerah dan bertugas menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Utusan dari Kalimantan Tengah selama 2 periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada masa kerja 2014-2019 Hamdhani bertugas di Komisi 4 yang membidangi pangan, perikanan, kehutanan dan pertanian.

Di Januari 2018, terjadi mutasi internal partai dan Hamdhani berpindah tugas ke Komisi 6 yang membidangi perindustrian, BUMN dan perdagangan.

Pendidikan

- S1, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional Jakarta, Jakarta (1989) 

Perjalanan Politik

- Anggota MPR/DPD-RI Utusan Kalimantan Tengah 2009-2014
- DPD-RI, Badan Kehormatan 2006
- DPD-RI, Ketua Panmus 2008
- DPD-RI, Wakil Ketua Pansus Dana Bagi Hasil 2014
- DPD-RI, Bidang APBN, Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan 2014
- DPD-RI Utusan Kalimantan Tengah 2014-2019

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Hamdhani mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Hamdhani meminta kepada pengusul, agar orang Indonesia dapat dilibatkan dalam konsultan pajak miliki asing agar bisa go international, kaitannya dengan itu agar dapat diterapkan dalam UU. [sumber]

RUU Perkelapasawitan - Pandangan atas Pengharmonisasian

28 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB),Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membahas tentang RUU Perkelapasawitan, Hamdhani bependapat RUU Perkelapasawitan ini penting karena UU Perkebunan tidak dapat lex specialis tentang kelapa sawit. Meskipun pemerintah masih menarik ulur karena masih banyak NGO yang tidak setuju, namun menurut Hamdhani dengan adanya RUU ini dapat membantu perekonomian dua juta orang melalui industri kelapa sawit. Walaupun demikian, Hamdhani mengatakan tetap adanya sisi negatif dari sektor kelapa sawit yang mana ketika Indonesia mendapat kunjungan dari parlemen Uni Eropa, mereka mengatakan bahwa industri kelapa sawit itu melanggar ham dikarenakan mempekerjakan anak-anak. Melalui RUU Perkelapasawitan ini, Indonesia dapat menjelaskan kepada pihak luar mengenai tudingan tersebut karena tudingan itu membuat produk kelapa sawit Indonesia diblok oleh pihak Uni Eropa. Hamdhani menanyakan apakah di dalam RUU Perkelapasawitan tersebut sudah dibahas terkait badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dikarenakan Hamdhani melihat BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) belum meluncurkan anggaran. Hamdhani menyatakan bahwa hampir 10 juta lahan harus dilakukan replanting dan hampir Rp 11 triliun biayanya. Hamdhani berharap pajak hasil perkelapasawitan dapat mengembalikan besaran biaya tersebut. Menurut Hamdhani apabila dibuat RUU Perkelapasawitan maka akan ada persaingan dikarenakan Eropa menganggap bahwa bunga matahari dan soy bean mereka yang lebih bagus.  [sumber]

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT)

22 Juni 2016 - Hamdhani menyarankan agar ditambahkan pembahasan tentang pengawasan arus masuk organisme dari luar negeri ke dalam RUU KHIT.  [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Hamdhani bertanya kepada Badan Keahlian DPR-RI tentang cara perlindungan untuk masyarakat mencari nafkah bila dikaitkan RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman. Menurut Hamdhani, kerusakan di daerah perlu diakomodir juga dalam kedua UU tersebut nantinya. Hulu sungai di Kalimantan ini panjang sekali. Tapi pemanfaatannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.  [sumber]

Tanggapan

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 Kemendag dan KPPU

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hamdhani berharap agar ekspor dan impor ke Chile semakin meningkat, apalagi untuk tekstil, agar masalah tersebut dapat segera diatasi. Hamdhani kemudian meminta agar dana untuk program pengembangan perdagangan dalam negeri harus ditambahkan, bukannya dikurangi. Hamdhani juga meminta agar KPPU segera menyelesaikan kasus sengketa yang belum tuntas sebanyak ratusan, jadi Hamdhani memohon agar Ketua KPPU segera mengatasi ini. [sumber]

Swasembada Daging

29 November 2017 - Menurut Hamdhani program swasembada daging banyak kendala di lapangan misalnya ternak banyak yang mati dan penyebabnya masih dalam penelitian hingga kini. Hamdhani menjelaskan bahwa perihal sapi di Kalimantan Tengah ada yang memiliki perusahaan untuk sapi peternak pada tahun 2018 nanti untuk pengolahan-pengolahan dan harus ada kebijakan yang mengarah kepada masyarakat. Hamdhani meminta Dirjen PHK untuk memberikan bantuan alat-alat pakan sapi untuk masyarakat, karena rakyat sangat mendambakan ini. Kalimantan Tengah memiliki kawasan sendiri hampir 60 ribu hektar harusnya diberikan kesempatan kepada investor untuk dibangun kawasan sapi. Hamdhani menjelaskan bahwa Jagung menjadi prioritas untuk itu Kalimantan Tengah juga membangun ratusan hektar untuk padi organik. Mengenai PT. berdikari Hamdhani mempertanyakan kenapa bisa terjadi perusahaan yang bertempat di dekat kantor Istana Negara tetapi hanya mengelola 70 sapi saja. Hamdani mengharapkan PT Berdikari mencoba untuk mencari terobosan karena PT Astra hampir 3000 sapi bahkan ada yang 7 ribu. Hamdani menerangkan terkait modal, PT Berdikari pasti sudah tahu bahwa hal tersebut berintegrasi dengan BRI, BNI, dan Mandiri agar bisa bersaing dengan perusahaan luar, untuk itu Ia berharap jangan sampai hidup segan mati tak mau dan akhirnya tutup karena akan memalukan. [sumber]

Asosiasi Peternak

25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Hamdhani menyarankan agar kementerian janganlah bergantung kepad impor-impor terkait hal ini. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Hamdhani merasa prihatin dengan adanya kelangkaan garam yang terjadi 6 tahun belakangan ini. Hamdhani mengungkapkan banyak nelayan dari dapilnya yang membuang ikan karena tidak ada garam. Menurut Hamdhani banyak spot yang dapat dimaksimakan untuk produksi garam dan kelompok penambak garam. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Hamdhani menanyakan bagaimana Kementerian Pertanian memaksimalkan bawang lokal dan impor karena harus ada kuota. Hamdhani juga mendorong rumah pangan kita (RPK) untuk kestabilan harga pangan. Hamdhani juga mengapresiasi kinerja satgas pangan yang seharusnya ada dari 3 tahun yang lalu. [sumber]

Kekayaan Alam di Indonesia

17 April 2017 - PAda RDPU Komisi 4 dengan BRG dll, Hamdhani mengatakan, UU konservasi sangat penting dikaitkan dengan sumber daya hayati. Hamdhani menjelaskan bahwa perlu adanya kajian keterlibatan institusi KKP & KLHK agar penyusanan RUU-nya tidak saling tumpang tindih. [sumber

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Hamdhani menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan banyak melahirkan kontroversi dan presiden meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi peraturan menteri ini. [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

15 Maret 2016 - Hamdhani menyampaikan bahwa aspirasi-aspirasi yang masuk akan diperjuangkan oleh Komisi 4. Hamdhani mengerti permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan berharap satu desa terdapat satu penyuluh.  [sumber]

2 Juli 2015 - Menurut Hamdhani Tenaga Harian Lepas (THL) adalah ujung tombak dan garda terdepan masalah pangan, perikanan dan kelautan. Dan seharusnya mereka mendapat perhatian besar dari Pemerintah. Penyuluh lapangan memang dibutuhkan, tapi Hamdhani ingatkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) jangan lupakan THL yang sudah ada.  [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Hamdhani berpendapat bahwa sebaiknya dilakukan rapat konsultasi tupoksi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. [sumber]

Jadwal Kunjungan Kerja

8 Maret 2016 - Hamdhani memberitahukan bahwa masih adanya impor daging sapi Australia ke Kotawaringin. Hamdhani melanjutkan, di Kalimantan Tengah banyak pencemaran air. Di hulu banyak masyarakat menambang emas sehingga penambang di sana membuat air ke hilir menjadi keruh. Hamdhani mengatakan, sekarang Kalimantan Tengah sudah mempunyai gubernur yang akan dilantik pada 26 Maret 2016. Selain itu, untuk holtikultura dan bawang merah menurutnya juga harus dipikirkan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Hamdhani mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) belum mampu menyerap seluruh beras petani dengan harga yang layak. Hamdhani mengapresiasi rencana Bulog untuk memperluas tugasnya menjaga stabilitas harga 11 bahan pokok dengan melakukan kerja sama bersama badan Pemerintahan lain.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Hamdhani mengusulkan kepada KemenKP untuk melakukan penambahan DAK kabupaten/kota karena budidaya ikan di daerah memiliki potensi yang besar. Hamdhani menilai koneksi antara nelayan dengan pasar di Kalteng sangat sulit. Namun di sisi lain, Hamdhani mengapresiasi KemenKP atas pembangunan pabrik tepung ikan di Kotawaringin Timur.  [sumber]

1 April 2015 - Hamdhani minta klarifikasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan titik-titik revitalisasi mangrove di Kalimantan Tengah dan juga kontak-kontak perbankan yang berhubungan dengan nelayan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

18 November 2015Hamdhani meragukan komitmen Kementan dalam pembangunan embung mengingat luasnya daerah Kalimantan Tengah (Kalteng). Akan tetapi, Hamdhani mendukung penuh peningkatan program desa mandiri benih, khususnya di Sampit. Hamdhani mengkritik Kementan karena belum merealisasikan kelompok peternak.  [sumber]

2 April 2015 - Hamdhani menggaris bawahi bahwa diversifikasi untuk produk selain beras juga harus dikembangkan. Hamdhani menilai kita dapat mencontoh sistem diversifikasi pangan Thailand dan Jepang.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Hamdhani minta perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lahan di pesisir Kalimantan Tengah karena statusnya Hutan Produksi. Hamdhani mengingatkan bahwa di April 2015 ada Hari Bumi dan minta bantuan Kementerian LHK untuk dibuatkan program seperti penanaman pohon.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

15 Juni 2016 - Hamdhani mengapresiasi keputusan Kementerian LHK untuk menunda pembelian pesawat. Hamdhani berpendapat anggarannya bisa dialokasikan ke program yang lebih penting seperti pembangunan sumur bor. Lalu, Hamdhani mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan complain dari beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura terkait pelanggaran Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla). Beliau meminta agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi peraturan di ASEAN Agreement terkait Karhutla tersebut. Kemudian, Hamdhani meminta penguatan program penyuluhan ke masyarakat. Selanjutnya, Hamdhani menyarankan agar program pembibitan yang perlu dialokasikan diperuntukkan ke bibit yang bernilai ekonomis. Berikutnya, ia menceritakan bahwa di dapilnya ada program cetak sawah yang digagas Kementerian Pertanian terkendala karena status lahan. Hamdhani pun mempertanyakan apakah Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat dimanfaatkan untuk pencetakan sawah baru.  [sumber]

Pada 11 Februari 2015 - Hamdhani mengapresiasi program KemenLHK yang pro-rakyat. Ia merasa hutan-hutan yang berfungsi untuk swasembada pangan harus dipertahankan dan dilindungi. Jangan ada yang digunakan untuk kelapa sawit. (sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kenambui
Tanggal Lahir
19/09/1964
Alamat Rumah
Jl. Abdul Ancis, RT.02/RW.07, Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi