Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Barat III
Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cianjur
Tanggal Lahir
08/05/1979
Alamat Rumah
Jl. Kemuning Dalam I No.114. Gang Haji Ismail. RT.05/RW.06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Pandangan Fraksi terhadap RUU Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI menjadi Usul DPR-RI dan lainnya - Paripurna DPR RI Rapat Pendapat Fraksi-Fraksi

Neng Eem berharap kita semua perlu menjadi inspiring untuk menggerakkan semua masyarakat untuk bahu-membahu memerangi Covid-19 termasuk juga Pemerintah untuk bisa jadi leading dalam menggerakkan setiap elemen masyarakat.


Tanggapan

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Neng Eem mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung agar anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk ditambah karena peranannya sangat penting. Neng Eem juga meminta agar jawaban dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi dijawab secara tertulis agar lebih terstruktur dan Anggota Komisi 5 DPR-RI dapat membaca updated dari pertanyaan masing-masing.


Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Neng berharap KemenPUPR, Dirjen Sumber Daya Air mengadakan pemetaan tentang kesediaan air karena setiap tahun bencana masih terus terjadi dan perlu inovasi agar kelebihan air di musim hujan bisa dimanfaatkan di musim kemarau. Ia mengatakan bahwa Presiden saat kampanye ke Cianjur berjanji membangun tol Cimahi ke Cianjur, dari tahun ke tahun dan rapat ke rapat tidak pernah muncul anggaran kesitu. Ia meminta agar hal tersebut dijadikan perhatian. Ia menyampaikan adanya keluhan dari beberapa Bupati yang ingin membangun infrastruktur dengan APBDnya masing-masing, namun sering kali anggarannya sudah siap tetapi terhambat karena izinnya yang diberikan terlambat. Ia mengapresiasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) untuk lebih diperbanyak dan skema padat karya juga menurutnya sangat membantu di masa Pandemi Covid-19 walaupun sekarang sudah New Normal. Ia berharap KemenPUPR punya perhatian yang lebih untuk Pesantren karena ia melihat sarana dan prasarana di Pesantren masih sangat minim khususnya terkait sanitasi yang mayoritas kondisinya sangat menyedihkan. Ia menyampaikan usulan terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Bogor yang air bakunya diambil dari Ciliwung. Ia meminta untuk sarprasnya bisa difasilitasi agar lebih bisa mengambil air baku yang lebih dari kali Ciliwung.


Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Neng mengatakan investor pasti mengejar profit, tetapi pemerintah mengejar benefit, jadi bagaimana antara profit dan benefit menjadi satu. Neng juga mengatakan terminal tipe A dikonsep secara strategis, diintegrasikan dan bisa akomodir UMKM. Biasanya di terminal banyak Pegadang Kaki Lima, jika tidak diakomodir bisa semrawut. Neng mengatakan bahwa Dirjen Kelautan pernah membuat kajian pelabuhan di Cianjur tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya, Cianjur bagian selatan sekitar 8 jam, termasuk daerah terisolir dan tertinggal. Neng berpendapat badan pengelola transportasi Jabodetabek sudah tidak efesien karena orang Jakarta tidak hanya melakukan aktivitas di Jakarta saja. Jabodetabek sudah tidak relevan, jadi harus dikembangkan.


Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Neng Eem menyampaikan bahwa sinergitas sebagai mitra ini harus diperkuat, biasanya kelemahan koordinasi ini menimbulkan hambatan dalam pembangunan, oleh sebab itu semua jajaran di Kemendes PDT dan Kementerian PUPR harus memperkuat koordinasinya dengan Anggota Komisi 5 DPR-RI. Neng Eem juga menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI meminta agar setiap program yang dijalankan ini diberi laporannya kepada Komisi 5 DPR-RI, jangan seperti program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), programnya sudah jalan, tetapi Komisi 5 DPR-RI tidak mengatahui apa-apa. Neng Eem menyampaikan bahwa program Rusunawa di dapilnya ini belum selesai sejak tahun 2018, jadi Neng Eem meminta agar pelaksanaan program ini bisa dipercepat. Pembangunan jembatan gantung di dapil Neng Eem juga belum selesai-selesai dari tahun 2018, maka Neng Eem berharap program ini bisa segera diselesaikan sebelum Pemilu. Mengenai infrastruktur yang rusak akibat bencana, Neng Eem berharap pembangunannya juga segera dipercepat. Neng Eem berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian Desa PDT terkait koordinasi di tingkat elit Kemendes PDT ini sangat bagus, tetapi koordinasi di tingkat bawah masih perlu ditingkatkan. Dalam hal pembangunan jalan, Neng Eem berbeda pandangan dengan beberapa Anggota Komisi 5 DPR-RI lain, Neng Eem berpendapat pembangunan jalan di desa ini justru sangat membantu dan menguntungkan masyarakat di daerah pelosok. Adanya dana desa untuk jalan ini membuat mereka merasakan kehadiran negara. Neng Eem sangat senang desa ini bisa dijadikan subjek dalam pembangunan. Neng Eem berpendapat bahwa kemajuan Indonesia ini sangat bergantung dari kemajuan desa dan perekonomian desa. Keadaan ekonomi desa yang baik akan membuat Indonesia semakin maju.


Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Soal kemacetan, Neng Eem meminta adanya inovasi dan perbaikan dari Kemenhub untuk mengatasinya apalagi menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.


Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Neng mengatakan, dari paparan mitra tidak ada program yang bisa disinergikan untuk daerah karena program yang ada tidak hanya saat rapat saja tetapi harus didistribusikan ke daerah. Neng mengatakan, peran BPWS seperti ada dan tiada karena progressnya minim sekali. Neng mempertegas jika BPWS tidak mau dibubarkan maka harus membuat terobosan biar investor tertarik datang. Neng mengatakan, hotel dan mall di Madura tidak ada padahal itulah kesempatan untuk mengundang investor dan itu artinya perlu anggaran yang seimbang dengan wilayah yang dijual.


Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 — Komsi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen dan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Marhamah bertanya mengapa masyarakat selalu menjawab bahwa program yang ada di desa berasal dari lembaga lain dan bukan program KemenDes. Marhamah meminta lokasi- lokasi yang menjadi program KemenDes.


Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Neng menyatakan program Kementerian Perhubungan RI berjalan baik, namun yang sifatnya populis belum secara langsung dirasakan. Padahal, menurutnya, sudah ada arah ke sana, walaupun anggaran untuk kereta api cukup fantastis. Lalu, ia pun mengapresiasi atas infrastruktur andalan hubungan sudah sukses dibangun yang mana tujuan untuk tol laut dirasa berhasil. Meski demikian, Neng meminta Kementerian Perhubungan RI untuk tidak fokus di tempat wisata yang bersifat nasional serta sarana dan prasarana lalu lintas.


Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Menjelang Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru Masehi 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, dan Sestama BMKG

Neng Eem menyayangkan anggaran yang digulirkan untuk jalur puncak yang baru saat ini dihentikan, padahal hingga saat ini kemacetan sering terjadi di Puncak sekalipun sudah diberlakukan sistem satu arah.


Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Neng menyatakan bahwa jalan yang menyambungkan jalan desa dan jalan nasional ini harus dijadikan PR (Pekerjaan Rumah). Petani atau nelayan bagaimana mereka bisa menjual hasil produkntya mereka kesulitan karena jalannya rusak.


Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Neng Eem mengatakan program 5 tahun kedepan semoga bisa berpaku kepada 5 prioritas yang sudah dicanangkan Presiden, Kemenhub memiliki program besar dan dibutuhkan, tetapi sarana penerangan jalan harus bisa lebih fleksibel.


Laporan Akhir (Final Report) KNKT terkait Investigasi Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Masalah Penerbangan Nasional – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut. Maskapai Lion Air, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina

Eem mengatakan punya pengalaman dengan Garuda beberapa waktu lalu dimana ia sempat curiga mengenai pesawat yang panas dan akhirnya ganti pesawat. Ia menanyakan SOP layak terbang dari Kemenhub dan meminta penjelasan tertulis alasan hal tersebut bisa terjadi. Ia juga mengatakan akhir-akhir ini Garuda sering bermasalah dan menanyakan mengapa Garuda lebih mahal dari pesawat yang lainnya. Ia meminta penjelaskan secara gamblang mengenai permasalahan dan kondisi Garuda. Ia juga meminta kepada Menhub agar maskapai milik negeri bisa bertahan.


Kesiapan dan Dukungan Badan Keahlian Dewan dalam Penyusunan Prolegnas Komisi 5 DPR RI – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Dewan

Neng Eem mengatakan bahwa yang menjadi keterbiasan kita adalah RUU atau UU yang bertepuk sebelah tangan dengan Pemerintah biasanya tidak akan jadi, seperti dengan Revisi UU jalan harus berhenti pembahasannya. Setiap Komisi mendapatkan kuota sejumlah 2 untuk UU prioritas. Neng Eem menyampaikan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan untuk UU tentang pemukiman, IKN stakeholdersnya bisa Komisi 2 dan Komisi 5. Sedangkan unuk UU sanitasi untuk menjadi prioritas, karena untuk di kampong-kampung agar bisa merasakan. Neng Eem mengatakan bahwa manfaat yang penting dari 2 UU prioritas adalah UU tentang sanitasi, dan Neng Eem berharap untuk mulai saat ini untuk bisa memetakan sebelum mendapatkan dari Pemerintah tentang UU apa saja yang harus existing, sehingga perlu mempersiapkan hasil kajian akademis untuk membanyak perspektif.


Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri

Neng Eem mengatakan kenyataan hari ini menunjukan bahwa masyarakat masih senang mengunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum, padahal yang kami harapkan adalah berkurangnya penggunan kendaraan pribadi. Neng Eem beharap Kemenhub dapat memperhatikan hal ini dan memikirkan cara agar masyarakat lebih menyenangi transportasi umum.

Selanjutnya, Neng Eem berharap Kementerian PUPR bisa segera memberikan edukasi dan regulasi terkait lingkungan lingkungan yang dapat dijadikan tempat pemukiman. Neng Eem mengira salah satu penyebab banjir di Ibu Kota ini adalah masyarakat yang sulit untuk di relokasi. Ia kira ini menjadi PR ke depan agar tidak terjadi lagi. Terakhir. Neng Eem mengatakan untuk BMKG, ia kira selain sosialisasi melalui internet, perlu dilakukan
sosialisasi melalui kunjungan ke Dapil bersama dengan anggota Komisi 5.


Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat

Neng Eem mengira semua Anggota Komisi 5 DPR-RI akan terus mengawal pembangunan yang ada di Jawa Barat agar tidak terjadi disparitas. Terkait masalah macet di Puncak itu ia rutin berkali-kali menyuarakan sampai Komisi 5 DPR RI pernah kunjungan spesifik, hanya memang yang menjadi masalahnya di Pemda belum siap untum pembebasan lahan termasuk juga di Jawa Barat dan Selatan.


Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

Neng mengatakan kalau outputnya ada di desa madniri dengan anggaran minim harus difokuskan saja. Karena pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan program ekonomi di desa itu seperti apa saja. Neng berharap program dikeluarkan dari Kemendes harus ada korelasi masalah pertumbuhan desa tersebut.


Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 RDP Komsi 5 dengan Setjen dan Eselon 1 KemenDes-PDTT

Marhamah mengatakan, mengapa masyarakat selalu menjawab bahwa program yang ada di desa berasal dari lembaga lain dan bukan program KemenDes. Marhamah meminta lokasi- lokasi yang menjadi program KemenDes.


Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Neng mengapresiasi kepada Dirjen penyediaan rumah, terkait dengan sumber daya air dari tahun ketahun di Indonesia selalu kena dampak kekeringan. Ada di daerah yang sebelumnya tidak pernah kekeringan tetapi pada saat ini kena dampaknya, Neng menyarankan untuk daerah yang selalu kena kekeringan untuk lebih diprioritaskan


RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Neng Eem mengapresiasi keterlibatan KemenPUPR di dalam Asian Games. Mengenai permasalahan bina marga, Neng Eem berpendapat bahwa pembangunan bina konstruksi harus ditingkatkan untuk mencegah kecelakaan. Untuk bidang cipta karya, Neng Eem menayarankan agar pembangunaan cipta karya di daerah juga harus diperhatikan, KemenPUPR harus bisa bekerjasama dengan investor untuk melakukan
pembangunan di kota dan daerah.


Latar Belakang

Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah memperoleh suara sebanyak 36.114 mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Dapil Jabar 3.

Neng Eem adalah aktivis kewanitaan dan kader dari Nahdlatul Ulama. Sempat meniti karis menjadi wartawan (Majalah Koridor Online, 2007-2008), Neng Eem adalah salah satu legislator yang melalui jalur Tenaga Ahli di DPR sebelum maju mencalonkan diri. Neng Eem adalah Tenaga Ahli Komisi IX DPR-RI (2010-2014).

Pendidikan

SD, MI Al-Manar (1985-1991)

SMP, MTsN Ciherang (1991-1994)

SMA IPS, MAN Kandangan Kediri (1996-1999)

S1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Kediri (2005)

S2, Magister Manajemen Universitas Tama Jagakarsa

Perjalanan Politik

Bakat kepemimpinan dan berorganisasi sudah tumbuh di Neng Eem sejak di bangku kuliah. Neng Eem adalah Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa STAIN Kediri (2002-2003). Sejak kuliah pun Neng Eem meminati dan menekuni bidang kewanitaan dan kesetaraan gender. Neng Eem aktif bergabung di beberapa organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Kediri.

Selesai kuliah Neng Eem sempat mengajar di almamaternya sebagai Dosen Tidak Tetap di STAIN Kediri (2006-2007) dan mencoba menjadi wartawan di Majalah Koridor Online (2007-2008) dan juga menjadi Trainer di perusahaan swasta (2008-2009).

Di 2008 karir politik Neng Eem semakin beranjak ketika dipercaya menjadi Ketua Umum Korps Putri Pengurus Besar Pergerakan Mahasisa Islam Indonesia (Ketum Korpri PB PMII), sebuah organisasi sayap kepemudaan dan kewanitaan dari Nahdlatul Ulama, dengan alumni seperti Kofifah Indar Parawangsa (Menteri Sosial, Kabinet Kerja). Neng Eem juga bergabung di PP Muslimat Nahdalatul Ulama di Bidang Pendidikan.

Di 2009 Neng mengasah bakat dan menambah pengalaman politiknya dengan bekerja sebagai Tenaga Ahli Komisi 9 DPR-RI yang membidangi ketenaga kerjaan dan kesehatan (2009 - 2014).

Pada Pileg 2014, Neng Eem mencalonkan dirinya menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Neng Eem duduk di Komisi VI yang membidangi UMKM, BUMN, Koperasi, Investasi dan perdagangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan terhadap RUU

RUU Pertembakauan

16 November 2016 - Dalam Sidang Paripurna, Neng menyampaikan bahwa ada demonstrasi dari asosiasi petani dan pelaku industri tembakau terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan di depan Kompleks Parlemen. Mereka, kata Neng, merasa RUU Pertembakauan sangat penting karena berkaitan dengan persediaan bahan baku. Terkait dengan hal itu, sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Neng menginformasikan pihaknya sudah mengharmonisasi RUU Pertembakauan. Untuk selanjutnya, Neng meminta kepada pimpinan DPR segera membahas RUU tersebut di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Neng Eem mengapresiasi karena kereta api telah menggalakkan Trans Sumatera, Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi. Kereta api sering sekali menjadi sumber kemacetan walaupun kereta api mengatasi kemacetan buat underpass atau flyover agar jalanan tidak terganggu,contoh: Tanjung Barat. Kalau berbicara tentang angkutan missal, Neng Eem menanyakan bagaimana kita harus membuat angkutan tersebut dapat digunakan secara massal, tingkat keselamatannya tinggi, dan harga yang terjangkau, itu intinya untuk kedepan infrastrukturnya juga tolong dibangun, jadi bagi stasiun atau KA yang melintasi pusat-pusat keramaian bagaimana caranya agar dapat membangun underpass atau flyoverjadi tidak mengganggu akses jalan biasa. Memang semua fasilitas pemerintah yang dibangun itu harus benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Padatnya kereta juga belum mencukupi. Neng Ee meminta tolong pikirkan kapasitas dan visibilitas. Neng Eem juga menanyakan terkait kereta api di tahun ini bukannya Sukabumi-Cianjur,sehingga tahun depan Sukabumi-Bandung, tetapi kenapa tidak ada rencana ke Bandung. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Neng Eem meneruskan pertanyaan Airport Bali yang menanyakan apakah tidak bisa menambah petugas imigrasi, karena Neng Eem melihat banyak sekali antrian. Neng Eem pun bertanya tentang kesiapan lahan pre setup emergency di bandara besar di Indonesia. Neng Eem berpendapat untuk pembatalan last minute, seharusnya diberikan konpensasi sebagai bentuk tanggung jawab karena banyak maskapai yang mengganti jadwal saat last minute. [sumber]

Hak Angket KPK

28 April 2017 pada Rapat Paripurna ke-95 - Neng Eem menyatakan bahwa masyarakat harus mengetahui duduk masalahnya jangan sampai penyetujuan Hak Angket menjadi bias. Neng Eem selaku perwakilan dari fraksi PKB menolak adanya Hak Angket KPK ini. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Neng Eem menuturkan bahwa kejadian kesalahan penurunan penumpang yang dilakukan Lion Air dan Air Asia adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia, tetapi bukan yang pertama dalam dunia internasional. Neng Eem menyarankan forum untuk mencari solusi agar kesalahan yang sama dan tidak diinginkan, tidak terulang lagi. Neng Eem menilai bahwa pengawasan jangan menunggu bola, jangan menunggu ada masalah, baru dihadapi. Terkait hal itu, Neng Eem menanyakan kepada Dirjen Perhubungan Udara, apakah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pengawasan berkala terhadap maskapai.

Menurut Neng Eem, seharusnya Indonesia bersyukur karena ada anak bangsa yang berinvestasi di negaranya sendiri dan berkat Lion Air masyarakat menengah ke bawah juga terbantu untuk menggunakan jasa transportasi udara. Selain itu, Neng Eem meminta pihak maskapai melakukan evaluasi dan memperbaiki menajemennya, terutama Lion Air dan Air Asia. Neng Eem juga menilai koordinasi Kemenhub dengan stakeholder yang menggunakan jasa bandara sangat kurang. [sumber]

Kontrak Kerja PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Neng Eem memaparkan bahwa pada tahun 2004 PT HIN dan PT CKBI melakukan kerjasama melalui sistem BOT. Di dalam perjanjian itu, disebutkan bahwa PT CKBI juga membangun Kempinski, Grand Indonesia, dan fasilitas parkir. Itu adalah aset negara dengan PT CKBI. Oleh karena itu, PT CKBI dan PT Grand Indonesia melakukan sub-kontrak dengan BCA, dan dibangunlah Menara BCA beserta Kempinski yang sejatinya pembangunan tersebut tidak tercantum dalam isi perjanjian.

Neng Eem menilai bahwa PT HIN dan Kementerian BUMN seperti membiarkan aset negara dikuasai oleh asing. Neng Eem mencurigai adanya kerjasama antara Direksi PT HIN periode sebelumnya dan jajaran Kementerian BUMN terkait kesengajaan pelanggaran tersebut. Jika hal itu tidak dipertanggung-jawabkan, maka akan diselesaikan secara politik. [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015 - Neng Eem menyoroti pernyataan dari Menteri Perhubunganmengenai kualitas produk dari PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) yang dirasa kurang dari segi keselamatannya sehingga lebih memilih impor produk dari Jepang. Neng Eem minta klarifikasi dari Dirut INKA dan Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) strategi yang disiapkan mengatasi depresiasi Rupiah saat ini yang berdampak pada biaya produksi. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Neng Eem prihatin atas kondisi pasar dalam negeri. Menurut Neng Eem pasar kita sangat berpotensi sehingga menjadi magnet bagi pedagang dari luar negeri. Menurut Neng Eem, pasar kita dibanjiri oleh produk-produk dari Cina, baik yang legal maupun yang ilegal. Karena harga produk-produk dari Cina jauh lebih murah, secara tidak langsung pelan-pelan produk Cina mendominasi pasar kita dan membunuh kreativitas dan bisnis-bisnis pelaku dalam negeri. Neng Eem minta perhatian khusus dari Menteri Perdagangan (Mendag) untuk bantu meregulasikan harga-harga di pasar kita.

Neng Eem menggaris bawahi bahwa penyerapan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) buruk sekali, hanya 33%. Neng Eem menilai yang dirugikan tidak hanya Pemerintah saja tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Neng Eem desak Mendag untuk mempercepat penyerapan anggaran Kemendag berikutnya supaya tidak mandeg. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Neng Eem menyoroti beberapa kinerja dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN). Neng Eem menilai antar-BUMN kurang terkonsolidasi dengan baik. Neng Eem saran ke Menteri BUMN (MenBUMN) untuk mengkonsolidasikan KemenBUMN dan review ulang praktek KSO. Menurut Neng Eem dengan KSO kerja sama organisasi bisa saling menguntungkan. Neng Eem dorong MenBUMN untuk mencabut Peraturan Menteri BUMN No.1 Tahun 2006 tentang Anak Usaha BUMN (PerMen BUMN) atau bahkan diganti dengan PerMen yang baru karena Neng Eem menilai PerMen tersebut membiarkan berpindahnya aset negara menjadi aset swasta atau individu.

Menurut Neng Eem PKBL itu untuk merespon masalah sosial di bidang ekonomi, pendidikan dll. Neng Eem saran ke MenBUMN untuk memperluas penyebaran PKBL khususnya Bina Lingkungan karena dinilai kurang merata penyebarannya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Neng Eem menilai apabila harga BBM mengacu kepada harga pasar maka Indonesia tidak akan punya kedaulatan energi dan meragukan BUMN bisa menjadi lokomotif energi dari Indonesia. Menurut Neng Eem saat ini saja UKM sudah menjerit-jerit karena tak mampu bersaing karena harga pasokan energi sangat mahal. [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

1 April 2015 - Sehubungan dengan kerugian Antam di 2014 sebesar Rp.775,3 Milyar, Neng Eem menilai kinerja Antam kurang optimal dan perlu segera diperbaiki. [sumber]

Kinerja PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

1 April 2015 - Kepada Waskita, Neng Eem minta klarifikasi apakah Waskita turut berpartisipasi di pameran konstruksi terbesar (JI Expo) yang akan diselenggarakan pada 7-9 Mei 2015. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cianjur
Tanggal Lahir
08/05/1979
Alamat Rumah
Jl. Kemuning Dalam I No.114. Gang Haji Ismail. RT.05/RW.06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan