Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Tengah VI
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Donggala
Tanggal Lahir
25/04/1973
Alamat Rumah
Jl. Taman Aryamukti Timur No.55-56, RT.009/RW.004, Kelurahan Pedurungan Lor. Pedurungan. Kota Semarang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah VI
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Abdul Kadir Karding terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jawa Tengah VI setelah memperoleh 128,037 suara. Abdul Kadir adalah legislator senior PKB di Jawa Tengah. Abdul Kadir sudah menjadi legislator sejak 1999 di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan bertugas untuk 2 periode (1999-2004 dan 2004-2009).  Abdul Kadir adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB (2014-2019).

Pada masa kerja 2009-2014 Abdul Kadir menjabat sebagai Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Namun di 2012 Abdul Kadir di mutasi dari Komisi VIII ke Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi dan BUMN. (sumber)

Pada masa kerja 2014-2019 Abdul Kadir duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

Pada tahun 2007 Abdul Kadir pernah menjadi sorotan media massa karena memiliki kekayaan sebesar Rp 7 miliar. Ayah 2 orang anak ini tercatat telah dua kali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diperoleh dari Humas KPK, Abdul Kadir Karding melaporkan kekayaannya pada tanggal 31 Desember 2003 dan 29 Januari 2010. Laporan pada 31 Desember 2003 menyatakan bahwa harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang beliau miliki di Semarang, Palu, Bantul, Sleman, Pati, dan Jakarta bernilai Rp 378.410.000, sedangkan giro dan simpanan setara kas sebesar Rp 75 juta. Total harta yang beliau miliki tahun 2003 adalah senilai Rp 483.769.500. Kemudian pada tahun 2010, harta yang dilaporkan berupa harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan senilai Rp 6.246.071.000, serta giro dan setara kas Rp 500 juta. Total harta yang dimiliki menjadi Rp 7.471.026.060. (sumber2)(sumber2b

Di 2012 Abdul Kadir diduga terlibat dalam kasus korupsi yang terdakwanya adalah Muhammad Nazaruddin. (sumber3)(sumber3b)

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Palu (1992)

S1, Teknik Perikanan, Universitas Diponegoro, Semarang (1997)

S2, Universitas Diponegoro, Semarang (2009)

Perjalanan Politik

Minat Abdul Kadir berpolitik sudah terbina sejak di bangku kuliah. Abdul Karding adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan di Universitas Diponegoro (1994-1995) dan juga Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (1995-1996).

Lulus kuliah Abdul Kadir bergabung menjadi kader PKB dan menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah (1998-2001) dan setelah itu mencalonkan diri menjadi legislator dan terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (1999-2004).  

Karir politik Abdul Kadir mulai berkembang. Abdul Kadir diberi tanggung jawab lebih besar menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah (2001-2005) dan di DPRD menjadi Ketua Fraksi PKB (2003-2004).

Karir politik Abdul Kadir semakin menanjak. Pada Pileg 2004 Abdul Kadir terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2004-2009 dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.  Beliau juga dipercaya untuk memimpin PKB di Jawa Tengah dan menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah (2006-2012).  Ketika menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Kadir menjadi sorotan media dan masyarakat terkait laporan kekayaannya yang meningkat pesan dalam waktu singkat. (sumber)

Pada Pileg 2009 Abdul Kadir terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Namun masa kerjanya marak dengan dugaan-dugaan korupsi dan diduga menjadi bagian dari sindikat makelar proyek pemerintah-nya Muhammad Nazaruddin yang terdakwa oleh KPK. (sumber) (sumber2). Di 2012 Abdul Kadir dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi VIII dan di mutasi ke Komisi VI yang membidangi perdagangan, investasi, koperasi dan BUMN. (sumber).

Pada Pileg 2014 Abdul Kadir terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.  Abdul Kadir juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 2014-2019.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pertembakauan

16 November 2016 - (RRI.CO.ID) - Anggota Komisi III DPR, Abdul Kadir Karding, mengatakan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan akan memberikan perlindungan yang progresif bagi para petani lokal dan harus mengatur prioritas penggunaan tembakau lokal dalam produksi kretek termasuk rokok.

"Sehingga pemanfaatan tembakau lokal untuk beragam jenis industri pertembakauan akan semakin meningkat. Tembakau lokal harus menjadi brand yang mendunia sebagaimana tembakau lokal di negara-negara lain," kata Karding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Hal itu dikatakannya saat menemui ratusan petani tembakau lokal berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Rabu (16/11/2016).

Karding berjanji akan memperjuangkan aspirasi para petani tembakau lokal dan mengakui pembasahan RUU Pertembakauan sudah selesai di tingkat Badan Legislasi (baleg) DPR.

Menurut dia, seharusnya RUU Pertembakauan sudah dibawa pimpinan DPR di Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian diputuskan dalam sidang paripurna.

"Ini ada apa kok berlarut-larut?" ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKB itu juga mendesak pembagian yang adil dari hasil pajak cukai tembakau dan para petani harus mendapatkan setidaknya 20 persen dari hasil pajak cukai tembakau.

Menurut dia, pembagian hasil itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk, irigasi, pendidikan anak-anak petani, dan kesehatan.

Ketua Departemen Antar Lembaga Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Yudha Sudarmaji, dalam orasinya meminta pimpinan DPR melindungi eksistensi petani tembakau lokal dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan.

"Proses ini sangat lamban, kami butuh perlindungan segera," katanya.

Yudha mengatakan RUU Pertembakauan sudah masuk program legislasi nasional (proglegnas) 2015-2016 sejak bulan Juli. Menurut dia, RUU itu diharapkan dapat memperbaiki regulasi industri tembakau yang pro kepada petani lokal.

"Kami menuntut DPR RI dan pemerintah duduk bersama membuat peraturan-peraturan yang mampu melindungi sektor pertembakauan," ujarnya.

Ketua Aliansi Petani Tembakau Indonesia Parmudji mengatakan selama ini sektor pertembakauan telah memberikan kontribusi riil bagi Negara.

Dia menjelaskan, Data Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2015 menunjukkan sektor tembakau menyumbang pajak sebesar Rp173,9 triliun yang terdiri atas cukai tembakau, pajak daerah, dan PPN rokok.

"Sementara, data BPS pada 2014 menyebutkan tembakau dan olahannya merupakan penyumbang ekspor yang signifikan terhadap negara, dengan peningkatan nilai sebesar 52 persen sejak 2010 sampai dengan 2014. 

Menurut dia, tembakau berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak, cukai hasil tembakau, penyerapan tenaga kerja, dan masih banyak lagi.

Parmudji menyayangkan mandeknya pembahasan RUU Pertembakauan di DPR karena sebenarnya pembahasannya tidak mengalami kendala di tingkat Baleg.  [sumber]

Tanggapan

Fit & Proper Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI)

23 Juni 2016 - Abdul menanyakan kepada Calon Kepala Polisi (Cakapolri) tentang kebutuhan dasar di Polri yang harus diselesaikan agar reformasi internal dapat berjalan. Abdul juga menanyakan langkah apa yang diambil Cakapolri dalam pemberantasan korupsi di program reformasi internal. Mengenai kerjasama denga lembaga penegak hukum lainnya, Abdul menanyakan aksi apa yang akan diambil Polri untuk menjembatani hubungan baik dengan KPK, Kejaksaan, TNI, dan lembaga penegakan hukum lainnya. Selain itu, Abdul menanyakan bagaimana cara Polri menangani pemberantasan terorisme dan radikalisme yang juga harus mempertimbangkan HAM. Terakhir, Abdul meminta langkah taktis Polri dalam memberantas narkoba dan miras.  [sumber]

Rapor Akuntabilitas Kinerja Kementerian

2 Januari 2016 - (INILAHCOM) - Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan evaluasi kinerja para menteri adalah kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kewenangan evaluasi menteri ada pada Presiden, kalau dilakukan oleh menteri tertentu maka itu seperti 'jeruk makan jeruk'," kata Karding, di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Dia meninta kepada menteri untuk fokus bekerja dan bertugas sesuai dengan kewenangannya. Sehingga tidak ada kegaduhan politik.

Menurut dia, terkadang pejabat banyak mencari sensasi hanya untuk popularitas bagi dirinya sendiri.

Wakil Sekjen PKB, Jazilul Fawaid menilai evaluasi yang diumumkan ke publik itu membuat kegaduhan di awal tahun 2016 sehingga Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi jangan merasa dirinya lebih baik.

Dia menilai, kebijakan Menteri Yuddy tidak berpihak pada soliditas dan kinerja yang baik dalam Kabinet Kerja.

"Mana kebijakan Menpan RB yang terobosan? Kan tidak ada. Lalu bagaimana disebut nomor empat," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB pertengahan Desember 2015, diketahui terdapat kementerian-lembaga yang masuk dalam peringkat 10 teratas masing-masing; 1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A); 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76/A); 4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A); 5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB); 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB); 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB); 8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB); 9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB); 10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB).

Sedangkan kementerian-lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni; 1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC) 2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC) 3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC) 4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC) 5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC) 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC) 7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC) 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC) 9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC) 10. Kejaksaan Agung (50,02/CC) Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang telah diumumkan kepada publik.

Menurut Yuddy, Presiden berulang kali menyatakan agar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara yang tidak biasa sehingga dirinya memutuskan mengumumkan rapor akuntabilotas kinerja kementerian-lembaga kepada publik. (sumber)

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Abdul Kadir dukung BNPT blokir website radikal atas nama apapun, agama, ideologi, dll. Menurut Abdul Kadir Fraksi PKB sepaham dengan Fraksi PKS terkait kekhawatiran ekses. Abdul Kadir khawatir BNPT terlalu semangat, malah dipelintir sebagai Islamphobia.  [sumber]

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 - Sebagai ‘cah santri’ Abdul Kadir merasakan menyebarnya radikalisme. Abdul Kadir saran ke Plt.Kapolri untuk makin aktif kerjasama dengan pondok-pondok pesantren yang benar-benar damai dan toleran untuk menangkal propaganda ISIS. Abdul Kadir harap Polri jangan asal menangkap terkait ISIS.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Donggala
Tanggal Lahir
25/04/1973
Alamat Rumah
Jl. Taman Aryamukti Timur No.55-56, RT.009/RW.004, Kelurahan Pedurungan Lor. Pedurungan. Kota Semarang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah VI
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan