Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Muhamad Lukman Edy

PKB - Riau II

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Lukman Edi adalah seorang ayah dari tiga orang anak dan suami dari HJ. GUSTINI ZULIATY, Sag. Ia merupakan mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 2005-2009. Sebelumnya ia juga cukup aktif bergabung di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan mempunyai pengalaman politik sebelum terjun menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Lukman Edi pernah menjadi pemimpin umum Tabloid Pondasi, Pekan Baru (1996-1999), Komisaris Utama dan Pendiri Harian Rakyat Riau, Pekan Baru, Anggota DPRD Riau Periode 1999-2004 (Utusan Kab. Kepulauan Riau) dan periode 2004-2009 (Dapil Kab. Indragiri Hilir) dan menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI pada Kabinet Indonesia Bersatu (Juni 2007-September 2009).

    Lukman Edi juga pernah mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur 2013 di Riau. Ia menggandeng ketua PDIP Riau, Surya Khusaini untuk mendampinginya sebagai calon wakil gubernur.

    Pada tahun 2014, ia dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana. Satu tanda kehormatan penghargaan negara yang diberikan Presiden RI kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

    Lukman Edi mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Riau pada Pilkada Serentak 2018.  Lukman Edi digantikan oleh Mafirion.

    Pendidikan

    1. SDN 01 Cinta Raja Pekanbaru
    2. SMPN 04 Pekanbaru
    3. SMAN 08 Pekanbaru
    4. Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang (1996)
    5. Magister (S2) Kebijakan Politik Universitas Padjajaran Bandung (2005)
    6. Doktoral (S3) Sosiologi dan Antropologi Universitas Malaya Kuala Lumpul Malaysia (2010)

    Perjalanan Politik

     

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    Perppu Ormas - Pengambilan Keputusan Tingkat 1 

    16 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 2 dengan MendagriMenkominfo, dan Kemenhumham, Lukman menyatakan bahwa Fraksi PKB setuju mengenai Perppu ini untuk dibahas di tingkat berikutnya. [sumber]

    RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

    24 Mei 2017 - Lukman mengatakan bahwa pihak yang menolak calon tunggal juga memiliki alasan yang konstitusional. Calon tunggal akan diberikan pada tahapan terakhir yang artinya tidak ada pilihan (no choice). Menurutnya jika hanya ada 1 (satu) pasang calon saja maka itu adalah takdir yang tidak bisa ditolak, sehingga antisipasi akan adanya calon tunggal tetap diperlukan. Ia juga menanyakan terkait draft Undang-Undang Pemilu dan Exit Strategy kepada fraksi dalam pansus RUU Pemilu.   [sumber]

    14 Januari 2017 - (OKEZONE.COM) - Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mempertanyakan presidential threshold berdasarkan acuan mana untuk diterapkan pada Pemilu 2019. Indonesia memiliki threshold Pemilu 2014 dan tidak relevan bila dterapkan untuk Pemilu 2019.

    "Kalau menerapkan presidential threshold Pemilu 2014, maka hasil pilpres 2019 inkonstitusional," kata Lukman dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2017).

    Kenyataan ini yang membuat sebagian besar fraksi di DPR ingin aturan ambang batas suara tersebut ditiadakan. Artinya, seluruh partai memiliki hak dan kesempatan sama untuk mengusung capres.

    "Kalau dipaksakan pakai Pemilu 2014, berimplikasi melanggar konsitusi. Masa satu presidential threshold menghasilkan dua presiden," imbuhnya.

    Presidential threshold Pemilu 2014 hanya menghasilkan Presiden 2014-2019 dan tidak bisa untuk Pemilihan Presiden 2019-2024.  [sumber]

    Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

    26 Februari 2016 - Lukman Edy mengusulan agar adanya perubahan pada Pasal 25 Ayat 7 dan Ayat 8. Perubahan pada Ayat 5, ia mengusulkan untuk ditambah muatan “disepakati DPR” dan Ayat 8 ia mengusulkan adanya nuansa persetujuan agar tidak ada masalah. Lukman Edy juga mengusulkan agar ditambahnya 4 kabupaten baru di Kepulauan Riau. Lukman Edy melanjutkan dengan menjelaskan tentang moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) itu melanggar undang-undang karena dalam undang-undang tidak ada mengembangkan infrastruktur perintah pemekaran. Terakhir ia memberikan masukan agar penetapan sebuah batas daerah jangan berdasarkan sungai, namun berdasarkan koordinat.  [sumber]

    UU Pilkada 2015

    Wakil Ketua Komisi 2 DPR-RI, Lukman Edy menyatakan, dirinya yakin politik uang dalam pelaksanaan pilkada langsung secara serentak dapat dicegah dengan sistem yang diterapkan saat ini dan telah tertuang dalam UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada. (sumber)

    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

    Pada 9 April 2015 - Lukman Edi menyampaikan bahwa data kekinian dalam satu bulan ini masih seperti yang dilaporakan KPU dan Bawaslu. Sekiranya ada saling pengertian antar kepada daerah dan KPUD walaupun belum jadi apa-apa agar bisa diperjelas. Peraturan Mendagri harus dikeluarkan sebagai payung hukum agar semua masalah ini bisa selesai. Harus ada dari Pemerintah Daerah untuk menganggarkan revisi APBD dan percepatan perubahan. Lukman Edi menyetujui dengan standar biaya pilkada namun yang menyusun jangan KPU, harusnya Kemendagri. Untuk daerah-daerah yang belum melakukan revisi APBD harus diberikan petunjuk langsung bukan di buat multi tafsir. Menurutnya kalau Kemendagri mengunakan mekanisme normatif maka tidak akan terkejar Pilkada Serentak ini.  [sumber]

    UU Desa dan Dana Desa

    16 April 2015 - Menurut Lukman Edi Kementerian Keuangan yang punya kewenangan atas Dana Desa terutama untuk monitoring. Namun demikian Lukman Edi harap Kementerian Desa (KemenPDT) juga mempunyai kewenangan. Lukman Edi menegaskan bahwa pada masa reses nanti akan menanyakan apakah Dana Desa sudah cair atau belum.  [sumber]

    Tanggapan Terhadap RUU

    RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

    29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Lukman mengatakan bahwa Poin 13 dan 14 didrop. Lukman menanyakan apakah pertanyaan sudah final. Lukman mengatakan bahwa indikatornya disepakati dulu, bila nanti ditambah atau dikurangi itu persoalan nanti. [sumber]

    RUU Pertanahan

    22 November 2016 - Lukman mengatakan bahwa political will terhadap penyelesaian RUU pertanahan paling kuat dari DPR. Komisi 2 mengapresiasi langkah cepat presiden yang mengeluarkan Keppres yang menunjuk sektor-sektor bermasalah. Ia mengusulkan formalnya DIM dari DPR sampai pada pemerintah. Lukman menjelaskan bahwa pembahasan tentang pertanahan diharapkan untuk dapat memperkaya DIM. Komisi 2 memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menguatkan pasal-pasal berdasarkan rekomendasi yang diberikan DPR-RI. [sumber]

    Tanggapan

    PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

    28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Lukman setuju dengan Muzzamil Yusuf dari PKS dapil Lampung 1 agar ada digitalisasi data-data supaya tidak perlu mobil-mobil kontainer.  Lukman  merasa Arif Wibowo dari PDI-P dapil Jawa Timur mampu menjawab soal verifikasi faktual.  Terkait hal ini, ia mengatakan bahwa semua Parpol wajib mendaftar dan melengkapi dokumen-dokumen sesuai aturan UU yang berlaku. Menurut Lukman soal keterwakilan perempuan, UU ini perdebatannya akan panjang. Sampai saat ini topik mengenai keterwakilan perempuan masih dibahas dengan Pansus. Lukman mensahkan agar surat kepemilikan kantor sekretariat Parpol dibubuhi cap basah dari camat yang menyatakan bahwa kantor tersebut beralamat di sana sampai dengan akhir pemilu. Untuk persoalan ada yang pindah partai, Lukman menyarankan agar ada surat keterangan pindah partai. Menurut Lukman perlakuan verifikasi faktual terhadap Parpol lama dan Parpol baru harus dibedakan, tapi tetap memperhatikan perlakuan yang adil dan setara. Teknisnya Parpol baru tinggal dilakukan verifikasi sedangkan Parpol lama harus mendaftar terlebih dahulu. Hal ini dinyatakannya karena Parpol lama yang berjumlah 12 ini otomatis sudah merupakan peserta pemilu. Lukman beranggapan bahwa hal ini akan meringankan kerja KPU . Menurutnya norma yang mengatur tentang verifikasi Parpol dibuat secara terpisah. Lukman sempat mempertanyakan soal presentase pengiriman daftar kepengurusan, apakah 75% di tingkat provinsi atau 50% di tingkat kabupaten. Tidak hanya itu Lukman juga mempertanyakan tentang metode sampling dan metode sensus yang dimaksud KPU, karena menurutnya margin errornya tidak bisa mewakili faktualnya. Terlebih jika menggunakan sampling akan melanggar UU, jadi lebih baik menggunakan metode sensus. [sumber]

    PKPU dan Perbawaslu - Pemutakhiran Data, Disabilitas, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi, dan Verifikasi Faktual

    23 Agustus 2017  - Selaku pemimpinan rapat dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)  Edi berpandangan untuk melakukan pengambilan formulir C6 paling lambat Desember 2018 100% penduduk sudah menggunakan e-KTP. Untuk itu menurutnya harus ada gambar yang jelas antara peraturan KPU dengan pemerintah terhadap penerapan e-KTP. Dalam pandangan Edy fungsi Bawaslu sudah terlihat saat ini. Ia menyatakan dirinya mendapatkan informasi pencetakan formulir e-KTP bisa diselesaikan Kemendagri dan optimis. Ia mendapatkan informasi e-KTP karena software-nya hanya bisa merekam 100 jutaan data saja maka Edy berpesan Bawaslu harus bersinergitas dengan mendagri terkait keamanan menguji KTP asli dan palsu untuk mengatasi KTP palsu yang bermunculan saat Pemilu. Edy menanyakan bagaimana jika terdapat kekurangan pada e-KTP yakni tidak ada barcode-nya padahal hal tersebut sangat membantu. Edy juga menanyakan apakah benar Pasal 5 ayat (3) dimasukkan ke sub judul. Sebagai pemimpin rapat, Edy mengumumkan pembahasan selanjutnya adalah tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian Edy mengesahkan pasal tersebut.

    Mengenai keberadaan akun-akun media sosial, Edy mengaku tidak membatasinya dan hanya akun resmi yang diawasi oleh Bawaslu. Kemudian mengenai akun liar merupakan ranah polisi namun entah akan masuk delik aduan atau bukan. Sebagai contoh mengenai fitnah terhadap jumlah istri sebenarnya dapat dikenakan Pasal 17. Mengenai jumlah tayang di televisi, Edy mengajak untuk menentukannya kemudian dan menurutnya kelak ada ketentuan jumlah iklan Pilkada Jatim pada televisi. Pembatasan pemasangan iklan pada baliho ditentukan sendiir oleh tim pasangan calon (paslon) . Kemudian Edy menjawab pertanyaan Sirmadji- bahwa tidak diperlobehkan dan kemudian menanyakan pada mitra bagaimana dengan boleh atau tidaknya pertemuan tertutup. Menurutnya pertemuan tertutup diperbolehkan di luar yurisdiksi selama bukan kampanye umum. Mengenai Perbawaslu tentang kampanye melalui media elektronik menurut Edy harus sesuai UU dan kampanye tersebut clear seperti yang tertulis di UU, begitu juga dengan pertemuan-pertemuan. Kemudian Ia menyetujui perbawaslu tersebut.

    Dengan demikian Pasal 9 dan Pasal 10 selesai dibahas. Selanjutnya adalah Pasal 11 yakni mengenai kekayaan partai politik yang teknisnya adalah copy-paste dari Pasal 9 dan Pasal 10. Yang jadi persoalan adalah Pasal 11 ayat C secara teknis merupakan copy-paste Pasal 9 di mana sumbangan seseorang memang harus disesuaikan. Ia kemudian mencontohkan bila Arif menyumbang ke Lukman maka disebut sebagai sumbangan perseorangan. Edy meminta mitra menjelaskan Pasal 11 baru kemudian lanjut ke Pasal 12. Secara teknis, Edy memandang sulit untuk menghitung kekayaan partai politik karena tidak mungkin bila partai politik menyumbang terlalu banyak. Selanjutnya Edy mengumumkan bahwa Pasal 11 C di-drop saelanjutnya Ia menanyakan bagaimana jika sumbangan pasangan calon tidak dibatasi. Beliau mengingatkan bahwa dalam UU Pilkada terdapat perubahan batasan sumbangan batas calon. Menurutnya sumbangan pasangan calon tidak ada batasnya namun sumbangan istri atau anak tidak terbatas. Meskipun sumbangan istri tetap merupakan sumbangan perseorangan dan tidak terlalu merepotkan. Selain itu Ia mempertanyakan untuk apa kita mengurusi dana kampanye yang dikeluarkan oleh paslon sendiri dan seharusnya dibiarkan saja. Edy mengatakan agar kita menyusun agar sumbangan tidak berasal dari perseorangan, patai politik, dan lain-lain kemudian mengusulkan untuk memisahkan menjadi sumbangan perseorangan, sumbangan politik, sumbangan lembaga. Selanjutnya Ia menanyakan bagaimana jika terdapat pasal pembatasan sumbangan  maka nantinya akan muncul pertanyaan istri atau suami ke berapa. Edy mengutarakan bahwa kantor akuntan publik (KAP)  tidak berafiliasi langsung dengan partai politik namun bagaimana misalnya ada KAP PDI-P. Selanjutnya Ia menanyakan bagaimana caranya menguji apakah sebuah KAP capable atau tidak karena asosiasi KAP menjawab bahwa mereka adalah profesi yang disumpah oleh negara. Selain itu sifat administrasinya dengan KAP adalah membuat surat pernyataan tidak berafiliasi langsung. Catatan untuk Pasal 12 adalah di-copas dengan PKPU. Edy memutuskan Pasal 11 huruf C dibuang. Menurutnya, frasa pimpinan/ketua umum untuk disesuaikan. Peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan disetujui tanpa catatan. [sumber]

    Konflik Pertanahan Teluk Jambe, Karawang

    10 April 2017 - Lukman menyarankan agar Komisi 2 turun ke lapangan (lokasi konflik di Teluk Jambe, Karawang) dan rapat di sana. Juga harus hadir dari perusahaan, MenATR, MenLHK, Bupati dan Kapolda, tambahnya. Menurut Lukman, tinggal dicari tempatnya di sana, dan Pak Dadang dapat menyediakan itu. [sumber]

    Peran Media dalam RUU Pemilu

    25 Januari 2017 - Lukman mengusulkan agar KPI dan Dewan Pers membuat peraturan bersama dengan KPU dan Bawaslu dan mengikat kepada jajaran pemerintah dan penegak hukum terkait perihal media yang tidak mau mengikuti peraturan KPU dan memilih mengikat pada UU Pers dan UU Penyiaran. Selain itu, Lukman juga meminta penjelasan kepada KPI dan Dewan Pers terkait istilah yang ada di media massa. Kemudian, ia juga meminta adanya peraturan tertulis untuk media online, cetak, dll. Lukman menyayangkan ketidakhadiran dari Dirjen Aptika Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) karena banyak hal yang ingin ia tanyakan. Tidak hanya itu, Lukman juga mengungkapkan UU Pemilu harus menyentuh jasa penyedia media sosial karena menurutnya gerak laju media sosial tidak bisa diikuti dengan lambannya Kominfo. Ia berpendapat di Indonesia perlu adanya denda pada media sosial yang bersifat provokatif seperti di negara Jerman. Lebih dari itu, Lukman beranggapan harus ada orang yang cocok untuk ditunjuk sebagai orang yang bisa menentukan UU standar biaya iklan karena sampai sekarang parpol yang mengeluarkan ongkos iklan masih tidak ada standarnya. Ia menanyakan siapa yang berhak menentukan UU tersebut antara ANTARA/RRI/TVRI, Kominfo, dan Kemenkeu. [sumber]

    Menyikapi Maraknya Praktik Jual Beli Jabatan di Kalangan Birokrasi Pemerintah

    25 Januari 2017 - (RIMANEWS) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, mengatakan masih maraknya praktik jual beli jabatan di kalangan birokrasi pemerintah dari pusat hingga daerah disebabkan lemahnya pengawasan. 

    "Karena tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah. Recruitment dan assesment hanya pura-pura karena pengawasan Komisi ASN (aparat sipil negara), BKN (Badan Kepegawaian Negera) dan Kemenpan RB tidak berjalan dengan baik," kata Lukman Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, beberapa hari lalu, mengatakan aparat atau PNS yang masih melakukan praktik jual beli jabatan untuk menduduki jabatan tertentu, bisa dibatalkan pengangkatannya. Menurut politisi PAN itu, menjual jabatan sudah masuk ke ranah hukum karena sudah ada suap-menyuap dan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi sudah ada aturannya yaitu sistem merit dan sistem terbuka melalui panitia seleksi.

    Lukman Edy juga mengkritik DPR yang berinisiatif merevisi UU No 5/2014 tentang ASN. Seharusnya, kata dia, inisitif itu datang dari pemerintah karena pemerintah yang lebih paham mengenai birokrasi.

    "Saya sarankan untuk pemerintah melakukan kajian internal. Kalau menyangkut 1-2 pasal pemerintah harus terima tapi kalau mengubah prinsip utama dari UU ASN silakan bagi pemerintah menolak dan membahasnya," kata dia.

    Lukman menegaskan, kalaupun dilakukan revisi, maka revisi sebatas payung hukum untuk mengangkat tenaga honorer (K2), sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.

    "Saya lihat ada kepentingan lain dari untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak diakomodir sebanyak 440 ribu orang yang dijanjikan pemerintah untuk diangkat jadi PNS, revisi UU ASN payung hukum," kata Lukman Edy.  [sumber]

    Kenetralan Presiden dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta

    27 Oktober 2016 - (Warta Ekonomi) - Wakil ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Presiden Joko Widodo menyatakan kenetralannya dalam pemilu kepala daerah khususnya Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta agar tidak terjadi kerugiaan diantara masyarakat.

    "Presiden Jokowi harus menyatakan kenetralannya khususnya untuk pilkada DKI karena siapa pun yang menang di DKI harus jadi 'tangan' Presiden dalam menjalankan pemerintahan di DKI," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy pada diskusi Pilkada Damai di Senayan Jakarta, Kamis (27/10/2016).

    Lebih lanjut, Lukman juga meminta ke netralan itu juga harus terjadi di lingkungan istana presiden.

    Lukman menjelaskan saat ini secara terpendam masyarakat sudah menghubung-hubungkan pasangan calon adanya dukungan dari Istana Presiden.

    Lukman menjelaskan revisi UU PIlkada terakhir dimaksudkan untuk melengkapi sukses pilkada 2015 lalu. Menurut Lukman, pilkada 2015 dinilai sukses namun baru sukses secara prosedur.

    "Nah tahun ini kita ingin tingkatkan tidak hanya sukses prosedur tetapi juga meningkat kualitas, antara lain dalam rekrutmen para calon, kemudian pengawasan, penyelenggaraan dan kualitas penegakan hukumnya," kata Lukman.

    Lukman menegaskan bahwa pemda sekarang juga memberikan kewajiban sosialiasi kepada pemda.Termasuk didalamnya bagaimana menaikkan rendahnya partisipasi pemilih.

    "Kita juga harus memastikan tak libatkan PNS, memawtikan tidak ada politik uang, serta memastikan tidak memakai isu-isu SARA," kata Lukman Edy.

    Lukman juga menilai ada tiga daerah yang memiliki kerawanan di tiga daerah yakni Aceh, Papua dan DKI Jakarta.  [sumber]

    Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

    3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, menurut Lukman, untuk mengurangi indikasi korupsi maka Parpol juga perlu mendapatkan bantuan melalui APBN karena jika tidak ada uang, maka orang-orang Parpol akan mencari uang untuk membiayai sekretariatnya dan itu adalah salah satu yang dapat memunculkan tindakan korupsi. Lukman meminta perlu adanya rincian tentang berapa banyak per suara sah, jika ingin rasional bisa dihitung inflasinya dan dilihat berapa pemberian yang wajar. Lukman memaparkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 direncanakan akan menggunakan e-KTP sebagai data untuk daftar pemilih. Lukman mengatakan bahwa jika 2017 belum juga selesai, maka perlu dipertanyakan kinerja Kemendagri. Lukman menyarankan untuk mendorong tambahan dana dari Pemerintah terkait e-KTP dan bantuan politik, reorientasi program prioritas, dan mendorong Banggar untuk turut menyelesaikan pendanaan dari masalah yang ada. Lukman berharap 29 juta KTP dapat segera diselesaikan. Menurut Lukman, PP akan menyesuaikan dengan UU APBN, bukannya terbalik. Lukman menanyakan permintaan tambahan bantuan politik diajukan pada siapa karena Pemerintah sepertinya tidak menyetujui. Tentang pelatihan aparatur desa, Lukman menanyakan jika materi yang diberikan selalu sama, maka apakah akan efektif. Ia mengusulkan untuk diubah polanya, pelatihan itu diganti dengan pendampingan. Walaupun pemekaran daerah prioritas belum dijelaskan seperti apa, tetapi ia sudah menangkap sinyal positif dari Kemendagri.[sumber]

    Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

    22 Februari 2016 - Lukman menilai bahwa MenPAN-RB membuat pemikiran yang aneh. Menurutnya, penyelesaian yang paling aman untuk honorer K2 adalah revisi UU ASN dari usul DPR. Lukman merumuskan mekanisme anggaran untuk menyelesaikan honorer K2 adalah realokasi pagu dan perubahan pagu KemenPAN-RB dan BKN. Terkait hal itu, Lukman menanyakan apakah MenPAN-RB sudah mempunyai political will menyelesaikan honorer K2.  [sumber]

    Fit & Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

    26 Januari 2016 - Lukman meminta Amzulian Rifai menyebutkan permintaannya kepada Komisi 2 karena ORI dan Komisi 2 adalah mitra.  [sumber]

    Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

    24 Agustus 2015 - Lukman menyampaikan kekecewaannya perihal LKPP pada rapat kali ini. Progress belum menunjukkan angka persentase 25%-90%, sedangkan sisa waktu yang ada hanya sekitar 2-3 bulan.  Menurut Lukman harus ada terobosan baru mengingat banyaknya realisasi anggaran yang mengendap dan belum cair di kas-kas daerah. Jika dana cepat cair maka dana bisa digunakan sebagai dana konsumsi masyarakat yang memiliki payung hukum.  [sumber]

    Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

    16 Juni 2015 - (AktualPost.Com) - Dana Aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota DPR atau total Rp11,2 triliun dan akan diusahakan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, banyak menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah anggota DPR ada yang setuju, tidak sedikit pula yang menolaknya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Senin, mengungkapkan bahwa ada 25 alasan untuk mendukung Dana Program Pembinaan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang lebih dikenal dengan dana aspirasi.

    Ke- 25 alasan mendukung dana aspirasi seperti berikut ini :
    1. Untuk mengisi kekosongan anggaran (backlog) bagi daerah yang tidak tersentuh program APBN.
    2. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak terakomodir dalam program pemerintah.
    3. Untuk melengkapi program quick win pemerintahan Jokowi JK.
    4. Untuk meningkatkan prosentase transfer uang ke daerah.
    5. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga DPR, sebagai Lembaga penyalur aspirasi masyarakat.
    6. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR RI sebagai wakil mereka yang dipilih pada saat pemilu.
    7. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, karena penyalurannya tetap melalui mekanisme pemerintah.
    8. Untuk membangun kewibawaan DPR RI dimata rakyat.
    9. Untuk merealisasikan janji-janji politik selama pemilu.
    10. Untuk mengikis membesarnya floating mass, kontraproduktif terhadap konsolidasi demokrasi.
    11. Untuk mengurangi mafia anggaran di DPR RI.
    12. Pendidikan politik bagi bangsa.
    13. Membantu pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
    14. Untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah.
    15. Untuk mengurangi kekosongan perencanaan pada lokus dan fokus tertentu.
    16. Untuk menunjang azas keadilan antar komisi di DPR, dengan cara mengurangi penumpukan sektor pada komisi tertentu.
    17. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada demokrasi.
    18. Untuk memberikan harapan baru bagi masyarakat.
    19. Untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan struktur APBN, perubahan terhadap postur yang konvensional.
    20. Untuk meningkatkan transparansi anggaran, karena dalam penyusunan programnya harus melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah secara terbuka.
    21. Mendekatkan anggota legislatif dengan konstituennya.
    22. Untuk menggerakkan energi bangsa dalam isu pembangunan, bukan isu isu politik yang melelahkan.
    23. Untuk meningkatkan gerakkan anti korupsi di kalangan legislatif karena P2DP diawasi BPK dan KPK.
    24. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi didaerah, dalam hal memperbesar intervensi dana pemerintah ke tengah masyarakat di daerah.
    25. Untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar di pedesaan. (sumber)

    Penyediaan Kantor Bawaslu

    27 Februari 2015: Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyambut baik inisiatif Badan Pengawas Pemilu menghadap Presiden Joko Widodo untuk meminta disediakannya kantor Bawaslu di semua daerah. Lukman berharap pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk menjawab permintaan Bawaslu selama hal itu dianggap penting. Secara pribadi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menganggap pentingnya penyediaan kantor Bawaslu di seluruh daerah. Alasannya adalah untuk meningkatkan kinerja, terlebih dalam menjalankan pengawasan saat digelarnya pilkada serentak.

    (sumber)




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.