Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Utara II

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34

Iskan mengatakan Joko Widodo telah membuat Perpres 110/2021 tentang Arah Kebijakan Program dan Anggaran, kami meminta agar Perpres tersebut ditinjau atau dicabut karena hilangnya Dirjen Penanganan Fakir Miskin, padahal fakir miskin dipelihara oleh negara. Fraksi PKS protes terkait hal ini, karena tidak jelasnya anggaran Rp45 Triliun dari penanganan fakir miskin. Setelah diteliti, Rp25 Triliun dialihkan pada tupoksi BNPB. Ini tidak sehat dalam pengelolaan anggaran kita. Lalu, sebanyak 115 tenaga pendamping dari seluruh Kabupaten/Kota tidak jelas statusnya. Padahal, mereka turut membantu penyaluran bansos. Dengan berubahnya nomenklatur di Kemensos, ada Rp25 Triliun yang seharusnya untuk fakir miskin jadi tidak terpenuhi, kami meminta kepada Pimpinan DPR untuk menyurati Presiden untuk mencabut Perpres tersebut.

Pengambilan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM

Iskan Qolba Lubis mengatakan bahwa badan pengelola BPJS itu lumayan juga pegawainya karena lebih bebas lakukan perekrutan, semangat kita bukan untuk ganti tapi untuk pengoptimalan, kalau lebih profesional maka lbh baik.

Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Nindyo Pramono (Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Iskan menanyakan jika CSR dibuat voluntary saja. Iskan mengatakan bahwa di dapilnya, terdapat 17 pabrik kelapa sawit, tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya, sehingga yang ditanyakan peran negara.

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Iskan Qolba Lubis mengatakan bahwa kalau ini carry over, nanti tidak ada. Ia berharap bisa Timus. Kalau ditanya bisa di timuskan. Begitu ia tawarkan, sepertinya setuju. Kita tidak menolak RUU PKS, hanya menunda karena dasar pemidanaan kita saat ini belum jelas, apakah masih mau menggunakan KUHP yang lama atau bagaimana.

Masukan Terhadap RUU Pesantren - Panja Komisi 8 Dengan Ormas Islam

Iskan mengatakan ciri khas yang ada pada diri pesantren ini harus kita banggakan dan kita kelola dengan baik sekali. Pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh PBNU mengenai revolusi industri membuktikan para santri juga harus sangat pandai dunia digital dan memiliki akhlak yang baik. Iskan mengharapkan harus ada juga sekolah atau lembaga pendidikan yang mempersiapkan para ulama-ulama yang sangat mempuni, bukan ulama yang tidak paham bahasa Arab. Kemudian, Iskan menegaskan ciri khas yang ada dari masing-maisng Pesantren ini harus benar-benar dipelihara, di Indonesia ini kan sangat unik, Pesantren yang tidak ada biaya atau donaturnya aja tetap bisa berjalan. Terakhir, Iskan mengatakan RUU ini sifatnya sangat mendesak karena permintaan dari Pesantren-Pesantren yang ada di Indonesia, saat ini masukannya sudah sangat banyak dan di akhir masa jabatan ini kami harap akan selesai.

Tanggapan

Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2028, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI ke 26

Iskan menyampaikan seperti kita ketahui bahwa DPR sedang membahas Pagu Indikatif. Di Kemenag ada 90.000 guru inpassing yang sudah berkhidmat lebih dari 6 tahun, tapi selalu tidak dianggarkan di dalam pagu indikatif. Begitu kita desak Kemenag, ternyata masalahnya ada di perencanaan dan Kemenkeu, sedangkan saya di Komisi 8. Ada Rp1,7 triliun utang negara kepada guru-guru inpassing di seluruh Indonesia. Hal itu belum dari Kemendikbud. Jadi, sangat tidak logis Kemenkeu mengatakan surplus anggaran Rp450 Triliun tpi utang sebesar Rp1,7 triliun kepada guru-gur di madrasah selama 6 tahun tidak terbayarkan. Kami tidak bisa memasukkan ini di Kom8, karena tidak dimasuki oleh Kemenkeu. Mohon ini agar Kemenkeu disuratin untuk membayar utang Rp1,7 Triliun. Utang ini tidak terlalu besar sebetulnya dibandingkan dengan 90.000 guru-guru yang sudah berkhidmat kepada negara tapi tidak dibayar. Iskan mengatakan tidak setuju anggaran ini disahkan nanti sebelum utang Rp1,7 Triliun dibayarkan kepada mereka, karena mereka adalah pejuang-pejuang pendidikan di madrasah seluruh Indonesia.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Mikro — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan Dirut Pertamina (Rapat Lanjutan)

Iskan Qolba menanyakan apa ketidakefektifan PLN karena utang dalam dollar dan tidak dihedging.

Penyesuaian RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Iskan mengatakan jika berbicara mengenai bencana di Indonesia jangan hanya di darat saja, padahal di laut juga banyak bencana, jika terjadi bencana Komisi 8 DPR-RI ingin standar yang jelas.

Menurut Iskan, tanggap darurat BNPB sudah bagus, tetapi masih butuh standarisasi jika terjadi bencana.

Asumsi Makro 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Iskan mengatakan Pemerintah belum punya inisiatif untuk pemasukan dari bidang-bidang baru, contohnya pajak dari minuman bersoda. Ia juga membahas mengenai selisih penurunan pajak Rp12 Triliun yang memang rasional karena adanya penurunan pajak. Ia menyampaikan bahwa di AS, minuman bersoda mendapatkan pajak yang besar karena faktor kesehatan yang membahayakan. Minuman bersoda ini nantinya akan berkaitan dengan pengeluaran BPJS. Ia mengatakan untuk miras pajaknya juga terlalu rendah. Menurutnya, minuman bersoda yang tinggi gula juga berbahaya dan harus dikenakan pajak tinggi. 

Memorial of Understanding (MoU) dan Smelter — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Freeport Indonesia

Iskan mengatakan negara harus mempunyai saham Freeport ini ada sebuah keanehan bumi kita namun dinikmati oleh Amerika, kasih kepemilikan saham Freeport ini kepada masyarakat Papua.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Iskan menjelaskan internasional banyak mempermasalahkan sawit di Indonesia seperti Malaysia agar tidak membeli sawit Indonesua atau bagian dari kampanye global lantas bagaimana pengelolaan hutan ke depannya.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Iskan menjelaskan program itu sudah bagus tapi masalahnya d daerah itu provinsi belum ada tata ruangnya.

Laporan dan Pengesahan Hasil Kerja Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi sebagai Sikap Akhir Fraksi, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 untuk Dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Iskan mengatakan Pemerintah harus seksama melakukan langkah konkrit dalam realisasi APBN. Fraksi PKS menyatakan dapat menerima hasil pembahasan RUU ini untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Pembahasan Kesimpulan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 dalam RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Iskan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait penilaian aset SDA untuk dapat memasukkan penilaian aset-aset laut agar tersaji secara reliable dalam LKPP. Ia juga memaparkan bahwa Indonesia sudah memiliki data peta SDA yang lengkap dan memadai. Tugas Pemerintah saat ini adalah menyajikan data tersebut menjadi bagian Neraca dalam laporan keuangan. Iskan menambahkan perlunya publikasi atas aset-aset SDA yang dimiliki Pemerintah secara mendunia. Ia menyoroti fakta bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil SDA yang melimpah. Permasalahan saat ini adalah Indonesia belum dapat mengetahui jumlah angka atau harga dari aset yang dimilikinya. Iskan mengusulkan agar poin ini menjadi salah satu isu penting dalam RAPBN mendatang. Iskan memberikan motivasi kepada Pemerintah bahwa dalam mengelola aset yang berlimpah tidak boleh mengenal kata susah. Pemerintah diimbau memiliki komitmen yang berkelanjutan untuk menyukseskan proses penilaian aset SDA.

Asumsi Dasar dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Iskan mengatakan bahwa dalam masa sulit seperti ini, Pemerintah harus jujur dalam menetapkan harga. Angka US$60 benar-benar sudah tidak realistis. Ia mengusulkan untuk mendata semua asset Indonesia, termasuk aset Sumber Daya Alam (SDA) dan Kementerian ESDM harus lebih mengkonsolidasi hal tersebut untuk dapat membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya dan patut diperhitungkan di dunia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Deviden — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

Iskan menjelaskan kalau umpamanya kita sounding dengan perusahaan asing, mungkin rumusnya bisa diubah jadi pendapatnya bisa naik karena perusahaan ini kaya. Secara politik anggaran bisa di ganti, agar pendapatan negara naik ganti rumusannya.

Anggaran — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Iskan mengatakan bahwa selama belum ditetapkan paripurna, maka KemenLHK dan Kemenristekdikti masih menjadi mitra Komisi 7 DPR-RI. Iskan setuju jika rapat ditutup saja karena Menristekdikti tidak datang.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Iskan menjelaskan wewenang kita sebagai komisi untuk menentukan internal harus diputuskan ini harus mengerucut pembahasannya.

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Iskan mengatakan Kemenkeu tentu tidak berani mencairkan karena masih dalam pembahasan Komisi 7.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Iskan menyarankan agar tidak membuat kebijakan yang masyarakat tidak setuju dan merugikan masyarakat Papua khususnya di pertambangan. Ia melihat dari Freeport sendiri tidak terlalu jujur. Freeport telah melakukan pengkhianatan terhadap masyarakat Papua. Iskan melihat ketidakjelasan terhadap investasi yang dilakukan. Ia meminta Pemerintah untuk serius dan harus ada kejujuran jika masyarakat Papua tidak mendapatkan keuntungan, lebih baik putuskan saja kontraknya. Iskan menilai perlunya pengauditan terhadap laporan RAPBN yang seharusnya ada transparansi. Iskan meminta penjelasan terkait susahnya membangun smelter di Papua. Ia meminta untuk kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla, untuk memperhatikan Papua. Terakhir, Iskan meminta agar setiap Bupati dapat menganggarkan untuk pelatihan masyarakatnya.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Iskan meminta Kementerian LHK dapat memberikan data terkait ratusan ribu anak yang telah menjadi korban ganja yang mana melalui jalur Padang Lawas Sumatera Utara. Iskan juga meminta segera dibuatkan Panja atau Pansus terkait situs utara Jakarta, sebab apabila reklamasi diberikan swasta sama saja aib besar Indonesia kalah dengan investor.

Isu Dwelling Time (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pelindo dan Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Iskandar menanyakan mengenai hal yang dilakukan 8 instansi tersebut. Ia menyarankan diadakan rapat koordinasi dengan 8 instansi terkait.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Iskan menanyakan apa yang masyarakat dapatkan dari anggaran KemenESDM dan bagaimana kinerja dari kemenESDM karena mengelola sumber daya yang besar tetapi tidak melihat data-data. Menurut Iskan bukan hanya sekadar laporan formal. Negara Indonesia berdiri untuk mensejahterahkan masyarakat.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial

Iskan Qolba menegaskan jangan sampai Kementerian Sosial jadi tukang sapu yang kotor. Anggaran Bansos kemarin itu besar, tapi penurunan orang miskin sedikit sekali. Selanjutnya, Iskan Qolba mengatakan kalau Kementerian Sosial sudah ada warung elektronik, sistem yang besar cukup 10 programer. Terakhir, ia mengatakan masalah kemiskinan Indonesia sangat dalam. Harus Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Sosial perjuangkan.

Penyesuaian RKA 2017 Hasil Badan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI

Menurut Iskan melihat anggaran dari Kementerian Sosial berjalan keluar dari sistem, dan anggaran yang berjalan diluar sistem akan membuat negara menjadi rusak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Iskan mengatakan selama ini banyak keluhan terkait ketidakharmonisan bangsa Indonesia, hubungan antara agama dan negara, negara harus rasional namun agama ada yang tidak rasional, sehingga diperlukan diskusi besar. Iskan bertanya bagaimana peranan Kemenag agar keberagaman tercermin dalam setiap manusia, mengapa Muhammadiyah dan NU tidak dibantu dalam menjaga keberagaman. Iskan menyampaikan dana bantuan jamaah haji yang meninggal tahun 2015 belum cair.

Penyesuaian RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Iskan mengatakan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak itu cakupannya luas, namun program tidak terlihat. MenPPPA harus ubah mindset dari perempuan dan anak melalui kampanye atau iklan, karena mindset itu yang paling utama, jika mindset dapat dibangun maka akan sejalan semuanya.

Keuangan Haji Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Iskan meminta dipergunakan sebaik-baiknya produk halal dan haji agar masuk ke mall-mall besar.

Tata Cara Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Biro Perjalanan Wisata dan Travel — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Iskan mengatakan bahwa memang haknya Kementerian Agama tetapi jika travel tersebut bermasalah maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus dapat menegur atau menindak tegas, namun jika Kemenpar tidak dapat menindak tegas lalu siapa yang akan menindak selain Kemenag.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPKH atas nama Suhaji Lestiadi

Iskan sebagai Pimpinan Rapat menanyakan masih mungkin atau tidak jika dividen investasi di atas 8%. Selain itu, Iskan juga menanyakan BPKH dapat digerakkan lebih optimal atau tidak, karena return haji belum optimal.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Marsudi Syuhud — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Marsudi Syuhud

Iskan Qolba Lubis mengatakan bahwa kalau DPR kekurangan anggaran dan meminta dari keuangan haji bagaimana menurut saudara.

Lanjutan Pendalaman Laporan Keuangan Haji Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Iskan menyampaikan pertanyaan yaitu berapa transaksi sesungguhnya dalam pelaksanaan haji.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Muhammad Akhyar Adnan

Iskan menanyakan jaminan calon soal investasi.

Evaluasi APBN 2016 dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Iskan mengatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI harus menjadi leading sector.

Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Sosial dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

Iskan Q mengatakan Mensos ada semangat Kemensos masuk ke era digital. Menurutnya ini penting. Keinginan untuk sisten digitalisasi harus didukung karena penduduk juga semakin banyak. Ia menanyakan kesanggupan sistem e warung diadakan kerja sama dengan pihak lain, seperti taksi dan ojek online yang bekerja sama serta olshop dan logistik. Ia mengatakan kalau sistem digital sudah dibangun, maka tidak perlu lagi menggunakan banyak pegawai.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Atas Nama Ani Setyaningrum

Iskan menyampaikan bahwa tidak ada value dalam konsep yang dipaparkan oleh Ani. Iskan menanyakan sikap Ani jika dana haji akan diambil Pemerintah untuk menutupi defisit anggaran dalam pembangunan infrastruktur.

Realisasi Program Kerja dan Anggaran 2016 Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial Ri

Iskan mengatakan bahwa yang disampaikan Menteri Sosial seperti daftar pekerjaan, padahal tidak perlu dijabarkan, tetapi seharusnya bagaimana efektifitas uang negara yang dapat mengurangi kemiskinan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi

Iskan menanyakan kemungkinan jalan keluar pengelolaan keuangan agar dapat untung dengan profit yang baik.

Evaluasi APBN dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Iskan mengatakan bahwa dirinya pernah menonton film dari Cina yang membuat Moda Raya Terpadu (MRT) dengan cepat, dan ia mengatakan bahwa kelemahan Indonesia yaitu dari segi inovasi, selain itu Iskan juga menyarankan untuk membuat perlombaan bagaimana caranya mengelola banjir.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Sesuai Hasil Pembahasan Dari Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Iskan mengatakan Kemenag bisa membuka pendaftaran umroh secara digital agar bisa dipantau. Iskan berpendapat ada sistem yang kurang bagus atau manajemen yang tidak lancar di Kementerian Agama, jadi Menteri Agama harus melakukan investigasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 dan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA)

Iskan Q mengatakan Malaysia mempunyai hutang 56% dari PDB, Indonesia hutangnya 35% dari PDB.

Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)

Iskan Q berharap Dirjen dapat dilibatkan secara lebih maksimum di tiap kegiatan.

Pembahasan Sertifikasi dan Inpassing – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)

Iskan bertanya bagaimana klaim tentang data usulan madrasah yang bisa diberikan bantuan. Di Nias selatan, Iskan mengatakan memang masih ada yang minta madrasah dipastikan di sana.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Agama RI

Iskan mengatakan bahwa banyak program Kemenag RI yang tidak terlihat atau terukur hasilnya, contohnya seperti program kerukunan umat beragama. Iskan menegaskan antara program dan sasaran tidak sinkron. Ia juga mengatakan bahwa Konghucu lebih dekat kepada filosofi dan budaya, sehingga sekarang masih dibingungkan Konghucu itu agama atau budaya. Lalu, dibingungkan juga terkait penamaan rumah ibadah bagi Konghucu. Terakhir, Iskan menanyakan sosialisasi terkait hasil penelitian Balitbang Kemenag RI.

Permasalahan Sertifikasi dan Inpassing Guru — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Menurut Iskan, ujung masalah ini yaitu sistem perencanaan penganggaran. Dalam sistem negara, anggaran tidak pernah terserap 100%, dan seharusnya gaji itu tidak boleh telat sehari diberikan, karena itu adalah hak, dan apabila sudah nunggak sampai 5 bulan, maka dapat membuat manusia semakin emosional.

Keberagaman Budaya dan Agama, serta Isu Politik di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Parlemen Uni Eropa

Iskan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak budaya yang menjadikan banyaknya proses lobi dan tertawa di Parlemen. 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Terkait dapil, Iskan mengatakan bahwa pesantren tertua sebelum merdeka sekarang sudah puluhan ribu banyak yang mandi di sungai. Iskan mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah sensitif dan agar semua mandi diatas maka airnya disedot ke atas.

Pendalaman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Iskan menanyakan kemungkinan holding agar sukuk bisa melakukan pendampingan sehingga pesantren dapat perhatian. Selanjutnya, ia menanyakan pola penyewaan hotel di Arab. Lalu, ia meminta agar dana ke virtual account dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Iskan Qolba mengatakan bahwa dahulu Nabi Yusuf A.S pernah bermimpi akan terjadi kekeringan selama 8 tahun dan pada saat itu raja memerintahkan untuk menyimpan bahan makanan. Iskan mengatakan bahwa dirinya mendukung atas munculnya DAK tersebut.

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI

Iskan menyatakan bahwa pembahasan BPIH ini erat kaitannya dengan indirect cost dan termasuk ujian pertama bagi BPKH serta undang-undang dikarenakan adanya peraturan dari BPKH yang mengamanatkan untuk membuat virtual account. Dengan naiknya indirect cost menurut Iskan berarti dana ini nantinya akan termakan untuk jemaah yang berangkat tahun 2018 ini dan menurutnya ini merupakan suatu tantangan yang berat. Iskan menyatakan kalau asumsi dana haji sekarang adalah Rp95 triliun dengan keuntungan 6% tahun lalu maka akan menghasilkan Rp5,7 triliun artinya semua keuntungan jemaah haji tersebut akan termakan oleh jemaah yang berangkat tahun ini. Menurut Iskan, biaya haji yang mengalami kenaikan adalah hal yang rasional walaupun memang berisiko. Iskan menyarankan untuk membuat desain penyelenggaraan haji lima tahun ke depan agar indirect cost tidak naik terlalu banyak. Iskan mengusulkan terkait dengan banyaknya penipuan ibadah umroh maka perlu dibuat sistem IT supaya meminimalisir penipuan dengan sistem di mana orang yang memesan paket umroh di suatu travel umroh dapat terkoneksi dengan Kementrian Agama serta ada kepastian mengenai tiket dan hotel. Iskan menyarankan supaya bandara yang telah dilebarkan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk memberangkatkan jemaah haji.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial Republik Indonesia

Iskan mengapresiasi Kementerian Sosial yang setiap harinya memperbaiki data. Iskan juga mengatakan bahwa Kementerian Sosial menjadi perhatian Presiden karena anggaran naik 100%. Iskan meminta agar hal tersebut sesuai dengan sumber daya manusianya.

Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua — Pimpinan DPR-RI Rapat Konsultasi (Rakon) dengan Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud, Kemendagri, KemenPUPR, Kemenhub, KESDM, dan KPPPA

Iskan Q mengatakan permasalahan Asmat ada 2, yaitu terkait sanitasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pendekatan masyarakat Papua harus berdasarkan kultur.

Peran Asosiasi dalam Perbaikan Pelayanan dan Perlindungan Jemaah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH)

Iskan mengusulkan dibuat jaringan klinik dan servernya di Telkom agar dengan aplikasi penipuan tidak terjadi lagi. Pembuatan server juga tidak mahal apalagi ada banyak asosiasi. Iskan bertanya apakah ada asosiasi yang pernah mengurus First Travel. Iskan mengatakan jamaah furoda tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Komisi 8 karena tidak ada laporannya.

Renstra 2018-2022, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, dan Nilai Manfaat Keuangan Haji 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala BPKH

Iskan mengatakan saat FPT kemarin ada yang menjawab 12% mengenai manfaat yang diperoleh. Ia meminta rencana program diubah agar lebih aman. Ia menyampaikan BPKH harus berbeda dengan Kemenag yang hanya menghabiskan uang.

Laporan Panja BPIH Tahun 1439H/2018 M dan Pengesahan BPIH Tahun 1439H/2018M — Komisi 8 DPR RI Raker dengan Menteri Agama

Iskan menegaskan waktu kita membahas revisi UU Haji supaya terhadap dibiayai Pemerintah, tapi UU nya belum selesai. Ia meminta Menteri Agama menuliskam surat kepada Pemda.

Evaluasi Pelaksanaan APBN t.a. 2017 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Iskan mengatakan, banyak perempuan yang bersemangat termasuk di daerah pemilihannya namun tidak ada media yang mendukungnya. Iskan mengatakan, perlu adanya program pemberdayaan di tengah lingkungan yang sudah tertata sebab ketika dikatakan 12% WNI itu miskin, sebenarnya kuncinya pada perempuan. Iskan juga menyarankan untuk membuat program yang terkoneksi dengan sistem agar pertanggungjawaban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menjadi lebih jelas. Iskan menuturkan perempuan-perempuan di desa sangat hebat namun tidak memiliki fasilitas untuk berkembang. Iskan mengatakan, perlu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan suatu konsep baru mengenai pemberdayaan perempuan.

Alokasi APBD dan APBN, Program Pengentasan Kemiskinan, dan Masalah Sosial Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi

Iskan mengatakan anggaran PKH tidak perlu diturunkan terlebih dahulu sebab masih banyak orang miskin yang sanggup merokok. Jadi menurut Iskan, perlu adanya pengiritan mengenai penggunaan rokok baru anggaran PKH ada usulan untuk diturunkan.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Iskan mengatakan APBN didesain untuk dihabiskan birokrat, kedepan Presiden harus mengubah struktur APBN lalu dibuat fokusnya, jika tidak maka 10 tahun mendatang Indonesia akan ketinggalan. Struktur ekonomi Amerika berkembang dengan digital Amerika, lalu dibuat UU Digital agar tidak diskriminalisasi konten. Iskan mengatakan dengan lonjakan ekonomi banyak masalah, semua musibah di seluruh dunia ada di Indonesia, jadi politik anggaran haru jelas dari awal. Iskan berpendapat APBN ruwet, perlu diratain dan diatur dari awal, seperti Turki. Iskan mengusulkan gaji honorer dan penyuluh non PNS ditambah, dari Rp500.000 menjadi Rp700.000 atau Rp1.000.000. Iskan mengatakan radikalisme adalah dari lahir, Menag harus tampil sebagai tokoh adu argumentasi, karena pikiran hanya bisa dirobohkan dengan pikiran. Tidak mungkin menghilangkan terorisme, tetapi membatasi pergerakan.

Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Iskan mengatakan banyak data aneh sehingga ia meragukan pengumpulan datanya. Ia berharap pusat data di daerah berada dibawah pengawasan Kemensos. Menurutnya, harus ada data yang akurat mengenai penerima subsidi agar seseorang bisa mendapatkan haknya dengan baik.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Iskan mengatakan koordinasi BNPB dan Kemensos bagus, meskipun anggaran kecil tetapi tidak mengeluh, ini adalah sifat tentara yang selalu memberi semangat. Iskan berpendapat saat ada bencana, Kemenag kurang terlihat dan harus ditingkatkan, sepertinya perlu membuat seragam baru. Iskan mengusulkan dibuat roadmap tentang penanggulangan bencana, seperti sistem asuransi bencana yang sudah diterapkan di negara-negara lain. Iskan mengatakan saat ada bencana aparat Kemensos paling siap.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah Bermasalah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan PT Thoyiba Tora Tours & Travel

Iskan mengatakan ada 3 opsi yang mungkin, pertama dikelola oleh negara, tetapi negatifnya mematikan biro travel dan swasta. Kedua memperkuat asosiasi. Ketiga memperbaiki sistem digital, biasanya digital yang bagus dipegang oleh swasta seperti Traveloka, Lazada, dll.

Kepastian Status Guru Inpassing — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN)

Iskan mengatakan bahwa kemarin inpassing yang tidak dibayarkan karena tidak masuk di usulan anggaran dan Komisi 8 langsung ketemu wapres. Wapres mengatakan beliau ingin membangun UIII yang akhirnya deal. Ia mengatakan kalau ingin menjadi PNS itu domain Pemerintah. Ia menyampaikan bahwa Komisi 8 akan berbicara di pimpinan untuk action agar aspirasi PGIN direalisasikan namun anggaran semua sudah diselesaikan. Ia mempersilahkan PGIN untuk datang pada tanggal 8 saat raker Komisi 8 dengan Menag.

Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Iskan mengatakan bahwa seharusnya Kemenkes berkoordinasi dengan Kemenag terkait jamaah yang sakit tapi masih bisa ibadah dan harus dekat-dekat dengan rumah sakit. Ia juga menyarankan agar membuat tas yang bisa jadi tidak perlu ditenteng lagi karena lebih berat. Ia mengatakan harus mencari solusi agar jamaah haji bisa lebih santai. Ia menanyakan tindakan Kemenag atas kerugian dari pemblokiran hotel-hotel yang sudah dibooking full. Ia juga menyampaikan mengenai sosialisasi manasik haji dan survei perbandingan.

Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Iskan mengatakan mengenai UU Pesantren bahwa ia merasa bahagia tapi ada catatan untuk jangan sampai mengorbankan madrasah yang diakui sampai terusir. Pesantren juga jangan sampai terlupakan.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Iskan mengatakan agar sebagian dari anggaran yang ada dipakai untuk menghapus paham radikalisme. Menurut Iskan, agama adalah sesuatu hal yang sangat laku di dalam dunia politik dan sering dipakai untuk mengadu domba antar sesama umat. Selanjutnya, Iskan mengatakan bahwa Kemenag harus mengutamakan program-program yang memang dirasa perlu untuk didahulukan. Salah satunya adalah sistem pemberdayaan para penyuluh agama. Terakhir, Iskan melihat adanya human error dalam fungsi pengawasan yang ada di Kemenag.

Tahapan Proses Pengadaan Gedung — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PHU Kemenag dan Kepala BPKH

Iskan bertanya terkait sumber dana pembangunan kantor, ia juga mengusulkan ini diberikan saja ke Pemerintah, karena punya instrumen yang lengkap di Saudi sangat ketat urusan birokrasinya, beda dengan Indonesia.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018, Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), serta Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-155

Iskan mengatakan bahwa ia mewakili Fraksi PKS sangat prihatin dan turut berbelasungkawa atas kejadian pada beberapa hari yang lalu dan menyampaikan kepada seluruh pihak agar tetap berada pada koridor institusi, serta berharap kepada seluruh aparat untuk tidak berlaku berlebihan dan menyerahkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Iskan mengatakan investasi langsung baru di tahun 2020 dan ini menandakan ongkos haji akan naik jika dana optimal tidak masuk. Lanjutnya, tetapi ongkos haji dapat naik jika tidak ada operasional.

Masukan terhadap Penyampaian Keberatan Rencana Pemerintah RI soal MoU dengan Pemerintah Arab Saudi terkait Kehadiran Traveloka dan Tokopedia dalam Perjalanan Umrah — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah Haji

Iskan mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terlalu jauh soal MoU dengan Kerajaan Arab Saudi. Lanjutnya, sehingga perlu meminta klarifikasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI serta mengundang Menteri Agama RI. Iskan mengatakan PPIU dapat berkolaborasi dengan Traveloka dan Tokopedia seiring kemajuan teknologi.

Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Iskan mengusulkan harus ada keppres penanganan bencana dan harus terikat secara egosektoral yang tinggi.

Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Iskan mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam menangani bencana yang terjadi. Lalu juga ia melihat sistem IT di kementerian tidak ada pembaharuan dan justru timbulkan masalah di bidang pendataan, sehingga Iskan meminta adanya inovasi dan perbaikan sistem agar sistem terkoneksi satu sama lain dan beri manfaat bagi pemerintah. Terakhir, ia meminta adanya pembenahan di Kementerian Agama RI soal isu keagamaan yang terjadi.

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-isu lainnya – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Iskan mengatakan terkait indeks kerukunan agama tetapi statement Menag membuat publik jadi bingung dan resah. Fraksi PKS meminta untuk Menag stop statement kontraproduktif dan fokus saja ke soal kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, bukan tupoksi Menag untuk penafsiran beragama. Ia mengatakan bahwa dalam negara demokrasi Pemerintah tidak bisa menafsirkan beragama. Ia juga menagih janji pembangun Islamic Center di Sumatera Utara.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Isqan mendengar kepala BPIP bicara musuh pancasila adalah agama, konsep negara & konsep agama tidak boleh diadu domba. Menurut Isqan, tugas Sekjen adalah bagaimana masyarakat hidup rukun beragama. Ia meminta Sekjen untuk memperhatikan hal tersebut dan mengurusi hal-hal terkait religi saja. Seperti bagaimana orang bisa dengan mudah mendapatkan sertifikasi, izinnya dipermudah, bagaimana kuota jemaah haji diperbanyak dll.

Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI

Iskan menagatakan bahwa BPKH sudah kelaur dari tugas sebenarnya dan bekerja seperti Menteri Keuangan. Investasi BPKH selalu berubah-ubah sehingga Iskan menyatakan penyesalan dalam pembuatan BPKH. Karena tugas BPKH untuk mensejahterakan Jemaah haji bukan untuk likuiditas dan penangan Covid-19.

Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur

Iskan hanya mengusulkan kepada Anggota Komisi 8 DPR-RI yang berada di Badan Anggaran DPR-RI untuk memberikan penjelasan kepada Kementerian Keuangan agar status anggaran UIN diubah. 

Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur

Iskan memaparkan bahwa inti dari korupsi itu ketidaktransparan. Jadi kalau bahas anggaran itu harus benar-benar transparan. Harus tau satuan tiga, bahkan di Amerika sampe satuan lima. Tolong Bapak Sekjen Kemenag, ditataulang kalau dia sistemnya dari atas itu lebih mudah ditanya. Kalau diatasnya tidak benar, maka akan susah juga. Pungutan-pungutan harus dihilangkan juga. Iskan melihat tupoksi Kementerian Agama semakin tidak jelas. Seharusnya, Kementerian Agama memformulasikan bagaimana agama dengan negara, ini merupakan hubungan strategis. Anak PAUD itu tidak akan memikirkan apa itu radikal, mereka hanya menghapalkan doa makan dan surah pendek. Jangan hanya baru 1 bulan menjabat sudah mendapatkan sodoran radikal.

Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Iskan mengusulkan untuk adanya penambahan anggaran untuk Kementerian PPPA sebanyak Rp500 Miliar yang nantinya diperuntukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan di daerah-daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdaya perempuan dan perlidungan anak.

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB

Iskan mengatakan terkait tanggap kebencanaan, BNPB bisa meminta anak muda untuk mengerjakan sosialisasi lewat video saja dan bisa melalui iklan via facebook yang lebih murah dibandingkan cetak buku. Iskan mengatakan bahwa pesan ini lebih sampai ke anak muda dibanding orang yang tua. Iskan menyoroti dan bertanya mengenai realisasi penggunaan anggaran tahun 2019, Iskan mengatakan bahwa BNPB tidak bisa mengelaborasi. Iskan bertanya mengenai sistem pengerahan penanggulangan bencana. Iskan berpendapat kepada Kepala BNPB bahwa setelah mengerahkan itu perlu ada SOP dari tiga panglima yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperpendek rentang kendali Kepala BNPB.

Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji

Iskan melihat bahwa negara banyak pengeluaran namun outputnya kurang, maka Iskan menyarankan
untuk memberikan hotel kepada jemaah, karena akan lebih murah, apakah hal ini ada celah untuk dapat terjadi.

Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama

Iskan mengatakan bahwa jika Menga sudah menjadwalkan rapat dengan DPR itu seharusnya siap sedia rapat walaupun akan sampai malam. Anggota DPR RI datang juga sudah siap sampai malam ketika hadir di DPR karena anggota DPR juga membatalkan jadwal di dapil itu. Iskan juga menanyakan apakah Menag bertanya terlebih dahulu dengan Mensesneg apakah bisa rapat dengan Presiden itu ditunda, karena Menag ini harus rapat dengan DPR yang terkait masalah-masalah aktual di masyarakat.

Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel

Iskan mengatakan, pertama semuanya harus realistis. Kalau seandainya ada solusi lain, anggota dewan berangkatkan orang-orang yang belum pernah berangkat umroh, namun apakah yang lainnya setuju? Ini yang perlu didiskusikan atau ada opsi lain seperti diprioritaskan seperti orang yang belum pernah umroh dulu dan orang yang kurang mampu. Ini lebih rasional dibandingkan langsung semua berangkat. Menurut Iskan para korban First Travel juga harus tuntut Menag. Bagaimana mungkin travel bisa bikin baliho besar namun tidak ada izinnya? Iskan mengusulkan, lebih realistis dan lakukan juga gerakan-gerakan lain.

PP tentang Produk Jaminan Halal - Raker Komisi 8 dengan Menag, MUI dan BPOM

Iskan mempertanyakan imigrasi MUI ini dalam produk halal itu bagaimana. Iskan mempertanyakan bagaimana MUI berkata ini halal atau tidaknya jika yang mengaudit nya saja tidak dia kenal. Iskan berharap anggaran harus di besarkan hanya 20 Miliar itu tidak bisa berbuat apa-apa.Terakhir, Iskan mengatakan trend global dia tidak ingin memotong hewan diikat kakinya karena tidak manusiawi, sekarang dengan disuntik lalu disembelih tidak merasa sakit.

Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB

Iskan mengatakan, tidak masuk logika bila bencana sering terjadi namun anggaran sangat minim dan oleh karenanya, harus dibicarakan secara serius. Iskan menuturkan, BNPB harus memiliki peta dan mitigasi untuk menjadi program utama serta harus ada ketegasan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menganggarkan mitigasi. Iskan menuturkan bahwa cara berpikir BPBD tidak sesuai dengan tupoksinya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 dan Isu Aktual – Rapat Kerja Komisi 8 dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Iskan mengatakan dirinya melihat bahwa Kemen-PPPA masih belum fokus sebab beberapa program bersinggungan dengan program lainnya. Iskan menuturkan, tidak perlu banyak program, 1 program cukup asal tujuan dan dampaknya jelas. Iskan menuturkan bahwa Kemen-PPPA harus memegang brand perlindungan perempuan dan anak bukan KPAI ataupun Komnas HAM. Iskan memberikan saran untuk fokus pada setiap program dan bila setiap ada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, segera disiarkan di media dan dilaporkan kepada polisi.

Latar Belakang

Iskan Qolba Lubisterpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 62.877 mewakili Partai PKS untuk Dapil Sumut 2.

Pada periode 2014-2019, Iskan menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR-RI. Namun, pada April 2016, ia dipindahkan bertugas di Komisi VIII DPR-RI sebagai Wakil Ketua Komisi menggantikan Ledia Hanifa.

Pendidikan

SD, Madrasah Ibtidiayah (1976)

SMP, MTS (19790

SMA, Aliyah (1981)

S1 Fakultas Ushuluhudin, Universitas Al-Azhar Mesir (1987)

S2 Magister Islamic Studies Punjab Lahore Pakistan (1991)

Perjalanan Politik

Sebelum pemilihannya untuk periode 2014-2019, Iskan sudah terpilih menjadi anggota DPR untuk periode 2009-2014, khususnya sebagai
- Anggota Komisi VIII (yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan);
- Anggota Komisi IX (yang membidangi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan);
- Komisi XI (yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)

Di dalam media, Iskan telah menyatakan posisinya dalam beberapa isu, khususnya:
- Tahun 2011, ia meminta Kementerian Agama untuk menekan biaya transportasi pelaksanaan ibadah haji agar total ongkos bisa lebih rendah; dan
- Tahun 2010, ia menanggapi RUU nikah siri sebagai hal yang tidak diperlukan, karena undang-undang yang melindungi anak dan perempuan sudah ada/ hanya perlu dioptimalkan.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Iskan merasa ragu dengan cara penghitungan nilai aset negara. Hal itu tergambarkan dari nilai aset Indonesia yang hanya Rp.3.000 triliun. Oleh karena itu, Iskan mendorong Pemerintah untuk membahas cara penghitungan nilai aset serta mekanisme menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai aset. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 - Iskan melihat bahwa APINDO menganut mazhab liberal. Sedangkan tanggung jawab adalah sunnah yang merupakan kebaikan hati, namun APINDO tidak melakukannya. Menurutnya filosofi dalam negara perlu kuat, namun jangan berubah menjadi liberal. Qolba mengibaratkan seorang yang tinggal dekat hutan, maka manfaat dari hutan tersebut harus dirasakan oleh orang tersebut. Iskan berpandangan dana dalam CSR tidak transparan karena pengelolaan uangnya tidak jelas. Iskan menginginkan bahwa dana CSR merupakan perhatian terhadap tetangga. [sumber]

Tanggapan

Peta Bencana oleh BNPB

6 Juni 2018 –Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Iskan menanyakan adakah peta yang memungkinkan bencana dapat diantisipasi. Iskan mengatakan ada tikungan yang sudah hampir putus di Sungai Mandailing Natal,tetapi BNPB tidak melihat. Iskan mengingatkan jangan sampai ada demo BNPB kalau sudah putus tikungannya. [sumber]

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2018

31 Agustus 2017 - Dalam rapat paripurna, Iskan mengatakan bahwa pemerintah harus mengelola negara dengan benar bukannya disogok. Iskan merasa bahwa pemerintah tidak punya program yang signifikan dalam membangun bangsa. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Iskan membuka hak bertanyanya dengan pernyataan bahwa Kemenag bukan didesain untuk finansial, dasar mengelola keuangan hanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Bappenas tidak punya wewenang dalam pelibatan teknis kelola keuangan. Iskan berpendapat kalau dana haji dikelola dengan profesional, ada yang di SBSN dan SUN, harusnya bisa untung 13 persen. Iskan beserta koleganya dari Fraksi PKS menolak dana setoran haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ia meminta BPKP dan BPK bisa bekerja dengan baik di bidang keuangan. Iskan minta BPKH bisa diproses dengan cepat agar manfaatnya bisa optimal. Terakhir, Ia menanyakan dana Rp36 Triliun apakah benar sudah disetujui untuk pembangunan infrastruktur atau belum. [sumber]

Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Iskan meminta agar Kepala MAN 4 Pondok Pinang mempersiapkan konsep kurikulum, pengelolaan SDM, dan paper tentang keunggulan MAN model. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Iskan menanyakan fokus Kementerian Sosial di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM). [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Iskan menanyakan apakah pemerintah takut apabila nanti pendapatan tidak mencukupi. Iskan menambahkan mengapa pihak BNPB ingin menurunkan anggaran. Seharusnya, anggaran yang diajukan BNPB sama dengan anggaran APBNP. Islan juga menanyakan apakah Menteri Keuangan (Menkeu) sudah mengalami kekhawatiran. [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Iskan meminta SKK Migas untuk menampilkan postur cost recovery yang realistis. Iskan menegaskan bahwa fokus Pemerintah adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pengembangan industri di bidang migas. [sumber]

Penetapan Standar Harga Gas Domestik

7 September 2015 - (TribunNews) - Anggota Komisi VII DPR, Iskan Qolba Lubis, mempertanyakan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak menetapkan standar harga gas domestik di tengah harga internasionalnya yang terus merosot.

Menurut Iskan, gas adalah bagian dari sumber energi yang penting dan strategis, serta jumlah produksinya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, penentuan harga gas yang jelas ke publik mutlak dibutuhkan.

"Sebagai energi penting dan strategis, pemerintah tidak memberi standar harga gas seperti BBM yang dikenal dengan harga Indonesian Crude Price (ICP). Ini aneh," kata Iskan dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2015).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, ketiadaan patokan harga itu memberatkan kalangan industri dalam negeri (domestik). Apalagi, menurut Iskan, kondisi ekonomi saat ini sedang melemah.

"Gas sekarang tidak bersahabat dengan industri, karena membuat biaya produksi meningkat," tuturnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) ini menyorot banyaknya industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari biaya produksi yang meningkat.

"Jadi mahalnya gas domestik dari harga global selama ini, membuat banyak industri protes dan banyak melakukan PHK terhadap buruhnya," ujarnya.

Iskan berharap Kementerian ESDM segera menjelaskan ke publik soal harga gas ini, serta tidak melemparkan tanggung jawab ini kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas).

"Seharusnya yang memberi penjelasan adalah pemerintah atau Menteri ESDM, bukan SKK Migas. Karena kedaulatan energi ada di tangan negara, sedangkan SKK Migas hanya operator bukan pemegang kedaulatan," tandasnya. (sumber)

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Iskan tidak ingin pendidikan menjadi pusat pengangguran. [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Iskan menilai dari data yang ia baca, program Pemerintah bersifat normatif semata saja. Iskan tegaskan ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) jangan sampai kepercayaan masyarakat ke Migas ini semakin lemah dan berkurang. [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

Pada 16 Juni 2015 - Iskan menyoroti lemahnya sistem perpajakan untuk sektor jasa. Iskan menilai adanya sistem online akan memudahkan kontrol atas para wajib pajak. Iskan miris melihat banyak hotel-hotel yang belum punya atau tersambung dengan sistem perpajakan online sehingga meragukan transparansi dari pelaporan pajak penghasilannya. Iskan dorong Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk memberi perhatian khusus ke sektor jasa ke depannya. [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Iskan minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) apakah target lifting minyaknya itu termasuk standar yang tinggi atau standar sedang. Iskan menilai ada terjadi kerugian negara di sistem penentuan harga. [sumber]

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal - RAPBN 2016

Pada 28 Mei 2015 - Iskan menilai pembangunan masih sangat Jawa-sentrisdan Pemerintah tidak serius dalam mengurangi kesenjangan. Selain itu Iskan juga menilai kinerja menteri-menteri dan Presiden tidak sejalan sehingga pencitraan Pemerintah tidak sejalan dengan anggaran yang diajukan. Menurut Iskan Pemerintah terlalu fokus pada sektor finansial yang kapitalis dan seharusnya Pemerintah fokus pada rakyat. [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Iskan mengatakan bahwa PLN harus membuat struktur biaya (cost berapa, keuntungan berapa) karena tanpa struktur biaya, akan ada celah korupsi di tingkat kebijakan. Isqan menanyakan bagaimana rasio keuntungan PLN dibandingkan counterpart asing? Menurut Iskan PLN tidak melakukan hedging, itu bahaya. Kemudian tidak ada keseriusan dari Pertamina dalam melakukan konversi energi. Konversi energi dari air Sumut, Sulsel dan Papua tidak dijalankan serius oleh Pertamina. Apa langkah PLN? Karena semua negara yang maju akan mengarah ke listrik. [sumber]

Pembangunan Jaringan Gas

Pada 26 Januari 2015 - Iskan menanyakan strategi Menteri ESDM dalam mempercepat pembangunan jaringan gas di kota-kota untuk membantu percepatan konversi energi dari minyak bumi. [sumber]

Quota BBM di 2015

Pada 26 Januari 2015 - Iskan meragukan asumsi pemerintah mengenai kebutuhan quota bbm di 2015 yaitu hanya sebesar 17.8 juta barrel. Menurut Iskan kebutuhan quota bbm di 2015 akan jauh lebih tinggi karena akan ada kebutuhan yang meningkat tinggi menjelang lebaran. Iskan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi sanksi kepada provinsi yang tidak patuh peraturan yang mengharuskan mereka untuk menerbitkan harga eceran bbm terendah dan tertinggi per provinsi. [sumber]

PLTA Sibolga

Pada 26 Januari 2015 - Iskan menggaris bawahi bahwa ada krisis energi di Sumatera Utara dan menanyakan kenapa PLTA Sibolga (ex-milik PT.Inalum) tidak kunjung aktif walaupun kepemilikan PT.Inalum sudah di pemerintah. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA, Iskan mengatakan bahwa ada tiga program dan terlihat ada KDRT, Iskan berpendapat agar koordinasikan dengan Kementerian Agama untuk sosialisasi sebelum menikah seperti apa. Iskan menambahkan terkait perdagangan anak untuk petanya tanpa menghina perempuan, Daerah Jawa Barat, Bandung juga ada SK itu perdagangan. Untuk yang pergi ke Saudi Arabia dari NTB, Madura. Iskan berpendapat bahwa sosialisasikan ke media sosial karena tidak mahal menurutnya Rp6/7 juta sudah dibaca semua orang berbeda dengan ketika Iskan menyebar undangan 1500 dengan anggaran Rp600/700juta. [sumber]