Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Utara II
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara
Tanggal Lahir
01/06/1961
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Iskan Qolba Lubis, MA lahir di Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara, pada tanggal 1 Juni 1961. Ia adalah seorang caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lolos pemilu legislatif untuk periode tahun 2014-2019. Sebelumnya, Iskan merupakan anggota komisi DPR dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Alhikmah.

Iskan Qolbus Lubis menikah dengan Erni Asfiati Hasibuan dan telah dikaruniai dengan lima orang anak, Abdan Syakuro Lubis, Huzaifah Mahbubi Lubis, Ammar Mandili Lubis, Nuswah Az-Zahroh Lubis dan Himmah Izzati Lubis.

(sumber 1, sumber 2)

Pada periode 2014-2019, Iskan menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR-RI. Namun, pada April 2016, ia dipindahkan bertugas di Komisi VIII DPR-RI sebagai Wakil Ketua Komisi menggantikan Ledia Hanifa.

Pendidikan

- Madrasah Ibtidiayah Lulus Tahun 1976
- MTS lulus tahun 1979
- Aliyah lulus tahun 1981
- Fakultas Ushuluhudin Univ. Al-Azhar Mesir 1987
- Magister Islamic Studies Punjab Lahore, Pakistan 1991

(sumber 1, sumber 2)

Perjalanan Politik

Sebelum pemilihannya untuk periode 2014-2019, Iskan sudah terpilih menjadi anggota DPR untuk periode 2009-2014, khususnya sebagai
- Anggota Komisi VIII (yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan);
- Anggota Komisi IX (yang membidangi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan);
- Komisi XI (yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)

Di dalam media, Iskan telah menyatakan posisinya dalam beberapa isu, khususnya:
- Tahun 2011, ia meminta Kementerian Agama untuk menekan biaya transportasi pelaksanaan ibadah haji agar total ongkos bisa lebih rendah; dan
- Tahun 2010, ia menanggapi RUU nikah siri sebagai hal yang tidak diperlukan, karena undang-undang yang melindungi anak dan perempuan sudah ada/ hanya perlu dioptimalkan.

Sumber:
(Sumber 1Sumber 2Sumber 3Sumber 4Sumber 5)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Iskan merasa ragu dengan cara penghitungan nilai aset negara. Hal itu tergambarkan dari nilai aset Indonesia yang hanya Rp.3.000 triliun. Oleh karena itu, Iskan mendorong Pemerintah untuk membahas cara penghitungan nilai aset serta mekanisme menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai aset.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 - Iskan melihat bahwa APINDO menganut mazhab liberal. Sedangkan tanggung jawab adalah sunnah yang merupakan kebaikan hati, namun APINDO tidak melakukannya. Menurutnya filosofi dalam negara perlu kuat, namun jangan berubah menjadi liberal. Qolba mengibaratkan seorang yang tinggal dekat hutan, maka manfaat dari hutan tersebut harus dirasakan oleh orang tersebut. Iskan berpandangan dana dalam CSR tidak transparan karena pengelolaan uangnya tidak jelas. Iskan menginginkan bahwa dana CSR merupakan perhatian terhadap tetangga. [sumber]

Tanggapan

Peta Bencana oleh BNPB

6 Juni 2018Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Iskan menanyakan adakah peta yang memungkinkan bencana dapat diantisipasi. Iskan mengatakan ada tikungan yang sudah hampir putus di Sungai Mandailing Natal,tetapi BNPB tidak melihat. Iskan mengingatkan jangan sampai ada demo BNPB kalau sudah putus tikungannya. [sumber]

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2018

31 Agustus 2017 - Dalam rapat paripurna, Iskan mengatakan bahwa pemerintah harus mengelola negara dengan benar bukannya disogok. Iskan merasa bahwa pemerintah tidak punya program yang signifikan dalam membangun bangsa. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Iskan membuka hak bertanyanya dengan pernyataan bahwa Kemenag bukan didesain untuk finansial, dasar mengelola keuangan hanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Bappenas tidak punya wewenang dalam pelibatan teknis kelola keuangan. Iskan berpendapat kalau dana haji dikelola dengan profesional, ada yang di SBSN dan SUN, harusnya bisa untung 13 persen. Iskan beserta koleganya dari Fraksi PKS menolak dana setoran haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ia meminta BPKP dan BPK bisa bekerja dengan baik di bidang keuangan. Iskan minta BPKH bisa diproses dengan cepat agar manfaatnya bisa optimal. Terakhir, Ia menanyakan dana Rp36 Triliun apakah benar sudah disetujui untuk pembangunan infrastruktur atau belum. [sumber]

Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Iskan meminta agar Kepala MAN 4 Pondok Pinang mempersiapkan konsep kurikulum, pengelolaan SDM, dan paper tentang keunggulan MAN model.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Iskan menanyakan fokus Kementerian Sosial di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM).  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Iskan menanyakan apakah pemerintah takut apabila nanti pendapatan tidak mencukupi. Iskan menambahkan mengapa pihak BNPB ingin menurunkan anggaran. Seharusnya, anggaran yang diajukan BNPB sama dengan anggaran APBNP. Islan juga menanyakan apakah Menteri Keuangan (Menkeu) sudah mengalami kekhawatiran.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Iskan meminta SKK Migas untuk menampilkan postur cost recovery yang realistis. Iskan menegaskan bahwa fokus Pemerintah adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pengembangan industri di bidang migas.  [sumber]

Penetapan Standar Harga Gas Domestik

7 September 2015 - (TribunNews) - Anggota Komisi VII DPR, Iskan Qolba Lubis, mempertanyakan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak menetapkan standar harga gas domestik di tengah harga internasionalnya yang terus merosot.

Menurut Iskan, gas adalah bagian dari sumber energi yang penting dan strategis, serta jumlah produksinya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, penentuan harga gas yang jelas ke publik mutlak dibutuhkan.

"Sebagai energi penting dan strategis, pemerintah tidak memberi standar harga gas seperti BBM yang dikenal dengan harga Indonesian Crude Price (ICP). Ini aneh," kata Iskan dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2015).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, ketiadaan patokan harga itu memberatkan kalangan industri dalam negeri (domestik). Apalagi, menurut Iskan, kondisi ekonomi saat ini sedang melemah.

"Gas sekarang tidak bersahabat dengan industri, karena membuat biaya produksi meningkat," tuturnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) ini menyorot banyaknya industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari biaya produksi yang meningkat.

"Jadi mahalnya gas domestik dari harga global selama ini, membuat banyak industri protes dan banyak melakukan PHK terhadap buruhnya," ujarnya.

Iskan berharap Kementerian ESDM segera menjelaskan ke publik soal harga gas ini, serta tidak melemparkan tanggung jawab ini kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas).

"Seharusnya yang memberi penjelasan adalah pemerintah atau Menteri ESDM, bukan SKK Migas. Karena kedaulatan energi ada di tangan negara, sedangkan SKK Migas hanya operator bukan pemegang kedaulatan," tandasnya. (sumber)

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Iskan tidak ingin pendidikan menjadi pusat pengangguran.  [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Iskan menilai dari data yang ia baca, program Pemerintah bersifat normatif semata saja. Iskan tegaskan ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) jangan sampai kepercayaan masyarakat ke Migas ini semakin lemah dan berkurang.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

Pada 16 Juni 2015 - Iskan menyoroti lemahnya sistem perpajakan untuk sektor jasa. Iskan menilai adanya sistem online akan memudahkan kontrol atas para wajib pajak. Iskan miris melihat banyak hotel-hotel yang belum punya atau tersambung dengan sistem perpajakan online sehingga meragukan transparansi dari pelaporan pajak penghasilannya. Iskan dorong Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk memberi perhatian khusus ke sektor jasa ke depannya.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 -  Iskan minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) apakah target lifting minyaknya itu termasuk standar yang tinggi atau standar sedang. Iskan menilai ada terjadi kerugian negara di sistem penentuan harga.  [sumber]

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal - RAPBN 2016

Pada 28 Mei 2015 - Iskan menilai pembangunan masih sangat Jawa-sentrisdan Pemerintah tidak serius dalam mengurangi kesenjangan. Selain itu Iskan juga menilai kinerja menteri-menteri dan Presiden tidak sejalan sehingga pencitraan Pemerintah tidak sejalan dengan anggaran yang diajukan. Menurut Iskan Pemerintah terlalu fokus pada sektor finansial yang kapitalis dan seharusnya Pemerintah fokus pada rakyat.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Iskan mengatakan bahwa PLN harus membuat struktur biaya (cost berapa, keuntungan berapa) karena tanpa struktur biaya, akan ada celah korupsi di tingkat kebijakan. Isqan menanyakan bagaimana rasio keuntungan PLN dibandingkan counterpart asing? Menurut Iskan PLN tidak melakukan hedging, itu bahaya. Kemudian tidak ada keseriusan dari Pertamina dalam melakukan konversi energi. Konversi energi dari air Sumut, Sulsel dan Papua tidak dijalankan serius oleh Pertamina. Apa langkah PLN? Karena semua negara yang maju akan mengarah ke listrik.  [sumber]

Pembangunan Jaringan Gas

Pada 26 Januari 2015 - Iskan menanyakan strategi Menteri ESDM dalam mempercepat pembangunan jaringan gas di kota-kota untuk membantu percepatan konversi energi dari minyak bumi.  [sumber]

Quota BBM di 2015

Pada 26 Januari 2015 - Iskan meragukan asumsi pemerintah mengenai kebutuhan quota bbm di 2015 yaitu hanya sebesar 17.8 juta barrel. Menurut Iskan kebutuhan quota bbm di 2015 akan jauh lebih tinggi karena akan ada kebutuhan yang meningkat tinggi menjelang lebaran.  Iskan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi sanksi kepada provinsi yang tidak patuh peraturan yang mengharuskan mereka untuk menerbitkan harga eceran bbm terendah dan tertinggi per provinsi.  [sumber]

PLTA Sibolga

Pada 26 Januari 2015 - Iskan menggaris bawahi bahwa ada krisis energi di Sumatera Utara dan menanyakan kenapa PLTA Sibolga (ex-milik PT.Inalum) tidak kunjung aktif walaupun kepemilikan PT.Inalum sudah di pemerintah.  [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA, Iskan mengatakan bahwa ada tiga program dan terlihat ada KDRT, Iskan berpendapat agar koordinasikan dengan Kementerian Agama untuk sosialisasi sebelum menikah seperti apa. Iskan menambahkan terkait perdagangan anak untuk petanya tanpa menghina perempuan, Daerah Jawa Barat, Bandung juga ada SK itu perdagangan. Untuk yang pergi ke Saudi Arabia dari NTB, Madura. Iskan berpendapat bahwa sosialisasikan ke media sosial karena tidak mahal menurutnya Rp6/7 juta sudah dibaca semua orang berbeda dengan ketika Iskan menyebar undangan 1500 dengan anggaran Rp600/700juta. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara
Tanggal Lahir
01/06/1961
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan