Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Barat VIII
Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Indramayu
Tanggal Lahir
15/08/1957
Alamat Rumah
Kampus Hijau Kaplonganlor. RT.001/RW.001. Kaplonganlor, Karangampel, Kab. Indramayu, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Latar Belakang

Dedi Wahidi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 113.653 suara melalui
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Dedi bertugas di Komisi 5 yang meliputi Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan. Dedi Wahidi adalah mantan Wakil Bupati Indramayu di 2005.

Pendidikan

S1, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), Cirebon (1999)

Perjalanan Politik

Kiprah Dedi Wahidi sebagai Anggota DPR-RI sudah dimulai pada periode 2009-2014. Pada saat itu Dedi lolos sebagai anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat VIII. Terpilih kembali untuk masa jabatan 2014-2019, beliau kembali menempati kursi Komisi X yang menangani bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan. .

Dedi Wahidi mengawali karir politiknya dengan aktif di GP Anshor Indramayu. Beliau menjabat sebagai Ketua GP Anshor Indramayu periode 1989-1994 setelah sebelumnya menjadi Sekretaris di tahun 1984-1989. Kemudian sepanjang 1994-1998, beliau menjabat sebagai Ketua LP Ma'arif Indramayu, sebuah bagian di dalam organisasi NU yang menangani kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan.

Di tahun 1999, Dedi Wahidi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu dan mendapat amanat sebagai Wakil Ketua DPRD.

Namun, di tahun 2000, beliau mengundurkan diri dari parlemen dan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat hingga 2005 mendampingi Bupati Irianto.

Pasca menjabat sebagai Wakil Bupati, beliau diangkat menjadi Ketua DPC PKB Indramayu hingga tahun 2006. Kemudian beliau dipercaya menjadi Ketua DPW PKB Jawa Barat 2012-2017. Beliau juga menjabat sebagai ketua PWNU Jawa Barat untuk periode 2011-2016.

Dalam kegiatan reses masa persidangan tahun 2014, Dedi Wahidi melakukan kunjungan beberapa desa dan menyatakan bahwa masyarakat yang membutuhkan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dapat menghubunginya.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Dedi menyarankan untuk menjadwal ulang rapat karena ketidaklengkapan kehadiran mitra (pemerintah), sebab butuh satu kesatuan dari semua Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga menurut Dedi lebih baik rapat ini dipending. Dedi mengusulkan agar moratorium pengangkatan CPNS dicabut, kemudian mengangkat guru dalam jumlah besar sesuai harapan Dirjen Dikdasmen. Dedi menyampaikan untuk Kemendagri, anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20%, Dedi ingin mengetahui ada berapa daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20% secara murni. Dedi meminta kepada Kemendagri untuk menyarankan kepada bupati atau walikota untuk melakukan evaluasi merger sekolah, sebab di Indramayu pernah diterapkan ini dan hasilnya bagus sekali, kekurangan guru langsung teratasi, beban biaya rehab pun terkurangi. [sumber]

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpan-RB. Dedi menyayangkan informasi yang dijabarkan pemerintah kurang lengkap khususnya terkait perencanaannya. Dedi berpendapat pendidikan merupakan segalanya dan apabila masa depan bangsa ini bagus hal itu tidak terlepas dari pendidikan yang baik. Dedi merasa pihak mitra kurang serius dalam menangani permasalahan pendidikan di Indonesia karena tiga bulan terakhir Dedi melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka sosialisasi PIP (Program Indonesia Pintar) dan Dedi mendatangi SMPN 1 Cirebon yang mana bangunannya sudah seperti cagar budaya karena didirikan pada zaman Belanda. Murid di SMP tersebut juga terlalu banyak padahal murid yang seharusnya ditampung sekolah itu berjumlah 200 murid, namun Walikota setempat meminta sekolah tersebut untuk menampung lagi 250 murid sehingga total murid di sekolah itu berjumlah 450 murid. Dedi menjelaskan bahwa keterbatasan ruang kelas mengakibatkan perpustakaan yang ada di sekolah itu dijadikan tempat belajar. Dari kasus tersebut, Dedi menyimpulkan bahwa Indonesia belum mampu mendirikan sekolah yang ideal. Dedi berpendapat seharusnya Indonesia tidak memaksakan untuk mendirikan sekolah yang ideal namun berujung gagal karena keterbatasan tenaga guru dan ruang belajar. Dedi menyarankan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas dan guru terlebih dahulu serta fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan. Dedi juga mengusulkan agar segera dilakukan Raker dengan Presiden yang membahas khusus mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Dedi merasa Indonesia semakin tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dedi pun menyarankan untuk segera diselenggarakan Rakernas oleh menteri-menteri terkait dan mengundang Kadis Provinsi, dan Gubernur yang khusus membahas pendidikan. Dedi meminta data yang real untuk Rakernas tersebut. Dedi menghimbau kepada pemerintah untuk tidak menimpangi anggaran pendidikan untuk gaji guru. Dedi juga meminta kepada Kemendagri untuk meneliti kembali mengenai daerah-daerah yang belum memenuhi standar alokasi anggaran 20% karena dikhawatirkan daerah-daerah tersebut tidak memberikan data yang real terkait alokasi dana pendidikan. Dedi menyatakan bahwa infrastruktur itu penting namun suprastruktur juga tak kalah penting.[sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Dedi mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya dijadikan landasan pelaksanaan Ujian Nasioinal (UN) namun sekarang menjadi dasar penghentian UN. Dedi memberi masukan agar menteri menentukan mekanisme kebijakannya secara internal terlebih dahulu baru kemudian diajukan ke DPR. Dedi juga mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada Panitia Kerja (Panja) UN yang menolak UN karena ditemukan siswa-siswa yang sudah belajar keras sampai ada yang kesurupan, stress, puasa senin-kamis, istigoshah untuk menghadapi UN justru mendapatkan bocoran jawaban di ruangan. Dengan demikian, Dedi menyarankan agar menteri saling menguatkan untuk memajukan pendidikan bukan berperang kekuatan untuk melakukan perubahan-perubahan. [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,Dedi menyampaikan terima kasih atas jawaban Mendikbud terhadap pertanyaan Komisi 10 pada rapat sebelumnya. Dedi mengusulkan pos untuk peralatan pendidikan diturunkan karena pola revitalisasi desa adat cakupannya luas sehingga anggaran untuk desa adat menjadi Rp50 Miliar. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dedi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pemuda, narkoba begitu marak dan meluas. Ia mengusulkan agar memperbanyak pelatihan, kewirausahaan, kepemimpinan, dan program latihan bela negara. Ia mengapresiasi Menpora mengharumkan nama bangsa ke kancah olimpiade. Dalam Asian Games mendatang, Dedi meminta hal ini harus jadi momentum untuk mencari bibit dan melatih serta memberi support kepada atlet agar tampil lebih baik. Kemudian, ia menanyakan target kemenangan pada ajang Asian Games mendatang. Ia menyinggung masalah PSSI dan lapangan desa. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Kemenristekdikti RI, Dedi mengatakan bahwa antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar negeri dapat dibantu RKP selain itu juga sama dengan swasta.Dedi merasa senang karena saat ini sekolah negeri dan swasta sama-sama dibantu. Dedi mengatakn bahwa bantuan Perpustakaan dan Laboratorium periode terakhir Uang Sumbangan Pendidikan (USP) bukan hanya untuk negeri, melainkan juga untuk swasta.Dedi mengatakan bahwa perlahan-lahan tetapi pasti PTS akan mendapatkan perhatian yang lumayan serius sampai terakhir Rp300 miliar, padahal tahun kemarin sama sekali tidak mendapat bantuan.Dedi mengatakan bahwa ia merupakan salah satu kader ormas yang baru tumbuh pendidikan tingginya sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah. Ia juga mengatakn bahwa banyak yang kuliah merupakan anak-anak yang ada di forum ini juga. Tahun kemarin, ia terpaksa menerima anggaran yang diberikan sebesar Rp50 Triliun. Padahal, ia prihatin jika hanya menerima anggaran Rp50 triliun. Namun, sekarang jadi malah turun menjadi Rp40 Triliun.Dedi menerima jika hanya dianggarkan Rp20 triliun. Namun, ia juga memprotes dan memohon untuk dinaikkan. Ia bersyukur kalau bisa sama seperti periode kemarin yang ia rasakan bantuan hibah PTS bahkan sampai Rp300 miliar.Dedi merasa di dapilnya masih jarang, terutama di Jawa Barat perguruan tinggi negeri tersebut bahkan dapat dihitung dengan jari kecuali di Indramayu, yaitu Politeknik Kuningan, Majalengka. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Dedi menerangkan bahwa ada keluhan mengenai penetapan libur bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri yang dirasa kurang efektif. [sumber]

Program Indonesia Pintar

26 Mei 2016 - Mengenai wacana wajib belajar 12 tahun, Dedi meminta penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah sejauh mana wajib belajar 9 tahun diterapkan karena masih ditemui adanya murid pesantren salaf tidak mengikuti Ujian Nasional (UN). Menjawab soal perlakuan pegawai bank yang kurang mengenakan, karena sebelum adanya Program indonesia Pintar (PIP) karyawan bank tersebut sudah pulang larut. Menurut Dedi, Presiden sekarang tidak sejalan dengan bupati dan gubernur karena mempunyai visi misi utama berbeda. Dedi juga protes jika anggaran pendidikan dikurangi lagi, yang sebelumnya dana untuk pendidikan hanya 20 persen. Ia juga meminta Kemdikbud untuk membedakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara SMA dan SMK jangan disamakan karena di lapangan akan berbeda. Dedi minta penjelasan soal tanggung jawab sarana prasarana olahraga tiap sekolah. [sumber]

27 Mei 2015 - Dedi tanya ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud) strategi yang disiapkan kementerian untuk membuat 3,7 juta anak-anak diluar sekolah untuk bisa kembali ke sekolah. Dedi juga tanya ke Sekjen Kemdikbud kenapa pencairan dana Program Indonesia Pintar dilakukan melalui bank dan bukan melalui kantor-kantor pos karena Dedi menilai akan banyak dana yang hangus jika melalui bank. (sumber)

Anggaran dan Rencana Kerja Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Dedi mengatakan bahwa antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar negeri dapat dibantu dibantu RKP selain itu juga sama dengan swasta. Dedi merasa senang karena saat ini sekolah negeri dan swasta sama-sama dibantu. Dedi mengatakan bahwa bantuan Perpustakaan dan Laboratorium periode terakhir Uang Sumbangan Pendidikan (USP) bukan hanya untuk negeri, melainkan juga untuk swasta. Dedi mengatakan bahwa perlahan-lahan tetapi pasti PTS akan mendapatkan perhatian yang lumayan serius sampai terakhir Rp.300 miliar, padahal tahun kemarin sama sekali tidak mendapat bantuan. Dedi mengatakan bahwa ia merupakan salah satu kader ormas yang baru tumbuh pendidikan tingginya sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa banyak yang kuliah merupakan anak-anak yang ada di forum ini juga. Tahun kemarin, ia terpaksa menerima anggaran yang diberikan sebesar Rp.50 triliun. Padahal, ia prihatin jika hanya menerima anggaran Rp.50 triliun. Namun, sekarang jadi malah turun menjadi Rp.40 triliun.Dedi menerima jika hanya dianggarkan Rp.20 triliun. Namun, ia juga memprotes dan memohon untuk dinaikkan. Ia bersyukur kalau bisa sama seperti periode kemarin yang ia rasakan bantuan hibah PTS bahkan sampai Rp.300 miliar.Dedi merasa di dapilnya masih jarang, terutama di Jawa Barat perguruan tinggi negeri tersebut bahkan dapat dihitung dengan jari kecuali di Indramayu, yaitu Politeknik Kuningan dan Majalengka. [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Dedi menyatakan harus ada keterbukaan antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan Komisi 10 DPR-RI dan Dedi merasa sudah dua tahun tidak ada program dikti yang bisa dibawa ke dapil. Dedi melihat masih ada anggaran beasiswa PPA padahal waktu pembahasan sudah dinolkan.

Menurut Dedi, dalam pembuatan anggaran Dikti, menteri tidak boleh menurunkan anggaran bidikmisi, seharusnya kementerian memperbaiki mekanisme penyaluran bidikmisi untuk keberlangsungan proses belajar. Seharusnya hibah PTS bukannya menurun melainkan meningkat karena Kemenristekdikti berpisah dengan Kemendikbud. [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Dedi kurang suka pemisahan antara Jawa dan Luar Jawa karena menurut Dedi kita sudah fokus untuk perbaikan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Dedi mengeluh karena anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan adalah 20% dari APBN, namun pada prakteknya 15% dari APBN saja tidak pernah tercapai karena alasan anggarannya langsung diambil guru dan dosen. Dedi pernah mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) ke Komisi 10 untuk menjelaskan, tapi alasannya Menkeu macam-macam hingga alokasi untuk gaji guru dan dosen masih masuk perhitungan dari 20% APBN tersebut. Dedi mempertanyakan mengapa seolah guru-guru dan dosen-dosen kita bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). [sumber]

Potensi Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Cup 2022

22 April 2015 - Dedi minta ke Ketua MSBI untuk diyakinkan apakah Indonesia benar-benar ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kalau masak akal, Dedi mendukung. Dedi juga minta klarifikasi ke Ketua MSBI bagaimana mekanisme Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia dan berapa biayanya. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 6 April 2015 - Dedi meminta soal-soal UN yang telah digunakan agar tidak dibakar namun dapat dijadikan bank soal. Dedi mengusulkan penyaluran dana BSM bila melalui Kantor POS seluruh dana dapat diambil seluruhnya sedangkan melalui bank tidak. [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - Dedi menilai jika Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dinegerikan memang ada konsekuensi yang harus diterima. Dedi memiliki sekolah namun Dedi tidak akan serahkan sekolahnya menjadi negeri (Perguruan Tinggi Negeri, PTN). Sekolah yang dinegerikan otomatis semua asetnya menjadi milik negara. Menurut Dedi kalau mau dinegerikan harus hati-hati dan dengan sistem paket. Dedi usul tanggal 6 Juni 2015 untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015 - Dedi menekankan pentingnya latar belakang di bidang pendidikan bagi setiap kadis/pejabat tinggi di bidang pendidikan. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Indramayu
Tanggal Lahir
15/08/1957
Alamat Rumah
Kampus Hijau Kaplonganlor. RT.001/RW.001. Kaplonganlor, Karangampel, Kab. Indramayu, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan