Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Barat X
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cirebon
Tanggal Lahir
30/12/1970
Alamat Rumah
Pasar Manggis, Setiabudi,Jakarta selatan DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat X
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Yanuar Prihatin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Dapil Jawa Barat X (Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Kota Banjar) setelah memperoleh 17,823 suara. Yanuar adalah petinggi PKB dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB sejak 2008.  

Semasa mahasiswa, pria lulusan S2 Ilmu Politik UI ini telah aktif berorganisasi dan mengikuti berbagai seminar, diskusi dan pelatihan, baik sebagai peserta, pembicara maupun trainer, yang  menyangkut topik agama, politik, sumber daya manusia, wirausaha dan pembangunan daerah. Selain berkiprah di bidang politik, Yanuar Prihatin pernah menjadi dosen, peneliti, wartawan lepas, pebisnis dan penulis lepas. Diantara tulisannya tersebut telah terbit menjadi buku berbasis motivasi yang berjudul lima kunci pemenangan pemilu 2014.  

Pendidikan

  • S1, Administrasi Niaga, (universitas??), Cirebon (1996)
  • S1, Ilmu Politik, (universitas??), Cirebon (2003)
  • S2, Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok (2003)

Perjalanan Politik

Yanuar Prihatin adalah seorang dosen yang gemar menulis. Yanuar mengajar di Depok sejak 1997 sampai dengan 2001. Di 2004, Yanuar menjadi kader di PKB dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Jakarta. Yanuar kemudian memulai karir politiknya dengan menjadi Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi dan pertahanan sejak 2005-2012.

Di 2008, Yanuar dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua DPP PKB dan maju menjadi Calon Legislatif di Pemilu 2014.

Visi & Misi

Di Dapil Jawa Barat X, meliputi Kuningan, Banjar, Ciamis dan Pangandaran. Ketika berkampanye, Yanuar memberikan prioritas berbeda di setiap daerah. Seperti dilansir dalam sebuah berita harian lokal, Yanuar bahkan tidak memaparkan visi misi yang muluk, namun lebih mendasarkan kepada upaya membangun kemitraan strategis dengan kelompok masyarakat untuk memberi jalan keluar masalah masyarakat. Mantan tim ahli DPR RI ini juga berniat untuk membangun kewirausahaan sebagai jalan keluar untuk pembangunan masyarakat.

Sikap Politik

RUU Ormas - Pandangan Mini Fraksi

23 Oktober 2017 -  Pada Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), 

 Yanuar menyampaikan bahwa Fraksi PKB berharap agar dibahas lebih seksama:

- pengertian & perspektif Ormas

- menegakan asas Ormas & mewajibkan Pancasila kpd Ormas tsb.

Yanuar menyatakan bahwa Fraksi PKB berpendapat jika nnti UU ini disetujui agar bisa segera direvisi, dan F. PKB menyatakan setuju untuk membawa Perppu Ormas ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU. [sumber]

RUU Pilkada

15 April 2016 - Menurut Yanuar, perubahan terhadap UU yang mengatur kepala daerah ini bersifat sangat penting karena kemunculan pemimpin-pemimpin yang baik untuk mengelola di daerah merupakan kunci pokok untuk peningkatan kesejahteraan. Yanuat merumuskan paling tidak ada dua hal yang memerlukan penyempurnaan, yaitu perbaikan persyaratan calon dengan segala konsekuensi, serta peningkatan kualitas dan jaminan yang mampu memunculkan calon pemimpin daerah yang berkualitas.Yanuar menyampaikan bahwa caloh kepala daerah darikalangan TNI, DPR, dan lain-lain, tidak perlu mengundurkan diri, tetapi cukup cuti di luar tanggungan negara. 

Postur persyaratan calon kepala daerah dinilai sangat minimalis. Yanuar menyampaikan bahwa syarat pencalonan bersifat kualitatif dan tidak menonjol. Terkait dengan syarat kesehatan rohani dan jasmani pasangan calon (paslon), Yanuar meminta agar dipertegas syarat bertakwa pada Tuhan YME, mampu secara rohani mental dan kejiwaan jadi titik beratnya. Selain itu, Yanuar juga mensyaratkan agar setiap paslon setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki pengetahuan yang mendalam perihal Pancasila dan UUD 1945, memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pemerintahan dan pembangunan, memiliki pengalaman dalam organisasi lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan, serta keberhasilannya di dalam memimpin juga harus dijadikan sebagai salah satu syarat.

Yanuar menyampaikan bahwa uji pengetahuan tentang pemerintahan kepada paslon perlu ada parameter yang dapat dipertanggung-jawabkan dan harus dilakukan oleh lembaga yang kredibel, misalnya Lemhanas untuk memastikan kapasitas ideologi yang cukup baik.Untuk mengakses hasil perhitungan suara, Yanuar menyarankan perluada kewajiban untuk menyampaikan hasil penghitungan suara asli di papan pengumuman, di kantor-kantor desa. Yanuar beralasan dokumen negara juga merupakan dokumen masyarakat.

Yanuar menyayangkan saksi Pilkada yang ditetapkan dan disahkan, justru bekerja untuk paslon dan tidak dapat ditolak Bawaslu dan Panwaslu, padahal mereka dibiayai oleh anggaran negara. Fraksi PKB menyetujui RUU Pilkada untuk dilanjutkan pembahasannya.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Serentak (PKPU PILKADA Serentak)

16 Maret 2016 - Yanuar menanyakan KPU mengenai kesanggupan PKPU dalam menjamin partisipasi publik, berkurangnya money politic, dan efisiensi politik. [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016 - Yanuar menilai perlu adanya penyempurnaan parameter dalam draft RPP, seperti parameter demografi dan parameter politik. Dalam parameter demografi diukur dengan 2 indikator, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan distribusi penduduk. Menurutnya, ukuran yang dicantumkan tidak menggambarkan ukuran indikator SDM. Ia berpikir, tidak mungkin kualitas SDM hanya diukur dari rasio asal sekolah saja.

Untuk parameter politik, Yanuar berpendapat dalam draft RPP,  parameter politik hanya diukur dari partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada saja yang menurutnya hal tersebut belum cukup untuk mengukur parameter politik. Untuk itu, ia mengusulkan perlu adanya penambahan pengukuran jumlah partai pada suatu daerah dimasukkan untuk mengukur parameter politik.  [sumber]

Perppu Pilkada

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, Yanuar mewakilkan Fraksi PKB untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 15 Januari 2015, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Presiden SBY yang sudah mengeluarkan Perppu ini. Fraksi PKB berharap pemilihan bisa dilakukan langsung oleh rakyat. (sumber)

Tanggapan

RAPBN Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN dan LAN

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (Kementrian ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Yanuar menyampaikan bahwa pada rekapitulasi pagu, total prioritas nasional sebesar Rp11 Milyar. Dia menanyakan mengenai total biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan modul untuk pelatihan. [sumber]

Peraturan KPU tentang Kampanye dan  Alat Peraga

9 April 2018 – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Yanuar menanyakan apabila ada seorang dokter yang membuka praktik gratis dan dokter tersebut adalah calon legislatif, apakah hal tersebut masuk ke dalam kampanye.[sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Yanuar berharap agar watak dan integritas dari aparatur desa perlu diperhatikan karena tidak hanya program dan dananya saja, tetapi sikap aparatur desa yang kreatif dan visioner sangat perlu untuk disorot agar mendapat pencapaian yang lebih baik. Yanuar memaparkan  bahwa tahun 2017 dana yang diberikan untuk bantuan politik adalah Rp13,9 Miliar meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp13,1 Miliar. Jumlah itu sebenarnya sangat sedikit dari APBN, hanya sekitar 0,007 persen. Padahal, tanggung jawab parpol sangat besar. Partai dituntut untuk memunculkan kader-kader terbaik untuk memimpin negara, tetapi kondisinya Parpol sangat kesulitan. Yanuar berharap dana untuk Parpol dapat ditingkatkan. Bantuan politik hanya menyumbang 1,3 persen dari kebutuhan rata-rata Parpol, jika anggaran yang diberikan negara untuk Parpol sudah cukup, maka Parpol akan terdorong untuk melakukan transparansi anggaran. Yanuar memaparkan PDI-P menerima Rp2,6 Miliar saja pada tahun 2015, PKB sebesar Rp1,2 Miliar, dan PAN sebesar Rp1 Miliar. Yanuar sepakat jika perlu dilakukan revisi terhadap UU terkait dengan percepatan demokrasi dan pendidikan politik. [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 - Yanuar merasa aneh mendengar alasan MenPAN-RB yang tak kunjung menyelesaikan honorer K2, yaitu karena anggaran dan payung hukum, padahal MenPAN-RB bergelar Doktor (Dr). Terkait hal itu, Yanuar menanyakan apakah hambatan MenPAN-RB dalam menyelesaikan honorer K2.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

26 Januari 2016 - Yanuar bertanya dimana hadirnya pelayanan publik di sektor agama.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Yanuar mengusulkan adanya pengawasan khusus di komplek Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cirebon
Tanggal Lahir
30/12/1970
Alamat Rumah
Pasar Manggis, Setiabudi,Jakarta selatan DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Barat X
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria