Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata
Krisna mengatakan belum pernah melihat promosi wisata Indonesia di TV Internasional. Krisna mengusulkan adanya standardisasi promosi Indonesia. Krisna meminta Pegunungan Cartenz di Papua agar diperhatikan oleh pemerintah.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata
Krisna mengatakan apakah promosi Wonderful Indonesia sudah sesuai standar internasional, khususnya terkait kebersihan, internet dan cafe-cafe lokal. Krisna mengatakan anggaran besar untuk promosi harus dilakukan dengan inovatif dan kreatif oleh para pemuda Indonesia.
Cabang Olahraga Prestasi untuk Multi Event Internasional Tahun 2016, 2017, dan 2018, serta Keberlangsungan Pembinaan Atlet — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Peningkatan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Satlak Prima, dan Klub Berkuda Equinara
Krisna mengatakan bahwa sejak era reformasi prestasi olahraga Indonesia semakin menurun, ia mempertanyakan alasan pembinaan era sebelumnya tidak coba dipertahankan dengan konteks kesenian. Krisna berpendapat harus adanya sedikit tangan besi yang tegas untuk membina para atlet.
Masukan terhadap RUU tentang Kebudayaan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Radhar Panca Dahana
Krisna mengapresiasi atas hal-hal yang telah disampaikan terkait RUU tentang Kebudayaan. Menurutnya, ada berbagai macam tradisi yang saat ini sudah tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Di Tomohon, ada budaya membakar hewan sebagai ucapan terima kasih ke Tuhan, dan di NTT ada upacara perkelahian yang salah satunya harus terbunuh. Krisna menanyakan budaya seperti itu akan tetap dipertahankan atau tidak. Menurutnya, perlu untuk dipikirkan budaya yang harus dipertahankan dan budaya yang harus dihapuskan.
Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia
Krisna bertanya apakah tidak ada sensor untuk judul yang tidak mendidik.
Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
Krisna mengatakan ia kemarin ke Palu karena event gerhana matahari total dan disana ia tidak mendapatkan atmosfer yang membangun suasana keceriaan gerhana matahari total. Ia ingin mencari merchandise gerhana matahari total pun susah, bahkan kacamata gerhana matahari total baru bisa ia dapatkan di hari H. Ia menyampaikan bahwa eventnya tidak meriah padahal ekspatriat heboh sendiri sebelum event dimulai. Ia iseng bertanya dengan wisatawan disana dan mereka berkata ke Palu hanya untuk melihat gerhana matahari total dan tidak akan datang lagi karena tidak tahu spot-spot wisata di sana. Ia mengatakan seharusnya event gerhana matahari total dimanfaatkan. Ia menyampaikan kunjungannya ke Pantai Karang Putih dan membahas mengenai banyaknya sampah di sana. Ia mengatakan sapta pesona yang digembar gemborkan tidak diikuti. Ia juga menanyakan mengenai festival musik yang dibuat sesuai standar internasional akan sesuai kearifan lokal atau tidak dan sudah diliput media internasional atau belum.
Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Pusat Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Krisna bertanya siapa yang bertanggung jawab atas dialog dan scene pada film atau sinetron, dan apa yang dimaksud dengan right film.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata
Krisna menjelaskan bahwa tentang pengembagan destinasi wisata, satu destinasi anggaran Rp20 miliar ini tidak terlalu besar dengan anggaran anyg ada apa yang akan dibuat untuk membuat levelnya di atas. Bekas sail itu jadi tempat rongsokan, harusnya lebih indah tapi malah berantakan.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif
Krisna mengatakan bahwa perlu adanya sosialisasi dari bekraf ke ke daerah. Krisna juga menyampaikan bahwa Jawa Barat 7 banyak orang hampir 99%, namun daerah dapilnya belum tersentuh karena di dapilnya sendiri belum ada bentuk kerjasama dengan Bekraf. Dari 16 subsektor Bekraf yang ia lihat masalah di pertelivisian, di radio dan tv tidak dibahas. Krisna juga menanyakan inovasi apa yang sudah dibuat oleh Bekraf selama dua tahun dan program apa yang dilakukan bersama kementerian-kementerian yang lain. Selanjutnya, Krisna juga menanyakan apakah Bekraf yang bertanggung jawab dengan konten tv yang buruk dan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.
Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Krisna M mengatakan bahwa sedikit lagi ada penyelenggaraan Asian Games dan banyak atlet sudah mendengar bahwa Indonesia sedang menghadapi difteri. Ia menanyakan upaya pencegahan difteri dan jaminan dalam waktu dekat Indonesia akan bebas difteri. Ia menyoroti rencana Asian Games yang dikatakan langsung oleh Inasgoc memerlukan sekitar 140an dokter. Ia menanyakan upaya Kemenkes untuk mencegah difteri pada atlet-atlet Asian Games.
Latar Belakang
Krisna Mukti adalah salah satu artis, presenter dan bintang iklan. Pada akhir Juni 2009, Krisna Mukti pernah tersandung kasus penipuan, akibatnya ia harus mendekam di tahanan Polda Kendari.
Pada periode 2014-2019 Krisna duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.
Pendidikan
SLTA, SMA Negeri 37, Kebon Baru Tebet
S1, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Depok
Perjalanan Politik
Belum Ada
Visi & Misi
Belum Ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
Evaluasi UU Perfilman
3 Maret 2016 - Krisna menanyakan, apa kegiatan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dan bagaimana korelasi PARFI dengan Pemerintah dalam memajukan perfilman Indonesia. Krisna melanjutkan, dari mana PARFI mendapatkan dana dalam melakukan operasionalnya. Terkait artis, Krisna menanyakan, apakah ada tes tertentu terhadap artis agar artis tersebut dapat bermain film. [sumber]
27 Januari 2016 - Krisna menilai Pemerintah belum menjadikan perfilman sebagai instrumen penting untuk memberdayakan masyarakat. Krisna setuju untuk mengubah UU No.33 Tahun 2009 (UU Perfilman) ini agar kita melangkah lebih baik. [sumber]
Tanggapan
Pariwisata Indonesia di Malang, Belitung, Pandeglang
14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten, Krisna mempertanyakan tentang inovasi apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pemasaran wisata di tiap-tiap daerah, upaya dalam menjadikan pariwisata di 3 wilayah Bapak dan Ibu Bupati agar dikenal secara internasional, bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat di daerahnya untuk pengembangan wisata, dan kreativitas lain dari tiap daerah untuk mengembangkan objek wisata. Menurut Krisna, belum ada lembaga internasional untuk membangun infrastruktur destinasi secara internasional. Ia menanyakan tentang kerja sama para Bupati dengan event internasional dan media cetak internasional untuk mempromosikan wisata di daerahnya. Menurut Krisna, bantuan dari pemerintah tidah tahu waktu pemberiannya, seharusnya masayarakat bisa swadaya sendiri, ada pula beberapa tempat yang masih sangat asli tetapi sudah beredar di media social. Padahal, dari Pemda belum melakukan penanganan lebih untuk wilayah tersebut. Selain itu, Krisna juga berharap kebersihan tempat wisata dari sampah harus segera ditangani, pengadaan rumah makan serta penginapan berstandar nasional atau internasiaonal harus diperhatikan pula. [sumber]
RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga
1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Krisna menyayangkan akan kondisi prestasi olahraga secara keseluruhan yang mengalami penurunan prestasi secara signifikan. Ia tidak pesimis, tetapi ia meragukan apakah Indonesia layak menjadi tuan rumah di Asian Games mendatang. Ia menyoroti opening dan closing ceremony yang dirasa memalukan justru harus dibuat sekreatif mungkin. Ia meminta Menpora menyediakan dana lebih untuk opening dan closing ceremony. Selain itu, ia kecewa karena atlet-atlet lain tidak mendapat perhatian lebih di mata dunia. Ia juga tidak bosan mengingatkan Menpora untuk mengalokasikan dana kepada mantan atlet. [sumber]
Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP
2 Juni 2016 - Krisna menemukan permasalahan mengenai pendidikan yang terjadi di masyarakat seperti guru yang dipidana oleh orang tua setelah menyakiti siswa secara fisik, dan pembunuhan dosen salah satu universitas di provinsi Banten oleh mahasiswanya sendiri. Krisna juga menyampaikan kekhawatiran guru dan tenaga pendidik mengenai pemidanaan guru oleh orang tua murid. Krisna menanyakan langkah-langkah yang harus diambil oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) serta cara yang tepat untuk memberikan hukuman kepada murid, tanpa perlu adanya proses pidanaan terhadap guru dan tenaga pendidik. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata
3 Februari 2016 - Sejurus dengan Popong Otje Djunjunan, Krisna turut mengapresiasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) karena telah berusaha menaikkan jumlah wisman yang datang ke Indonesia dan berhasil pendapat penghargaan. Terkait prestasi yang berhasil diraih, Krisna menanyakan Menteri Pariwisata (Menpar), apakah prestasi-prestasi yang telah diraih Indonesia dalam bidang pariwisata dapat membuat jumlah wisman naik dan berhasil mengalahkan Malaysia. Krisna juga menanyakan, apakah Kemenpar memiliki inovasi dan regulasi yang dapat mempermudah wisman untuk datang ke Indonesia.
Krisna menuturkan kepada Menpar bahwa banyak tempat wisata populer di Indonesia seperti dibiarkan penuh sampah karena tidak terdapat petugas kebersihan, seperti yang terjadi di Pantai Belitung. Terakhir, Krisna menanyakan apakah acara televisi, seperti TLC tentang Indonesia itu merupakan produksi dari Kemenpar atau dari luar. [sumber]
Persiapan TAFISA World Sport For All Games di Oktober 2016
Pada 22 April 2015 Krisna menilai FORMI belum banyak dikenal oleh masyarakat walaupun kegiatannya sudah banyak. Krisna minta klarifikasi dari FORMI kendalanya dalam mensosialisasikan mengenai kegiatannya. [sumber]
Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015
Pada 16 April 2015 - Kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Krisna menunggu sepak terjangnya. Krisna rekomendasi Bekraf untuk menggali lebih jauh peran dan promosi musik dangdut Indonesia. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019
Pada 16 April 2015 - Kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Krisna menyoroti pernyataan LAPAN bahwa gerhana matahari total di bulan Mei 2015 nanti hanya ada di Indonesia. Krisna minta klarifikasi ke Menpar kesiapan Kemenpar menyonsong peristiwa langka itu. Krisna saran ke Menpar untuk menggaungkan lebih keras lagi Hari Pariwisata Nasional yang jatuh pada tanggal 27 September. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015
7 April 2015 - Krisna fokus kepada pengertian ‘jaminan hidup’ pada Nawa Cita. Menurut Krisna banyak guru di pedalaman yang kabur dari pekerjaannya. Krisna menilai guru-guru di pedalaman tidak akan kabur bila kebutuhannya dipenuhi. Krisna juga menyoroti masalah anak-anak berangkat sekolah yang harus melalui jalan yang rusak. Krisna minta perhatian khusus ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menangani ini. [sumber]
Evaluasi BUMN Pariwisata
Pada 30 Maret 2015 - Krisna ingin branding pariwisata Indonesia standar internasional tapi dengan kearifan lokal. Krisna menilai kita memerlukan cara-cara unik dan kreatif untuk memajukan pariwisata. Krisna tanya kepada ITDC dan TWC sebetulnya branding apa yang sudah mereka lakukan untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Dan apakah branding yang sudah mereka lakukan telah memenuhi standar internasional atau belum. [sumber]
Anggaran Perpustakaan Nasional RI
Pada 5 Februari 2015 - Krisna menilai jajaran PNRI kurang bersemangat untuk menjalani program gemar membaca. [sumber]
Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud
27 Januari 2015 - Krisna mengutarakan perhatian pada RUU Kebudayaan dan dukungan pemerintah pada pendidikan Komunitas Adat Terpencil. [sumber]