Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Sulawesi Tengah
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wosu
Tanggal Lahir
16/05/1969
Alamat Rumah
Jl. Swadaya No 33 A RT 4 RW 6, Tanamodindi, Mantikulore, Palu. Sulawesi Tengah
No Telp
081 1116 0569 atau 021 575 5941

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

H. Ahmad Hi. M. Ali, SE lahir di Wosu, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bungku Barat, Morowali, Sulawesi Tengah. Beliau tinggal dan dibesarkan di Kabupaten Morowali sampai ketika melanjutkan ke jenjang kuliah di Universitas Tadaluko, Palu pada tahun 1993. Saat ini, beliau berdomisili di Palu, telah menikah dengan Nilam Sari Lawira, SP, M.Si dan mempunyai 2 orang anak.

H. Ahmad Hi. M. Ali pernah menjabat sebagai pengurus HMI Palu pada tahun 1998 dan pengurus Pemuda Pancasila cabang Sulawesi Tengah sejak 1999 hingga sekarang. Beliau adalah pengusaha yang memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.

Pendidikan

1. 1975-1981, SD WOSU, MOROWALI
2. 1981-1984, SLTP BUNGKU, MOROWALI
3. 1984-1993, SMA N BUNGKU, MOROWALI
4. 1993-1997, S1, FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TADULAKO PALU

Perjalanan Politik

Pada tahun 2005, H. Ahmad Hi. M. Ali menjadi anggota pengurus KADIN di Provinsi Sulteng. Karir politiknya dimulai ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali untuk periode 2009-2014.

Setelah itu, beliau dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat dengan nomor urut 01 untuk mewakili Dapil Sulawesi Tengah. Beliau terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 setelah mengantongi sekitar 8% dari total suara sah di dapil tersebut.

H. Ahmad Hi. M. Ali juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pirnpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa jabatan 2013-2018.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Ahmad HI M Ali mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Ahmad menuturkan bahwa Banggar tidak dapat mengalokasikan anggaran begitu saja tanpa ada pembahasan kementerian/lembaga yang bersangkutan, dan tanpa persetujuan Komisi 5. Ahmad meminta penjelasan kepada KemenDes-PDTT terkait anggaran tambahannya.  [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional (BASARNAS)

27 Juni 2016 - Ahmad menuturkan bahwa Badan Anggaran (Banggar) tidak dapat mengalokasikan anggaran begitu saja tanpa ada pembahasan kementerian/lembaga yang bersangkutan, dan tanpa persetujuan Komisi 5. Ahmad meminta penjelasan kepada Basarnas terkait anggaran tambahannya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Maskapai Penerbangan Swasta Lion Air

24 Mei 2016 - (MEDIAJAKARTA.COM) - Sejumlah anggota Komisi  V DPR mendesak manajemen Lion Air untuk melakukan perbaikan secara total. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki pelayanan ke depanya.

Anggota Komisi V Ahmad HM Ali memandang, kondisi manajemen Lion Air dalam kondisi ‘sakit’ dan sangat memprihatinkan.

“Manajemen bobrok, sekarang ada keresahan nagara oleh Lion Air,” tegas Ahmad di ruang rapat Komisi V, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (24/5/2016).‎

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kadi menilai, ‎permasalahan yang mewarnai pelayanan Lion Air selama ini bersumber dari internal perusahaan. Menurutnya, perbaikan total harus segara dilakukan.

“Kalau kita bicara delay, ada satu proses. Bukan masalah maskapai. Internal harus perbaiki. Karyawan belum siap dan tidak mau belajar,” kata Hamka

Sorotan keras terhadap maskapai Lion Air ini bukan tanpa alasan. Belakangan ini, maskapai tersebut sudah dicap sebagai maskapai yang kurang bagus dalam hal pelayanan sebab  ada begitu banyak permasalahan yang dirasakan penumpang saat menggunakan jasa maskapai tersebut.

Salah satunya adalah masalah penundaan yang hampir mewarnai penerbangan Lion Air. Bahkan, kasus delay tersebut membuat penumpang mengamuk di beberapa bandara. ‎Permasalahan itu lah yang menjadi salah satu pembicaraan dari sekian banyak permasalahan Lion Air yang dikritisi anggota komisi V yang hadir pada hearing dengan manajemen Lion Air.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Ahmad menanyakan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) apakah pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Trans Papua sangat mendesak. Menurutnya, Papua saat ini lebih membutuhkan konektivitas yang tinggi melalui jalur darat mengingat Papua susah dilalui karena merupakan daerah pegunungan. Ahmad juga menanyakan apakah secara perekonomian pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimaksudkan untuk bisnis. Ahmad menilai bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dikaji kembali. Ahmad juga menegaskan agar Kemenhub jangan jadi tukang stempel saja, tetapi tidak mengikuti pengawasannya.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015 

20 Agustus 2015 - Ahmad Ali memberikan apresiasi atas berhasilnya penanganan mudik tahun ini. Ahmad Ali berharap melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas mudik lebaran di tahun berikutnya.  [sumber]

Pemaparan Rencana APBN 2016

10 Juni 2015 - Ahmad menilai apa yang diusulkan oleh para menteri-menteri koordinator kali ini rasional dan bisa disetujui. Namun demikian, Ahmad ada beberapa catatan dan Ahmad menyoroti anggaran untuk pengadaan kapal. Pada prinsipnya Ahmad setuju pengadaan kapal, tapi menurut Ahmad anggarannya jangan dibawah Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam). Ahmad menilai anggarannya lebih tepat dibawah Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau badan lainnya.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Ahmad minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) rendahnya penyerapan anggaran oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ahmad juga minta penjelasan kenapa Kepala Bandara Mutiara Palu dipindah ke Papua, lalu dikembalikan lagi ke Palu dalam 1 minggu karena Ahmad mendengar alasan dia dikembalikan ke Palu karena ada kedekatan dengan Anggota Dewan.

Ahmad kritik gaya Menhub. Ahmad menilai Menhub kaget mendengarkan masukan-masukan dari anggota-anggota Komisi 5 karena berada di antara orang-orang yang Menhub tidak kenal dan Ahmad tidak yakin mereka mendukung program Menhub. Ahmad desak ke Menhub bila gaya Menhub tidak lebih terbuka Menhub tidak akan didukung Komisi 5.

Ahmad menegaskan bahwa Dapilnya minta dibangun 3 bandara dan sampai hari ini masih menunggu anggaran. Menurut Ahmad alasan AMDAL dan Master Plan (Rencana Induk) jangan jadi alasan pemberhentian pembangunan yang sudah berjalan sampai sekarang.

Ahmad menilai paling sulit mengajak bicara orang-orang Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ahmad tegaskan bahwa kita ini bukan perampok. Kita ini Mitra Kerja.  [sumber]

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan

Pada 10 Februari 2015 - Ahmad Ali saran untuk merubah APBN-P 2015 lagi walaupun sudah disetujui Banggar tadi malam demi mengakomodir penambahan anggaran yang diajukan Menko Polhukam sebesar Rp.700 milyar.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wosu
Tanggal Lahir
16/05/1969
Alamat Rumah
Jl. Swadaya No 33 A RT 4 RW 6, Tanamodindi, Mantikulore, Palu. Sulawesi Tengah
No Telp
081 1116 0569 atau 021 575 5941

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika