Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Barat IX
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumedang
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Dusun 03 RT 001/010 Ciborelang, Jatiwangi, Kab. Majalengka, Jawa Barat
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi

Latar Belakang

KH. Maman Imanulhaq Faqih adalah Pengasuh Ponpes Al-Mizan Lahir di Sumedang 8 Desember 1972.

September-Oktober 2004 berkujung ke USA, sebagai peserta program Inter-religios Dialogue Ohio University.

Sekarang suami dari Mbak Upik dengan anak; Fahma, Hablie, Ghaitsa, ini mengasuh Pesantren Al-Mizan, mengembangkan pengajian Dzikir Sholawat, Program OutBond (Pesantren Alam) serta Pesantren Budaya dengan Komunitas Gamelan Sholawat “Qi Buyut” sebagai maskotnya.

Pada masa kerja 2014-2019 Maman bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pada Pilkada Serentak 2018, Maman maju mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Majalengka. Maman akan digantikan oleh Lilis Santika.

Pendidikan

Ma’had Baitul Arqom, Bandung Selatan

Pondok Pesantren Al Mizan Majalengka

Perjalanan Politik

Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua LDNU

Visi & Misi

VISI

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, toleran dan berpijak kepada nilai religiusitas & kearifan-kearifan lokal.

MISI

1. Pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Penghentian segala bentuk kekerasan atas nama suku, ras, dan agama terhadap siapapun terutama anak, perempuan, dan kelompok minoritas.

3. Perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama.

4. Mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang bersikap serta berkultur terbuka dan toleran dengan menjunjung tinggi nilai religiusitas, kemanusiaan, dan kesetaraan.

5. Memperjuangkan dan melestarikan ideologi Islam Ahlussunah Wal Jama’ah demi terwujudnya Islam Rahmatan Lil Alamin dengan prinsip dakwah damai dan toleran anti kekerasan.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penyandang Disabilitas

16 Maret 2016 - Maman berharap ketentuan dalam RUU Disabilitas dapat mendorong negara untuk hadir mendukung penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari negara. Selanjutnya disampaikan oleh Maman bahwa Fraksi PKB menyetujui RUU Disabilitas dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua. [sumber]

RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

23 Juni 2015 - Maman memahami ada pro dan kontra seputar Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) ini. Maman menghimbau untuk memahami bahwa peran anggota dewan hanya sebagai ‘penyaring aspirasi’. Maman menilai rancangan peraturan tata-cara pengusulan Program Dana Aspirasi ini sangat penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Fraksi PKB menyetujui rancangan Program Dana Aspirasi untuk disahkan di Sidang Paripurna. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Maman menilai RUU Larangan Minuman Beralkohol ini dapat mengurangi maraknya korban akibat minuman beralkohol. Fraksi PKB mengusulkan agar namanya dirubah menjadi RUU Minuman Beralkohol. Maman menambahkan saran untuk diadakannya satu tahapan sebelum adanya pelanggaran total, tentunya dengan berbagai proses pembuktian. Mewakili Fraksi PKB, Maman minta RUU ini dikaji lebih lanjut sesuai dengan prosedur. [sumber]

Tanggapan

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Maman meminta pembentukan BPKH dipepercepat, jangan sampai kalah dengan Malaysia. Maman menambahkan bahwa sertifikasi guru tidak perlu pengawasan, hitung-hitung sebagai penghargaan dari Pemerintah. Menurutnya panja inpassing dan sertifikasi akan berjalan secepatnya. Terkait dengan Guru PAI di Sekolah Umum, Maman mengharapkan Kemenag dapat bekerja sama dengan Kemendikbud. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Menurut Maman, sudah menjadi karakter bangsa kita yang reaktif dalam menanggapi masalah. Maman menilai diperlukan kajian yang mendalam karena persoalan ini akan terus berlanjut jadi kajian perlu menghasilkan solusi terhadap permasalahan penyelenggaran ibadah umrah karena banyak jamaahnya. [sumber]

Strategi Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Rektor IAIN Ambon, dan Rektor IAIN Surakarta, Maman berpendapat bahwa perlunya pendis terkait pembagian anggaran untuk lakukan pemerataan. Birokrasi, lanjut Maman, terkendala pada SDM dan kualitas Kemenag yang terlihat pada posisi tidak mau atau tidak mampu. Ia menanyakan untuk para rektor, dapat beralih ke Menristekdikti. Maman juga menyatakan soal validasi data, selalu ada double data pada kementerian. Penelitian khusus, lanjut Maman, tentang pentingnya PTKIN di wilayah timur harus ditingkatkan. Maman merasa perlunya Pendis terkait pembagian anggaran untuk lakukan pemerataan.[sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Maman mengatakan gerak kementerian harus selaras antara pusat dan darerah dengan money follow program. Menurut Maman, adil bukan sama rata tapi memberikan anggaran ke daerah sesuai kebutuhannya. Maman memberi saran kepada Sekjen tentang pembinaan terhadap aparatur Kemenag harus benar-benar sampai bawah, jangan hanya di pusat. Maman mengatakan dalam penyusunan program prioritas tidak bisa disamakan untuk semua provinsi harus dilihat geografinya.Berdasarkan data, Maman memaparkan dari seluruh survey Jawa Baratlah yang paling banyak melakukan intoleransi. Maman menyarankan hal ini harus diprioritaskan, jangan disamakan dengan daerah yang adem ayem seperti Sulawesi Utara. Maman menanyakan apa pertimbangan yang menjadi dasar distribusi KUA. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

24 Juni 2016 - Untuk Menteri Agama (Menag), Maman menyampaikan bahwa di bawah Kemenag masih banyak yang tidak bisa mengerti toleransi. Tentang itu, Maman mencontohkan bahwa ada yang mempertanyakan asal-usul agama malah dihukum pidana. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

24 Juni 2016 - Maman menyuarakan kepada Mitra Kerja bahwa hal yang berhubungan dengan hajat masyarakat tidak perlu dipotong. Maman meminta koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikuatkan kembali. [sumber]

5 Februari 2015 - Maman tidak setuju dengan penamaan Direktorat Pengurusan Orang Cacat. Maman meminta Kemensos untuk merevisi target penurunan angka kemiskinan yang dibuat di 2014 yaitu dari 28.2 juta menjadi 20.5 juta. [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

16 Juni 2016 - Maman melihat hampir semua kementerian menyerah dan tidak ada pertahanan dengan pemotongan anggaran. Maman juga tidak melihat program mana yang menjadi prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA). Dalam rapat ini, Maman fokus pada program penanggulangan kasus anak dan perempuan oleh KemenPP-PA. Maman ingin penanggulangan perempuan dan anak diperhatikan dari hulu dan hilirnya oleh KemenPP-PA. Maman juga berkomentar bahwa penguatan pada Polri dalam penanganan kasus perempuan dan anak, belum spesifik. Padahal menurut Maman, seharusnya Kepolisian berpihak pada korban. Terkait hal itu, Maman mempertanyakan apa strategi SesmenPP-PA untuk menguatkan peran Polri dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberpihakan Polri, juga dinilai perlu dikonfirmasi oleh KemenPP-PA. [sumber]

13 Juni 2016 - Maman menanyakan, sampai sejauh mana kota layak anak berkembang serta ada enam aspek dalam penghapusan kekerasan seksual maka strategi apa yang dilakukan umtuk perubahan mindset. [sumber]

Pemalsuan Tanda Tangan oleh Setya Novanto

25 Februari 2016 - (TRIBUNNEWS.COM) JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maman Imanulhaq mengungkapkan pihaknya bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Setya Novanto tanpa melalui proses aduan.

Hal itu dapat dilakukan bila kasus tersebut telah mencuat ke publik.

"Kami berangkat dari aduan dulu. Itu bisa langsung maupun dari media sosial dan pimpinan yang putusan apakah dugaan pemalsuan itu bisa dilanjutkan atau tidak," kata Maman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Menurut Maman, suatu laporan akan dibahas dalam rapat pimpinan MKD.

Rapim MKD akan memutuskan apakah laporan itu diteruskan atau tidak.

"Bisa bergerak sendiri tergantung pimpinan. Nanti rapim lalu menilai dibahas atau tidak," ujarnya.

Ia menjelaskan MKD akan melihat siapa yang memalsukan tanda tangan karena ingin memahami apakah itu dilakukan atas perintah Novanto atau inisiatif Tenaga Ahli yang bersangkutan.

"Kami akan melihat siapa yang memalsukan tandatangan itu, siapa tahu Pak Novanto enggak tahu lalu TA kreatif tandatangan untuk setahun. MKD enggak bisa masuk kesana. Tapi MKD bisa masuk kalau itu tekanan publik dan itu perintah Novanto,kami gerak," ujar Politikus PKB itu. [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Maman menyatakan bahwa tidak bisa membandingkan pendidikan umum dan Islam karena perbedaan anggaran yang sangat signifikan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Maman juga mempertanyakan soal pendidikan agama di Madrasah yang diabaikan, sistematik untuk meningkatkan kualitas guru di Madrasah dan dosen, cara untuk meningkatkan iklim dan kualitas pengajar di pendidikan islam, serta sejauh mana tingkat kelembagaan institute berbagi pengalaman dengan lembaga lain. Kemajuan sebuah negara berada dalam bidang pendidikannya, tetapi kemajuan itu tidak akan terjadi bila tidak ada koordinasi antaran pendidikan islam dan pendidikan tinggi. Maman juga menanyakan soal argumentasi yang kuat dalam pembuatan prodi umum di UIN untuk mencegah hal yang sama di Madrasah. [sumber]

Evaluasi Kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

28 Desember 2015 - (TEMPO.CO) - Rencana Presiden Joko Widodo merombak kabinet dengan jalan reshuffle disambut oleh partai-partai politik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq mengatakan presiden memang perlu melakukan reformasi birokrasi.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR, Maman memandang Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise tak layak dipertahankan sebagai menteri.

Maman menilai Yohana tidak punya kompetensi dalam bidang perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, wawasan dan kemampuan menteri Yohana amat minim. “Kebijakannya kalah sama Komnas Anak, padahal dia menteri,” ujar Maman, Senin, 28 Desember 2015.

Meski demikian, kata Maman, PKB menyerahkan semua keputusan soal reshuffle kepada Presiden Joko Widodo. Dia mendukung menteri-menteri biang kegaduhan diganti saja. “Seperti yang disuarakan teman-teman PDIP,” kata dia. (sumber)

Sikap Wakil Ketua DPR Mensomasi Imam Masjid di New York

7 September 2015 - (KOMPAS.com) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk tidak mengajukan somasi terhadap imam masjid New York, Shamsi Ali. Fadli Zon mengancam akan mengajukan somasi, jika Shamsi Ali tidak meralat pernyataannya terkait kehadiran pimpinan DPR dalam kampanye yang digelar oleh salah satu bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

"Mohon maaflah Pak Fadli Zon, jangan menyomasi Pak Shamsi. Masyarakat juga tahu kok kredibilitas Pak Shamsi," ujar Maman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Maman menilai, kritikan yang disampaikan oleh Shamsi merupakan hal yang wajar. Menurut dia, seharusnya Fadli Zon menerima kritikan tersebut mengingat posisi Shamsi sebagai tokoh agama di New York yang memiliki kredibilitas baik sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia.

"Kita juga sudah terwakili dengan pernyataan Pak Shamsi yang mewakili Islam moderat, Islam yang selalu menjadikan perbedaan itu sunatullah," kata politisi PKB tersebut.

Secara terpisah, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sarifuddin Sudding mengatakan, pihaknya berencana memanggil Shamsi Ali sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus tersebut.

"Kemungkinan, imam masjid, Pak Shamsi, akan kami beri undangan untuk memberikan keterangan supaya clear dan pahamlah masalah ini," ujar Sarifuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Sebelumnya, Fadli Zon menganggap kritikan yang dilayangkan salah satu tokoh Indonesia di New York, Shamsi Ali, terkait pertemuannya dengan Donald Trump, dinilai mengandung sejumlah fitnah. Fadli Zon mengancam bahwa ia akan melayangkan somasi terkait hal ini. (Baca: Diancam Disomasi Fadli Zon, Ini Komentar Shamsi Ali Imam Masjid New York) (sumber)

Pengelolaan Haji dan Umroh

27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Maman menanyakan apakah ada data inventarisasi terkait penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan sejauh manakah orang-orang di Arab Saudi melakukan persekongkolan dengan orang-orang kita. Maman mengatakan bahwa kami dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap mempercepat prosesnya tiga bulan, apakah Kemenag juga siap memberlakukan hal tersebut. Yang ingin Maman tanyakan adalah, apakah Menteri Agama ini tidak mampu atau tidak mau. Selain itu, Maman juga menanyakan terkait pembatasan seseorang untuk ikut ibadah haji, apakah perlu dimasukkan ke dalam RUU. Maman juga menanyakan apakah ada pidana atau sanksi bagi pemalsu identitas. Maman meminta agar tahapan mendaftar haji agar dibuatkan animasinya untuk lebih interaktif. Terakhir Maman meminta agar dijelaskan terkait singkatan-singkatan yang disebutkan oleh Pak Anggito Abimanyu. [sumber]

Pengelolaan Haji dan Panja Haji

26 Agustus 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR-RI dengan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), Maman menanyakan kepada Persis dan Muhammadiyah, apakah mereka hanya melakukan ritual manasik haji atau ada aspek lainnya yang dilakukan,selain itu, Maman juga mempertanyakan sampai sejauh mana KBIH memberikan pemahaman agar pluralitas dapat ditanggapi dengan bijaksana, padahal banyak dari mereka yang masih nakal. Maman mengatakan bahwa semua hal yang menyangkut ibadah haji, masih jauh dari harapan yang semestinya. Maman menegaskan bahwa badan baru yang akan dibentuk ini akan lahir dari RUU, bukan dari UU yang sudah ada dan dibuat. Oleh karena itu, kami para anggota Komisi 8 meminta pendapat dari para ormas mengenai badan tersebut. Maman mengatakan kepada biro perjalanan yang nakal, perlu adanya registrasi dan validasi. [sumber]

Posisi Tawar Indonesia vs. Arab Saudi

21 Agustus 2015 - (Kompas.com) - Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq menilai, masih adanya calon jemaah haji yang belum mengantongi visa menunjukkan posisi tawar Indonesia di mata pemerintah Arab Saudi masih rendah. Pemerintah seharusnya dapat segera turun tangan guna menyelesaikan persoalan ini.

"Ini menunjukkan daya tawar pemerintah terhadap otoritas Arab Saudi masih lemah. Meski ada penerapan sistem visa baru dari pemerintah Arab Saudi, hal ini seharusnya dapat diantisipasi," kata Maman dalam keterangannya, Jumat (21/8/2015).

Ia menambahkan, salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dapat dimulai dengan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Luar Negeri. Sebab, sejak awal kementerian yang bertugas untuk meningkatkan fungsi diplomasi merupakan Kementerian Luar Negeri. Sementara, Kementerian Agama bertugas mengenai persoalan teknisnya.

"Haji tak hanya sebatas persoalan teknis, tapi menyangkut soal kebijakan politik luar negeri. Kita ini terkesan diremehkan oleh Pemerintah Arab Saudi soal urusan haji," ucapnya.

Sebelumnya, 41 jemaah haji asal NTB dikabarkan batal berangkat lantaran hingga hari keberangkatan, mereka belum menerima visa haji yang diterbitkan Kedutaan Arab Saudi. Hal senada juga dialami 31 jemaah haji asal Surabaya. (sumber)

Calon Pimpinan Baznas

6 Juli 2015 - (ANTARA News) - Maman Immanulhaq mengatakan sejumlah nama calon pimpinan Badan Amil Zakat yang diajukan ke parlemen masih di bawah standar kelayakan sehingga yang diusulkan itu perlu dievaluasi oleh panitia seleksi.

"Kami ingin mengevaluasi, baik orangnya maupun metodenya," kata Maman di Jakarta, Senin.

Calon pimpinan Baznas, kata dia, harus memiliki kompetensi dalam ilmu fikih zakat, mengerti manajemen dan mampu melakukan spesialisasi zakat.

Menurut politisi PKB ini, baru sebagian yang memahami fikih zakat dari total delapan nama yang telah diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR.

Sejumlah nama yang kompeten itu seperti tokoh Nahdhatul Ulama Masdar Farid Masudi, mantan Direktur Utama Bank Muamalat Zainulbahar Noor dan aktivis Muhammadiyah Irsyadul Halim.

Sementara calon yang memahami ilmu manajemen hanya mantan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo. Sementara yang lainnya belum berkompeten termasuk mantan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mundzir Suparta.

Adanya calon yang di bawah standar, kata Maman, sebagai contoh minat masyarakat kepada Baznas tergolong kecil.

Maka dari itu, PKB mengusulkan agar Baznas memperkuat institusinya agar lebih profesional. Terlebih para pimpinan Baznas ini tidak memperoleh gaji sehingga kinerjanya kurang maksimal.

Seperti diberitakan, delapan nama dari berbagai latar belakang akan menjadi pimpinan BAZNAS periode 2015-2019 menggantikan anggota sebelumnya.

Kedelapan nama tersebut berasal dari unsur masyarakat mulai dari mantan menteri, tokoh ormas, praktisi zakat hingga dai.

Di antara nama-nama itu ialah mantan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, mantan Direktur Utama Bank Muamalat Zainulbahar Noor dan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mundzir Suparta.

Selanjutnya, ada tokoh Nahdlatul Ulama Masdar Farid Masudi, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Ahmad Satori Ismail, praktisi perbankan syariah Emmy Hamidiyah, aktivis Muhammadiyah Irsyadul Halim dan praktisi zakat Nana Mintarti. (sumber)

Fatwa ISIS

1 Juli 2015 - (Inilah.com) - Maman Imanulhaq menilai, fatwa kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang meminta anggotanya untuk berjihad di bulan Ramadan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sebab dalam jihad yang digaungkan oleh ISIS sangat erat dengan kekerasan dan itu tidak dibenarkan oleh agama Islam.

"Fatwa jihad ISIS tidak sesuai dengan nilai nilai Islam. Nilai agama seharusnya mengacu pada nilai yang penuh kasih, toleran dan transformatif. ISIS mengajarkan kebencian dan kekerasan atas nama agama," ujar Maman di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Menurutnya, Islam adalah agama yang rahmatan fil alamin atau penuh rahmat dan memberi kesejahteraan dan bukan agama kekerasan. Sehingga jihad yang ISIS lakukan sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Maman mengatakan, jihad ala ISIS itu mempunyai perspektif yang sempit, anti perbedaan, bahkan anti dialog. Hal itu tidak sesuai dengan akidah Islam sebagai agama yang damai dan penuh berkah.

Sehingga tindakan ISIS adalah propaganda negatif yang hanya akan menimbulkan keresahan. "Fatwa semacam itu sangat bahaya bagi masa depan kemanusiaan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi ini," katanya.

Untuk itu, DPR meminta kepada Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan seluruh masyarakat Indonesia tetap dan terus mewaspadai adanya fatwa jihad ISIS selama bulan Ramadan.

Meski ISIS sendiri tidak berada di Indonesia, tapi terbukti sudah cukup banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang termakan bujuk rayu untuk bergabung dengan ISIS di Suriah

"Jangan sampai lengah. ISIS memiliki jaringan yang luar biasa. Mereka juga bisa menggunakan dunia maya untuk melancarkan propagandanya. Marilah kita bersama-sama mengawal bulan suci Ramadan ini agar tidak dinodai oleh aksi-aksi radikalisme atau terorisme," kata Maman.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan adanya fatwa jihad ISIS. Menurut Kapolda, fatwa itu
diungkapkan oleh juru bicara ISIS, Abu Muhamad Adnani, 23 Juni meneruskan pesan dari amirnya Abu Umar Al Bhagdadi.

Atas dasar itu, jajaran kepolisian telah memantau dan memetakan peta ISIS di kawasan Jabodetabek, serta siap melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang akan melakukan kegiatan ISIS itu. (sumber)

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Maman menyoroti kisah seorang kepala Madrasah yang harus menjual motornya untuk biayai ujian sekolah. Maman bertanya ke Kementerian Agama (Kemenag), sampai sejauh mana Kemenag melayani kebutuhan internalnya. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Maman tegaskan kembali bahwa kita butuh karakter kerja keras. Jangan betah jadi orang miskin dan jangan jual kemiskinan. [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Maman sangat tertarik dengan perubahan mindset tentang pendidikan dan kesehatan. Maman minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) bagaimana cara mendaftar orang yang seharusnya menjadi peserta PKH. [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Maman saran ide untuk mengadakan integrasi data bencana untuk daerah yang memiliki potensi bencana yang serupa. [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Maman menilai dirjen-dirjen gagal melihat agama sebagai sesuatu yang dinamis dan roh dari transformasi perdamaian. Maman menilai kinerja dari dirjen-dirjen tidak optimal dan tidak menghasilkan terobosan yang signifikan untuk menghadirkan negara yang lebih damai. Maman menyoroti khusus Dirjen Bimas Kristen yang tidak memaparkan isu mengenai GKI Yasmin dan juga Dirjen Bimas Buddha yang tidak memaparkan kasus bullying di Facebook. [sumber]

Bambang Widjojanto Sebagai TSK Oleh Bareskrim

Anggota DPR RI komisi VIII dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menyatakan dukungannya kepada KPK dalam kasus penetapan komisioner-komisioner KPK sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Maman Imanul Haq menuliskan “Alhamdulillah BW bebas. Korupsi harus dilawan! @KPK_RI” dalam akun Twitternya pada 23 Januari 2015... (baca selengkapnya di sini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumedang
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Dusun 03 RT 001/010 Ciborelang, Jatiwangi, Kab. Majalengka, Jawa Barat
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi