Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Barat VIII

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)

Dedi mengatakan di dapilnya ada 4 SMK Kelautan yang meminta bantuan perahu karet, Dedi meminta Basarnas bisa mengalokasi anggaran untuk aspirasi masyarakat di dapil tersebut.

Panja Program Indonesia Pintar - RDP Komisi 10 dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dedi mempertanyakan mengapa pencairan dana lewat bank, mengapa tidak melalui kantor pos. Banyak dana yang hangus jika lewat bank. Dedi menanyakan bagaimana cara menjangkau anak-anak di luar sekolah sebanyak 3,6 juta untuk kembali ke sekolah.

Rancangan Kerja dan Anggaran — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Wahidi mengatakan ia mendapat kabar APBN akan jatuh pada 30 Oktober nanti.

Persiapan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dedi menjelaskan ada peninggalan di situs Cirebon yang masih perlu diperhatikan.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Dedi mengatakan perpus kota/kab tidak perlu dibantu oleh pusat karena ada APBD, lebh baik anggarannya dialokasikan ke perpus lainnya.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), Kepala Staf Kepresidenan

Wahidi mengatakan menurutnya KSK perlu mendapatkan satker sementara agar lebih leluasa dalam pengelolaan anggaran. Jika Pemerintah menyediakan fasilitas umum, seharusnya tidak dikomersialkan. Ia membahas toilet yang tidak terurus.

DIM Undang-Undang KUHP — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Wahidi mengatakan kepentingan Tangerang akan dikomunikasikan dengan Komisi 3.

Program Indonesia Pintar— Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Dedi mengatakan BRI di unit banyak yang meminta surat keterangan miskin dari desa dan KPS. Ia menanyakan tujuan diminta surat keterangan miskin dari desa karena ini bukan dana BRI atau di DKI banyak yang minta KJP. Ia mengatakan kalau sudah keluar SK, harus cepat dicairkan. Ia mengatakan ada yang mengadukan proses pencairan PIP di BRI sampai 3 bulan lebih. Ia mengatakan banyak juga di unit BRI yang tidak ramah dan prosesnya lama.

Realisasi Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dedi mengatakan bahwa bank ini memiliki permasalahan yang sulit. Jika boleh diperpendek jalannya dengan cara siswa memberi kuasa pada kepala sekolah.

Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Dedi mengatakan tahun ini adalah tahun-tahun puncaknya guru pensiun. Ia ingin mengetahui jumlah guru yang pensiun tahun ini dan jumlah kurang guru. Ia menanyakan jumlah guru agama dan olahraga di Jawa Barat. Ia mengatakan jumlah guru tidak seimbang, terkadang jumlah guru ini kelebihan dan terkadang kekurangan. Ia ingin mengetahui tahun kurangnya jumlah guru-guru di setiap bidang. Ia mengatakan harus jelas jumlahnya. Ia menyampaikan sudah guru terbatas, masih ngeluh juga di lapangan. Ia mengatakan di Arab Saudi, gaji guru 25.000 Real atau sekitar Rp125.000.000 per bulan. Kalau di sini gaji kurang dan sertifikasi terlambat. Ia mengusulkan untuk diadakan penataran atau sejenisnya terhadap guru-guru agama untuk meningkatkan akhlak dan mental. Ia mengatakan workshop tersebut untuk menangkal ajaran-ajaran radikal.

Penyempurnaan Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI

Dedi mengatakan bahwa dirinya beberapa hari yang lalu menonton MotoGP, namun yang menjadi urutan 1-6 didominasi oleh Spanyol, Indonesia tidak ada. Ia menyayangkan prestasi olahraga Indonesia, karena saat ini tidak ada atlet yang hebat seperti Rudi Hartono dan Susi Susanti. Dedi mengusulkan adanya kaderisasi atlet untuk melahirkan atlet yang hebat. Perlu juga diadakan liga pelajar dan liga mahasiswa. Dedi juga mengatakan bahwa cabang olahraga seperti bulu tangkis dan catur tergolong murah, tapi tetap harus diperhatikan anggarannya. Terakhir, Dedi memohon agar ada penanganan olahraga secara berjenjang dan ada cabang olahraga yang diurus secara serius.

Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

Dedi mengatakan ia kurang menyukai pemisahan antara Jawa dan luar Jawa. Komisi 10 akan fokus juga memperbaiki di 3T. Ia mengatakan anggaran dari 20% RAPBN, tetapi pada praktiknya 15% tidak pernah karena langsung diambil guru dan dosen. Ia menyampaikan Komisi 10 pernah mengundang Menkeu kesini, tetapi alasannya macam-macam hingga gaji guru dan dosen masih masuk 20% seolah-olah guru dan dosen bukan PNS.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Dedi meminta agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)  dapat dibedakan persentasenya.

Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Masyarakat Adat Mandailing Natal, Masyarakat Mamuju Utara, LVRI, dan BPN

Dedi mengatakan semua yang sudah Komisi 2 terima akan ditindaklanjuti, terlebih masalah para pejuang.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional RI

Dedi khawatir bantuan buku ke desa. Menurutnya disimpan di dus saja. Ia juga mengusulkan supaya ada pelatihan pendidikan untuk pustakawan dan perlu langkah-langkah khusus. Menurut Dedi, perlu ada kiat-kiat khusus, supaya rencana besar bisa terealisir.

Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

Dedi Wahidi mengatakan untuk tidak perlu berputar-putar lagi untuk membahas ini dan langsung saja dibacakan pandangan mini Fraksi, lalu diketuk.

Pola Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Kebijakan Pemerintah dalam Penggunaan DAK, Pola Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penggunaan DAK, Sistem Pelaporan Penggunaan DAK oleh Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan Penggunaan DAK untuk Pendidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Dana Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI dan Sekjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI

Dedi W mengatakan alokasi 20% ini masih termasuk gaji guru, dosen, dan sebagainya yang seharusnya dipisah agar fokus ke infrastruktur. Ia mengatakan bahwa gaji guru di DAU bukan APBN, contohnya SD yang dibangun pada era orba akan rusak serentak. Ia menanyakan waktu mau mengeluarkan anggaran dari pendidikan. Ia mengatakan UUD 1945 juga menyebutkan APBD yang mengalokasikan. Ia menanyakan apakah semua daerah bermasalah dan menghimbau agar jangan sampai hanya citra untuk Bupati dan alokasi dari APBN hanya diteruskan saja tanpa ada alokasi lagi ke daerah. Ia meminta agar bidikmisi diberikan setiap bulan karena kalau diberikan per 3 bulan akan keteteran.

Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pejabat Tinggi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dedi meminta agar BRI siap menerima kontrak penyaluran PIP secara khusus serta menambah jumlah pekerja. Selanjutnya, Dedi meminta adanya pengembalian dana ke kas negara apabila penerima meninggal atau pindah sekolah. Ia mengkritik penyaluran PIP yang lambat serta berpesan agar tidak ada perbedaan pelayanan.

Standar Pendidikan Indonesia – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Dedi mengatakan jika 8 standar bisa dilakukan secara baik maka akan menjadi hal yang baik, tetapi di lapangan masik banyak permasalahan yang ada. Dedi meminta 3 unsur pendidikan untuk lebih berani lagi, karena ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan. Dedi prihatin dengan
kondisi sekolah yang ada di daerah-daerah, dan masih banyak kepala sekolah yang tidak siap dan tidak profesional, sehingga kepala sekolah harus mencari guru senior yang hebat. Dedi meminta untuk RKP ini bisa bekerjasama dengan gubernur dan walikota. Dedi menyampaikan bahwa di Polres Indramayu banyak anak sekolah yang tertangkap karena mereka menjadi pencopet, sehingga banyak hal mendasar
yang perlu diperhatikan. Terkait dengan implementasi PP sudah banyak SD yang di kunjungi, keadaan disana bahwa guru tidak ada dan muridnya banyak. pada tahun 2005 Dedi menutup dan merger sebanyak 204 SD, karena muridnya banyak dan tidak efisien. Dedi meminta kepada pemerintah
untuk turun tangan untuk hal ini, karena membutuhkan tindakan yang berani untuk merger.

Pembahasan RKA K/L RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud)

Dedi mengatakan bahwa sudah 2 tahun ini APBN-P mengalami penurunan, sehingga ini adanya pelanggaran tradisi. Dedi meminta untuk penyerapan anggaran bisa untuk dimaksimalkan. Terkait dengan kebijakan Full day school belum cocok untuk di daerah-daerah, karena mereka belum siap untuk mengikuti standar kota. Dedi mengusulka terkait efisiensi untuk dilakukan internal saja.

RKA 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Dedi mengusulkan agar Menpora sampaikan pada Menkeu dan Bappenas kiranya APBNP tidak dikurangi. Dedi juga menyampaikan dalam membangun prestasi olahraga itu mahal dan berat, sehingga Dedi memohon Kemenpora untuk kerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Dedi berharap Indonesia akan menjadi bagus dan maju olahraganya. Maka dari itu dananya juga harus besar. Menurut Dedi harus ada usulan-usulan khusus kepada Pemerintah agar anggaran di bidang olahraga dapat bertambah. Untuk anggaran pembangunan fisik harus diawal agar bisa selesai waktunya dengan baik.

Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peta Pendidikan Dasar dan Menengah, Merumuskan Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah, Evaluasi dan Merumuskan Kebijakan Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) RI Dapat Terpenuhi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM)

Dedi W mengatakan bahwa hari ini Komisi 10 rapat dengan 2 mitra yang merasa diuji sedangkan ia merasa dikuliahi. Ia menyampaikan untuk yang kesekian kalinya bahwa terlalu banyak standar. Menurutnya jika bisa diterapkan di lapangan bagus. Tapi, ia mempertanyakan siapa yang mau melakukan langkah radikal. Ia mengatakan bahwa sekolah yang berkualitas itu terpenuhi gurunya. Jika gurunya kurang, bagaimana mau berkualitas. Ia menanyakan mengenai jumlah guru PNS dan honorer serta menanyakan APBD untuk memberikan honor. Ia juga menanyakan bagaimana guru semangat mengajar jika memungut SPP saja tidak boleh dan tidak dikasih anggaran oleh Pemda. Ia kaget banyak sekali guru honorer dengan honor yang rendah. Ia menyampaikan mengenai sekolah swasta yang gulung tikar dan meminta agar sekolah-sekolah, negeri maupun swasta, diperhatikan. Ia membahas banyak sekolah yang muridnya kebanyakan sampai lab dan perpustakaan dipakai untuk belajar. Menurutnya butuh langkah darurat karena jika tidak maka tidak akan bisa maju. Ia mengatakan anggaran di pusat masih suka diganggu untuk gaji guru dan dosen. Ia meminta disampaikan ke pihak terkait. Ia menghimbau untuk tidak memaksakan UNBK dan diharapkan biasa saja karena tidak semua sekolah mempunyai komputer yang memadai. Ada yang malah menumpang ke sekolah lain. Ia meminta membayangkan kalau sekolah negeri saja numpang maka bagaimana yang swasta. Tidak mungkin sekolah tidak latihan mengerjakan UN dan latihan menggunakan komputer untuk UN harus berkali-kali. Ia mengatakan jika UN bagus, maka reputasi kepala daerah juga bagus. Jika UN rendah, reputasi kepala daerah juga rendah.

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen), Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen, Target SN Dikdasmen, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Dirjen Kebudayaan (Ditjenbud), serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud)

Dedi mengatakan bahwa yang serius baru beberapa jajaran, tapi Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota belum serius mengenai masa depan bangsa. Menurutnya, jika pendidikan bagus, masa depannya bagus dan sebaliknya. Ia mengatakan yang di negeri saja yang pensiun belum diangkat PNS masih banyak. Ia membahas mengenai UNBK yang menurutnya lebih bagus daripada UNKP tapi di lapangan masih banyak pihak yang memaksakan pengadaan komputer. Ia meminta untuk disampaikan agar tidak dipaksakan, alamiah saja sesuai dengan kemampuan Pemerintah dan sekolah. Ia menyebutkan SMP 1 Cirebon yang pada zamannya dulu standar RSBI namun kemarin masih numpang karena kemampuan komputer yang belum mencukupi. Ia mengatakan mengingat guru kurang banyak, ruang kelas dan ruangan rusak masih banyak, ia menyarankan untuk sementara memakai kelas ekonomi terlebih dahulu sambil memenuhi kebutuhan agar tercukupinya ruangan. Kelas ekonomi diisi oleh 48 murid dalam satu kelas. Ia menyampaikan bahwa BOS perlu naik. Tapi tahun ini belum naik karena anggarannya kurang. Ia mengatakan untuk tidak berlebihan di infrastruktur dimana pembangunan jalan tol di Papua diutamakan. Menurutnya, selain infrastruktur, suprastruktur juga penting. Ia mengatakan bahwa kerjasama untuk penyaluran PIP harus efisien.

aporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Devisa Pariwisata, Evaluasi Strategi Pemasaran Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan, Hasil Evaluasi Kebiajakan Bebas Visa terhadap 169 Negara — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Dedi mengatakan melalui film terlihat bahwa sejarah Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai melalui budaya, tradisi dan agama lain dilindungi. Dedi meminta Indonesia sebagai negara besar yang mayoritas Islam untuk menghentikan penawaran paket kawin kontrak.

Penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dedi meminta adanya solusi untuk pengangkatan guru honorer di Indramayu. Selanjutnya ia meminta RPS bagi SMK kelautan, pariwisata, dan otomotif agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Terkait pembangunan fisik, ia meminta ketegasan kepada masyarakat yang memberikan usul.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN ta. 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Untuk Dirjen PAUD, Dedi mengatakan dana BOS tidak untuk seluruh siswa sehingga perlu adanya perhatian. Selain itu, perlu adanya peningkatan dana BOS dan realisasi disampaikan setiap bulan. Selanjutnya, perlu ada pengetatan paket ABC. Untuk pembangunan rumah dinas guru, menurut Dedi, hal tersebut bukan kebutuhan mendesak apalagi di Pulau Jawa namun di luar wilayah tersebut masih dimungkinkan. Selanjutnya, Dedi mengatakan perlu ada sosialisasi pada masyarakat bahwa Indonesia kekurangan guru dan meminta sertifikasi guru PNS dihentikan sementara. Dedi meminta adanya kelonggaran usia guru hingga usia 40 tahun. Lalu, untuk melaksanakan UNBK, perlu ada anggaran pengelolaan dana komputer yang cukup. Untuk Badan Bahasa, Dedi meminta tak perlu menggunakan bahasa asing dan apabila melakukan sosialisasi pengembangan serta pembinaan bahasa, ucapkan dengan bahasa Indonesia atau daerah setempat. Terakhir, ia meminta adanya perhatian pada tujuh situs peninggalan di Jawa.

Pagu Indikatif Berdasarkan RAPBN dan Penyerahan Rekomendasi Panja kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dedi mempertanyakan mengenai alokasi gaji guru yang sudah termasuk dalam transfer daerah, tetapi
kenapa jumlah yang disampaikan masih sangat besar. Dedi mempertantakan mengapa terjadinya penurunan yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimana pada tahun lalu sekitar 19 juta yang menerima, tetapi pada saat ini hanya 17 juta mendapatkan PIP. Dedi mengatakan bahwa lebih baik mengangkat guru yang lebih banyak daripadi mendouble gaji garu, karena guru sudah mendapatkan honor PNS dan sekarang ada lagi yaitu gaji sertifikasi. Bahwa untu pembangunan rumah dinas guru menjadi hal yang penting, tetapi lebih penting lagi untuk pembangunan ruang kelas. Karena banyak ruang kelas di sekolah-sekolah yang sudah tidak layak. Sementara jika kita membangun rumah dinas maka banyak guru yang tidak mau tinggal di rumah dinas tersebut. Karena rumah tersebut sangat kecil, sedangkan guru menginginkan tinggal di tempat yang luas. Dedi menyampaikan
bahwa adanya usulan dari kepala sekolah, bahwa mereka meminta untuk dana BOS dicairkan pada awal kegiatan, karena mereka harus utang untuk membiayainya.

Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Dedi mengatakan bahwa pencairan 3 bulan itu di awal bulan agar tidak meminta pada orang tua.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Dedi mengatakan bahwa di Jawa Barat lintasan kereta belum ada pintunya sehingga banyak kecelakaan dan ia meminta untuk dibangun palang pintu lintas kereta.

Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Dedi mengatakan bangga dengan prestasi-prestasi perpusnas. Ia juga mengatakan bahwa rencana periode ke-2 adalah peningkatan SDM dan mitra kerja Komisi 10 adalah Kemendikbud dan perpusnas anggarannya tidak boleh turun. Ia menyampaikan agar perpustakaan jangan hanya hebat di pusat tapi juga di daerah. Ia mengusulkan perpustakaan untuk pesantren. Menurutnya pesantren juga perlu diisi tidak hanya dengan buku-buku, tetapi juga kitab-kitab agar ustad-ustad yang tidak mampu membeli kitab-kitab bisa membaca di perpustakaan. Ia juga menyampaikan bahwa perlu ada anggaran khusus untuk program pelatihan pustakawan.

RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dedi mengatakan dukungan usulan tambahan anggaran Kemendikbud sebesar Rp12 T demi peningkatan kualitas pendidikan dan SDM di bidang pendidikan. Dedi berpendapat dana BOS sudah mendesak untuk dinaikkan, minimal kenaikan sebesar Rp200 ribu untuk setiap jenjang pendidikan, contohnya untuk dana BOS tingkat SD yang semula Rp800 ribu bisa dinaikkan menjadi Rp1 juta. Dedi mengatakan banyak sekolah yang mengeluh karena penumpukan buku di sekolah, sekolah tidak memiliki perpustakaan yang memadai untuk menampung buku-buku yang ada, ini harus jadi perhatian pemerintah. Dedi mengatakan permasalahan guru honorer juga harus diselesaikan, karena di sekolah-sekolah lebih banyak guru honorer dibanding guru yang berstatus PNS. Dedi berpendapat terkait zonasi belum ada keseimbangan antara sarpras dan kualitas pengajar di berbagai daerah, hal ini juga harus jadi perhatian.

Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Menjelang Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru Masehi 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, dan Sestama BMKG

Dedi mengatakan bahwa ia sering mendengar banyak orang pingsan dan meninggal dunia di jalan tol saat arus mudik dan balik. Dedi mengusulkan untuk menutup akses pembayaran di pintu tol agar tidak ada lagi kemacetan.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dedi memohon bahan raker diberikan ke anggota sehari atau dua hari sebelum rapat. Mengenai tol Cipali mohon ada kompensasi untuk Indramayu kiranya ada jalan tol yang menuju Indramayu supaya masyarakat merasakan ada kemudahan menggunakan akses. Mengenai Waduk Jatigede, yang betul saluran besar sudah ditinggikan tapi perlu pengurasan dan perlu pembangunan saluran kecil. Dedi berterima kasih Waduk Jatiegede untuk Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Namun, Dedi juga memohon penjelasan mengenai rumah susun, swadaya, PSU Perumahan, karena Dedi belum mengerti.

Solusi dan Penanganan Masalah Kependidikan – Rapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi 10 dengan Sekjen dan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dedi menuturkan bahwa diirnya ragu mengenai jumlah kekurangan guru dan dirinya mengusulkan agar pemerintah memiliki keberanian untuk menutup sekolah yang memiliki siswa sedikit.

Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2 – Komisi 10 Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri

Dedi mengatakan kalau ingin Indonesia maju, pendidikannya harus bagus, disamping kuantitas gurunya juga harus tercukupi. Dedi meminta Pemerintah harus serius dalam rangka pengangkatan PNS. Dedi berpendapat agar Pemerintah harus menghentikan pembangunan infrastruktur dahulu, seperti menghentikan pembangunan tol di Papua dan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung demi terealisasinya penyelesaian permasalahan guru honorer. Dedi mengusulkan agar KemenPAN-RB melakukan seleksi tertutup untuk pengangkatan guru honorer.

Latar Belakang

Dedi Wahidi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 113.653 suara melalui
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Dedi bertugas di Komisi 5 yang meliputi Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan. Dedi Wahidi adalah mantan Wakil Bupati Indramayu di 2005.

Pendidikan

S1, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), Cirebon (1999)

Perjalanan Politik

Kiprah Dedi Wahidi sebagai Anggota DPR-RI sudah dimulai pada periode 2009-2014. Pada saat itu Dedi lolos sebagai anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat VIII. Terpilih kembali untuk masa jabatan 2014-2019, beliau kembali menempati kursi Komisi X yang menangani bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan. .

Dedi Wahidi mengawali karir politiknya dengan aktif di GP Anshor Indramayu. Beliau menjabat sebagai Ketua GP Anshor Indramayu periode 1989-1994 setelah sebelumnya menjadi Sekretaris di tahun 1984-1989. Kemudian sepanjang 1994-1998, beliau menjabat sebagai Ketua LP Ma'arif Indramayu, sebuah bagian di dalam organisasi NU yang menangani kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan.

Di tahun 1999, Dedi Wahidi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu dan mendapat amanat sebagai Wakil Ketua DPRD.

Namun, di tahun 2000, beliau mengundurkan diri dari parlemen dan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat hingga 2005 mendampingi Bupati Irianto.

Pasca menjabat sebagai Wakil Bupati, beliau diangkat menjadi Ketua DPC PKB Indramayu hingga tahun 2006. Kemudian beliau dipercaya menjadi Ketua DPW PKB Jawa Barat 2012-2017. Beliau juga menjabat sebagai ketua PWNU Jawa Barat untuk periode 2011-2016.

Dalam kegiatan reses masa persidangan tahun 2014, Dedi Wahidi melakukan kunjungan beberapa desa dan menyatakan bahwa masyarakat yang membutuhkan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dapat menghubunginya.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Dedi menyarankan untuk menjadwal ulang rapat karena ketidaklengkapan kehadiran mitra (pemerintah), sebab butuh satu kesatuan dari semua Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga menurut Dedi lebih baik rapat ini dipending. Dedi mengusulkan agar moratorium pengangkatan CPNS dicabut, kemudian mengangkat guru dalam jumlah besar sesuai harapan Dirjen Dikdasmen. Dedi menyampaikan untuk Kemendagri, anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20%, Dedi ingin mengetahui ada berapa daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20% secara murni. Dedi meminta kepada Kemendagri untuk menyarankan kepada bupati atau walikota untuk melakukan evaluasi merger sekolah, sebab di Indramayu pernah diterapkan ini dan hasilnya bagus sekali, kekurangan guru langsung teratasi, beban biaya rehab pun terkurangi. [sumber]

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpan-RB. Dedi menyayangkan informasi yang dijabarkan pemerintah kurang lengkap khususnya terkait perencanaannya. Dedi berpendapat pendidikan merupakan segalanya dan apabila masa depan bangsa ini bagus hal itu tidak terlepas dari pendidikan yang baik. Dedi merasa pihak mitra kurang serius dalam menangani permasalahan pendidikan di Indonesia karena tiga bulan terakhir Dedi melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka sosialisasi PIP (Program Indonesia Pintar) dan Dedi mendatangi SMPN 1 Cirebon yang mana bangunannya sudah seperti cagar budaya karena didirikan pada zaman Belanda. Murid di SMP tersebut juga terlalu banyak padahal murid yang seharusnya ditampung sekolah itu berjumlah 200 murid, namun Walikota setempat meminta sekolah tersebut untuk menampung lagi 250 murid sehingga total murid di sekolah itu berjumlah 450 murid. Dedi menjelaskan bahwa keterbatasan ruang kelas mengakibatkan perpustakaan yang ada di sekolah itu dijadikan tempat belajar. Dari kasus tersebut, Dedi menyimpulkan bahwa Indonesia belum mampu mendirikan sekolah yang ideal. Dedi berpendapat seharusnya Indonesia tidak memaksakan untuk mendirikan sekolah yang ideal namun berujung gagal karena keterbatasan tenaga guru dan ruang belajar. Dedi menyarankan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas dan guru terlebih dahulu serta fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan. Dedi juga mengusulkan agar segera dilakukan Raker dengan Presiden yang membahas khusus mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Dedi merasa Indonesia semakin tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dedi pun menyarankan untuk segera diselenggarakan Rakernas oleh menteri-menteri terkait dan mengundang Kadis Provinsi, dan Gubernur yang khusus membahas pendidikan. Dedi meminta data yang real untuk Rakernas tersebut. Dedi menghimbau kepada pemerintah untuk tidak menimpangi anggaran pendidikan untuk gaji guru. Dedi juga meminta kepada Kemendagri untuk meneliti kembali mengenai daerah-daerah yang belum memenuhi standar alokasi anggaran 20% karena dikhawatirkan daerah-daerah tersebut tidak memberikan data yang real terkait alokasi dana pendidikan. Dedi menyatakan bahwa infrastruktur itu penting namun suprastruktur juga tak kalah penting.[sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Dedi mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya dijadikan landasan pelaksanaan Ujian Nasioinal (UN) namun sekarang menjadi dasar penghentian UN. Dedi memberi masukan agar menteri menentukan mekanisme kebijakannya secara internal terlebih dahulu baru kemudian diajukan ke DPR. Dedi juga mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada Panitia Kerja (Panja) UN yang menolak UN karena ditemukan siswa-siswa yang sudah belajar keras sampai ada yang kesurupan, stress, puasa senin-kamis, istigoshah untuk menghadapi UN justru mendapatkan bocoran jawaban di ruangan. Dengan demikian, Dedi menyarankan agar menteri saling menguatkan untuk memajukan pendidikan bukan berperang kekuatan untuk melakukan perubahan-perubahan. [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,Dedi menyampaikan terima kasih atas jawaban Mendikbud terhadap pertanyaan Komisi 10 pada rapat sebelumnya. Dedi mengusulkan pos untuk peralatan pendidikan diturunkan karena pola revitalisasi desa adat cakupannya luas sehingga anggaran untuk desa adat menjadi Rp50 Miliar. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dedi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pemuda, narkoba begitu marak dan meluas. Ia mengusulkan agar memperbanyak pelatihan, kewirausahaan, kepemimpinan, dan program latihan bela negara. Ia mengapresiasi Menpora mengharumkan nama bangsa ke kancah olimpiade. Dalam Asian Games mendatang, Dedi meminta hal ini harus jadi momentum untuk mencari bibit dan melatih serta memberi support kepada atlet agar tampil lebih baik. Kemudian, ia menanyakan target kemenangan pada ajang Asian Games mendatang. Ia menyinggung masalah PSSI dan lapangan desa. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Kemenristekdikti RI, Dedi mengatakan bahwa antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar negeri dapat dibantu RKP selain itu juga sama dengan swasta.Dedi merasa senang karena saat ini sekolah negeri dan swasta sama-sama dibantu. Dedi mengatakn bahwa bantuan Perpustakaan dan Laboratorium periode terakhir Uang Sumbangan Pendidikan (USP) bukan hanya untuk negeri, melainkan juga untuk swasta.Dedi mengatakan bahwa perlahan-lahan tetapi pasti PTS akan mendapatkan perhatian yang lumayan serius sampai terakhir Rp300 miliar, padahal tahun kemarin sama sekali tidak mendapat bantuan.Dedi mengatakan bahwa ia merupakan salah satu kader ormas yang baru tumbuh pendidikan tingginya sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah. Ia juga mengatakn bahwa banyak yang kuliah merupakan anak-anak yang ada di forum ini juga. Tahun kemarin, ia terpaksa menerima anggaran yang diberikan sebesar Rp50 Triliun. Padahal, ia prihatin jika hanya menerima anggaran Rp50 triliun. Namun, sekarang jadi malah turun menjadi Rp40 Triliun.Dedi menerima jika hanya dianggarkan Rp20 triliun. Namun, ia juga memprotes dan memohon untuk dinaikkan. Ia bersyukur kalau bisa sama seperti periode kemarin yang ia rasakan bantuan hibah PTS bahkan sampai Rp300 miliar.Dedi merasa di dapilnya masih jarang, terutama di Jawa Barat perguruan tinggi negeri tersebut bahkan dapat dihitung dengan jari kecuali di Indramayu, yaitu Politeknik Kuningan, Majalengka. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Dedi menerangkan bahwa ada keluhan mengenai penetapan libur bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri yang dirasa kurang efektif. [sumber]

Program Indonesia Pintar

26 Mei 2016 - Mengenai wacana wajib belajar 12 tahun, Dedi meminta penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah sejauh mana wajib belajar 9 tahun diterapkan karena masih ditemui adanya murid pesantren salaf tidak mengikuti Ujian Nasional (UN). Menjawab soal perlakuan pegawai bank yang kurang mengenakan, karena sebelum adanya Program indonesia Pintar (PIP) karyawan bank tersebut sudah pulang larut. Menurut Dedi, Presiden sekarang tidak sejalan dengan bupati dan gubernur karena mempunyai visi misi utama berbeda. Dedi juga protes jika anggaran pendidikan dikurangi lagi, yang sebelumnya dana untuk pendidikan hanya 20 persen. Ia juga meminta Kemdikbud untuk membedakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara SMA dan SMK jangan disamakan karena di lapangan akan berbeda. Dedi minta penjelasan soal tanggung jawab sarana prasarana olahraga tiap sekolah. [sumber]

27 Mei 2015 - Dedi tanya ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud) strategi yang disiapkan kementerian untuk membuat 3,7 juta anak-anak diluar sekolah untuk bisa kembali ke sekolah. Dedi juga tanya ke Sekjen Kemdikbud kenapa pencairan dana Program Indonesia Pintar dilakukan melalui bank dan bukan melalui kantor-kantor pos karena Dedi menilai akan banyak dana yang hangus jika melalui bank. (sumber)

Anggaran dan Rencana Kerja Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Dedi mengatakan bahwa antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar negeri dapat dibantu dibantu RKP selain itu juga sama dengan swasta. Dedi merasa senang karena saat ini sekolah negeri dan swasta sama-sama dibantu. Dedi mengatakan bahwa bantuan Perpustakaan dan Laboratorium periode terakhir Uang Sumbangan Pendidikan (USP) bukan hanya untuk negeri, melainkan juga untuk swasta. Dedi mengatakan bahwa perlahan-lahan tetapi pasti PTS akan mendapatkan perhatian yang lumayan serius sampai terakhir Rp.300 miliar, padahal tahun kemarin sama sekali tidak mendapat bantuan. Dedi mengatakan bahwa ia merupakan salah satu kader ormas yang baru tumbuh pendidikan tingginya sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa banyak yang kuliah merupakan anak-anak yang ada di forum ini juga. Tahun kemarin, ia terpaksa menerima anggaran yang diberikan sebesar Rp.50 triliun. Padahal, ia prihatin jika hanya menerima anggaran Rp.50 triliun. Namun, sekarang jadi malah turun menjadi Rp.40 triliun.Dedi menerima jika hanya dianggarkan Rp.20 triliun. Namun, ia juga memprotes dan memohon untuk dinaikkan. Ia bersyukur kalau bisa sama seperti periode kemarin yang ia rasakan bantuan hibah PTS bahkan sampai Rp.300 miliar.Dedi merasa di dapilnya masih jarang, terutama di Jawa Barat perguruan tinggi negeri tersebut bahkan dapat dihitung dengan jari kecuali di Indramayu, yaitu Politeknik Kuningan dan Majalengka. [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Dedi menyatakan harus ada keterbukaan antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan Komisi 10 DPR-RI dan Dedi merasa sudah dua tahun tidak ada program dikti yang bisa dibawa ke dapil. Dedi melihat masih ada anggaran beasiswa PPA padahal waktu pembahasan sudah dinolkan.

Menurut Dedi, dalam pembuatan anggaran Dikti, menteri tidak boleh menurunkan anggaran bidikmisi, seharusnya kementerian memperbaiki mekanisme penyaluran bidikmisi untuk keberlangsungan proses belajar. Seharusnya hibah PTS bukannya menurun melainkan meningkat karena Kemenristekdikti berpisah dengan Kemendikbud. [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Dedi kurang suka pemisahan antara Jawa dan Luar Jawa karena menurut Dedi kita sudah fokus untuk perbaikan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Dedi mengeluh karena anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan adalah 20% dari APBN, namun pada prakteknya 15% dari APBN saja tidak pernah tercapai karena alasan anggarannya langsung diambil guru dan dosen. Dedi pernah mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) ke Komisi 10 untuk menjelaskan, tapi alasannya Menkeu macam-macam hingga alokasi untuk gaji guru dan dosen masih masuk perhitungan dari 20% APBN tersebut. Dedi mempertanyakan mengapa seolah guru-guru dan dosen-dosen kita bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). [sumber]

Potensi Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Cup 2022

22 April 2015 - Dedi minta ke Ketua MSBI untuk diyakinkan apakah Indonesia benar-benar ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kalau masak akal, Dedi mendukung. Dedi juga minta klarifikasi ke Ketua MSBI bagaimana mekanisme Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia dan berapa biayanya. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 6 April 2015 - Dedi meminta soal-soal UN yang telah digunakan agar tidak dibakar namun dapat dijadikan bank soal. Dedi mengusulkan penyaluran dana BSM bila melalui Kantor POS seluruh dana dapat diambil seluruhnya sedangkan melalui bank tidak. [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - Dedi menilai jika Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dinegerikan memang ada konsekuensi yang harus diterima. Dedi memiliki sekolah namun Dedi tidak akan serahkan sekolahnya menjadi negeri (Perguruan Tinggi Negeri, PTN). Sekolah yang dinegerikan otomatis semua asetnya menjadi milik negara. Menurut Dedi kalau mau dinegerikan harus hati-hati dan dengan sistem paket. Dedi usul tanggal 6 Juni 2015 untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015 - Dedi menekankan pentingnya latar belakang di bidang pendidikan bagi setiap kadis/pejabat tinggi di bidang pendidikan. [sumber]