Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jambi
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jambi
Tanggal Lahir
23/05/1965
Alamat Rumah
Desa Pasar Atas Bangko, RT.18/RW.08, Kel.Pasar Atas Bangko. Kec.Bangko. Merangin. Jambi
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jambi
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Handayani terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jambi setelah memperoleh 47,479 suara. Handayani adalah tokoh masyarakat dari Merangin, Jambi. Handayani adalah Ketua Yayasan Haji Soeheyli Qori. (STIKES Merangin).

Handayani adalah mantan PNS di Pemda Jambi dan pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Jambi dan Pimpinan Proyek sarana kesehatan di Jambi. Handayani juga pernah menjadi Bendahara Proyek Pembangunan APBD II.

Pada periode 2014-2019 Handayani duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi dan kesehatan. 

Pendidikan

SLTA, SMA Purnama, Jambi (1985)

Diploma, Akademi Keperawatan, Jambi (1990)

S1, Universitas Andalas, Jambi (2002)

Perjalanan Politik

Handayani awalnya adalah kader dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan terdaftar sebagai calon legislatif dari PBB pada Pileg 2014. Namun pada saat-saat terakhir Handayani berpindah partai ke PKB sehingga menimbulkan kerancuan di Komite Pemilihan Umum (KPU) (sumber

Pada Pilkada 2013, Handayani mencalonkan diri menjadi calon Bupati Merangin namun gagal.  Pada Pilkada Serentak 2015 nama Handayani kembali dikabarkan sebagai kandidat Calon Wakil Gubernur Jambi. (sumber2)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Handayani berpendapat terkait lambang, harus tetap dipertahankan sebagai lambang PMI. Melalui Handayani, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya.[sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  dan Kementrian Hukum dan HAM, Handayani menyatakan bahwa Fraksi PKB menyetujui ratifikasi RUU MLC tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Berdasarkan pemaparan Menteri Kesehatan (Menkes), Handayani mempertanyakan apakah target yang ingin dicapai Menkes dalam Program Indonesia Sehat. Menurut Handayani, permasalahan kesehatan tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, yakni ketersediaan obat. Hal itu dinilai Handayani menunjukkan indikasi bahwa ada yang salah dalam pengaturan obat. Kemudian, Handayani juga mengkritik adanya alat berharga miliaran tidak terpakai bahkan dikarenakan rusak. Menurut Handayani, hal tersebut perlu mendapat penjelasan dari Menkes. Masalah akreditasi, Handayani menambahkan agar ada penjelasan tujuan akreditasi karena sebagian rumah sakit telah mengeluarkan banyak dana akreditasi tersebut.  [sumber]

Tanggapan

PERBAIKAN SISTEM BPJS 

25 Oktober 2018 - pada RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, Kemenkes dll, Handayani mengapresiasi sistem by name by adress ini,akan tetapi, ada realitas di lapangan orang kaya masih mendapat PBI, jadi bagaimana sistem by name by adess ini.Handayani berpendapat, sistem ini masih cenderumg menimbulkan kesalahan data. PBI ada yang dari kabupaten/provinsi itu orang kesehatan tidak tahu siapa yang dapat PBI, mereka punya anggaran dari kota Jambi itu sekitar 22.000 orang tapi dia tidak tahu karena takut bahwa yang sudah dapat itu dapat lagi, data harus diperbaiki jadi tidak itu-itu lagi. Data by name by adress ini kadang-kadang tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan beberapa Kades tidak mau memberi PBI ke orang yang kurang mampu karena merasa sudah memberikannya ke orang yang sudah mampu, dimana pemberian tersebut merupakan pemberian yang salah sasaran. Handayani meminta tolong agar dilibatkan betul-betul Ketua RT atau Kepala Desa, jadi itu datanya benar-benar orang miskin. Tolong Kepala Desa dan Ketua RT ini dapat dilibatkan dalam pendataan penerima PBI karena banyak kasus pemberian PBI ini tidak sesuai. [sumber

Pendanaan Jaminan Kesehatan (JKN)

14 Maret 2018 -  Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Budi Hidayat, PERSI, PDGI, IDI, ASKLIN, DJSN dan Direksi BPJS Kesehatan Handayani menuturkan pernah bertanya mengapa UU BPJS ada saat Jamkesda masyarakat “adem” dengan surat keterangan Kades, berobat tidak bayar, di Puskesmas ada, dulu kalau kabupaten tanggung jawab,  dan kalau dirujuk ke provinsi jadi tanggung jawab provinsi. Handayani menjelaskan selain itu, dulu tidak ada keluhan, sehingga jadi masalah pertama soal peserta harus betul-betul orang miskin yang dapat kartu BPJS. Handayani mengungkapkan dalam kegiatan kita perlu antisipasi agar orang miskin mendapatkan kartu. [sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Handayani menjelaskan terkait struktur di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) karena di Jambi 8 sudah ikut aturan sedangkan 3 lainnya belum. [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Handayani meminta BPJS ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dewan Pengawas.[sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Handayani meminta penjelasan terkait pertanyaan dari masyarakat seputar kecelakaan merupakan tanggungan Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan. Ia juga menuntut agar data soal peserta BPJS Kesehatan yang baru cepat keluar. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya data masyarakat yang sudah pindah tempat atau meninggal dunia, masih terdaftar sebagai peserta kartu BPJS Kesehatan. [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Makanan dan Obat 2016

Pada 8 Juni 2015 - Handayani menilai ada banyak kegaduhan yang bersumber dari televisi swasta seperti beras plastik dan merica oplosan. Apakah tidak memungkinkan melakukan pendekatan dengan TV swasta agar tidak menyiarkan berita yang belum pasti. Barang-barang yang dijual secara online juga sudah banyak sekali, mungkin BPOM bisa bekerja sama dengan Menkominfo terkait registrasi. Sebagai tambahan, Handayani menyebutkan bahwa tidak ada yang dilakukan oleh dinas kesehatan di kabupaten/kota.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjalankan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Handayani mengingatkan perlu adanya peningkatan kegiatan BKKBN seperti PKB dan PLKB di setiap daerah. Para pekerja PLKB dan PKB hanya mendapat upah Rp.600 ribu dan itu juga dibayarnya 3 bulan sekali, bagaimana bisa pendidikan PKB/PLKB memiliki standar yang tinggi? Akan lebih baik jika mereka bisa suntik KB dan juga melakukan penyuluhan.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Handayani mengeluhkan mengenai peralatan kesehatan. Menurut Handayani alat-alat kesehatan di rumah sakit banyak yang baru sebentar dipakai sudah rusak, bahkan ada yang belum dipakai pun sudah rusak. Handayani ingin alat-alat kesehatan yang dikirimkan harus sesuai dengan permintaan user-nya. Jangan sampai tidak sesuai.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Handayani prihatin BPOM tidak terlibat dalam mengawasi barang impor. Handayani saran agar segera ada UU khusus untuk BPOM. Handayani juga saran agar BPOM turut mengingatkan pihak tv swasta untuk tidak menayangkan makanan-makanan yang dicampur borax dan formalin.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jambi
Tanggal Lahir
23/05/1965
Alamat Rumah
Desa Pasar Atas Bangko, RT.18/RW.08, Kel.Pasar Atas Bangko. Kec.Bangko. Merangin. Jambi
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jambi
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan