Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Papua
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lewotolok
Tanggal Lahir
18/08/1954
Alamat Rumah
Jl. Khembili no.15, RT.01/RW.05, Sentani. Jayapura. Papua
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Papua
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Sulaeman L. Hamzah berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dari Dapil Papua setelah memperoleh 80.623 suara. Sulaeman adalah seorang wiraswasta dan Sekretaris dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Papua.

Sulaeman pernah bertugas di MPR-RI periode 1999-2004 mewakili Provinsi Papua.

Pendidikan

SMA Negri 1 Fak-Fak (1970) 

Perjalanan Politik

Sulaeman L. Hamzah memulai karir politiknya dengan aktif berorganisasi di organisasi sayap muda Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Sulaeman pernah menjabat menjadi Ketua DPD AMPI Kab.Fak-Fak (1987-1992) dan Bendahara AMPI Irian Jaya (1997-2007).

Sulaeman menjadi perwakilan Provinsi Papua di MPR-RI periode 1999-2004.

Sulaeman adalah seorang wiraswasta dan menjabat menjadi Pimpinan Agen Pertamina di FakFak, PT Buma Kumawa di Jayapura (1979) dan Ketua Perwakilan Jayapura dari perusahaan kayu lapis, PT Porodisa Group Irian Jaya (1993).  Sulaeman juga aktif berorganisasi di KADIN Papua di bidang Koperasi & UKM periode 2010-2015.  

Di 2011, Sulaeman bergabung di Partai Nasdem dan menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Papua.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019

29 Oktober 2018 – Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD. Sulaeman mewakili Fraksi Nasdem menyatakan bahwa RUU Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Papua harus menjadi usulan RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2019, sebab UU Otsus Papua yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat. Papua membutuhkan payung hukum baru untuk mengatur daerahnya. Adapun secara keseluruhan, usulan RUU Prioritas Prolegnas tahun 2019 ini dapat disetujui oleh Fraksi Nasdem. [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Sulaeman menilai RUU KSDAHE belum sempurna untuk itu Fraksi Nasdem setuju agar RUU KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya yaitu pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah. [sumber

RUU Karantina Kesehatan

1 September 2016 - Terkait pembangunan PLBN di Papua, Sulaeman menanyakan daerah Papua mana yang dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sulaiman mengatakan bahwa di Papua ada 19 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, contohnya di Merauke ada delapan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan kondisi perbatasannya tidak ada pagar yang membatasi antara Indonesia dan Papua New Guinea serta tidak ada petugas, sehingga sering terjadi transaksi secara bebas. [sumber]

RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam

3 Maret 2016 - Menurut Sulaeman, Pasal 76 dan Pasal 77 tetap dipertahankan agar RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam menjadi sempurna. Sulaeman mengusulkan agar Pasal 76 dan Pasal 77 dilebur menjadi satu. Mewakili Fraksi Nasdem, Sulaeman menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam dibahas lebih lanjut.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Sulaeman Hamzah mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Swasembada Daging

29 November 2017 - Menurut Sulaeman, bagaimana kita akan memberi makan sapi sedangkan mahal sekali pakannya di Papua, dan angka kematian ternak sapi ini cukup tinggi karena jika terlambat sedkit saja dalam memberi makan maka berat badan sapi akan menurun dan birahinya pun juga tidak meningkat sehingga beranak pinaknya menjadi sulit. Untuk itu Sulaeman memohon perhatian Dirjen PKH, Kementan dan semua yang terlibat dalam pelaksanaannya. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Sulaeman saran ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk koordinasi internal dulu sebelum menghadapi masalah pembukaan hutan secara besar-besaran.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian 

27 Mei 2015 - Sulaeman melaporkan ke Menteri Pertanian (Mentan) bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 ia akan ke Merauke untuk bertemu dengan tokoh adat tentang Program 1,2 Juta Hektar Sawah. Sulaeman minta perhatian khusus Mentan tentang 2 isu mendasar dari program tersebut antara lain sarana irigasi di Merauke yang perlu diperbaiki dan juga status lahan tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lewotolok
Tanggal Lahir
18/08/1954
Alamat Rumah
Jl. Khembili no.15, RT.01/RW.05, Sentani. Jayapura. Papua
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Papua
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan