Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Sumatera Selatan II
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Blitang
Tanggal Lahir
10/02/1975
Alamat Rumah
Perum Bukit Sejahtera BM 18 RT 12 RW 4 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Bertu Merlas adalah seorang sarjana teknik sipil dari Universitas Bandar Lampung. Beliau lahir dan besar di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).

Menikah dengan Yasmine Vitria Maharani, beliau telah dianugerahi 3 orang anak. Bertu Merlas adalah saudara Bupati OKUT, Herman Deru. Saat ini beliau tinggal di Palembang dan menjadi pimpinan PT Alpin Karya, perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pendidikan

1. SDN I Sidomulyo Belitang (lulus tahun 1988)
2. SMPN I Belitang (lulus tahun 1991)
3. SMAN I Belitang (lulus tahun 1994)
4. Fakultas Teknik UBL, Jurusan Sipil (lulus tahun 1998)

Perjalanan Politik

Bertu Melas memperkaya pengalaman berorganisasi sebagai bendahara di Forum Keluarga Komering Ulu (FOKKU) dan PMMI. Beliau juga menjadi ketua DPW Sumatera Selatan. Di tahun 2014, beliau menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa urutan 01, Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Bertu Merlas menjadi wakil sekretaris Tim Kampanye Jokowi-JK di Sumatera Selatan. 

Sejak 29 Mei 2017, Bertu yang semula bertugas di Komisi XI DPR-RI dimutasi ke Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM &BUMN, serta Standarisasi Nasional.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Bertu bertanya kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI mengenai berapa kapasitas untuk menerima repatriasi dalam tempo satu tahun karena hal ini akan berkaitan dengan penentuan tarif.  [sumber]

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016Bertu menyampaikan bahwa menurut Fraksi PKB, dibutuhkan perangkat regulasi antar-stakeholder terkait mitigasi penanganan sistem keuangan. Fraksi PKB memahami perlu adanya payung hukum sebagai upaya untuk memitigasi krisis. Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU PPKSK sudah tepat untuk meminimalisir krisis keuangan. Untuk menghindari moral hazard, Fraksi PKB menyambut baik penghapusan penggunaan APBN untuk penanganan krisis.

Fraksi PKB menilai bahwa UU PPKSK nantinya tidak melanggar tata kelola keuangan. Mengingat besarnya urgensi RUU ini bagi perekonomian nasional, Fraksi PKB meminta Pemerintah segera menyelesaikan peraturan turunan RUU PPKSK. Fraksi PKB setuju RUU PPKSK dibahas pada pembicaraan selanjutnya.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Bertu meminta selain adanya klasifikasi, juga diperlukan pembidangan dalam hal sertifikasi keahlian, sama halnya seperti bidang konstruksi yang memiliki keahlian di beberapa bidang, karena sertifikasi keahlian untuk konsultan pajak juga diperlukan. [sumber]

Tanggapan

Sulitnya Kredit Perumahan untuk Selain Karyawan

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Bertu mengatakan, Indonesia zaman Jokowi gencar memberi program perumahan, utamanya bagi rakyat berpenghasilan rendah, namun pada kenyataannya, program dikhususkan pada karyawan. Bertu mengatakan, bila sudah ada syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga(KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji, Perbankan cepat memprosesnya, namun bila bukan karyawan seperti pedagang, syaratnya berbeda harus ada keterangan kepala desa kalau dia memiliki usaha, dan ini hampir mungkin tidak mendapatkan fasilitas perumahan. Bertu mengira BRI memiliki solusi agar program pemerintah yang baik dapat dirasakan seluruh masyarakat dan tidak hanya karyawan saja, namun pedagang pasar, tukang tambal ban, dll.[sumber]

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Bertu menyatakan bahwa ia mengikuti sejak pertama paparan Dirjen Pajak. Bertu belum melihat PBB dan P3, sebab sepengetahuan Bertu, bagian dari tanggung jawab Dirjen Pajak. Bertu melaporkan di daerah Sumsel terdapat usaha pertambangan dan perkebunan, tetapi NPWP-nya bukan di Sumsel melainkan di Jakarta, ini tentunya merupakan permasalahan pada transfer daerah. Bertu menginfokan, sekarang ini penerimaan negara yang paling besar ada di DKI Jakarta bukan di daerah padahal menurutnya bidang usaha ada di daerah-daerah semua. [sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bertu mengatakan bahwa dikhawatirkan dana LPEI disalurkan ke perusahaan besar yang sebenarnya bankable. Bertu menambahkan bahwa perusahaan besar pun lebih memilih dana LPEI karena bunganya lebih kecil. Bertu mengatakan, memberikan perusahaan kepada ventura atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa diterima. Bertu menjelaskan bahwa tujuan LPEI adalah untuk membantu UKM. Selain memperbaiki neraca perdagangan, Bertu berharap LPEI konsen urusi ekspor atau substitusi impor. Jangan biayai infrastruktur penunjang ekspor. Bertu juga berharap pula PMN yang diberikan bisa tepat sasaran [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Bertu menanyakan perihal kekurangn BPK sehingga pada pembahasan revisi anggarana agar BPK dapat diperbaiki. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Blitang
Tanggal Lahir
10/02/1975
Alamat Rumah
Perum Bukit Sejahtera BM 18 RT 12 RW 4 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional